Mencegah Radikalisme, Mengoyak Privasi
berita
Politika
Sumber Foto: uny.ac.id 09 June 2018 19:00
Penulis
Lontaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir yang akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus, ramai dibicarakan publik. Pasalnya, monitoring akan dilakukan dengan memantau nomor telepon para dosen dan media sosial (medsos) milik mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Apakah langkah ini tidak merenggut hak privasi para civitas akademika?

Sebelumnya, Nasir mengaku sudah meminta para rektor untuk mendata medsos mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Pendataan ini sebatas untuk memantau jejak digital si mahasiswa di akun media sosialnya. Selain itu, mantan Rektor Universitas Diponegoro ini meminta para rektor untuk mendata pegawai, dosen, maupun mahasiswa yang terpapar radikalisme. Yang membikin geleng-geleng kepala sebagian kalangan, Menristekdikti akan mewajibkan setiap mahasiswa baru untuk mencantumkan media sosialnya saat melakukan pendaftaran. Argumennya, demi terwujudnya kampus yang steril, bersih, dan aman dari segala bentuk paham radikal. Apakah tepat bila nantinya rencana Nasir ini mewujud menjadi kebijakan?

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal radikalisme di lingkungan kampus beberapa waktu lalu memang cukup menggemparkan dunia pendidikan. BNPT menyebut tujuh kampus terpapar radikalisme. Lebih-lebih, yang terpapar ini setidaknya tujuh kampus negeri yang masyhur di negeri kita; Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB). Jika kampus ternama saja sudah terpapar radikalisme, apakah ini juga menjadi indikasi bahwa kampus lainnya pun berpotensi radikalisme?

Temuan BNPT nampaknya harus disikapi dengan arif oleh tiap insan pendidikan. Tentu hal yang paling penting perlu langkah konkret untuk mengurai benang merah radikalisme di kampus, agar tidak tumbuh menyemai di kalangan terpelajar--yang notabene sebagai generasi bangsa. Pertanyaannya, apakah model pengawasan ala Nasir ini tidak menggangu suasana akademik? Lalu, bukankah semestinya Kemenristekdikti fokus mendesian kurikulum yang bisa mencegah radikalisme dibanding repot-repot memelototi medsos mahasiswa? Berapa SDM lagi yang disiapkan untuk ini dan bagaimana dengan anggarannya?

Jika cegah radikalisme ala Mohamad Nasir dijalankan, bisakah kebijakan ini dianggap sebagai duplikasi dari Penelitian Khusus (Litsus) di era Orba? Kala itu, Litsus merupakan perangkat yang digunakan negara untuk menyaring orang-orang yang bebas dari pengaruh atau yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI), yang ujung-ujungnya dijadikan legitimasi untuk membungkam setiap orang yang melawan kekuasaan Soeharto.

Artinya, bukan tak mungkin wacana Menristekdikti ini justru dijadikan alat untuk mengebiri dunia kampus dengan  ‘terpapar radikalisme’ sebagai kamuflase, padahal tujuannya bisa jadi berbeda. Ujung-ujungnya kemerdekaan berpikir civitas akademika terkebiri. Jika ujungnya demikian, bisa jadi hal ini justru menjadi satu lagi catatan kelam di pemerintahan Jokowi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Saat ini pandangan dan tindakan berdasarkan radikalisme agama memang meresahkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik alami sebagai bangsa dan masyarakat yang permisif, toleran, dan kosmopolit kini menjadi terancam. Ujaran kebencian dan propaganda penyesatan terhadap kelompok lain, terutama dalam hal keberagamaan, telah menggoyahkan sendi-sendi sosial, bahkan dalam kancah demokrasi dan ruang politik.

Kampus telah menjadi ruang persemaian paham radikalisme agama selama 20 tahun terakhir. Ruang demokratik dan kebebasan berpendapat, ditambah meningkatnya teknologi media sosial, dijadikan sebagai media bagi penyebaran paham radikalisme agama.

Dari sudut pandang HAM, tidak ada salahnya menyebarkan paham apapun, apalagi di lingkungan akademik. Tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah, pikiran radikal tersebut dimanifestasikan dalam bentuk ujaran kebencian dalam berbagai mode, termasuk terlibat dalam jaringan terorisme. Jika tindakan mereka mengakibatkan keresahan, keamanan, dan keselamatan masyarakat terancam, maka perlu dilakukan tindakan hukum.

Rencana Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir untuk mengawasi media sosial mahasiswa sesungguhnya wajar di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi, dan tindakan teror. Namun demikian, jangan sampai pengawasan tersebut berlebihan yang justru menimbulkan ketakutan di ruang akademik. Silahkan mendiskusikan paham apapun, namun jangan sampai merusak harmoni sosial dan keamanan nasional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bisa dipastikan tidak pernah belajar HAM, karena itu tercermin dalam wacana kebijakannya yang sama sekali tidak menghargai privasi orang lain.

Demikianlah juga, Menteri ini melihat dan menempatkan jabatannya sebagai kekuasaan, sehingga kebjiakan-kebijakannya cenderung mengandung unsur feodalisme, jabatan ditempatkan sebagai kekuasaan sehingga cenderung terlihat tidak demokratis. Kurang mau mendengar aspirasi dari bawah serta tidak punya empati pada realitas kehidupan stakeholdernya.

Stakeholder di masyarakat akademis dilihatnya sebagai anak buah yang harus menuruti kemauan-kemauannya.  Padahal jabatan Menteri itu jabatan pembantu  sebagai pelayan masyarakat, di mana seharusnya semua kebijakannya mengayomi dan menstimulasi terjadinya progresifitas dan kemajuan kemajuan stakeholder sebagai indikator kemajuan peradaban.

Mencegah radikalisme dengan cara yang radikal, ini soal pikiran orang, sehingga seharuasnya pendekatannya juga dialog bukan penghukuman. Tidak keliru jika ada pihak yang menyatakan cara-caranya adalah cara Orde Baru dengan Penelitian Khusus (Litsus)-nya, yang menyengsarakan rakyat. Inilah salah satu akibat dari pengisian jabatan menteri oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Pasca meledaknya bom di Surabaya, sebulan yang lalu, kayaknya Jokowi betul-betul berniat sapu bersih radikalisme. Semua institusi wajib bebas dari paham-paham radikal, khususnya faham Islam radikal versi ISIS. Islam yang "Rahmatan Lil Alamin" telah tercemar kepentingan politik sesaat oleh beberapa kaum Islam ekstrimis. Setidak-tidaknya, begitulah yang difikirkan oleh Jokowi.

Jadi, paham-paham sesat tentang Islam mesti dibereskan semua. Jokowi, menempuh prosedur normal yaitu mengumumkan secara terbuka proyek pembersihan paham radikal di kampus, sebagai bagian dari program transparansi kebijakan publik.

Sontak, tundakan Jokowi ini mendapat pertentangan dari kalangan akademisi. Beberapa, ahli menyebutkan kampus memang punya mata kuliah yang membahas berbagai isu sejarah manusia dan penciptaannya, bahkan membahas Phitecantropus Erectus sebagai cikal bakal manusia yang tentu bertentangan dengan teori asal mula manusia menurut kitab-kitab Samawi (Yahudi, Nasrani, Islam).

Mudah-mudahan tuduhan kampus radikal ini tidak sampai kepada isu pembakaran buku di perpustakaan kampus yang sarat membahas: Marksisme, Leninisme, ISIS dan Roket.

Bang, apakah roket itu radikal? Betul, ilmu roket adalah radikal, karena memiliki cita-cita untuk memindahkan manusia dari bumi ke antariksa. Jika sampai kejadian? Itu mengancam keutuhan Republik Indonesia, karena mengurangi penduduk secara signifikan sebab pada ngungsi ke Mars.... (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Masuknya paham radikalisme ke beberapa kampus ternama di indonesia mengindikasikan lemahnya pengawasan penentu kebijakan di bidang pendidikan selama ini. Apa jadinya bangsa ini kalau generasinya saja sudah terkontaminasi paham radikalisme yang seharusnya generasi penerus bangsa ini yang nantinya akan menjadi benteng untuk menjaga keutuhan NKRI dan harapan untuk membangun bangsa ini.

Wacana kebijakan Menristekdikti Mohamad Nasir  untuk melakukan monitoring terhadap dosen dan mahasiswanya sudah tepat dan tidak bisa ditunda lagi kalau mau bangsa ini tetap utuh sebagai bangsa yang Pancasilais dan Bhineka Tunggal Ika.

Fungsi BNPT sudah seharusnya lebih efektif lagi melakukan tugasnya untuk mencegah paham radikalisme ini berkembang di kalangan kampus. Tugas-tugas dari dosen dn rektor dari masing-masing kampus harus melakukan pencegahan preventif sejak mahasiswanya yang akan mulai memasuki kampus setelah tamat SLTA dengan cara lebih intensif memberikan pencerahan-pencerahan tentang Pancasila dan UUD 1945.

Sebaiknya pihak-pihak yang berkompeten di bidang pendidikan sudah melaksanakan diskusi-diskusi agar penyebaranya tidak masif di kalangan kampus. Coba saja kita bayangkan kalau perguruan tibggi negeri yang menjadi ikon pendidikan di Indoneaia sudah marak disusupi paham radikal, apalagi perguruan tinggi swasta yang pengawasanya tidak begitu ketat sehingga apa jadinya dunia pendidikan kita kedepan nanti kalau hal ini tidak segera ditangani dengan serius.

Untuk itu sudah harus segera lakukan perubahan-perubahan regulasi di bidang pendidikan agar dapat dilakukan pencegahan dini terhadap berkembangnya paham radikal, karena sudah jelas bertentangang dengan Pancasila.

Bahwa ada yang berpandangan wacana pencegahan ini bertentangan  dan mengurangi kebebasan hak  privasi dari civitas akademisi, hal ini tidaklah relevan karena masalah radikalisme ini sangat berbeda dengan masalah lainya yang tidak mengancam keutuhan negara.

Sedia payung sebelum hujan, barangkali pepatah itu yang paling tepat karena kalau paham ini sudah kronis akan sangat berbahaya bagi NKRI .

Bapak Jokowi tidak perlu takut dan ragu untuk melaksanakan tugas ini sepanjang didukung oleh data dan fakta dan tidak bernuansa politis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Isu teroris direspon serius oleh pemerintah sebagai ancaman terhadap negara melalui penyebaran paham radikal. Isu hangat ini dinilai mengandung unsur politis karena berkaitan dengan pertahanan kekuasaan. Jika secara politis maka tidak bisa kita mengambil cara pandang yang ekslusif dan tidak lepas dari unsur kepentingan. Jangan sampai opini buatan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk mematikan musuh politik yang sarat kepentingan. Jalur seperti apa yang mereka sebut 'radikalis' mengancam keutuhan negara hingga alur mempertahankan kekuasaan yang diinginkan di titik akhir pertarungan pemikiran.

Pengertian radikalisme, menurut KBBI artinya, paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. Berakhiran ‘isme’ yang berarti berbasis pemikiran.

Di Indonesia landasan pemahaman harus dilandasi dengan asas ketuhanan, lalu dikecualikan dengan segala sesuatu yang meniadakan aspek Ketuhanan (Sila ke-1). Bhinneka jadi ciri khas bangsa menghargai perbedaan, namun Indonesia sebagai negara ketuhanan tidak memberikan ruang bagi anti-tuhan.

Mengkaji pemikiran tidak lantas menjadi penganut, tapi risikonya jalan keanggotaan terbuka lebar bagi mereka yang sudah mengkajinya. Jadi, konflik pemikiran harus kita nilai sebagai diskursus keilmuan. Adapun pengaruh terhadap perilaku seseorang merupakan faktor lain yang mendorong mereka melakukannya. Kritik dan pengembangan pemikiran menjadi hal biasa dalam lingkungan akademik. Di sinilah kampus dituntut  untuk berkembang yang selama ini menjadi menara gading yang tidak mampu menjawab dinamika dan dialektika tuntutan perubahan dan pembaharuan. Hal tersebut tidak lah lepas dari peran negara dengan membuat kampus demikan rupa.

Dari berfungsinya kampus tersebut Pertanyaannya, di manakah letak pemikiran radikal harus diwaspadai?  Sebab aspek perubahan dan pembaruan sosial politik jika ditempatkan dalam kondisi failed state maka hal itu dibutuhkan. Negara dalam bentuk keterjajahannya akan menuntut kebebasan berupa perubahan drastis, hanya saja cara kekerasan yang mereka lakukan harus sesuai tempatnya.

Pemahaman dan cap radikal telah lama di gunakan oleh kekuasaan dalam mempertahankan hegemoninya, sebagaimana itupun pernah di lakukan Belanda dan Inggris ketika perlawanan keras pemuda anak-anak bangsa Indonesia mengusir mereka, seperti perang Surabaya maupun perlawanan yang di lakukan gerakkan reformasi menuntut perubahan orde baru. Tetapi cap tersebut tidaklah semakin dapat menghentikan radikalisme melainkan mempercepat proses radikalisme suatu pemahaman dan kenyakinan dari isme tersebut. Jangan sampai kita terjebak ke dalam ruang filosofis yang abstrak sedangkan kita sedang mengalami ancaman materi secara tidak langsung kita tidak sadar. Tak peduli radikal ataupun tidak, saat kemiskinan semakin subur, saat ketidakadilan semakin nyata, saat kampus semakin jauh dari kenyataan sosial, saat negara semakin nyata tidak berpihak, maka konflik yang memicu masyarakat untuk berbenah 'melawan' itu akan muncul.

Kampus telah lama jauh dari substansi perubahan dan pembaharuan yang seharusnya dituntut oleh negara menjadi miniaturnya negara, dan sekaligus menjadi laboratorium sosial negara-masyarakat. Tetapi ini menjadi tidak terjadi. Yang seharusnya negara menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya yang memiliki kekuasaan membentuk kampus hidup sebagaimana mestinya dalam memperkuat fungsinya negara-masyarakat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Dunia kampus itu tidak bisa hanya berpikir linier, perlu pemikiran yang radikal, karena dari kampus lah semua perubahan bisa terjadi. Yang paling penting pemikiran radikal tersebut bukan mau mengubah ideologi NKRI, tapi pemikiran-pemikiran yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa ini.

Kalau cara berpikir direduksi dengan cara-cara yang jelas melanggar HAM, tidak demokratis, tentu akan mematikan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif serta sangat tidak produktif. Kampus akan benar-benar menjadi tempat hanya untuk mendapatkan selembar kertas berupa ijazah yang tiada berarti. Kalau terjadi demikian, jangan harapkan perguruan tinggi di Indonesia akan masuk ke dalam 100 besar World Class University (WCU). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Gerakan ektrim sekelompok siswa sulit dipantau, meskipun ada pelarangan politik praktis di kampus. Elemen rektorat sebenarnya sudah mencium ada gerakan kelompok ektrim nampak mulai merambah dunia kampus. Sehingga kalangan perguruan tinggi, Forum Rektor Indonesia (FRI) tolak radikaliame, dan FRI  mendeklarasikannya di Bali. 

Kalangan kampus sempat juga meragukan dan  bertanya-tanya, apa ia ada bibit radikalisme merambah ke siswa sebagai lembaga intelektual membangun masa depan bangsa. Dengan ditangkapnya terduga teroris di Universitas Riau (UNRI) kalangan rektor baru tersadar bahwa paham radikalisme memang telah masuk dikalangan intelektual akademis. Setelah penangkap aktivis ektrim kiri, lalu tersebar isu sejumlah list universitas telah menampung sejumlah siswa yang merencanakan sesuatu yang bertujuan mengubah ideologi Pancasila dan anti NKRI melalui gerakan gerakan terselubung yang sulit dipantau jajaran pejabat dan dosen perguruan tinggi.

Pandangan saya kenapa kampus dibobol kegiatan kelompok ilegal yang ingin mengganti idiologi dan anti NKRI, karena dari jajaran pejabat dan dosen belum ada konteks kebersamaan dalam mencegah gerakan gerakan yang membahayakan bagi keutuhan bangsa dan ada juga memberi angin mungkin juga sepaham.

Setting-an radikalisme siswa memang bibitnya dibentuk di luar kampus dengan doktrin sama seperti teroris: berani mati dengan keyakinan tertentu tidak merasa berdosa meskipun membunuh orang tak berdosa. Kelemahan perguruan tinggi tidak
punya keahlian intelijen sehingga sulit memantau kegiatan ektrim siswa di kampus.

Menjelang Pemilu Presiden 2019, gerakan ektrim kiri ikut bermain memancing di air keruh. Apalagi disinyalir ada parpol tertentu memberikan ruang gerak untuk membuat instabilitas. Strategis politis ektrim kiri ataupun kanan memanfaatkan para siswa, karena ada opini gerakan siswa perguruan tinggi dipandang jujur dan benar mengkritisi ketimpangan suatu jalannya pemerintahan.

FRI tolak radikalisme tidak lepas dari pantauan intelijen bahwa perguruan tinggi sudah disusupi paham kekerasan (radikaliame), belum ada konsep yang tegas, gerakan radikalisme siswa kampus sudah terungkap dengan perencanaan bom dan diketemukan rangkitan bom siap ledak. baru kalangan kampus percaya penuh.

Untuk mencegah gerakan ini tidak cukup dengan edukatif preventif, tetapi lebih konservatif untuk mengawasi siswa melalui BEM dan civitas akademika dari penyakit radikalisme. Sehingga, BEM dan Menwa perlu diberikan tambahan pendidikan itelijen. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan