Menebak Arah & Dukungan FPI di Pilpres 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 September 2018 15:00
Kabar penolakan klaim atas logo Front Pembela Islam (FPI) dalam undangan deklarasi dukungan terhadap pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pada Sabtu (8/9/2018) nanti ramai dibicarakan. Hal ini disampaikan Juru Bicara FPI Slamet Ma'rif, yang menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menentukan dukungan sehingga tak layak jika dalam agenda deklarasi salah satu pasangan calon logo kami dicatut. 

Slamet juga menegaskan, jika  nantinya ditemukan selebaran atau poster yang kadung mencatut nama FPI dan Habib Rizieq pihaknya akan segera menegur dan memberikan klarifikasi kepada umat bahwa FPI tak terlibat dalam gerakan paslon manapun. Senada dengan Slamet, Laskar Pembela Islam, organisasi sayap FPI dalam akun Twitternya, @DPP_LPI meminta penyelenggara deklarasi Garda Patriot Merah Putih dan Lintas Ormas untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga untuk menghapus logo FPI dalam selebaran yang beredar di media sosial. Yang menjadi tanya, kok bisa ada klaim seperti itu? Apakah ada unsur kesengajaan?

Sebelumnya melalui siaran video dari Arab Rizieq Shihab memerintahkan anggota FPI untuk tidak menyatakan sikap apapun terkait pilpres sampai ada keputusan Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) jilid dua yang disampaikan pada Milad ke-20 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (19/8/2018). Dalam pidatonya sepanjang 30 menit, Rizieq bahkan tidak satu pun menyinggung gerakan 2019 Ganti Presiden. Hal ini Rizieq tegaskan sekitar tiga kali dia mengulang seruan agar para pengikutnya menaati apapun hasil Ijtima Ulama nantinya.

Jika mencermati pernyataan Rizieq publik pun layak bertanya-tanya, mengapa Rizieq dan GNPF Ulama tidak langsung memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga? Mengapa harus menggelar musyawarah lagi? Apakah karena sebelumnya Prabowo mengingkari hasil ijtima GNPF Ulama yang merekomendasikan nama Ketua Majelis Syuro PKS sebagai cawapres? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang kita tidak ketahui?

Bukan tidak mungkin kondisi ini bisa saja dimanfaatkan kubu Jokowi-Ma’ruf untuk mendapatkan dukungan dari Rizieq. Tak salah bila ada sejumlah pengamat menilai, terpilihnya Ma’ruf sebagai pendamping Jokowi merupakan salah satu upaya untuk menjebatani kelompok yang selama ini tidak mendukung petahana, termasuk Rizieg. Apa iya? Lalu, seberapa besar peluang Rizieq bergabung ke kubu Jokowi-Ma’ruf?

Bila kita menelisik keterlibatan FPI dalam Pilkada DKI lalu mampu membuat nama Rizieq dan FPI sempat dielu-elukan, bahkan popularitas FPI meningkat drastis. Tentu saja keterlibatan FPI dalam gelaran tersebut membuat banyak media yang memmberitakan, tidak hanya media Indonesia saja. Ditambahkan lagi ketelibatan FPI dapat melenggangkan Anies Bawesdan menuju kursi Gubernur DKI Jakarta Periode 2018-2023. Namun, di balik kepopuleran FPI boleh dikatakan belum sejajar dengan NU dan Muhammadiyah dalam jumlah anggota.

Pada titik ini muncul pertanyaan menggelitik, apakah pada pilpres nanti FPI akan kembali melibatkan diri dalam politik? Lalu, kemana peluang terbesar FPI akan berlabuh? Atau jangan-jangan FPI nantinya memilih di luar kontestasi Pilpres 2019, dengan memanfaatkan momentum untuk menunjukkan netralitas ulama?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Merunut ke belakang, cita-cita politik FPI yaitu adanya “simbiosis” antara politik dan agama. Politik adalah jalan untuk menghidupkan nilai-nilai agama yang lebih bernuansa syariah baik pada kehidupan sehari hari maupun dalam bentuk produk hukum. Karena syariat bisa berjalan dengan baik jika ditopang oleh kekuatan politik. Begitu juga, politik semakin bermakna apabila ia bisa berperan membuka ruang nilai nilai syariat hidup tumbuh dan berkembang.

Ijtima ulama sebagai wadah politik Islam sebenarnya ekpsresi keseriusan FPI merealisasikan cita- cita politiknya. Mereka membutuhkan tokoh yang bisa menjadi sandaran politiknya. Rival realistis yang bisa mengimbangi Jokowi adalah Prabowo. Tentu FPI menyadari sebagaimana Jokowi, Prabowo pun sosok yang kurang religius. Sehingga kombinasi politik yang realistis seharus nya dari kelompok ulama. Artinya, seluruh nasionalis dikawinkan dengan pasangan religius dengan harapan, kebijakan politik akan melahirkan nuansa islami, sebagaimana cita-cita FPI.

Namun, drama politik sangat dinamis. Perubahan politik diluar perkiraan kelompok FPI. Bagaimana bisa terjadi, ijtima ulama sebagai bentuk otoritas politik ulama begitu lemah status nya dalam genggaman Prabowo. Jadi,jika mau jujur, ini tamparan politik yang memalukan bagi FPI khususnya. Ijtima ulama terkesan pertemuan “sampah” belaka. Walaupun Sohibul Iman dari PKS mencoba meredamnya dengan mengatakan "Sandiaga uno,"sebagai santri post islamisme. Apapun sebutanya, tetap Sandi adalah Sandi tidak beda dengan Prabowo yang sama sama masuk kategori kaum nasionalisme.

Diperparah lagi, perubahan politik ijtima ulama menjadi otoritas politik prabowo sedikit memanas dengan isu jual beli politik 500M. Fakta ini memang sangat realistis muncul dengan perubahan politik yang begitu cepat. Jika toh seandainya benar, itu wajar wajar saja. Karena, tidak ada makan gratis dalam politik. Istilah ini yang sering kita dengar dalam perpolitikan di Indonesia.

Persoalannya, benarkah mahar tersebut terealisasi, hoax, atau tertunda sementara? Banyak kemungkinan terjadi. Karena sangat sulit bagi Sandi sebagai cawapres untuk bermain api, jika terbukti berarti bunuh diri.

Persoalan persoalan seperti ini saya kira menjadi bagian dari pertimbangan politik FPI. Artinya, tentu tidak mau FPI masuk kedalam lubang jebakan politik ke dua kalinya. Apalagi jika dilihat komentar Hasyim, yang tidak begitu "sreg" dengan FPI terlalu dekat dengan Prabowo. Sebab jika ini terjadi, hubungan politik dengan barat akan menjadi hambatan tersendiri di kemudian hari jika prabowo terpilih menjadi presiden. Artinya,cap sebagai tokoh pelanggar HAM semakin lengket menempel pada dirinya.

Tentu saya menilai, FPI tidak akan netral. Pilihan ke Jokowi semakin terbuka. Terpilihnya kyai Ma'ruf Amin secara psikologis jelas lebih bisa diterima oleh FPI. Apalagi beberapa tokoh politik jelas jelas berlabuh ke PDI-P, seperti: Yusuf Supendi (alm), dan Kapitra. Arah politik FPI dari sini sebenarnya sudah bisa terbaca. Artinya, PDI-P yang sering dihujat justru menerima pentolan pentolan oposisi, yang secara politik juga menerima perubahan politik atau deal-deal politik di masa masa mendatang bukan?

Memang memutuskan pilihan sangat sulit bagi FPI. Jika memilih prabowo, berarti kesan yang muncul, konsistensi FPI sebagai penggerak ulama menjadi calon cawapres tidak ada. Begitu juga, jika memilih Jokowi berarti sedikit "tersipu-sipu malu", akibat masa lalu yang sangat oposan pada pemerintah.

Apapun masalahnya, pilihan politik akan tetap ada menjelang akhir pilpres. Wait and see, sambil melihat mana yang lebih menjanjikan, itu yang akan menjadi pilihan politiknya. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Sebagai kelompok mayoritas dalam struktur masyarakat di Indonesia, umat Muslim tentu memiliki andil besar dalam menentukan arah dan warna perpolitikan nasional. Hal ini menjadi wajar jika dalam tiap gelaran politik, para elite politik melakukan sejumlah manuver untuk memobilisasi suara elektoral umat Islam. Salah satu yang paling kentara ialah upaya untuk merangkul dan menarik sejumlah ormas Islam agar masuk ke dalam gelanggang politik praktis tidak terkecuali FPI.

Pertautan ormas Islam dan politik praktis ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pertautan tersebut memungkinkan terciptanya hubungan egaliter antara ormas Islam dengan pemerintah, di mana ormas Islam menjadi salah satu media penyampai kepentingan masyarakat sekaligus kekuatan penyeimbang pemerintah.

Namun, pada sisi yang berbeda pertautan ormas Islam dan dunia politik praktis juga dapat mewujud dalam hubungan yang bersifat kooptatif, di mana para elite politik menjadikan ormas Islam sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan semata.

Dalam konteks hubungan tersebut, tentulah ormas Islam lebih sering diposisikan sebagai obyek perebutan kekuasaan semata. Di sinilah sikap ormas Islam seperti halnya FPI membuat jarak dari hinggar binggarnya kontestasi politik dengan menolak deklarasi dukungan secara terbuka. Hal tersebut bukan berarti FPI sebagai ormas Islam menjauh dari politik, yang sesungguhnya politik di sadari mampu sebagai dakwah maupun syiar. Di sinilah pula di harapkan sikap  FPI maupun ormas islam lainnya tetap konsisten dapat menjaga umat dalam keberagaman dan keberagamaannya menjaga kesatuan yang jauh lebih besar dari sekedar perebutan kekuasaan semata.

FPI sebagai salah satu ormas Islam sudah saat nya pula menampilkan sikap yang berbeda dan cerdas yang selama ini dianggap secara terbuka sebagai pendukung salah satu kandidat Presiden untuk mendulang suara. Disinilah uji materi kelincahan dan menangkap momen sebagai penentu sekaligus menangkap masa depan dalam mempengaruhi suara pemilih yang cerdas sekaligus menjaga eksistensi Ormas Islam dalam menjaga marwah ke-Islaman. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sebenarnya tidak tegasnya atau perubahan sikap Rizieq Shihab dan FPI itu hal yang lumrah dan wajar. Bukankah ada pemeo dalam dunia politik " tiada teman abadi dalam politik melainkan kepentingan sebagai pengikat".  

Kebingungan masyarakat terhadap sikap Rizieq Shihab itu dikarenakan mereka memandangnya sebagai ulama yang mengemban misi dan berpedoman pada ajaran agama secara konsisten. Sejak memimpin masa pendukungnya ia pun terbawa arus massanya dengan mewarnai agama sebagai simbol pengikat kesetiakawanan sosial.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau kita melihat betapa berbagai elite agama dan elite sosial ikuti arus untuk menumpang kekuatan massa pendukung yang mereka perlukan untuk meraih ambisi berubah sikap tidak menjadi masalah. Bahkan dapat halalkan segala cara untuk mencapai sasaran. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Membayangkan Habib Rizieq sekarang ini mengingatkan pada Ayatullah Ruhollah Khomeini ketika masih mengungsi di Prancis. Makin lama di pengungsian, kian tinggi pula popularitasnya. Maka, ketika pulang ke Iran, dia disambut sangat hangat oleh para demonstran anti Syah Iran.

Demo langsung merebak di seluruh Iran. Kekuatan militer Iran yang berkelas dunia akhirnya menyerah, dan Syah Iran kabur ke Amerika. Dia meninggalkan sebagian besar pengikutnya, yang akhirnya tewas dieksekusi oleh para pendukung Khomeini.

Suatu saat nanti, ketika Habib Rizieq pulang, apakah akan disambut seperti Khomeini?  Kemungkinan besar tidak karena situasi politik di Indonesia sangat berbeda. Ketika Khomeini pulang, rakyat Iran sudah sangat muak pada kekejaman rezim Syah Iran. Ketika itu Syah Iran berlagak seperti Tuhan, yang bisa menentukan siapa boleh hidup atau mati.

Indonesia saat ini, meski tidak sepenuhnya, adalah sebuah demokrasi. Kebebasan berpendapat masih sangat luas meski aparat keamanan sudah terang-terangan berpolitik. Rizieq mungkin akan memperoleh momentumnya bila upaya pemberangusan demokrasi berlanjut dan perekonomian kian morat-marit.

Maka tak mengherankan bila Rizieq memilih untuk tetap mengungsi di Saudi. Sekarang ini dia bahkan mungkin merasa sangat nyaman karena diperlakukan sebagai sesepuh.  Lihat saja, dia dikunjungi oleh para politisi papan atas dari berbagai parpol.

Bagaimanapun juga, untuk pulang ke Indonesia, dia masih harus melakukan uji kekuatan sebelum pulang ke Indonesia. Salah satunya adalah melalui Ijtimak Ulama Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) yang sedang diupayakan menjadi pemberi legitimasi bagi cawapres.

 Bila pilihan Ijtimak Ulama berhasil menang, meski sebagai wapres, mungkin Rizieq akan berani pulang karena bakal disambut hangat bagaikan Khomeini. Dengan catatan tentunya, bila sang cawapres terbukti sukses menjadi pendulang suara, bukan sebaliknya.

Bagi Rizieq, patuh pada keputusan Ijtimak Ulama sangat penting. Setidaknya, meski dia sendiri sutradaranya, untuk menyakinkan publik bahwa dirinya sangat menghormati ulama.

Maka jangan heran bila Rizieq memerintahkan FPI agar bungkam sampai Ijtimak Ulama jilid dua usai, dan memilih Cawapres sesuai dengan selera politiknya. Rizieq tentu tidak berharap keputusan Ijtimak Ulama nanti justru menguntungkan pesaing politiknya. Kalau terjadi bisa membuat dirinya sibuk menggelar Ijtimak Ulama jilid 3, dan mungkin jilid-jilid selanjutnya.

Bila hal ini benar-benar terjadi, pamor Rizieq bisa tinggal kenangan sehingga terpaksa memperpanjang statusnya sebagai pengungsi di Saudi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Peran Front Pembela Islam (FPI) dalam gelaran Pilkada DKI lalu  tidak bisa disangsikan lagi. Akibat peran tersebut popularitas Ahok sebagai gubernur petahana yang sempat melambung tinggi tiba-tiba meredup dan mengalami kekalahan dari pasangan Anies-Sandi yang selama ini disepelekan dari koalisi partai pendukung Ahok-Djarot.

Keterlibatan FPI tersebut membuat wajah FPI yang selama ini terkesan seram dan keras berubah menjadi sebuah organisasi yang sejuk, lebut dan memberikan harapan pada umat yang merindukan perubahan. Perubahan wajah tersebut membuat nama Habib Rizieq dan FPI dielu-elukan dan menjadi garda terdepan dalam demontrasi 212. Lalu, para Alumni 212 ini akhirnya mendesak pemerintah untuk memenjarakan Ahok dalam kasus penistaan agama.

Gerakan FPI ini ternyata berhasil melakukan konsolidasi umat dan ulama sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, legislatif maupun presiden dari umat islam yang berkualitas. Sejumlah ormas dan beberapa sosok ulama di balik gerakan 212 secara terang-terangan mendukung Anies dan berhasil memberikan bonus untuk melenggang menuju kursi gubernur dengan kemenangan yang cukup telak.

Keterlibatan ulama ini akhirnya direspons banyak pihak yang menganggap akan menjurus kearah disintegrasi bangsa. Belajar dari pengalaman pilkada DKI jelas bahwa gerakan ulama mengajak umat untuk memilih atau tidak memilih seseorang dalam kegiatan pilkada  atau Pilpres 2019  ditafsirkan memiliki motif politik, meskipun bernuasa keagamaan.

Ulama mestinya bersifat netral dan berada di atas semua golongan dan tidak ada keberpihakan. Dalam dinamika politik yang semakin hangat menjelang Pilpres 2019, kabar penolakan klaim atas logo FPI dalam undangan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno merupakan momentum bagi para ulama untuk bersikap netral dalam setiap perhelatan politik baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres.

Pernyataan Habib Rizieq yang memerintah FPI untuk tidak menentukan sikap apapun terkait pemilihan presiden merupakan suatu langkah tepat agar ulama tidak terjebak dalam polarisasi politik menjelang Pilpres 2019. Sebagai ulama besar yang memiliki pengaruh yang luas sikap tersebut merupakan langkah yang simpatik  agar ke depan FPI dapat berperan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Energi bangsa yang selama ini habis dalam hiruk pikuk politik indentitas (suku, agama dan etnik) mudah-mudahanan akan berakhir dalam Pileg dan Pilpres 2019 dan energi bangsa tersebut diarahkan bagi kemajuan dan kebanggaan bangsa sebagaimana telah kita buktikan dalam perhelatan Asian Games 2018 beberapa hari yang lalu. Kita besar karena bersatu dan untuk bersatu kita harus besar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Menebak arah dukungan FPI kepada salah satu paslon pilpres lebih susah daripada menebak kapan gempa bumi bakal terjadi. Mengapa begitu susah? Kita ketahui bahwa saat Imam Besar FPI masih berada di Indonesia FPI mampu menggerakan masa luar biasa banyaknya sehingga mampu menumbangkan cagub petahana yang posisi politiknya berada di atas dalam ranking beberapa survei maupun jejak pendapat. 

Namun, saat ini Imam Besar berada di luar negeri sehingga tidak ada jaminan akan kemampuannya menggerakkan masa sebesar 411 dan 212. Jika  memang tidak bisa lagi menggerakkan yang sangat besar mestinya pilihan untuk mendukung salah satu paslon  juga sulit buat FPI sendiri. Oleh karena bisa jadi undangan untuk menyampaikan dukungan pun belum kunjung tiba sehingga negosiasi termasuk deal pun belum bisa dilakukan. 

Dalam perhelatan politik akbar selevel pilpres persoalan dukung mendukung biasanya mesti diikuti persyaratan tit-for-that. Siapa dapat apa. Lanjut, bagi pihak FPI sendiri sulit menentukan akan mendukung paslon yang mana. Kedekatan secara idiologi, politik, budaya dengan satu paslon mendadak terusik oleh paslon ini tidak mengikuti keinginan sebagian ulama untuk memilih cawapres dari yang secara terbuka luas sudah disosialisasikan. Bahkan cawapresnya diambil secara di luar dugaan dari yang bukan ulama sama sekali.

Mungkin unpleasant surprise pun membuat FPI mesti membutuhkan tambahan waktu menyesuaikan dengan kondisi yang baru ini. Terakhir, tanpa disangka dan diduga paslon "tetangga" malah nyelonong mengangkat seorang ulama besar menjadi cawapresnya. Lalu, apakah FPI akan menepiskan keberadaan ulama besar ini dan tetap menggunakan issue agama untuk menyerang paslon tersebut di dalam kampanye pilpres? Dapatkah, atau lebih tepat lagi, gimana hukumnya yang sah jika dalam kampanye pilpres ormas Front Pembela Islam malah melawan bahkan menyerang seorang ulama besar.

Tentunya FPI memerlukan waktu untuk bisa membuat keputusan memberikan dukungannya kepada paslon yang mana.

Tentu apa yang saya tuliskan merupakan dugaan saya sebagai orang luar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Berawal dari kesuksesan koalisi Probowo dan FPI memenangkan kontestasi Gubernur DKI dan mengalahkan Ahok. Dengan Isu agama cukup mengkaparkan Ahok dengan telak. Walau pun di saat Ahok jadi Gubernur banyak terjadi pembangunan fisik yang justru bersentuhan dengan rakyat kecil. Padahal tujuannya penertiban untuk manfaat jangka panjang. Sentimental di grassroot akhirnya tidak menguntungkan bagi Ahok, sehingga kalah dalam Pilkada DKI periode lalu.

Kemenangan dipihak Anies menjadikan FPI merasa unggul, dan pendukungnya eforia atas kemenangan dengan mengangkat isu sensitif. Pola ini akan dipergunakan dalam menjegal Jokowi 2 periode. 

Yang menjadi kegundahan habid Rizieq bahwa kehadiran FPI belum diterima di daerah lain, malah ada aksi-aksi penolakan. Sehingga tidak mampu memberikan dukungan suara untuk Prabowo-Sandi.

Selanjutnya Jokowi dengan menggandeng tokoh agama yang disegani umat Islam dari berbagai kelompok, menjadi pertimbangan habib Rizieq. Apalagi habib Rizieq hanya mengendalikan FPI dari jazrah Arab, sedangkan pasukannya di bawah tidak sepiawai dirinya dalam mematik massa agar bergerak.

Lalu yang menjadi pertimbang lainnya Jokowi telah berbuat untuk rakyat dan rakyat masih kuat mempercayai Jokowi untuk memimpin. Meskipun ada gerakan Ganti Presiden 2019 yang dinilai sebagai provokator kelompok sakit hati, dan dipandang gerakan buang-buang energi saja, minim sponsor.

Ini mungkin sebagai persepsi bahwa Habib Rizieq menjadi gundah dan ragu mendukung kubu Prabowo atau diam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang