Menelisik Retaknya PA 212 Jelang Reuni Akbar
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 December 2018 12:00
Jelang reuni akbar 2 Desember 2018 sinyal perpecahaan Alumni 212 semakin tampak di permukaan. Hal ini ditandai dengan satu persatu sejumlah tokoh alumni 212 undur diri dari gelaran itu. Salah satunya Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam. Ditambah lagi, dengan adanya rencana Kapitra Ampera yang akan menggelar “kontemplasi 212” untuk menyaingi kegiatan Reuni Akbar 212, pada Sabtu (1/12) hingga Minggu (2/12) akan dihadiri sejumlah pimpinan dan pemilik pondok pesantren.

Konon perpecahaan ini ditenggarai sebagai akibat berubahnya arah gerakan dari yang tadinya murni syariah menjadi politik praktis. Nah loh, apa iya? Namun, pada suatu kesempatan Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Muhjahid membantah isu perpecahaan alumni 212. Menurutnya itu hanya isu belaka yang diketahui muncul menjelang pelaksanaan Reuni Akbar 2 Desember nanti. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan, dalam negara demokrasi acara publik yang besar adalah hak asasi sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum sah-sah saja. Oleh karena itu, Sodik meminta aparat keamanan memperlakukan Reuni Akbar 212 sama dengan acara lainnya.

Terkait hal ini muncul pertanyaan mendasarnya, bagaimana bila acara ini disusupi oleh kepentingan politik praktis seperti yang disampaikan beberapa tokoh alumni 212? Mengingat bagi figur-figur yang sejak awal meniatkan diri berjuang di jalan syariah, dengan adanya tujuan politik praktis ini dianggap sudah melenceng jauh. Siapkah bila ini yang terjadi?

Bila kita menelisik sebelum isu ini mencuat, pada awal 2018 setidaknya ada tiga organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan Alumni 212 diantaranya: Persaudaraan Alumni 212 di bawah pimpinan Ma’arif, Alumni Presedium 212 di bawah pimpinan Aminuddin dan Garda 212 di bawah Ansufri Idrus Sambo. Namun, ketiganya memiliki arah berbeda, bahkan mereka sempat menuding kubu lain illegal.

Pertanyaanya, mengapa harus ada saling klaim diantara mereka? Apakah salah bila seorang ulama ikut serta dalam politik praktis? Tak salah bila sejumlah pengamat  menilai sikap inilah yang mungkin diambil KH Ma;ruf Amin, Ali Moctar Ngabalin, Kapitra Ampera atau yang juga dilakukan Ketum Permusi yang memilih mundur dari jabatan Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai gerakan 212 saat ini tidak bisa dimaknai hanya sebagai bagian dari politik elektoral. Namun dalam konteks Islam di Indonesia aksi tersebut mencerminkan kekuatan konservatisme yang semakin tumbuh. Amin juga mengakui pada level elite gerakan tersebut memang terjadi perpecahan, tapi sebagai sebuah aspirasi sosiologis dan politis di tengah masyarakat arus bawah, simbol-simbol masih tumbuh karena komunitas Muslim yang secara historis dan kultural punya ikatan kuat dengan imajinasi Islam politik.

Nah bertolak dari realitas diatas yang menjadi tanya selanjutnya, sejauhmana konsolidasi yang dilakukan PA 212 untuk kembali memperkuat barisan? Lantas, bagaimana dengan riak-riak kecil yang menyelimuti sejumlah tokoh Aumni 212?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Rencana Reuni Akbar Aksi 212  pada 2/12/2018 mendatang telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang awalnya digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 dan kemudian di repetisi pada 2/12/2017 adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan terutama jelang Pilpres 2019.

Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elite 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space adalah politik. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi.

Oleh karna itu sangat disesalkan bahwa gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

Namun demikian, dua tahun hampir berlalu gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik. Warga juga telah semakin sadar dan pandai melihat bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elite 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak ada relevansinya menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya terkadang berfikir juga, nama berpengaruh pada perilaku baik buruk seseorang, walaupun teori ini tidak seratus persen benar. Paling tidak ini menjadi benar ketika gerakan 212 menjadi sangat eksklusif. Saking eksklusifnya, ia sudah seperti sebuah lembaga atau organisasi bisa melakukan reuni alumni.

Tentu saya, jika bicara alumni jelas standarisasinya ada. Paling tidak secara formal punya ukuran-ukuran jelas dan terukur, apakah ada kesamaan lulusan atau profesi dan sejenisnya. Tentu saja reuni selain temu kangen, ada pembicaraan yang memberi manfaat kepada sesama alumni. Kira-kira begitu gambarannya.

Lalu Reuni 212 motifnya apa? Untuk menebak arah tujuannya bisa dilihat sejarah lahirnya gerakan 212 itu sendiri. Gerakan ini adalah suatu usaha untuk menghentikan karir politik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, dengan dalih menistakan agama. Fakta ini tidak bisa dihilangkan dari catatan sejarah perpolitikan Indonesia. Apapun alasanya,  gerakan 212 punya andil besar menghentikan langkah Ahok, yang dianggap menistakan agama, dan menganggap mendapat perlindungan dari pemerintah. Berarti menghentikan langkah Ahok, berarti juga menghentikan langkah Jokowi di 2019. Itu logika berfikir sederhana.

Para kreator Reuni 212 tentu saja akan memberi seribu alasanya bahwa ini murni reuni, dan bebas dari muatan politik, benarkah demikian?

Tentu saya tidak bisa diterima begitu saja alasanya tersebut. Walaupun penulis artikel ini menyakini bahwa sebagian dari mereka murni membela agamanya. Silang pendapat ini justru alumni berakibat terpecah menjadi dua: pro dan kontra atas kegiatan tersebut.

Di sini menjadi persoalan, Reuni 212 menjadi potensi politik yang mengerikan. Saat terpecah menjadi dua, maka potensi untuk kepentingan politik di pihak pihak tersebut menjadi benar. Potensi pecah sangat wajar, karena lahir nya alumni dari standarisasi setiap individu yang beragam. Dan tidak ada satupun dari mereka untuk bisa menyatukan kembali, yang ada justru saling serang dan saling menjadi di antara alumni  pro dan kontra.

Penulis tidak bisa membayangkan jika kedua kelompok besar itu bertemu dan terjadi konflik, maka sangat membahayakan stabilitas nasional. Selain itu, saya melihat kegiatan seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Karena gerakan ini jika dilakukan di masa yang akan datang maka sangat tidak baik bagi perkembangan politik di Indonesia, siapapun pemimpinya nanti.

Dan juga. saya kira teori kapak 212 tidak perlu dipraktikan oleh umat Islam. Tentu saya lebih cocok gerakan ini membentuk diri menjadi ormas atau partai politik, sehingga jelas dan terarah cita-cita yang diinginkan oleh mereka. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Reuni 212 adalah gerakan politik. Agama hanya jadi alat untuk membangun dukungan publik, sekaligus untuk mengukur apakah gerakan tersebut masih memperoleh dukungan publik seperti dulu atau tidak. Dalam arti dukungan tersebut membesar atau sebaliknya.

Gerakan ini tentu membuat kaum non-Muslim makin khawatir bahwa, kalau Jokowi kalah, mereka akan menghadapi tekanan politik terus menerus oleh pemenang. Mereka mungkin juga cemas bahwa kaum non-Muslim akan dijadikan warga negara kelas dua.

Sebaliknya, tak berlebihan kalau mengatakan para pendukung 212 berharap bahwa gerakannya akan berbuah kejayaan Islam politik di bumi Nusantara.  Sebuah kejayaan yang membuat banyak orang was was karena menyebabkan hilangnya sang Merah-Putih.

Berdasarlan hasil dari semua pilkada dan dan dominasi kursi DPRD, kecemasan dan harapan di atas tampaknya masih sangat jauh dari realita. Hampir seluruh kemenangan diraih oleh parpol berasaskan Pancasila. Ini membuktikan bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia masih menyintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah SARA yang sekarang ini menjadi salah satu isu paling panas di arena politik tampaknya sengaja dibesar-besarkan sebagai bagian dari strategi pemenangan menghadapi Pilpres 2019. Masalahnya,  apakah isu SARA ini akan meredup atau tidak pasca Pilpres mendatang, masih terlalu pagi untuk diramalkan.

Sekarang ini situasi masih demikian panas, semua pihak sangat bernafsu untuk menang. Fanatisme diumbar oleh para politisi maupun penggembira. Tujuan mereka hanya satu dan sama: merontokkan elektabilitas lawan!

Tak ada yang tampak dewasa. Mereka seolah kembali ke dunia anak-anak, yang boleh seenaknya merengek atau memaki bahkan merampas hak orang lain. Toleransi mereka sangat rendah.

Mengenaskan memang. Sebab, seiring dengan bertambahnya umur demokrasi di Indonesia, kedewasaan berpolitik justeru menjauh dari kenyataan. Ini jelas bertentangan dengan semangat para pejuang kemerdekaan, yang rela mati demi Indonesia.

Agar situasi tak terus memburuk, sekarang ini harapan maupun kecemasan berlebihan yang bisa membubarkan Indonesia sebaiknya ditinggalkan. Bagi mereka yang tak ingin melihat Indonesia berumur panjang sebaiknya menyadari bahwa mereka akan menghadapi perlawanan rakyat yang menyintai bangsa dan negaranya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Munculnya gerakan 212 dapat dibaca dalam perbagai perspektif dan interpretasi. Pertama, 212 dipandang sebagai gerakan moral dan ekspresi kemarahan umat islam atas penghinaan terhadap simbol Islam dan keangkuhan gaya kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama. Kejadian itu berlangsung, bersamaan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Kedua, karena bersamaan dengan kontestasi pemilukada DKI Jakarta, maka gerakan 212 sukar dielakkan, dikesankan sebagai gerakan politik. Bahkan, orasi tokoh tokoh 212 kerab dialamatkan kepada pemerintah berkuasa. Terutama isu ketimpangan sosial, Korupsi, marjinalisasi Islam politik, bangkitnya PKI, sekularisasi, dan isu serupa yang lainnya. Ketiga, 212 sebagai gejala bangkitnya kekuatan Islam puritan.

Sebagian mereka adalah muncul dari grass road dan sebagian mereka adalah kelas menengah Muslim. Mereka memiliki aspirasi Islam yang sangat khas. Bagi mereka, Islam tidak sekadar ritual. Tetapi sebagai way of life yang menjadi acuan prilaku dalam segala aspek kehidupan. Baik aspek moral, sosial, budaya dan politik. Termasuk parameter didalam memilih pemimpin.

Namun, apapun penjelasannya, Aksi 212 boleh dikatakan merupakan gerakan sosial demonstran terbesar sepanjang sejarah politik Indonesia. Karenanya, ia bukan sekedar krumunan massa biasa, lazimnya gerakan anomik. Namun memiliki sumberdaya politik dan pengaruhnya politik signifikan. Maka kekuatan kekuatan politik, elit atau partai politik yang sehaluan dan sebagun dengan 212 akan sangat diuntungkan. Demikian sebaliknya, yang bersebrangan, dipandang sebagai potensi politik yang mengancam kepentingan politik status quo. Mengancam NKRI, merusak demokrasi dan sejumlah stigma lainnya.

Dalam tarik menarik dua kekuatan, kerab muncul pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan. Bukankah 212 punya nilai jual, memiliki nilai politis tinggi, karena ada pihak yang terancam. Bisa jadi dikesankan masih dalam paket skenario, bagaimana membumihanguskan kekuatan elit baru berbasis massa islam. Namun realitasnya, elite tandingan yang dimunculkan takkan mampu membendung pengaruh 212. Apalagi, mereka yang memainkan peran tandingan itu, tidak punya basis massa.

Walhasil, skenario demi sekanerio penguasa menemui kegagalan. Namun, jangan pula mengambil jalan pintas. Itu sangat berbahaya, justru bisa menimbulkan anarkhis. Yaitu, konflik meluas, baik secara sosial maupun horizontal. Fenomena ini harus dimaknai, sebagai bentuk krisis pembangunan politik. Berupa multi krisis: krisis kepercayaan, krisis institusi dan krisis legitimasi. Tentu ia tidak berdiri sendiri. Ia sebuah rangkaian panjang, dan akumulasi kekecewaan. Karenanya, secara ringkas Aksi 212, bisa dimaknai secara terbalik, yaitu sebagai reaksi, Reaksi 212. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF