Mengapa Hanya Mereka yang Kaya?
berita
Politika
17 August 2017 00:00
Penulis
Sejak jaman kolonial, kaum penjajah dengan sengaja menciptakan kesenjangan sosial.  Masyarakat “Timur Asing” (Vreemde Osterlingen) yang didominasi etnis China, difungsikan  sebagai pelaku perdagangan. Dari sana lah  praktik kongkalingkong penguasa-pengusaha bermula.

Pada masa pemerintahan Bung Karno, perimbangan kekuatan ekonomi antara pribumi dan pedagang etnis Cina, diperkecil.  Antara lain dengan menghadirkan  “Program Benteng” pada 1950.  Kala itu 70 persen pengusaha pribumi berhasil ditumbuhkan.

Di era Orde Baru, semangat program Banteng dihapus total. Sejumlah pengusaha pribumi produk  “Benteng” malah ditangkapi (seperti Karkam, Teuku Markam, Tambunan, Dasaat). Soeharto lalu menggunakan pengusaha etnis China sebagai ujung tombak membangun ekonomi nasional. Mereka ‘diternak’ untuk difungsikan menjadi mitra penguasa dalam mengelola perekonomian nasional. Seluruh bidang usaha berada dalam cengkeraman mereka. Dampaknya terasa hingga sekarang.

Survei lembaga Oxfam merilis, aset 4 orang terkaya Indonesia mencapai 25 miliar dolar AS, setara dengan harta 100 juta orang miskin. Kekuatan modal yang mereka miliki begitu besar sehingga berkemampuan menyandera, mendikte, dan mengendalikan perekonomian nasional. Menjadi seperti ‘negara dalam negara’. Mereka semakin kaya dan membesar. Ruang gerak perekonomian rakyat makin menyempit. Indonesia pun masuk enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia.

Mengapa sejak Orde Baru hingga era Reformasi hingga sekarang, pemerintah tetap membiarkan regulasi timpang ini berlanjut?  Seakan atas nama pasar bebas, bisnis bisa dijalankan tanpa batas. Padahal UUD 45 Pasal 33 menegaskan bahwa pengembangan usaha pribadi dan kelompok tidak boleh dijalankan secara tidak tak terbatas!

Di era Mahathir Muhammad, Malaysia dengan berani membuat regulasi yang memberi kesempatan pada pengusaha pribumi Melayu untuk berkembang.  Alhasil dalam waktu kurang dari satu dekade, penguasaan sektor ekonomi Malaysia tidak lagi hanya didominasi etnis China semata.  Perlu ditiru asal tidak berangkat dari semangat rasialisme.

Apa yang membuat  kita tak mau belajar dari Mahathir? Apa keadaan yang seperti ini merupakan zona nyaman bagi para penguasa kita? Atau, pada dasarnya kita tak mampu, sekalipun hanya meniru?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Perspektif pembangunan (ekonomi) yang dominan saat ini adalah kapitalisme, yang menekankan pasar bebas, investasi bebas, usaha swasta, dengan meminimalkan peran negara di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam skema perspektif kapitalisme menjadi agenda nomor satu dari pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan hanya agenda nomer dua. Karena, diyakini agenda ini akan terselesaikan dengan sendirinya ketika ekonomi yang dimotori usaha swasta besar terus tumbuh. Perspektif kapitalisme yang dominan ini bukan hanya dicekokkan di kampus-kampus, tapi juga ditopang banyak lembaga riset dan indeks internasional.

Para pengambil keputusan dan politisi pejabat publik condong nyaman dengan perspektif dominan ini. Karena, swasta besar di negara-negara demokrasi liberal lazim memberi imbalan rente ekonomi lebih besar bagi politisi dan pengambil keputusan. Imbalan rente itu yang mereka butuhkan untuk menggerakkan politik.

Perdefinisi, politik adalah kontestasi untuk nilai (good values) dan kepentingan material. Tapi, yang kedua ini acap lebih mengemuka di negara-negara demokrasi liberal baru. Kaitan rente dan politik ini membuat pengambil keputusan dan politisi secara sadar atau tidak condong memihak usaha swasta besar. Namun, secara retoris tentu mereka menyatakan diri selalu berpihak pada ekonomi kerakyatan dan usaha kecil.

Padahal dalam perspektif kapitalisme, kebijakan pembangunan pro-rakyat tetap dapat dilangsungkan dengan konsep ‘pemerintah kuat’ (strong government) yang berperan besar dalam ekonomi. Para pendiri Republik Indonesia pun telah menyediakan instrumen untuk itu. Terutama melalui instrumen konstitusional maupun instrumental praktis. Instrumen konstitusional itu berupa pelaku ekonomi yang bukan hanya swasta, tapi juga koperasi, dan negara. Juga pada wewenang negara atas kekayaan alam dan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahkan bila perlu, para pendiri republik juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan mendirikan BUMN di banyak sektor strategis.

Sayang, instrumen yang merupakan modal berharga ini belum diberdayakan penuh. Instrumen ini malah sering disalahgunakan. Jadi yang dibutuhkan kali ini pemimpin tulus dan cerdas, yang berani menerobos kebijakan pembangunan guna menempatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan sebagai agenda terpenting. Pemimpin berkualitas yang memahami benar sejarah bangsa ini dan yang peduli kepada rakyat.

Soal isu bumiputera atau non-bumiputera, saya kira, kurang relevan dijadikan basis kebijakan dan pemberdayaan ekonomi saat ini. Masa-masa isu itu saya kira telah usang, tak sesuai dengan semangat zaman dan karakteristik global. Memang, Malaysia dan beberapa negara, bahkan China dengan kebijakan ekonomi tertutup yang pernah diterapkannya, berhasil menjalankan apa yang pernah sukses dilakukan Indonesia tahun 1950-an melalui “Program Benteng”. Yang relevan saat ini justru memberdayakan UMKM (small and medium enterprises) sekaligus memulihkan BUMN agar sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. 

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan UMKM dalam jumlah yang besar, telah terbukti berhasil di banyak negara maju. Tapi di Indonesia, konsep ini masih jadi retorika tanpa pernah dilaksanakan serius. Pemberdayaan UMKM dan koperasi harus ditindak langsung lewat kebijakan pemerintah dan kemitraan sehat dengan BUMN, bukan ala kadarnya seperti sekarang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di Institute For Development and Economics and Finance (INDEF)

Salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi, utamanya sejak reformasi bergulir di Indonesia tahun 1998. Gini rasio pada tahun 1998 masih berada pada level 0,31. Namun saat ini sudah berada pada level 0,394. Kebijakan mengurai ketimpangan ekonomi harus menyasar akar permasalahan dari ketimpangan ekonomi itu sendiri.

Dari kacamata ekonomi, ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan produktivitas antara satu orang dengan orang lainnya. Produktivitas disebabkan oleh aset yang dimiliki, baik aset fisik, aset uang (financial capital), maupun aset manusia (human capital).  Orang yang memiliki keterbatasan dalam aset-aset tersebut cenderung memiliki produktivitas yang rendah dibanding lainnya. Hubungan dari masing-masing aset terhadap ketimpangan adalah sebagai berikut.

Ketimpangan dalam penguasaan aset pertama adalah aset fisik, salah satunya adalah tanah. Saat ini, gini rasio lahan sebesar 0,68, atau lebih tinggi dari gini ratio pengeluaran. Gini rasio lahan akan membuat produktivitas, khususnya petani, akan rendah. Saat ini, rata-rata penguasaan lahan oleh petani hanya 0,8 hektare. Padahal, untuk bisa sejahtera perlu minimal 2 hektare. Makanya tidak mengherankan jika rata-rata penghasilan petani di Indonesia (menurut sensus pertanian 2013) cuma Rp12,8 juta setahun.

Ketimpangan aset berikutnya adalah ketimpangan dalam mengakses aset uang (financial capital). Saat ini masyarakat miskin khususnya UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga formal karena dianggap lebih high risk dibandingkan perusahaan besar. Para pelaku UMKM kemudian mencari pembiayaan dari lembaga informal (tengkulak) yang bunganya tinggi. Pada akhirnya biaya meminjam para UMKM menjadi besar dan usahanya menjadi tidak efisien. Pengusaha yang besar akan semakin besar usahanya karena mendapatkan pembiayaan yang murah dan mudah, sedangkan UMKM akan semakin sulit bersaing karena pembiayaannya mahal dan susah.

Ketiga adalah ketimpangan dalam aset manusia (human capital). Ada ketimpangan dalam akses pendidikan maupun kesehatan antara orang kaya dan orang miskin. Berdasarkan data sensus ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa orang yang punya penghasilan rendah cenderung akan putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain adalah fasilitas pendidikan tidak ada di dekat rumahnya dan karena harus kerja untuk membantu penghasilan keluarga. Kondisi ini membuat orang kaya akan semakin pintar dan semakin produktif, sedangkan orang miskin akan semakin tertinggal. Kondisi yang sama juga terjadi di akses kesehatan dimana orang kaya lebih memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sehingga orang kaya tetap sehat, sedangkan orang miskin akan gampang sakit dan pada akhirnya produktivitasnya lebih rendah.

Oleh sebab itu, kebijakan afirmatif harus difokuskan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan aset di atas. Untuk masalah aset lahan, solusinya adalah reforma agraria yang disertai oleh reforma akses petani terhadap sejumlah faktor produksi.

Sedangkan untuk menyelesaikan masalah aset modal, perlu kebijakan afirmatif di sektor pembiayaan untuk UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tidak cukup dan bahkan perlu dievaluasi karena pada praktiknya tidak efektif. Terakhir, aset manusia, kebijakan afirmatifnya adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan ke masyarakat miskin. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis/Pemerhati Sejarah Militer dan Budaya Peranakan Tionghoa

Kesenjangan sosial disebut sebagai warisan kolonial. Seperti apakah sebelum ada kolonialisme di Nusantara? Institusi sosial Kapitan sebagai pemimpin komunitas seperti Kapitan Cina, Melayu, dan lain-lain bukan warisan kolonial Eropa. Sebelum Feranggi – Eropa datang ke Nusantara, sudah ada Kapitan Jawa di Malaka.

Pedagang dan pelaut Jawa lah yang berdagang rempah dengan mitra dari Arab, India, dan Tiongkok. Mereka berlayar ke Maluku dan mengangkut rempah sumber kemakmuran. Ini diabadikan dalam drama Shakespeare Merchant of Venice.          

Bangsa-bangsa Eropa datang, dan situasi berubah. Orang Jawa berorientasi ke daratan. Dunia maritim dan niaga Jawa dipatahkan!

Orang Timur Asing – Tionghoa, Arab, India, tetap berniaga dan beranak-pinak di Nusantara. Hidup sebelah-menyebelah dengan saudara. Sesama orang Asia bisa saling berhubungan sebagai lanjutan keakraban sebelum era Kolonial.

Kaum Kolonial Eropa tahu tidak bisa menembus batas hubungan Timur Asing dengan Bumiputera. Pemisahan dan rasisme adalah solusi. Pada 1740-1743, VOC nyaris dihancurkan perlawanan bersenjata Mataram dan Tionghoa dalam Perang Geger Pecinan. Kerapatan hubungan Jawa dan Tionghoa tercermin dalam comradeshipwapen broeder antara Raja Jawa Raden Mas Garendi dengan Panglimanya, Kapitan Cina Sepanjang. Nama Sepanjang sejak lama diabadikan sebagai nama kampung di Bekasi, Semarang, Sidoarjo, dan Solo.

Perang berdarah itu menghasilkan kebijakan segregasi rasial yang diterapkan pemerintah VOC dilanjutkan Hindia Belanda. Orang Tionghoa dan Timur Asing harus hidup terpisah. Prasangka dan kebencian adalah alat utama kolonial untuk mencengkeramkan kuku kekuasaan kepada rakyat Nusantara.

Celakanya, Indonesia merdeka selepas 17 Agustus 1945 masih dicengkeram pola pikir prasangka rasial dan sektarian. Ingatan kolektif soal prasangka warisan Kolonial ini dikapitalisasi para politisi, terutama pada era Orde Baru. Rezim ini mempertentangkan Islam dan Tionghoa sebagai dua unsur penting yang tidak boleh menyatu dan menciptakan tantangan pada hegemoni kekuasaan.

Konglomerasi segelintir Tionghoa perkotaan ditampilkan di ruang publik dan basis massa Islam di Pesantren diasingkan di desa. Lansekap sosial politik bias rasial dan agama itu adalah dasar kekuatan Orde Baru dengan mempertentangkan akar rumput.

Sejatinya Tionghoa melekat dalam proses kebangsaan, sejak era Budi Utomo, perekaman pertama lagu Indonesia Raya, hingga persiapan Proklamasi Kemerdekaan di rumah keluarga Djiaw di Rengasdengklok, bahkan pengasingan Bung Karno di Menumbing, Bangka. Selalu ada warga Tionghoa Peranakan menyumbang peran sebagai sesama anak Bangsa Indonesia.

Namun, kembali ke persoalan kesejahteraan. Sebagai nation state, landasan dasar pemikiran adalah Indonesia ini dimiliki oleh dan untuk semua elemen bangsa. Kedekatan hubungan, semisal Tionghoa dan Jawa, ini sebetulnya menjadi modal sosial membangun kesetaraan.

Dengan tata kelola pemerintahan Indonesia yang berpedoman rule of law, pedagang Tionghoa atau siapa pun pemodal dan pengusaha yang beraktivitas, akan menghasilkan keuntungan dan membayar pajak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Diskursus ini pernah saya sampaikan kepada Alm Adi Sasono dan Prof Amien Rais dalam pertemuan di kediaman Kwik Kian Jin di Semarang, pasca Reformasi Mei 1998.

Pertanyaannya, bagaimana tata kelola pajak dan sanggupkah pemerintah memastikan keuntungan dunia usaha dikembalikan kepada masyarakat demi membangun kesejahteraan bersama... Indonesia Kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Ilmu Politik UMY Yogyakarta

Biaya pemenangan pemilu dan pilpres yang sangat besar telah membawa para pengurus partai politik, secara sadar atau tidak, terjebak dalam pragmatisme politik transaksional. Para politisi pragmatis tersebut berkeyakinan bahwa  para cukong ekonomi sangat penting untuk mencapai dan menyelamatkan pencapaian kekuasaan politik mereka. Apakah di negeri ini sudah cukup tersedia para politisi idealis yang secara tulus ikhlas mengatasi kesenjangan sosial tersebut?

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Ketika era Presiden Soekarno selesai, ekonomi memang harus diselamatkan. Keadaannya sangat buruk. Presiden Soeharto yang baru berkuasa kemudian membentuk komite ekonomi yang bertugas memperbaiki perekonomian Indonesia. Tim Ekonomi yang kemudian dijuluki sebagai “Mafia Berkeley” itu kemudian bekerja dengan fokus pada memperbaiki perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pintu modal asing dibuka selebar-lebarnya dengan tujuan menarik investasi. Presiden Suharto juga mengajak para pengusaha keturunan China untuk kembali berbisnis dan berusaha. Tujuannya untuk memperkuat program perbaikan ekonomi. Para pengusaha orde lama tidak dipakai dengan pertimbangan Sukarnois dan Presiden Suharto memperhitungkan faktor loyalitas. Bagi Suharto, tujuannya praktis saja, lebih baik memelihara etnis China yang akan lebih fokus berdagang, dan tidak mengurusi politik dan kekuasaan.

Para pengusaha China diberikan hak berbisnis, tapi tidak untuk membangun industri ekstraktif untuk eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan batubara, melainkan pada produk makanan. Dari bisnis makananlah pengusaha seperti LIem Sioe Liong bermula.  Adapun bisnis produk hasil hutan seperti kayu log dan kayu lapis, diserahkan kepada para kolega Presiden Suharto di tentara untuk diberikan konsesi bisnis produk hasil hutan. Tapi karena tentara tidak punya kemampuan bisnis, mereka menyerahkan kepada pengusaha keturunan untuk menjalankannya.

Para loyalis itu cukup menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang didirikan. Pengusaha keturunan yang diberi kesempatan dan fasilitas berusaha kemudian memberikan juga semacam insentif imbal balik kepada Presiden Suharto, yang digunakan untuk menjalankan yayasan pribadinya.

Yang jadi soal kan sekarang kita menghadapi kenyataan bahwa para pengusaha keturunan yang dibesarkan Presiden Suharto itu saat ini sudah menjadi konglomerasi raksasa. Merambah ke berbagai macam bisnis. Sehingga disebutkan usaha kecil tidak mempunyai kesempatan.

Jika sudah masuk ke masalah usaha kecil atau ekonomi kerakyatan, ada pemahaman umum yang sebetunya agak tidak tepat. Dalam ekonomi itu tidak ada istilah “Ekonomi Kerakyatan” , yang ada adalah pengelolaan  Big Scale Economic, Middle Scale Economic, dan Small Scale Economic. Pengelolaannya melalui kebijakan moneter dan kebijakan  fiskal. Berpedoman pada dua alat itulah negara memfungsikan kontrol fiskal dan moneter untuk mengorganisasi perekonomian. Masalah kemiskinan dan ketimpangan dikelola lewat anggaran penerimaan dan pengeluaran negara

Selama ini isu utama soal pengaturan distribusi pendapatan pajak guna tujuan pemerataan pendapatan, terkendala masalah target pemungutan pajak. Sebabnya pengemplang pajak orang-orang kaya yang konon, bisa mengatur besaran pajak yang dia setor. Mengatasinya dengan hukum – law enforcement - yang keras oleh dua penegak hukum: polisi dan hakim. Itu alat utama untuk enforce the law. Termasuk penegakan hukum pajak.

Setelah kita tahu sisi lemah dari kebijakan ekonomi selama ini dari periode  ke periode, maka kita jangan bosan untuk selalu mengajukan jalan keluar agar pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Itu perlu komitmen bersama antar anak bangsa. Pemerataan pendapatan dan Pengentasan kemiskinan harus jadi prioritas ke depan. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF