Mendedahkan Deklarasi Berlabel “Alumni” di Pilpres 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 February 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Deklarasi dukungan alumni kampus di Pilpres 2019 tumbuh subur. Ada alumni yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, ada pula yang mendaulatkan diri berada di barisan Prabowo-Sandi. Selain perguruan tinggi, menyusul adanya deklarasi dukungan alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta, tampaknya menyampaikan pilihan politik mengatasnamakan alulmni SMA juga bakal bermunculan. Pertanyaannya, mengapa deklarasi alumni kepada capres-cawapres menjamur di Pilpres 2019?

Sejak masa kampanye dimulai pada 23 September 2018 hingga sekarang, sudah belasan kali deklarasi dukungan alumni dari sejumlah perguruan tinggi dilakukan. Deklarasi ini dilakukan oleh sebagian alumni perguruan tinggi yang berada di Pulau Jawa, di antaranya: Universitas Indonesia, UGM, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Airlangga.

Mendedahkan alumni kampus mana mendukung siapa sepertinya tidak begitu penting. Sebab, deklarasi alumni tersebut dianggap tak mewakili seluruh alumni di sebuah perguruan tinggi. Pun tidak mencerminkan sikap politik civitas akademika.

Terlebih lagi, dua kandidat Pilpres 2019 juga sempat mendapatkan dukungan alumni dari kampus yang sama. Salah satunya, deklarasi alumni Universitas Airlangga. Sebagian alumni menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandi pada 9 Januari 2019, dua hari kemudian giliran sebagian alumni yang lain mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.

Melihat realitas di atas, tak berlebihan jika publik menganggap dukungan itu tak lebih sekadar deklarasi berlabel “alumni”. Meski begitu, dekalarasi tersebut tampaknya tak sepenuhnya bisa disalahkan. Apalagi, mendukung paslon capres-cawapres merupakan hak setiap warga negera, tak terkecuali alumni sebuah lembaga pendidikan. Tapi, apa iya deklarasi dukungan harus menggunakan label “alumni”?

Apa tidak sebaiknya label “alumni” digunakan untuk deklarasi mewujudkan Pilpres 2019 yang berintegritas, misalnya? Artinya, pernyataan sikap politik di ruang publik semata demi meningkatkan kualitas demokrasi. Soal pilihan politik, itu urusan di bilik suara. Singkatnya, mereka tak terlibat dukung mendukung di masa kampanye sekalipun punya pilihan politik.

Deklarasi alumni semacam itu boleh jadi yang dibutuhkan saat ini. Mengingat, situasi politik Pilpres 2019 dianggap cukup mengkhawatirkan. Tak hanya kualitas demokrasi yang menurun, pertarungan politik elektoral antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi “perang” dinilai telah menciptakan segregasi sosial antar masyarakat.

Dengan kondisi itu, sebagian kalangan berharap kaum terdidik tidak menempatkan diri di salah satu kubu, melainkan berdiri di tengah-tengah untuk mencegah “perpecahan” antar anak bangsa kian parah. Sayangnya, sebagian orang-orang terdidik (alumni kampus) malah menggunakan almamaternya untuk kepentingan politik praktis. Tapi kita patut bertanya, benarkah deklarasi dukungan itu murni atas inisiatif sebagaian alumni?

Atau, jangan-jangan timses masing-masing kubu lah yang mendesainnya? Kiranya wajar pertanyaan ini muncul. Sebab, konon sebagian kelompok relawan Jokowi maupun Prabowo juga bukanlah “relawan” dalam arti sesungguhnya. Dengan kata lain, bergerak lantaran ada logistik yang telah disediakan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Deklarasi alumni yang didasarkan pada pilihan capres-cawapres tertentu saat ini memang mengkhawatirkan, apalagi jika gerakan itu akan membelah para alumni pada perkubuan politik.

Alumni pendidikan tinggi atau sekolah menengah sesungguhnya wadah sosio-kultural, yang tujuannya adalah merapatkan sesama kelompok berdasarkan almamaternya. Pilihan politik yang ditunjukan sejumlah alumni itu sangat mungkin membelah para alumni, dan juga bahkan menyeret preferensi politik dari sekolah itu, misalnya dari guru/dosen dan mahasiswa/siswanya.

Apalagi jika hal itu muncul bukan dari pergumulan pemikiran yang dilakukan dari bawah. Banyak gerakan alumni mendukung capres-cawapres itu didesak oleh kepentingan logistik timses, misalnya untuk mendelegitimasi lawan politik yang berasal dari daerah atau tempat ia pernah belajar, atau bahkan almamaternya.

Hal tersebut seharusnya ditolak. Pengarahan kelompok alumni untuk kepentingan politik praktis hanya akan meninggalkan luka dan segregasi sosial. Sekolah atau perguruan tinggi adalah tempat berhimpunnya kekuatan pikir dan potensi kultural untuk kemajuan bangsa dan masyarakat. Jika ia diseret pada model gerakan alumni mendukung capres tertentu, ia telah memendekkan dan mengecilkan tujuan hadirnya perkumpulan alumni.

Lebih baik gerakan alumni diarahkan pada semangat menyelamatkan demokrasi atau terlibat pada upaya pendidikan pemilih, baik pemula atau generasi muda, sehingga melanjutkan semangat edukasi dari sekolah atau perguruan tinggi-nya.

Pilpres sebagai momentum demokrasi elektoral akan berhenti pada 17 April mendatang. Namun semangat persaudaraan alumni akan berumur lebih panjang dari itu. Jangan sampai terkorbankan solidaritas sekolah karena urusan pilpres.

Jikapun sekelompok alumni akan bergerak mendukung capres tertentu, lakukan saja dalam semangat dialogis dan tidak perlu dilakukan secara vulgar atau politis. Karena memilih adalah hak semua warga. Jangan sampai dukungan sebagian alumni atas capres-cawapres tertentu menyirnakan eksistensi kelompok alumni lain yang berbeda dukungan.

Tujuan gerakan alumni adalah membangun kesan ceria dan bahagia dengan pelbagai asumsi nostalgianya. Jangan malah menjadi momentum penuh sungut dan petaka karena libido politik kekuasaan instan yang diusungnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deklarasi sebagian alumni perguruan tinggi kepada capres-cawapres menjamur di Pilpres 2019 karena mereka memiliki kepentingan politik. Bisa kepentingan individu, bisa juga kepentingan kolektif.

Namun di atas itu semua, tumbuh suburnya deklarasi alumni menjadi alat legitimasi politik dan moral bagi capres dan cawapres. Karena alumni perguruan tinggi, merupakan kaum intelektual dan terpelajar. Basis intelektualitas dan moralitas menjadi penting bagi pasangan calon capres dan cawapres.

Selain itu, tumbuh suburnya deklarasi alumni juga karena mereka berharap kompensasi politik dari sang calon. Jika paslon yang didukungnya menang, bisa saja di antara alumni tersebut diangkat menjadi menteri atau jabatan yang lainnya.

Label "alumni" dalam deklarasi dukungan tersebut menjadi penting karena sedang bermain diwilayah politik. Walaupun hanya jadi alat legitimasi politik dan pembenaran dalam dukung mendukung. Namun penting sebagai bagian dari strategi untuk show up ke publik. Karena jika tidak membawa label "alumni", gerakan tersebut akan madul dan tak akan diperhitungkan oleh kubu lawan. Label "alumni" digunakan juga sebagai  gaung politik agar bergema, bukan hanya di nusantara, tetapi juga di dunia.

Sejatinya memang deklarasi berlabel "alumni" ini bisa digunakan untuk deklarasi damai. Deklarasi berbasis moral dan intelektual. Agar politik semakin baik. Agar demokrasi on the track. Dan agar Pemilu 2019 berjalan dengan damai, aman, dan menyenangkan.

Namun mereka juga tidak bisa disalahkan. Karena dukung mendudung dalam politik adalah hak individu masing-masing yang bisa disuarakan secara kolektif.

Yang harus disadari, dukung mendukung tidak akan berdiri sendiri. Tak akan murni. Bisa saja adanya deklarasi dukungan alumni kepada capres dan cawapres lantaran sudah ada deal-deal politik tertentu dengan kandidat.

Saat ini sulit menemukan deklarasi yang murni. Termasuk deklarasi dari kalangan "alumni" perguruan tinggi. Semua akan berbasis kepentingan. Bisa saja hanya inisiatif sebagian alumni lalu diklaim didukung oleh semua alumni.

Meski begitu, bisa juga deklarasi alumni di Pilpres 2019 merupakan desaign timses masing-masing kubu yang berkolaborasi dengan para alumni. Dan itu sudah bukan menjadi rahasia umum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Tidak Ada yang Bisa Jamin Data Kita Aman             Unicorn Indonesia Perlu Diregulasi             Bijak Memahami Perubahan Zaman             Strategi Mall dan Departement Store dalam Menghadapi Toko On line             Sinergi Belanja Online dengan Ritel Konvensional             Investor Tertarik Imbal Hasil, Bukan Proyek             Evolusi Akan Terjadi meski Tidak Dalam Waktu Dekat             Demokrasi Liberal Tak Otentik             Tak Perlu Berharap pada Elite Politik             PSSI di Persimpangan Jalan, Butuh Sosok Berintegritas dan Profesional