Menerka Format Kabinet Jokowi Jilid II
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 July 2019 14:30
Penulis
Watyutink.com - Setelah Megawati menjamu Prabowo di kediamannya, kini format kabinet Jokowi-Ma’ruf semakin santer diperbincangkan publik. Sebagian kalangan menilai pertemuan itu bakal membuat lobi politik soal komposisi kabinet Jokowi semakin dinamis. Tap di saat bersamaan, tarik menarik kepentingkan antar parpol diprediksi bakal alot.

Sejauh ini, kabarnya partai koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf belum satu suara terkait format kabinet. Ada partai yang membuka diri dengan wacana parpol non-koalisi bergabung pemerintahan Jokowi. Tapi ada pula parpol yang tidak mau Jokowi memberi jatah menteri kepada parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Lalu, sejauh mana dinamika politik yang terjadi belakangan ini semakin menyulitkan Jokowi menyusun zaken kabinet? Seperti diketahui, sejumlah kalangan sempat menyarankan Jokowi agar memilih menteri yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai saat menyusun kabinet Jilid II. Bisa saja saran ini direalisasikan, apalagi penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Masalahnya, sejumlah pengamat meyakini Jokowi sulit mengelak dari tuntutan parpol, terutama partai yang mengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, yang menginginkan jatah kursi menteri. Selain itu, Jokowi juga membutuhkan dukungan politik di DPR. Tanpa mengakomodir kepentingan partai di pemerintahan, boleh jadi berbagai kebijakan Jokowi bakal terhambat.

Tampaknya penyusunan kabinet Jokowi Jilid II ini lebih pelik ketimbang 2014 lalu. Kala itu, yang mendapat jatah kursi menteri hanyalah parpol pengusung Jokowi-JK, meski dalam perjalannya partai semacam Golkar dan PAN juga diberikan kue kekuasaan di Kabinet Kerja.

Kini, situasinya berbeda. Jangankan zaken kabinet, Jokowi terkesan mau tidak mau harus memberi kursi menteri tidak hanya kepada partai pengusung, tapi juga kepada partai yang mendukung Prabowo-Sandi.

Pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Jumat (26/72019) sore semakin meyakinkan publik bahwa Jokowi akan mengakomodir parpol pendukung Prabowo-Sandi di pemerintahan, selain partai yang mengusungnya di Pilpres 2019. Menurut Anda, parpol non-koalisi mana yang bakal diakomodir Jokowi-Ma’ruf?

Apakah Demokrat, PAN, dan Gerindra akan diberi kursi menteri? Tiga partai ini yang dianggap punya kemungkinan bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Seperti diketahui, Demokrat dan PAN sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan petahana. Sementara Gerindra, konon pihak pemerintah sendiri yang menawarkan diri untuk berbagi kekuasaan.

Jika Jokowi mengakomodir PAN, Demokrat, dan Gerindra, secara otomatis koalisi Jokowi super gemuk. Satu sisi, bisa memuluskan ragam kebijakan Jokowi di parlemen. Tapi di sisi lain, bukan tak mungkin merusakan tatanan demokrasi karena kontrol parpol--yang notabene tempat rakyat berkeluh kesah--terhadap kerja pemerintahan sangat lemah. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menyusun kabinetnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Format kabinet pemerintahan Jokowi-Mar'uf semakin ramai diperbincangkan. Jika disimpulkan dari berbagai wacana terkait komposisi kabinet pemerintahan Jokowi Jilid II ditemukan ada 5 aliran pemikiran yang mencerminkan kepentingan masing-masing kekuatan politik. 

Pertama susunan kabinet pemerintahan koalisi yang hanya terdiri dari partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Kedua, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus profesional. Ketiga, kabinet pemerintahan rekonsiliasi yang terdiri dari gabungan dua koalisi parpol tanpa oposisi.

Keempat, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus parpol di luar koalisi ditambah kalangan profesional. Kelima, zaken kabinet, yaitu kabinet pemerintahan yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu .

Lima aliran pemikiran itulah yang mendominasi wacana pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Lima aliran pemikiran tersebut tentu mencermikan berbagai kepentingan politik dalam postur kabinet mendatang.

Dari lima aliran pemikiran tersebut, yang paling mungkin diwujudkan hanya ada dua aliran yaitu kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus profesional dan kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus beberapa parpol di luar partai pengusung ditambah kalangan profesional. Tiga aliran yang lain sulit direalisasikan.

Meskipun dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh dalam membentuk kabinet termasuk membentuk zaken kabinet tetapi praktiknya sulit diwujudkan karena dalam koalisi partai yang terbentuk sebelum pemilihan tentu sudah ada komitmen politik mengenai kursi kekuasaan, meskipun tidak tertulis.

Selain itu, yang menjadi masalah utama dalam membentuk zaken kabinet yang jajaran menterinya hanya terdiri dari para tokoh yang memiliki ahli dibidangnya adalah adanya perasaan tidak adil dan tidak fair. Yang dapat menimbulkan kecemburuan di tubuh parpol pengusung yang merasa berjuang dan memiliki kontribusi dalam memennagkan pemilihan presiden.

Di sisi lain, pemerintahan yang terbentuk membutuhkan dukungan politik di parlemen untuk memuluskan berbagai regulasi untuk melaksanakan agenda pemerintahan. Pun demikian sebaliknya, kabinet pemerintahan yang hanya mengakomodir parpol pengusung untuk mengisi jabatan menteri dan setingkat menteri dalam kabinet sulit diwujudkan.

Pasalnya, pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan figur yang memiliki kompetensi yang tidak semuanya tersedia di partai politik. Apalagi, jika dalam hal dukungan politik di parlemen dirasa belum cukup, maka secara matematis memerlukan tambahan dukungan dari partai lain di luar parpol pengusung.

Kabinet rekonsiliasi tanpa oposisi yang menjadi wacana publik sejatinya sah-sah saja karena di dalam konstitusi memang tidak dikenal istilah oposisi, sehingga tidak ada keharusan adanya oposisi. Meski demikian, dalam sistem demokrasi, sebaiknya ada kekuatan politik yang mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance.

Tetapi, persoalannya bukan disitu saja, sulitnya merealisasikan kabinet pemerintahan rekonsiliasi tanpa oposisi disebabkan adanya kalkulasi politis dan ideologis.

Misalnya, PKS mungkin dipandang tidak diperlukan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan karena dipandang memiliki pandangan politik dan ideologi yang tidak sejalan.dengan koalisi karena dalam koalisi di pemerintahan idealnya memerlukan komitmen politik dan platform yang sama secara ideologis.

Namun, di sisi yang lain, koalisi gemuk juga tidak selalu menguntungkan karena banyak benturan kepentingan yang tak jarang membuat koalisi terjebak dalam konflik kepentingan. 

Maka solusinya adalah bagaimana membangun keseimbangan dan mampu melakukan manajemen pemerintahan untuk mengendalikan konflik agar pemerintahan bisa berjalan on the right track(mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Memang setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf bubar, maka akan beberapa political challenge atau tantangan politik ke depan. Kali ini Jokowi setidaknya mengasah otak untuk menangani case ini. Seakan presiden Jokowi maju kena mundur kena. Disatu sisi desakan para cendikiawan dan profesional hingga pengamat agar Jokowi memilih menteri yang berasal dari para ahli atau pakar bukan dari parpol. Tapi dilain sisi, mantan Walikota Solo ini harus mengangkat kader-kader partai koalisi agar tak pecah kongsi.

Dalam dunia filsafat ada dikenal dengan premis. Yang mana premis pertama, jika dirinya memilih profesional yang lebih banyak bisa jadi ditinggalkan partai pendukung. Premis kedua, jika Jokowi memilih parpol yang lebih banyak maka kepercayaan publik berkurang. Premis ketiga, apabila dia tidak 50-50 maupun kelompok profesional lebih banyak bisa terjadi kegoncangan koalisi.

Penyusunan kabinet akan berpengaruh di parlemen. Mengingat DPR adalah bagian controlling, budgeting, dan legislasi. Dalam hal ini, Pak Jokowi harus menerapkan metode politik ular dan politik merpati dan politik kancil. Di mana dirinya harus cerdik dan tulus serta cekatan.

Dengan kehadiran 3 parpol pendukung Prabowo-Sandi, yakni PAN, Demokrat dan Gerindra, maka akan berubah seperti lagu wind of chage. Arah angin akan berubah.

Jadi presiden harus punya strategi dan mampu menguasai kondisi lapangan bahkan pentingnya memahami management conflict stlyes and conflict interest (konflik manajemen dan konflik kepentingan). Kalau tidak, bisa terjadi kemelut atau aroma politik kurang sedap bisa terjadi.

Untuk itu harus punya the way out and best solution (jalan keluar dan solusi terbaik). Memang dari satu sisi ketambahan partai baik, tapi dilain sisi akan berpengaruh pada partai koalisi pendukung. Justru itu presiden punya langkah preventif agar konduktifitas tetap terjaga.

Etika situasional perlu diterapkan dalam hal ini. Yang penting bergabungnya partai ini tidak menimbulkan konflik. Tapi bisa saja partai pendukung Jokowi akan keluar. Ini perlu diantisipasi. Bagi saya dalam percaturan politik tanah air, hal ini lumrah terjadi.

Jadi, bukan hal yang baru atau baru kali ini terjadi. Tengok saja, waktu pemilihan Walikota Solo kala itu, Gerindra, PDIP, dan PAN berkoalisi mendukung Jokowi. Baru Megawati-Prabowo bertandem pada Pilpres 2009 silam. Setelah itu pilgub DKI Jakarta kembali Jokowi di dukung PDI-P sama Gerindra. Jadi bukan kali ini mereka berkoalisi. Sedangkan 2014 Golkar era kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) bersama beberapa partai koalisi Prabowo kemudian hijrah atau bergabung koalisi pemerintahan.

Paling tidak secara historis dan emosional ada kedekatan antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi