Menguji Gatot Pasca Lengser
berita
Politika

Sumber Foto: poskonews.com

10 December 2017 10:00
Proses pelantikan Panglima TNI baru adalah rekor, hanya lima hari sejak namanya disebut sampai dilantik. Ini berbeda dengan proses penyerahan nama Jenderal Gatot Nurmantyo hingga dilantik yang memakan waktu satu bulan. Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI Jumat (8/12/2017) sore. Hadi mengantikan Gatot yang masa pensiunnya masih Maret 2018 mendatang.

Benak publik pasti bertanya, kemana Gatot akan beraktivitas setelah tidak lagi jadi Panglima TNI? Sejumlah pengamat menilai Gatot berhasil mendapatkan tempat di hati sejumlah umat Islam. Berjilid aksi yang dilakukan sejumlah ormas Islam selalu mendapat respons positif dari Gatot. Panglima TNI itu juga terlihat beberapa kali menghadiri kegiatan yang digelar sejumlah ormas Islam.

Sejumlah tokoh senior memprediksi, dari manuver Gatot selama beberapa bulan terakhir, ada kecenderungan mengambil dunia politik praktis sebagai kegiatannya pada masa pensiun. Elektabilitas dari sejumlah lembaga survei konon katanya membuat Gatot merasa percaya diri. Hasil survei itu pula yang konon membuat Gatot dilirik sejumlah parpol berbasis agama.

Seminggu lalu, nama Gatot disebut-sebut dalam Musyawarah Nasional ke-4 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Gatot berpeluang besar menjadi Ketua MES, karena kedekatannya dengan sejumlah ormas Islam dan Ulama. Apakah ini bisa dikatakan sebagai prestasi Gatot membangun citra di konstituen Muslim? Apakah ini pula pintu masuk bagi Gatot masuk ke arena politik praktis?

Sejumlah purnawirawan TNI juga memegang jabatan ketua di beberapa ormas sipil, seperti Moeldoko yang menjabat sebagai Ketua HKTI. Setelah menjabat Ketua HKTI, Moeldoko sibuk mengurusi urusan tani, walau sesekali muncul layaknya politisi. Apakah Gatot nanti juga akan melakukan hal yang sama atau justru hanya menjadikan MES sebagai batu loncatan guna memperkuat posisinya di konstituen Muslim?

Pada Rakernas Partai Nasdem Gatot mengatakan ‘Bayangkan kalau nanti 2019 bukan Pak Jokowi, Presiden (yang baru) mengatakan, infrastruktur apa itu, hapus!’. Sejumlah pengamat menilai ini adalah bahasa politik yang menunjukan loyalitas Gatot kepada Jokowi. Sebagai Panglima TNI, loyal kepada presiden adalah sebuah keharusan.

Di beberapa media massa, Gatot mengaku tidak diberi tahu rencana pergantian Panglima TNI. Meski begitu dia tetap menghormati keputusan Presiden dan bahkan mengantarkan Marsekal Hadi menghadap Presiden Jokowi didampingi dua kepala staf lainnya.

Dengan munculnya kesan bahwa Gatot kaget atas keputusan penggantian Panglima TNI, apakah dia akan tetap loyal dan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 atau justru berdiri bersama mereka yang menantang Jokowi? Mengingat mayoritas parpol yang mungkin akan mendukung Gatot berseberangan dengan Jokowi.

Meski ada pengamat yang mengatakan Gatot cocok bersanding dengan Jokowi pada Pilpres 2019 dengan alasan pasangan sipil-militer, sejumlah pengamat lain justru berpandangan berbeda. Manuver politik Gatot selama menjadi panglima jadi tolok ukur. Kalau-kalau bersanding dengan Jokowi, apakah ada jaminan Gatot tidak akan melakukan overlapping?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik

Sosok Gatot Nurmantyo yang kontroversial rasanya agak sulit jika disandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Jokowi kan seorang pekerja seorang teknokrat yang betul-betul fokus kerja, tetapi tidak punya pengalaman menghadapi kekuatan ideologi radikal. Apalagi yang sudah mengarah ke politik dan pola pikir.

Kalau Pak Gatot, saya melihat beliau sebagai figur yang kontroversial. Dia punya syarat-syarat untuk menjadi cawapres, antara lain; nasionalisme yang tinggi dan sering melawan kelompok-kelompok teroris radikal. Namun sosok Gatot menjadi kontroversi ketika dibaca secara politik memiliki kedekatan dengan kelompok 212 dan seterusnya. Meskipun potensial, namun karena kedekatan itu jadi terganggu ceritanya.

Saya menduga setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, elektabilitas Gatot bisa jadi merosot dan tingkat penerimaan pasar juga akan turun. Kalau kemarin orang respek kepada dia, bisa jadi karena jabatannya sebagai Panglima TNI dan kelihatan kuat. Namun setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, orang akan bertanya siapa Gatot dan apa kualitas yang dimiliki. Sehingga menurut saya situasi ini akan membuat elektabilitas Gatot menurun, dan menjadi tidak begitu ideal untuk disandingkan sebagai cawapres. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Seperti yang telah disampaikan, Pak Gatot mungkin akan menghabiskan masa pensiun dengan kegiatan momong cucu.

Penerimaan kalangan aktivis Islam politik terhadap GN adalah buah yang dipetik dari kerja politik GN selama menjadi Panglima TNI. Tetapi simpati itu bukan atas dasar prestasi. Memimpin negara itu berbeda dengan memimpin korps TNI, karena itu tidak jaminan seorang mantan panglima memiliki kualifikasi sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Simpati itu juga lebih disebabkan kesulitan para aktivis Islam politik mencari penantang Jokowi. Jadi kemunculan GN dalam tangga survei belum bisa menjadi indikator penerimaan publik untuk GN menjadi pemimpin negara.

Pertarungan 2019 yang paling keras adalah pada penentuan cawapres yang akan mendampingi Jokowi, karena cawapres yang nanti akan mendampingi Jokowi akan berpeluang menjadi capres pada 2024. Melihat performa GN, saya kira Jokowi dan partai-partai pendukung tidak akan bertaruh untuk masa depan politik kemajemukan Indonesia. GN, dalam hemat saya, kurang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengawal kemajemukan republik.

Isu presiden sipil cocok didampingi oleh militer sehingga lebih kokoh dalam menjalankan amanat rakyat juga menjadi perhatian. Ini adalah imaginasi yang terus diembuskan dan diletakkan sebagai variabel menentukan kualifikasi pasangan pemimpin. Analisa itu justru tidak peka dengan kategori dan tren tantangan keamanan di masa yang akan datang, yang akan lebih banyak berupa human security atau keamanan yang berpusat pada manusia. Tantangan human security jelas belum melekat dalam paradigma TNI, dimana GN berkarya selama ini. Human security bisa dijawab oleh siapapun tokoh yang memiliki penerimaan kuat terhadap hak asasi manusia dan memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai subyek utama yang harus dilindungi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Proses pergantian Panglima TNI sampai saat ini masih berjalan mulus. Nyaris tidak ada reaksi yang membuat kegaduhan politik. Itulah yang menjadi harapan publik sebagaimana harapan saya agar pergantian posisi panglima TNI tidak menjadi komoditas politik. Untungnya, elite politik menyadari betapa bahayanya jika masalah pergantian panglima menjadi alat propaganda politik karena risikonya terlalu besar. Pasalnya, institusi TNI adalah institusi bersenjata yang menjadi benteng pertahanan negara. Maka dari itu, jika ada yang tega menjadikan isu pergantian panglima TNI sebagai propaganda politik, maka sama saja tega membelah persatuan nasional. Namun, kita patut mengapresiasi dukungan yang cukup solid dari elite politik di parlemen, sehingga proses pergantian panglima TNI berjalan tanpa kekisruhan.

Selain itu, kita perlu apresiasi sikap Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang ksatria karena tidak menggunakan momentum ini untuk melakukan "playing victim" untuk menarik simpati publik. Meskipun dari aspek politik pergantian posisi panglima sebelum masa pensiun ini bisa digunakan untuk bahan kampanye menarik perhatian publik. Karena dalam pertarungan politik elektoral, isu apapun bisa berpotensi untuk dikapitalisasi demi keuntungan elektoral, salah satunya dengan strategi "playing victim" (membuat posisi seolah-olah teraniaya).

Namun demikian, terkait dengan pergantian panglima TNI, bukan berarti Gatot sama sekali tidak bereaksi. Mutasi puluhan perwira TNI boleh jadi merupakan reaksi Gatot Nurmantyo. Entah apa tujuan Gatot memutasi puluhan perwira di tengah proses pergantian dirinya dari jabatan panglima itu. Adakah tujuan politis? Agak sulit untuk memastikannya karena dalam undang undang, TNI dilarang berpolitik. Atau mungkin ada kepentingan lain atau hanya mutasi biasa. Wallahualam, hanya Tuhan dan Gatot sendiri yang tahu.

Namun, terlepas apa reaksi Gatot Nurmantyo terkait pergantian dirinya, menurut saya, jika Gatot Nurmantyo benar-benar serius maju di Pilpres 2019, apakah mau maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, pergantian posisi panglima saat ini tetap menguntungkan. Sekurangnya, dari sisi waktu, dia bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun masyarakat (pemilih). Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada conflict of interest dengan jabatan sebagai panglima.

Saat ini Gatot sudah memiliki modal elektabilitas, tapi belum cukup signifikan untuk menarik perhatian partai mendukungnya menjadi Capres 2019. Elektabilitas Gatot baru agak lumayan yang bisa dijadikan modal sebagai calon wakil presiden, belum cukup untuk menjadi calon presiden jika dibandingkan dengan dua figur kuat Jokowi dan Prabowo.

Terlepas dari itu, dia punya peluang untuk meningkatkan modal elektabilitas jika personal branding-nya dia rbah dari semula dipersepsikan publik sebagai tokoh pendukung kelompok Islam garis keras (ekstrim kanan) mulai bergeser ke "tengah". Artinya, Gatot harus membangun branding sebagai tokoh militer yang berdiri di atas semua golongan. Karena, jika tetap pada branding saat ini, maka dia akan kehilangan pemilih mayoritas. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Kandidat Doktor Bidang Pertahanan Cranfield University, Inggris

Mengukur prestasi seseorang berhasil membangun konstituen di saat masih memegang sebuah jabatan adalah sulit. Sebab, kita tidak tahu apakah itu adalah hasil mobilisasi atau lobi atau seperti apa. Masuk ke politik praktis ya tentu pintunya bergabung dengan parpol, bukan dengan organisasi lain.

Beberapa pensiunan seperti Moeldoko ataupun Pramono Edhi tidak pernah menutupi niat untuk berpolitik praktis. Mereka berdua terlibat dalam keanggotaan parpol dengan lebih jelas. Menjadikan organisasi atau asosiasi profesi sebagai batu loncatan politik justru yang menjadi ‘korban’ adalah organisasi itu sendiri. Sebab, institusi tersebut dikelola tidak optimal mengingat nahkodanya lebih mencari cara untuk melompat ‘perahu’ lain ketimbang memajukan organisasi.

Ucapan dalam sebuah kegiatan parpol tentu saja itu harus diartikan sebagai pernyataan politik bukan bentuk komitmen maupun wujud loyalitas yang nyata. Loyalitas prajurit militer sejatinya tidak dinilai melalui perkataan, tapi perbuatan dan tindakan. Jadi tinggal ditelusuri saja rekam jejak komitmen dan loyalitas seseorang terhadap pemimpin melalui perbuatan, bukan ucapan.

Di beberapa media massa, Gatot mengaku tidak diberi tahu rencana pergantian Panglima TNI. Meski begitu dia tetap menghormati keputusan Presiden dan bahkan mengantarkan Marsekal Hadi menghadap Presiden Jokowi didampingi dua kepala staf lainnya.

Pertama, Tidak ada kewajiban bahwa presiden harus memberi tahu. Kedua, pergantian ini dilakukan mendekati habisnya usia pensiun. Jadi, pergantian Panglima TNI adalah hal lumrah dan tidak ada yang istimewa. Apakah akan berseberangan atau tidak, ya tergantung dari dinamika politik mendatang. Menjadi lawan atau kawan dalam Pilpres nanti akan tergantung pada  kesempatan dan peluang yang ada. Bahkan bisa juga berakhir menjadi penonton. Pelaksanaan pemilu dan Pilpres masih lebih dari 12 bulan jadi segala kemungkinan bisa terjadi.

Kemungkinan menjadi matahari kembar tentu ada. Apalagi Gatot selama ini juga muncul sebagai imej yang agresif dan dominan. Tetapi, sejauh ini saya belum melihat ada indikasi Jokowi akan berpasangan dengan Gatot. Terlebih semua parpol baru sebatas memikirkan nama bakal capres dan belum menggadang nama pendamping. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi