Menelisik Makna Dibalik Ujaran “Hoax Membangun"
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

06 January 2018 17:00
Usai dilantik Presiden menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tanggal 3 Januari 2018, Djoko Setiadi bikin kontroversi tentang "hoax membangun" yang langsung jadi trending topic di dunia maya.Terlepas apakah komentar tersebut sengaja atau terakhir dikatakan "Test publik", dengan kata lain sebuah komentar gimmick, hoaks tetaplah sebuah berita palsu. Mau positif atau negatif dua-duanya bentuk perilaku kepalsuan atau penipuan pada publik. 

Dalam pernyataannya, menurut Djoko, hoaks ada yang positif dan negatif. Kalau hoaks membangun, artinya positif, maka boleh-boleh saja. Penjelasan Djoko seperti yang dilansir sebuah media tentang hoaks membangun itu justru menambah kebingungan, karena dikacaukan dengan pengertian kritik. Sebagai contoh, mengritik pembangunan infrastruktur yang berdampak kemacetan di Jakarta itu adalah contoh hoaks membangun. ("Persilahkan Hoaks yang Membangun, Ini Penjelasan Kepala Badan Siber", Kompas.com, 3/1/18).

Belakangan Kepala BSSN minta maaf, yang ia ucapkan hanya untuk pancingan. Tes reaksi publik untuk mengukur kepekaan umum. Sambil dia minta maaf karena ujarannya telah menimbulkan kebingungan yang riuh.

Terkait hal ini, pertanyaan kritisnya, apakah Kepala BSSN hanya sekadar tes reaksi publik? Atau jangan-jangan memang beliau tidak memahami apa itu hoaks? Terlalu naif kalau asumsi itu benar.

Di sisi lain, reaksi pun datang Menkominfo Rudiantara menegaskan BSSN sejatinya tak bertugas menangani hoaks, melainkan fokus pada keamanan siber. ("Menkominfo: Tugas Badan Siber Bukan Tangani Hoaks", kompas.com, 4/1/18). Nah loh, apakah pernyataan Djoko Setiadi telah keluar dari Tupoksi BSSN?

Menarik menyimak pernyataan ujaran pejabat setingkat kepala BSSN sehingga memunculkan pertanyaan menggelitik, mungkin ada kepentingan yang kita tidak ketahui dibalik ujaran "hoax membangun" itu? Lalu, bagaimana dengan makna konotasi “hoax membangun” itu?

Perlu diingat kita sekarang memasuki "Tahun Politik 2018".  Ini tahun yang rawan serbuan hoaks untuk menjatuhkan citra pemerintah yang berkuasa, khususnya Presiden Jokowi, dalam rangka Pilpres 2019.

Pesan terselubung "hoax membangun" wajar-wajar saja dikirim oleh seorang pembantu presiden. Menjadi tidak wajar jika itu dimaksudkan  sebagai peringatan untuk memberangus kritik pada pemerintah khususnya presiden?

Jika hal terakhir ini yang terjadi, maka ujaran "hoax membangun" itu bermakna dentang pertama lonceng kematian demokrasi. Sadarkah dan siapkah BSSN menanggungnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Tantangan masa depan umat manusia adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Seluruh energi dan kebudayaan umat mengarah kepada usaha-usaha untuk menciptakan damai dan merawatnya selama mungkin.

Hoaks adalah berita palsu dengan maksud untuk membuat salah paham. Mengapa orang-orang membuat berita palsu? Karena suatu tujuan. Mulai dari sekedar melucu seperti April Mop sampai pada menipu sungguh-sungguh seperti, merancang perang Irak dengan cara membuat isu berita senjata nuklir (melucuti senjata nuklir Irak).

Menurut kajian, berita palsu lebih cepat menyebar daripada berita yang benar (The problem is that corrections do not spread very well – Paul Resnick, University of Michigan). Menurut saya karena sensasi berita palsu lebih wow dalam arti menimbulkan efek "aneh" dan abnormal. Dan respon psikologi panca indera manusia terhadap situasi abnormal lebih cepat daripada yang normal. Contohnya saja kecepatan mata untuk melihat orang cacat di pasar lebih kencang daripada menemukan tukang sayur langganan. Apalagi tiba-tiba menemukan peragawati cantik di pasar inpres dengan pakaian gaun.

Hoaks ini sudah sangat tua umurnya; dan merupakan produk budaya negatif dari peradaban manusia sepanjang zaman. Hoax seperti sifat-sifat buruk manusia lainnya, yaitu iri hati, dengki, tamak, sombong, jahat telah menjadi penyakit akut. Sifat-sifat ini merupakan tandingan dari sifat baik manusia yaitu, tolong menolong, sabar, tabah, ramah dan low profile.

Hoaks masa kini menyebar melalui kecepatan penyebaran berita melalui internet (teknologi). Dan merupakan produk samping dari terbukanya informasi seluas-luasnya. Demokrasi dalam menguasai informasi. Teknologi Informasi (IT) yang lahir untuk tujuan pembangunan humanisme manusia yang adil dan beradab, membuat produk sampah berupa hoaks.

Sampai kini, rumus untuk menangkal hoaks adalah dengan cara menyebarkan berita benar (corrections) dengan cepat dan militan. Namun tindakan, pembenaran berita (corrections) yang teratur ternyata belum mampu menandingi penyebaran berita hoaks yang tidak teratur (acak). Menurut psychologist Peter Hancock, ada 6 langkah untuk menyebar hoaks dengan sukses, identifikasi penonton, siapa yang suka jiwa patriotisme, rakus dan followers (pecandu), identifikasi mimpi para penonton, buat isu spesifik dengan informasi tidak jelas (pakai teknik: asosiasi), rahasia (sebuah informasi gosip tingkat tinggi; biasanya: jenis informasi kamar tidur), temukan seorang saja publik figur sebagai: One of Champion yang mendukung hoaks (tag account  Twitter, Facebook), buat orang merasa prihatin, sedih dan biarkan mereka ribut dalam 'ketidak benaran'. Jadi, untuk  Kepala BSSN, Djoko Setiadi, anda baru saja menjadi One of Champion dari seseorang produsen hoaks yang kini sedang tertawa terbahak-bahak. Kepala Badan Cyber yang tugasnya memberantas hoaks, malah pagi-pagi sudah kena tipu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior Maarif institute Jakarta, sosiolog UMY

Hoaks sudah berseliweran di depan hidung kita. Masyarakat menerima berita-berita tidak karuan alias palsu. Hoaks tentunya bukan kritikan kepada orang lain, apakah lawan politik atau orang yang tidak disukai alias dibenci. Sebagai berita palsu, hoaks sangatlah berbahaya sebab masyarakat menjadi tidak karuan bahkan bisa saling berkelahi bahkan bunuh-bunuhan karena berita palsu.

Terkait dengan pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) oleh pemerintah sebenarnya bisa dilihat dari banyak sisi. Bagi yang tidak setuju dengan pemerintah tentunya akan dilihat sebagai bentuk kerangkeng kebebasan berpendapat alias demokrasi dibatasi.

Di sisi lain, jika dilihat dari makna yang terkandung dalam tindakan hoax adalah berita bohong, maka pembetukan BSSN adalah sesuatu yang wajar saja. Persoalan yang dihadapi dan penting adalah kewenangan dari BSSN itu yang harus jelas.

Hoaks jelas meresahkan masyarakat dan bukan kritikan yang membangun, karena memang sifatnya juga kepalsuan yang akan merugikan siapapun yang diberitakan atau dikomentari. Di sinilah BSSN dan pemerintah memang harus jernih dan jelas dalam merespons masalah hoaks dan kritik.

Jika hoaks terus menerus terjadi dan dibiarkan, demokrasi kita akan menjadi demokrasi kebencian dan tipu muslihat. Padahal yang kita kehendaki adalah demokrasi yang beradab.

Ini harus kita jaga dan dijadikan pijakan bahwa demokrasi tidak sama dengan tidak ada aturan.Bahkan substansi demokrasi adalah salah satunya berpolitik berorganisasi serta berbeda-beda pendapat, tetapi menjunjung keadaban publik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas