Menanti KUHP Ala Indonesia
berita
Politika

Sumber Foto: berdikarionline.com  (gie/Watyutink.com)

15 March 2018 16:00
Penulis
Tak perlu tergesa mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Begitu saran sejumlah kalangan kepada pemerintah dan DPR. Apalagi, beberapa isi RKUHP menuai pro kontra karena dianggap berpotensi mengebiri kepentingan masyarakat; pengaturan pasal perluasan pebuatan zina, homo seksual, nikah siri, dan poligami.

Sorotan lain adalah ancaman hukuman di RKUHP kepada koruptor lebih ringan ketimbang UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 687 RKUHP mengancam pelaku korupsi paling singkat 2 tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta. Padahal di Pasal 2 UU Tipikor, paling singkat ancaman penjara selama 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta. Unik juga, korupsi makin subur, tapi ancaman hukuman semakin ringan. Semacam menggunakan logika dagang; karena stok banyak, maka harga kian menurun.

Penolakan lebih jauh dari publik karena beberapa pasal RKUHP yang dianggap inkonstitusional. Misalnya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang bertentangan dengan putusan putusan MK Nomor 013-022/PUU-006/2006. Nah, jika nantinya RKUHP disahkan dan masih memuat pasal penghinaan terhadap presiden, bukankah dengan sendirinya pasal tersebut mestinya tidak bisa berlaku? Karena putusan MK tentang penghapusan Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 KUHP bersifat final dan mengikat.

Sampai sekarang cetak biru hukum positif masih menggunakan KUHP peninggalan kolonialisme Belanda yang disahkan pada 1919. Padahal KUHP atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)—yang menerapkan asas korkondansi (penyesuaian) dengan misi kolonialisme—sejatinya turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang berlaku di Belanda saat itu. Di negeri asalnya, WvS sebagai ibu KUHP pun sudah berganti wajah.

Atas dasar itu, kalangan ahli hukum pidana menganggap KUHP perlu diubah karena Negara seringkali berperilaku kolonialis terhadap warga negaranya sendiri. Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian, misalnya, pernah menyeret Nenek Minah ke meja hijau pada 2009, gara-gara memetik tiga buah kakao ia divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan. Atau yang menimpa Supriyono dan Sulastri, lantaran mencuri setandan pisang pasangan suami istri itu diganjar hukuman 3,5 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Bojonegero pada tahun 2010.

Pentingnya RKUHP guna tidak mengulang kejadian serupa di masa mendatang. Kalau RKUHP justru banyak mengkriminalkan masyarakat, lantas apa bedanya dengan KUHP bikinan Belanda? Lalu, kapan kita memiliki hukum positif yang bercita rasa Nusantara dan tetap memuat prinsip keadilan hukum universal?

Pembahasan RKUHP kembali bergulir ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP pada Juni 2015.

Meski penyusunan RKUHP terkesan serampangan, pemerintah dan DPR terkesan mendorong pengesahannya karena ada hasrat untuk memiliki KUHP produk asli anak negeri yang sudah mangkrak selama 53 tahun sejak dibahas pertama kali pada 1963. Apa iya? Sebab hasrat itu bisa saja dibaca sebagai langkah yang cukup politis dan terkait dengan kontestasi politik 2019.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Setiap bangsa pasti ingin mempunyai undang-undang buatan sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah undang-undang yang dibuat sendiri tersebut sudah mengakomodir nilai-nilai yang hidup pada masyarakat lokal maupun nilai-nilai universal? Contohnya nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang religius dan nilai-nilai HAM atau nilai-nilai demokrasi modern. Semua itu harus masuk dan tercermin dalam ketentuan KUHP yang baru.

Oleh karenanya, sepanjang RKUHP yang ada belum bisa mengakomodir nilai-nilai tersebut, maka sebaiknya pengesahannya ditunda saja. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian, yaitu:

Pasal Korupsi. Masuknya pasal korupsi dalam RKUHP dapat dipastikan akan mengancam kerja KPK. Pertama, tindak pidana korupsi akan terdegradasi menjadi tindak pidana biasa, bukan lagi extraodinary crime (kejahatan luar biasa) dan penanganannya tidak luar biasa lagi. Sehingga tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak bisa lagi ditangani KPK. Kedua, Tipikor akan menjadi tindak pidana yang diatur dalam dua UU, sehingga implementasinya akan menimbulkan masalah sebagai hukum antar waktu. Dalam perspektif hukum pidana, aturan yang harus diterapkan adalah aturan yang lebih ringan bagi pelanggarnya. Ini artinya komitmen kita sebagai bangsa untuk memberantas korupsi diragukan.

Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden. Menghidupkan pasal penghinaan tersebut dalam RKUHP sama saja dengan menghidupkan pasal karet. Mengapa? Karena pasal ini bisa multi-tafsir, selain menuntut murni yuridis tapi bisa juga untuk memukul lawan politik atas perbedaan pendapat. Apalagi jika dikaitkan dengan Pasal 7 UUD 1945 tentang mekanisme pemakzulan presiden akibat presiden melakukan kejahatan berat, termasuk korupsi.

Pasal penghinaan presiden dalam RKUHP hanya merangkum substansi Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP, yang eksisting menempatkan Raja/Ratu sebagai simbol negara. Padahal sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Di negara demokrasi seperti Indonesia, norma pasal tersebut  tidak cocok. Bahkan di negara asalnya pun (Belanda) norma pasal tersebut sudah dicabut.

Di Indonesia, presiden bukanlah simbol negara karena menurut UU No 24 Tahun 2009, yang dimaksud dengan simbol negara itu adalah bendera, bahasa dan lambang negara Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain membatalkan norma penghinaan kepada presiden atau wakil presiden, juga medegradasi Pasal 207 KUHP penghinaan terhadap pejabat publik sebagai DELIK aduan.

Dasar pembatalan dan degradasi sifat delik menjadi aduan didasarkan pada asas persamaan di depan hukum, yang diatur juga dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM. Karena itu, jika DPR dan pemerintah memberlakukan secara khusus ketentuan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, maka jelas akan  bertentangan dengan konstitusi.

Pasal Perluasan Pengertian Zina. Dalam KUHP mengkualifikasi perbuatan zina/perselingkuhan/cabul berlaku jika perbuatan tersebut menimbulkan korban. Atas dasar itu korban bisa melakukan penuntutan, tapi untuk beberapa kasus seperti Pasal 284 tentang perselingkuhan dan Pasal 285 tentang perkosaan sebagai delik aduan.

Pengertian korban dalam KUHP tersebut dititikberatkan kepada orang yang tidak berdaya untuk melawan (perkosaaan, pingsan, belum dewasa, pencabulan secara paksa atau LGBT terhadap anak kecil).

Sehingga perluasan pengertian zina (perselingkuhan) dalam RKUHP adalah aspirasi dan realitas kebutuhan dalam masyarakat, serta respons atas budaya bebas dari luar. Jika aspirasi ini diterima oleh DPR, maka harus ada prasyarat yang mesti dipenuhi. Pertama, tersedianya sarana yang mempermudah pendaftaran pernikahan, jika perlu digratiskan. Agar masyarakat di pedesaan tidak mudah dikriminalkan oleh KUHP baru, dan guna mengikis banyaknya nikah siri. Kedua, deliknya harus delik aduan. Artinya jika tidak ada pihak yang punya legal standing untuk mengadukan maka legal standing tersebut bisa dilakukan oleh pihak wanita atau orang tuanya.

Jadi, perilaku privat dan konsensual itu tergantung standar moral sebagai nilai yang hidup dalam sebuah negara. Batasannya adalah sepanjang tidak dilakukan di ruang publik maka tidak bisa dipidana, karena tidak ada kepentingan umum yang terlanggar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Ikhtiar mempercepat pembahasan RUU KUHP yang muncul dari pertemuan Presiden-Tim Perumus RUU (9/3/2019) tidak boleh menegasikan aspirasi publik yang menganggap bahwa RUU tersebut masih banyak mengandung persoalan.

Selama ini argumen tentang pentingnya revisi KUHP selalu berkutat bahwa inisiatif membentuk KUHP produk nasional sudah muncul puluhan tahun, tapi belum terealisasi. Masalahnya bukan pada tim perumus, tapi pada DPR dan pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dan terencana membahasnya secara partisipatif.

Alih-alih menangkap aspirasi publik, pemerintah dan DPR tampat tidak konsisten dalam menjaga amanat konstitusional dengan tidak mematuhi putusan MK terkait materi penghinaan presiden/wakil presiden, penodaan agama, dan lain-lain. Para pembentuk UU juga cenderung memilih waktu pembahasan yang sarat dengan event politik, sehingga perdebatan publik terkait RUU terjebak pada politisasi dibanding dengan mengajukan argumen akademik. Membahas RUU semacam KUHP ini memerlukan kemewahan waktu dan kejernihan pikiran, sehingga diperoleh kesepakatan yang genuine.

Atas dasar itu, SETARA Institute berpandangan, rencana pengesahan pada April 2018 adalah tindakan yang terburu-buru. Tidak ada alasan memaksa untuk mempercepat pengesahan RUU KUHP karena semua jenis kejahatan telah memiliki aturan dan mekanisme hukuman. Jika pun ada tindakan yang belum diatur, dalam hukum dan pada diri hakim terdapat cara menemukan hukum (rechtvinding). Ketergesa-gesaan rencana pengesahan di tengah masih banyaknya kontroversi dalam sejumlah isu, hanya memperkuat dugaan bahwa terdapat aneka kepentingan yang diselundupkan.

Beberapa hal yang masih perlu dipertajam adalah:

Pertama, pasal-pasal kesusilaan sebagai perluasan pasal permukahan (overspel/perzinahan). Negara terlalu jauh bermaksud mengatur wilayah privat warga negara. Pasal-pasal kesusilaan dalam rancangan revisi KUHP tersebut memperkuat tren puritanisasi dalam politik dan hukum negara.

Kedua, pasal penodaan agama. Nomenklatur dan term ‘penodaan’, ‘menghina’, atau ‘menodai’ dalam delapan pasal penodaan agama yang diperluas dari satu Pasal 156 huruf a dalam KUHP saat ini merupakan politik hukum yang mempreservasi problem serius penodaan agama.

Ketiga, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Dua pasal karet mengenai isu tersebut (yaitu Pasal 263 dan 264 RKUHP) merupakan ancaman terhadap demokrasi karena berpotensi menyumbat saluran ‘social/people control’ sebagai satu dari dua mekanisme kontrol abuse of power dalam demokrasi, di samping mekanisme checks and balances. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Beberapa pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) harus dikaji ulang agar segera disahkan. Karena kebutuhan KUHP yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia sudah menjadi pembahasan sejak lama.

Yang perlu menjadi catatan bagi DPR dan Pemerintah adalah KUHP Indonesia belum ada terjemahan yang jelas terhadap istilah hukum yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI).

Harusnya pemerintah mengeluarkan terjemahan KUHP yang jelas, sehingga tafsir dalam satu pasal dan ayat dapat diartikan untuk satu tindak pidana, agar dapat menentukan pertanggungjawaban pidananya. Jangan sampai kita menafsirkan tanpa ada tafsir yang pasti terhadap KUHP-WvSNI.

Memang terdengar lucu, hari ini kita berdebat tentang KUHP, namun kita belum menemukan tafsir atau terjemahan KUHP itu sendiri. Sebagai contoh UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana. Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah sebagai berikut:

Ayat 2, Perkataan "Directeur van Justitie" dalam pasal 15b diganti dengan "Minister van Justitie".

Ayat 3, Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Huruf a, perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie"

Huruf b, bagian kalimat : "voorzopver betreft de Gouvern- ementslanden van Java en Madoera, van den assitent- resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" diganti dengan "van den jaksa" dan perkataan "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Minister van Justitie".

Huruf c, bagian kalimat : "in de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van den assitent-resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" dalam ayat 3 diganti dengan "op bevel van den Jaksa"

Ayat 3 dalam Pasal 20 perkataan "het hoofd van plaatselijk bestuur (den assistent-resident) diganti dengan "den jaksa".

Ayat 5, dalam pasal 21, perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie"

Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1946 tersebut sebagai upaya perubahan terhadap WvSNI yang masih berlaku sebelum Indonesia merdeka. Tapi penggantian istilah hukum tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Sehingga menimbulkan terjemahan tidak resmi terhadap WvSNI semakin banyak, yang justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Padahal berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, sebelum terjemahan terhadap istilah hukum memiliki kejelasan dan pasal-pasal dalam RKUHP yang berpotensi merugikan hak-hak wargan negara belum diperbaiki, maka pengesahan RKUHP mestinya ditunda dulu. Sebab kalau pengesahannya dipaksakan, banyak warga negara yang terjerat tindak pidana gara-gara RKUHP yang tidak komprehensif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

Naskah akademik RUU KUHP menegaskan bahwa tujuan yuridis pembaharuan hukum pidana ini untuk pembaharuan hukum pidana yang komprehensif yang mengandung misi konsolidasi, dekolonisasi, harmonisasi, demokratisasi, dan aktualisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini tidak ada masalah, kerena sejalan dengan tujuan negara dalam UUD 1945.

Misi-misi tersebut mulai menghilang ketika Tim Perumus RUU KUHP merumusankan pasal demi pasal. Banyak pasal karet, pasal multi-tafsir, banyak pasal yang justru mengancam perlindungan kelompok rentan, dan banyak pasal yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang lain dan bertentangan putusan MK. Bahkan pasal-pasal baru yang tidak ada di dalam KUHP sebelumnya justru mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur dengan pidana, sehingga asas inti hukum pidana, ultimum remedium, hilang begitu saja.

Dengan begitu, tim perumus RUU KUHP perlu mengembalikan cita-cita pembentukkan KUHP yang baru kepada cita-cita aslinya yang sudah dicanangkan sejak awal. Kalau memang mau mewujudkan cita-cita tersebut mestinya tim perumus melibatkan semua pihak, karena RKUHP mengatur semua sendi kehidupan. Tim perumus patutnya membuka ruang diskusi dengan semua elemen, baik dengan Kementerian/Lembaga, ahli pidana, psikolog, dan lain-lainnya, agar hukum pidana benar-benar komprehensip.

Tapi yang terjadi, sejak awal merumuskankan RUU KUHP sampai sekarang hanya berasal dari ahli hukum pidana saja. Jadi kalau tiap kebijakan selalu dirumuskan sendiri-sendiri, penerapannya akan sendiri-sendiri dan saling bententangan, cita-cita pembangunan pun jelas tidak akan tercapai, sehingga negara kita kemungkinan akan gagal. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF