Mengukur Kesuksesan Petahana vs Penantang
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 October 2018 11:00
Empat tahun jelang pemerintahan Presiden Jokowi, evaluasi di lakukan dalam sejumlah forum dan diskusi publik. Ada yang memuji, tapi tak sedikit yang merasa kurang puas kinerja Jokowi dalam kurun waktu 4 tahun. Dalam masa kampanye Pilres 2019, ada kelompok yang beranggapan sudah saatnya Jokowi diganti Prabowo. Apa jaminan yang diberikan oleh Prabowo sebagai penantang Jokowi untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dari era-Jokowi?

Sejumlah pihak pesimis Prabowo akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Lainnya sangat optimis mantan Danjen Kopasus itu mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Sederet prestasi Prabowo pada masa lalu jadi patokan, dan prestasi sebagai presiden silat dengan capaian penyumbang mendali emas terbanyak dalam ajang Asian Games 2018, dijadikan patokan. 

Sementara sebagai petahana, Jokowi memiliki kesempatan untuk membuktikan kinerja dan kerja nyata sebagai RI-1. Sejumlah hasil survei mengatakan masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, tapi pendapat dari kubu oposisi masih ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah di era-Jokowi. Apakah fair membandingkan kinerja 4 tahun yang dijalani Jokowi dengan sederet prestasi Prabowo di masa lalu serta dalam satu pembinaan cabang olahraga?

Ada pendapat mengatakan, kinerja Jokowi 4 tahun masih masuk akal jika dibandingkan dengan kinerja Wapres Pendamping Prabowo, Sandiaga Uno selama kurang dari setahun menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Mungkin bisa juga membandingkan, kinerja Jokowi kurang dari dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan kinerja Sandi. Memang kurang “apple to apple”, tapi setidaknya Jokowi dan Sandi sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Nah, kubu Jokowi mengklaim 4 tahun memerintah Jokowi telah berhasil melakukan sejumlah hal untuk mensejahterakan rakyat. Prestasi Indonesia dalam Asian Games dan Asian Para Games 2018 menjadi capaian tertinggi pada bidang olahraga dalam satu dekade terakhir. Namun, ada juga sejumlah janji yang belum tercapai atau terlaksana. Apakah janji yang belum diwujudkan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi pada Pilpres 2019 atau menjadi dalih untuk menjabat dua periode guna menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan?

Sementara Sandi, meinggalkan Anies mengurus Jakarta sendirian. Anies sempat megaku kerepotan mengurus jadwal usai ditinggalkan Sandi. Sandi dianggap lebih proaktif dalam mengurus Jakarta selama dirinya menjabat sebagai wagub. Sejumlah program unggulan yang hendak dilakukan Anies-Sandi di DKI Jakarta, berasal dari ide serta konsep si mantan wagub itu. Ide dan konsep itu dianggap banyak yang masih mangkrak. Apakah itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi pada 2019 nanti?

Jika hendak melakukan evaluasi, apa yang digunakan sebagai standard evaluasi? Apakah evaluasi 4 tahun pemerintaha Jokowi hanya difokuskan kepada evaluasi kinerja eksekutif saja atau holistic, termasuk evaluasi legislative dan yudkiatif? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Tak dipungkiri Indonesia sukses menggelar iven Asian Games dan Asian Para Games. Bahkan prestasi yang ditorehkan cukup fantastis dimana kontingen Asian Games berhasil duduk di posisi ke-4 dengan meraih dengan raihan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu.

Begitu pula atlet Asian Para Games kita meraih 37 medali emas, 47 perak dan 51 perunggu dan klasemen akhir finis di posisi ke-5. Tapi bukan hanya olahraga, Pemerintahan Jokowi perlu membangun dan bekerja based on heart and mind system. Bukan hanya revolusi mental saja yang dikedepankan.

Selang 4 tahun pemerintahannya, memang tak dipungkiri sejumlah keberhasilan yang telah dicapainya. Misalkan, Blok Mahakam sebelumnya dikelola perusahaan Jepang Inpex, dan perusahaan Prancis, Total E&P Indonesie. Tapi, sekarang 100 persen pengelolaan Blok Mahakam dikuasai PT Pertamina (Persero). Begitu pula Blok Rokan, yang sebelumnya dikuasai PT Chevron Pacific Indonesia, sekarang dikelola PT Pertamina (Persero).

Selain itu, presiden juga sukses membangun 12.783 KM jalan sejak 2015. Tak hanya itu, 11 bandara baru bahkan tercatat dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Dengan kata lain Jokowi bisa dijuluki "The Father of Infrastructure". (Bapak Infrastruktur). Begitu pula mantan Walikota Solo ini telah membangun kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Di Kementerian Desa Tertinggal ikut kecipratan anggaran yang terbilang fantastis. Pada tahun 2018 mencapai Rp60 triliun dari total 74.954 desa penerima ADD. Pada tahun 2017 total 47 triliun dan 2016 Rp20,8 triliun. Tapi pertanyaannya ada banyak kasus yang terjadi dan belum sesuai harapan dengan  anggaran sebesar itu? Korupsi ditingkat desa kian merajalela.

Dana yang besar tak disertai dengan tingkat kemiskinan. Menurut data BPS: 2015 (Maret): Angka kemiskinan naik menjadi 11,22 persen dengan 28,59 juta jiwa. 2015 (September): Angka kemiskinan turun menjadi 11,13 persen dengan 28,51 juta jiwa. 2016 (Maret): Angka kemiskinan turun menjadi 10,86 persen dengan 28,01 juta jiwa. 2016 (September) : Angka kemiskinan turun menjadi 10,7 persen dengan 27,76 juta jiwa. 2017 (Maret): Angka kemiskinan naik menjadi 10,64 persen dengan 27,77 juta jiwa. Meski persentase turun, jumlah penduduk miskin meningkat. 2017 (September): Angka kemiskinan turun menjadi 10,12 persen dengan 26,58 juta jiwa. 2018 (Maret): Angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dengan 25,95 juta jiwa.

Harusnya dengan angaran dana sebesar itu, kemiskinan bisa turun 15-20 persen bahkan lebih. Selama ini fokus Jokowi memang terkesan hanya di pembangunan infrastruktur, perhubungan dan agraria. Akan tetapi sektor lain seperti pertanian, hukum, pendidikan, industri, tenaga kerja serta ekonomi juga perlu sentuhan.


Di sektor ekonomi mikro dan makro sampai finasial kita terpuruk. Nilai tukar rupiah yang menembus Rp15.400 per 1 dolar AS, ini kalau tidak di antisipasi secara komperhensif maka akan berdampak buruk. Belum lagi economic growth yang tumbuh hanya 5,2 persen berbeda jauh di zaman Soeharto yang secara avarage 6,5 persen dan Era SBY 6 persen. Banyak kebijakan yang seakan tak berpihak ke rakyat yang perlu di rubah contoh, kebijakan impor beras oleh Mendag sebanyak 2 juta ton. Padahal BPK. 

Anggaran APBN Rp2439 Triliun pada 2019 kalau tak di optimalkan, maka akan punya impact negatif. 
Pada tahun anggaran 2019, seyogianya pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian alat pendeteksi tsunami. Alat buoy ini sangat dibutuhkan. Pasalnya sejak 2012 kita tak punya alat itu lagi. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia berada diurutan ke-12 untuk ring of fire (cincin api).

Policy (kebijakan) paling aneh dari Kemendag. Dimana BPK mencatat 11 kesalahan yang dibuat oleh kementerian yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita. Misalkan, penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Keempat, pelaksanaan impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan konfirmasi BPK, Kementan tidak memberikan dokumen rekomendasi teknis untuk impor beras kukus tersebut karena Perum Bulog tak melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi. Namun, Kemendag tetap menerbitkan PI untuk Bulog.

Padahal menteri ini gagal tapi tetap dipertahankan Jokowi. Menurut saya, Jokowi jangan segan-segan mencopot menteri yang gagal. Kenapa mereka harus dipertahankan? Bagi saya di pemerintahan ke-4 presiden harus merubah kebijakan yang tidak pro rakyat.

Untuk industri kita sudah baik dengan program industri 4.0 dari Menteri Airlangga Hartarto. Kita malu sama Vietnam yang barusan melaunching mobil besutannya "VinFast". Terus Indonesia kapan punya mobil produk sendiri. Untuk itu, ke depan Indonesia harus lebih kuat dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sudah saatnya kita jangan terperangah dengan segala bentuk pujian. Memang, untuk menjadi negara maju ada 40-50 tahun. Lantatan kita harus rubah mental dan human recource orang Indonesia lebih dulu ini long term goal (sasaran jangka panjang). Karena untuk menjadi sebuah negara maju ada berapa puluh indikatornya. Paling tidak Jokowi bisa membenahi beberapa sektor melalui menterinya. 

Di sektor perhubungan secara eksistensi dan substansi Garuda mesti diperkuat. Soalnya, Garuda rugi melulu. Di semester I Tahun 2018 saja, Garuda rugi Rp1,67 triliun. Penerbangan kalau boleh dikuasai maskapai kita.Kalau Lion Air dan Air Asia itu owner-nya dari Singapura. Begitu pun pihak asing menguasai sampai ke agen penjualan tiket Traveloka. Grab pun dikuasai Singapura. Sampai penestrasi e-commerce kita perlu berguru ke Singapura.

Pasalnya, hingga kini Singapura masih menjadi favorit bagi pemain digital bermarkas dimana dalam periode 2010-2016 investasi e-commerce mencapai 3,3 miliar dolar AS disusul Indonesia sebesar  894 miliar dolar AS. Penetrasi fixed broadband di Singapura lebih dari 73 persen sedangkan smartphone lebih dari 90 persen. Jika dibanding dengan Indonesia yang penetrasi fixed broadband hanya 1 persen dari populasi rumah tangga.

Meski PGN tidak lagi diangap sebagai perusahaan plat merah karena 43,04 persen saham telah dimiliki publik yang di antaranya 82 persen dimiliki pihak asing, namun dalam sudut pandang kedaulatan, persaingan ini jelas meruntuhkan kesatuan bangsa. Mencengangkan 85 persen saham Indonesia telah dimiliki asing. Tugas pemerintahan saat ini menghentikan penjualan aset. Ada masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Presiden Jokowi biar bukan hanya sekadar janji tapi realitanya dapat terlihat di lapangan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Hanura

Strategi tim sukses Prabowo-Sandi untuk menyaingi Jokowi-Ma’ruf dalam mengkampanyekan paslon-nya dengan membandingkan program kerja Jokowi dan program kerja Prabowo, adalah strategi yang tidak tepat, karena program kerja Prabowo dibuat dalam bentuk rencana aksi yang dibuat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara optimal dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Contohnya adalah kenaikan harga kebutuhan masyarakat dimana berdasarkan rencana aksi Prabowo-Sandi akan dapat diturunkan jika Prabowo-Sandi terpilih, padahal inflasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya di Indinesia tidak dapat dihindari yang mengakibatkan harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan.

Itu adalah hanya sebuah contoh dari rencana aksi Prabowo-Sandi yang tidak dilengkapi detail rencana aksi tersebut yang dapat difahami oleh masyarakat, apalagi masyarakat tau bahwa Sandi gagal dalam memenuhi janji kampanye dan melaksanakan program-nya di DKI, yakni tentang upah buruh, program Ok Oce, program Ok Trip, program rumah tapak DP 0 persen dan lain-lain.

Berbeda dengan Jokowi, dimana masyarakat sudah dapat merasakan pelaksanaan program-program-nya selama 4 tahun ini walaupun masih ada yang harus dibenahi, tapi cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemerintahan yang lalu sehingga sangat mustahil untuk dijadikan pembanding dengan rencana aksi Prabowo-Sandi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Partai Amanat Nasional, Aktivis 1998

Kontestasi Pilpres 2019 diketahui bersama  merupakan pengulangan Pilpres 2014 atau dengan kata lain revans capres Jokowi dan Prabowo. Pembeda dalam kontestasi kali ini adalah pasangan cawapresnya, Jokowi didampingi oleh KH Ma'ruf Amin seorang tokoh agama Islam yang sudah sepuh sebagai cawapresnya. Sementara Prabowo menggaet Sandiaga Salahuddin Uno, seorang pengusaha muda sukses dan energik yang digandrungi emak-emak dan menjadi inspirasi pemilih milenial sebagai cawapresnya.

Dari janji kampanye capres-cawapres maka dengan mudah kita dapat melihat seorang pemimpin visioner atau tidak. Seorang pemimpin nasional harus mengetahui dan memahami persoalan utama bangsa, serta perkembangan politik dan ekonomi internasional yang akan mempengaruhi kondisi nasional negara yang dipimpinnya.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja Jokowi selama 4 tahun sangatlah mudah. Indikator keberhasilan Jokowi dalam kepemimpinannya bisa kita lihat dari janji kampanye Jokowi dalam pilpres 2014 lalu dalam program Nawacita dan Tri Sakti.

Tercatat ada 66 janji Jokowi yang meliputi bidang ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan, kesehatan, sosial dan pembangunan infrastruktur.

Dibidang ekonomi misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin terpuruk, lapangan pekerjaan sulit, 10 juta lapangan pekerjaan untuk warga negara asing, harga sembako tidak terkendali, listrik naik, tengah malam buta BBM naik, pajak mencekik, impor pangan membanjiri pasar, petani menjerit, hutang membelenggu dan hidup rakyat semakin sulit.

Dari sini kita dapat melihat kinerja Jokowi selama 4 tahun berhasil atau gagal? Belum ditambah janji-janji lainnya yang mangkrak.

Jokowi adalah masa lalu, Prabowo-Sandi adalah masa depan.

Mengapa Jokowi adalah masa lalu? Karena rakyat sudah cerdas dan tidak mau dibuai dengan janji-janji manis Jokowi yang pada 2014 lalu tidak dipenuhinya, bahkan cenderung bertolak belakang.

Mengapa Prabowo-Sandi adalah masa depan? Karena Prabowo-Sandi sangat memahami persoalan utama bangsa dan atau kepentingan nasional, serta memahami perkembangan politik dan ekonomi internasional yang mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi dalam negeri.

Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang visioner dan membuat kebijakan yang tidak populis tetapi tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945 yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pancasila. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF