Menelisik di Balik Manuver Cak Imin
berita
Politika
Sumber Foto : inikata.com (gie/watyutink.com) 18 July 2018 12:00
Teka teki ke mana arah dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjawab sudah. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di hadapan Presiden Jokowi langsung saat keduanya bersama-sama meninjau persiapan Asian Games di Palembang, Sabtu (14/7). Dengan begitu, selesai sudah nasib kemungkinan terjadinya poros ketiga yang mungkin muncul di Pilpres 2019. Saat ini, sudah enam partai yang secara resmi mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Enam partai itu adalah PDI-P, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, dan PKB. Total jumlah suara keenam partai tersebut, yaitu 337 kursi dari total 560 kursi di DPR.

Sebelumnya, Cak Imin sering melakukan berbagai manuver politik agar Jokowi menjadikannya sebagai pasangan pada pilpres nanti. Manuver yang sering dilakukan Cak Imin dengan mengeluarkan kalimat “ancaman” terhadap Jokowi bila sampai tak menunjuk dirinya sebagai cawapres, maka akan kalah. Yang menjadi tanya, apakah dukungan Cak Imin ini bentuk “menyerah” kepada Jokowi? 

Cak Imin, memang telah beberapa kali bertemu Jokowi. Pertemuan pertama adalah ketika dia mendampingi Jokowi dalam peresmian kereta cepat. Konon, pertemuan itu dapat dibilang sebagai “taktik” Jokowi untuk mengetahui sejauh mana respons publik dalam menilai sosok Cak Imin. Namun faktanya, dari hasil yang diliris beberapa lembaga survey respon publik terkait elektabilitasnya masih datar. Meski datar, hal tersebut tidak membuat Cak Imin putus asa dan hingga kini dia masih terus berusaha untuk menjadi kandidat pilihan Jokowi. Keinginan kuat Cak Imin untuk mendampingin Jokowi pada pilpres terbukti dengan adanya deklarasikan perjuangan Jokowi-Cak Imin (JOIN). Tidak ada yang salah sebenarnya dengan ekspektasi Cak Imin bisa menjadi pendamping Jokowi, mungkin saja kesan terburu-buru dan prinsip jangan sampai kesalip orang lain, menjadi dasar pertimbangan dirinya?

Jika dilihat dari track record-nya, karier politik Cak Imin sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ia menjadi Ketum PKB dari hasil "pengkhianatan"-nya terhadap almarhum Gus Dur. Konon, sebelum terjadi konflik Cak Imin diketahui telah memiliki niat untuk melengserkan posisi Gus Dur. Hal tersebut diketahui berdasarkan sebuah data sekitar 14 halaman berisi tentang penggulingan Gus Dur yang ketika itu diterbitkan oleh majalah Gatra. Data tersebut juga sempat dibacakan oleh Yenny Wahid pada rapat pleno DPP PKB.

Kini, Gus Dur memang telah berpulang ke rumah Tuhan, tapi “penghianatan” Cak Imin terhadap Gus Dur tetap dikenang oleh sejarah. Ibarat api dalam sekam, hingga kini sisa-sisa konflik itu sepertinya masih ada. Meski upaya perdamaian (islah) antara kedua kubu berulang kali digagas, tapi perseteruan itu agaknya terus merembet sepeninggal Gus Dur pada akhir 2009 lalu. Pertanyaannya, apakah perselisihan dengan Gus Dur menjadi faktor kendornya elektabilitas Cak Imin, terlebih lagi dari kalangan Gus Durian? Atau ada faktor lain, yang membuat elektabilitas Cak Imin sulit untuk meningkat?

Di satu sisi, Jokowi beberapa waktu lalu telah mengirimkan semacam sasmita atau sinyal bahwa ada 5 nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangannya, juga pertimbangan PDIP. Lima nama disebutnya pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Jokowi juga masih menyebut Cak Imin masuk sebagai salah satu dari lima nama yang telah mengerucut itu.

Lantas, seberapa besar peluang Cak Imin akan terpilih sebagai Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019? Mengapa ia tidak melabuhkan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang selama ini dikenal sebagai rival Jokowi yang potensial? Lalu, bagaimana dengan kasus “Kardus Durian” yang dilekatkan pada namanya? Apa Iya, dukungan ini terkait dengan kasus itu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Ilmu Politik UMY Yogyakarta

Kerja keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019 sepertinya akan kandas. Ia sepertinya akan menelan pil pahit setelah usahanya berbulan-bulan keliling daerah, blusukan pakai vespa, sowan ke kiai-kiai, pasang baliho di sudut-sudut kota bahkan melebihi baliho Asian Games 2018. Namun, sepertinya  ada sinyal kuat Jokowi akan memilih tokoh lain.

Di balik kehebatan seorang cicit pendiri ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) itu, tentu menyisakan banyak kekurangan demi kekurangan, yang, sekali lagi, tidak mampu mengimbangi kebutuhan Jokowi.

Cak Imin hanya sosok politisi yang namanya dikenal masyarakat lantaran merupakan cicit dari salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri (Allahummaghfirlahu). Tidak lebih. Andai dia bukan keturunan kyai pendiri NU, besar kemungkinan ia tidak banyak dikenal masyarakat seperti saat sekarang ini.

Kemudian, soal kekuatan massanya yang katanya adalah NU, sepertinya hal itu hanyalah klaim belaka. Selain kiai-kiai dan warga NU banyak yang aktif di PPP, Cak Imin sepertinya juga tidak akan diterima oleh kalangan NU versi 'Gus Durian'. Mengapa? Tentu saja kalian sudah tahu jawabannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Beberapa hari belakang ini partai politik disibukkan dengan penetapan arah koalisi untuk mengusung calon presiden. Hal ini disebabkan partai-partai dihadapkan pada suatu keadaan suatu pilihan yang harus memilih, karena kalau salah-salah saja dalam mengusung calon, bisa jadi partainya lenyap. Karena takut lenyap, maka harus semuanya hati-hati. Hal inilah yang menjadi dasar, mengapa Cak Imin memutuskan berlabuh ke Jokowi meskipun belum 100 persen final, namun kecenderungan mengarah ke sana.

Kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Presiden Jokowi di Pemilihan Umum 2019 telah mengerucut menjadi lima nama. Meski begitu, lima nama tersebut masih dalam tahap penggodokan tim internalnya. Menariknya, nama-nama yang telah dikantongi Presiden Jokowi  tidak hanya orang-orang Parpol dan ketua-ketua parpol tapi juga mulai dari figur-figur cendekiawan, purnawirawan TNI-Polri, politisi serta kalangan teknokrat dan profesional masuk dalam daftar tersebut.

Semua figur itu tentunya ada plus-minus, ada kekurangan dan kelebihan, ada kekuatan dan ada kelemahannya. Nah, ini sedang dihitung secara cermat, secara akurat oleh Pak Jokowi. Apakah happy ketua ketua umum partai lain kalau memilih salah satu dari nama nama tersebut? Atau malah menimbulkan jealous, rasa iri. Polemik inilah yang tentunya tidak mudah bagi Pak Jokowi menentukan pilihan.

Mungkin saja Jokowi bisa meniru jejak presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika memilih cawapres non partai. Saat itu, SBY memilih ekonom Budiono sebagai wakil presiden untuk mendampingi di periode kedua pemerintahannya. Sama seperti Jokowi saat ini, kala itu SBY juga didukung mayoritas partai politik yang ada di DPR RI.

Namun yang lebih penting faktor integritas dalam memilih sosok pendamping harus menjadi pilihan nomor satu. Sebab jika faktor integritas ini dinafikan pak Jokowi, maka akan digoreng oleh publik maupun media. Hal ini terekam pada Pilkada Jatim, ketika film kebali diputar, ramailah kemudian. Tidak tahan juga, lalu membuat yang bersangkutan mengundurkan diri. Jadi menurut saya masalah integritas tidak bisa dianggap sepele. Karena isu integritas itu akan menjadi trouble, menjadi hambatan luar biasa bagi calon nantinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sejak awal pernyataan niat Cak Imin bersiap mengisi posisi calon RI 2 tidak banyak orang yang menanggapi, kalau tidak dikatakan kurang perduli atau kurang diperhitungkan. Sebenarnya justru Cak Imin sudah maklum, akan tetapi demiuntuk merawat isu agar umat ingat ada Cak Imin dengan PKB nya, Cak Imin memaksakan diri untuk “tawarkan diri” walaupun  tidak ada isu sebagai landasan Cak Imin menguasai pasar konstituen PKB. 

Selain itu, kelemahan Cak Imin terutama kurangnya keseriusan pendukung di kalangan internal yang terpecah dan kurangnya prestasi yang dapat dipakai sebagai modal menghimpun dan merangkul lebih banyak anggota. Membuang peluang untuk tampil di atas panggung secara positif maupun negatif, kalau perlu seperti mengurangi tekanan dari dalam lingkungan umat. Kesannya lumpuh. 

Belum terlambat bagi Cak Imin untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangannya. Dukungan dari para ulama dan tingkatkan silaturahmi dengan mereka akan mempengaruhui meningkatnya semangat juang dan daya saing untuk menghadapi pergolakan dan persaingan politik menjelang pilpres. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Pilleg 2019 tentu sangat berbeda dengan sebelumnya. Partai yang tidak memiliki capres/cawapres tentu akan berbeda dengan partai yang memiliki calon dari kadernya. Pilihan kepada pasangan capres tentu akan berpengaruh kepada pilihan partai. Hasil penelitian yang pernah saya lakukan, pilihan kepada partai sangat tergantung oleh tokoh dibalik partai tersebut. Oleh karenanya semua parpol berusaha mensiasati kondisi ini dengan mengaitkan partainya kepada capres yang akan diusungnya. Contoh Nasdem dengan motto "Nasdem partaiku, Jokowi Presidenku". Demikian juga Golkar dengan slogan "Gojo", Golkar Jokowi.

Dengan sistem sekarang ini, dipastikan hasil pileg akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Ada kemunginan partai yang lolos treshold akan berkurang dibanding pileg yang lalu. Prediksi saya hanya tinggal 7 Parpol yang lolos. Apa yang dilakukan Cak Imin adalah strategi untuk mengangkat elektabilitas PKB, bukan niatan sebenarnya untuk mengalihkan dukungan dari Jokowi. Terbukti hasil survei saat ini, PKB berada di posisi keempat di bawah PDIP, Gerindra dan Golkar.

Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama dengan menjual AHY, harapannya dukungan kepada AHY akan menjadi dukungan kepada parpolnya walaupun tidak 100 persen, namun dipastikan ada efek elektoralnya. Apabila keputusan MK membatalkan PT, menjadi 0 persen, saya yakin semua partai akan menampilkan tokohnya sebagai capres/cawapres. Koalisi Jokowi dipastikan akan bubar, demikian juga koalisi Prabowo akan berobah.

Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Cak Imin, adalah usaha untuk meningkatkan elektoral PKB. Ini dapat dilihat cara bicara yang guyonan, tidak ada beban sama sekali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Cak Imin adalah tokoh muda PKB yang cukup bersinar di panggung politik nasional. Walau pun banyak pihak masih curiga dan menggangap bahwa ia menjadi ketua umum dari hasil "pengkhianatan" terhadap pamannya almarhum Gus Dur.

Lepas dari perselisihan dalam internal PKB kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan Cak Imin cukup mampu membawa PKB menjadi partai yang cukup disegani dalam perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini. Melihat posisi ini membuat Cak Imin sering melakukan manuver yang kadang-sulit diterka kemana arah dan orientasi politik Cak Imin diarahkan.

Dalam Pemilu 2014 walau pun posisinya sebagai partai menengah yang kursinya jauh di bawah PDIP sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi, namun dalam jabatan menteri PKB mendapatkan 3-4 menteri yang jumlahnya sama dengan PDIP. Ini merupakan bukti dan menunjukan bahwa manuver Cak Imin sudah teruji keandalannya untuk meyakinkan Jokowi.

Dalam Pilpres 2019 ia pun berambisi dan melakukan manuver politik agar Jokowi menjadikannya sebagai pasangan pilpres nanti. Sebelum Pilkada 2018 kemarin Cak Imin sempat mengancam Jokowi agar menunjuk dirinya sebagai cawapres. Kondisi ini berubah setelah peta politik Jawa Timur berubah di mana kandidat gubernur yang diusung oleh PKB, Saefulah Yusup (Gus Ipul), mengalami kekalahan atas Khofifah Indar Parawansa yang mendapat dukungan dari Jokowi. Kekalahan Gus Ipul ini menyebabkan bergaining position Cak Imin menjadi lemah.

Agar tidak kehilangan momentum maka di tengah kesibukan euforia penentuan pasangan presiden dan wakil presiden serta perhatian masyarakat pada piala dunia, tiba-tiba Cak Imin menyampaikan bahwa PKB secara resmi mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Dengan dukungan PKB berarti  sudah enam partai yaitu PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB yang mendukung Jokowi. Dari keenam partai tersebut memperoleh kursi 337 kursi dari 560 kursi di DPR dan berarti menutup kemungkinan terjadinya poros ketiga yang sebelum diramalkan oleh para pengamat.

Dengan bergabungnya PKB kedalam koalisi Jokowi berarti di Pilpres 2019 kembali terjadi head to head seperti dalam pemilu 2014 antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, yang mendapat dukungan partai Gerindra dan PKS.Tinggal dua partai, yaitu partai Demokrat dan PAN, yang belum menentukan sikap. Dan kedua partai ini menunggu penentuan siapa yang mendapingi Jokowi dan Prabowo, yang akan segera diumumkan sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tanggal 4-10 Agustus 2018.

Siapa pun yang mendapingi Jokowi atau Prabowo selayaknya merupakan putra-putri terbaik bangsa dan memiliki track record yang mumpuni, dan tidak mempunyai masalah hukum sebelumnya. Cak Imin figur yang cerdas dan politisi yang kawakan sehingga memiliki kans yang kuat untuk mendapingi Jokowi. Namun ada titik lemah dari Cak Imin khususnya di kalangan NU, pertama Cak Imin masih dipersepsikan sebagai pengkhianat, kerena menjatuhkan Gus Dur dari tapuk pimpinan PKB. Kedua, terjadinya ambivalensi politik NU di Jawa Timur yang menyebabkan dukungannya terpecah. Ketiga, kasus "Kardus Durian" pada waktu Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja pada masa pemerintahan SBY yang kasusnya sampai sekarang belum jelas.

Oleh sebab itu pertemuan Jokowi dengan Cak Imin merupakan taktik cerdas Jokowi agar ambisi dan manuver yang dilakukan Cak Imin tidak liar. Sehingga dukungan koalisi  terhadap pemerintah Jokowi-Kalla tetap solid. Di samping itu Jokowi ingin mengukur sejauh mana respons publik dalam menilai elektabilitas Cak Imin.

Mudah-mudahan siapa pun yang dipilih oleh Jokowi atau Prabowo untuk mendapingi beliau, betul-betul sosok pekerja keras yang akan membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain khususnya di kawasan Asean. Semoga Indonesia diberikan pemimpin yang amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF