Menakar Pembuktian Gugatan Prabowo-Sandi di MK
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 22 June 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Perjuangan kubu Prabowo-Sandi belum berakhir. Tim kuasa hukum oposisi yang digawangi Bambang Widjoyanto tengah berupaya membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan sengketa hasil pilpres, Bambang Widjayanto dkk telah menguraikan setidaknya lima kecurangan, yaitu: Kepolisian dan Intelijen bersikap tidak netral, terjadi diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan APBN dan program pemerintah, dan kecurangan dalam proses penghitungan suara oleh KPU.

Bukti-bukti fisik untuk membenarkan tuduhan oposisi sudah disampaikan ke MK. Ini untuk meyakinkan hakim bahwa Jokowi-Ma’ruf telah melakukan kecurangan pilpres baik sebelum, saat, maupun seusai pemungutan suara pada 17 April lalu. Berdasarkan analisis Anda, apakah bukti-bukti fisik yang diajukan cukup kuat?

Selain bukti-bukti fisik, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi juga menghadirkan saksi-saksi. Ada 14 saksi fakta dan 2 saksi ahli yang dihadirkan. Mereka sudah menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Saksi-saksi tersebut mengungkapkan, diantaranya, soal temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak wajar berkode khusus, kelemahan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik KPU, hingga materi ‘kecurangan bagian dari demokrasi’ dalam pelatihan yang diselenggarakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Apakah keterangan saksi bisa meyakinkan majelis hakim MK?

Lalu, sejauh mana efektifitas proses pembuktian yang dilakukan oposisi? Pasalnya, ada yang menilai pembuktian Prabowo cukup membingungkan. Terkait kecurangan saat penghitungan suara, misalnya. Oposisi malah mengorek boroknya Situng KPU. Padahal Situng tidak menjadi dasar penetapan hasil pilpres, tapi keputusan KPU soal hasil pilpres berdasarkan rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang.

Pun demikian dengan pengajuan saksi-saksi. Beberapa saksi yang dihadirkan justru berasal dari daerah di mana Prabowo-Sandi unggul. Bahkan saksi yang mestinya memberikan keterangan sebagai saksi fakta, justru dianggap malah bertindak bak saksi ahli. Keterangan Hairul Anas Suaidi, misalnya, beberapa kali ditegur hakim lantaran menginterpretasikan apa yang ia lihat, dengar, dan alami. Apa iya tim kuasa hukum oposisi tidak menyiapkan strategi persidangan secara matang?

Agar putusan MK berpihak pada Prabowo-Sandi, Bambang Widjoyanto dkk dinilai harus mampu menyampaikan fakta konkrit bahwa petahana telah melakukan kecurangan bersifat TSM. Sayangnya, sebagian kalangan menilai proses pembuktian yang dilakukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi belum meyakinkan.

Jika penilaian tersebut benar, apa itu artinya hanya karena ketidakmampuan mengumpulkan bukti? Artinya, kecurangan yang bersifat TSM itu memang terjadi di lapangan, tapi kubu Prabowo-Sandi tak mampu membuktikannya. Atau, jangan-jangan lantaran kecurangan bersifat TSM memang tidak terjadi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Adu kuat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, menjadi hal yang paling menentukan dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Hanya saja, hal itu sulit dibuktikan karena disebabkan oleh belenggu prosedural hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Limitasi waktu pengajuan sengketa hingga proses persidangan, telah menjadikan para pihak kewalahan. Hal itu, kemudian berdampak pada sulitnya para pihak, khususnya pemohon untuk membuktikan. Oleh karena itu, sejatinya bukan karena pemohon kurang mampu membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan termohon membantahnya. 

Prosedural tersebut, semakin terlihat ketika jumlah saksi pun ikut dibatasi. Karenanya, idealita untuk mewujudkan aspek substansial pemilu yang konstitusional, saat sejatinya masih terhalang oleh dimensi prosedural dari hukum acara di MK.

Aspek prosedural tersebut, diharapkan tidak menular pada para hakim dalam memandang perselisihan hasil sengketa pemilu. Hakim MK harus melihat sisi substansial dari perkara tersebut pada saat memutusnya nanti, sehingga dapat menutup rongga kelemahan prosedural beracaranya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 telah dimulai sejak Jumat 14 Juni lalu. Ada beberapa hal menarik--dalam proses pembuktian yang dilakukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi--di persidangan MK tersebut.  

Pertama, framing isu ancaman terhadap keselamatan saksi. Sebelum persidangan perdana (14/6) dimulai, tim hukum BPN telah mengeluarkan isu tentang ancaman keselamatan terhadap para saksi yang akan mereka ajukan dalam persidangan, bahkan BPN telah mengajukan permohonan jaminan keselamatan atas para saksi kepada lembaga perlindungan saksi (LPSK), meski tak dapat dipenuhi karena limitasi dari regulasi yang mengaturnya.

Dalam persidangan, ancaman keselamatan terhadap para saksi dapat disimpulkan sebagai asumsi subjektif belaka. Tak ada bukti menyakinkan dari setiap saksi yang dapat dirujuk sebagai ancaman nyata dan langsung terhadap keselamatan dari para saksi tersebut. Dengan demikian, hal itu menguatkan dugaan adanya upaya framing negatif dari tim hukum BPN terhadap proses sengketa hasil Pilpres 2019 yang tentu saja hendak ditujukan secara langsung atau tak langsung untuk menyerang incumbent.

Framing bahwa ada pihak tertentu yang ingin menggagalkan upaya pengungkapan kebenaran dalam sidang MK itu ternyata tidak efektif sama sekali untuk menaikkan citra tim hukum BPN sebagai pembela kebenaran di mata publik. Ini kegagalan pertama dari tim hukum BPN.

Kedua, strategi “Zonasi” saksi yang gagal total. Beberapa saksi yang dihadirkan untuk membuktikan adanya tindak kecurangan dalam Pilpres 2019 justru berasal dari wilayah di mana Prabowo-Sandi unggul perolehan suaranya. Saksi ahli IT (DPT dan Situng KPU) juga mengambil sample kasus dari wilayah Jawa Barat (Bogor) di mana Prabowo-Sandi memenangi perolehan suara.

Tentu saja pihak Termohon (KPU RI) dapat menangkisnya dengan mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tim hukum BPN tak mempunyai strategi yang jitu, baik dalam pengambilan sample kasus maupun dalam mengorganisir para saksinya.

Atau dengan lebih lunak dapat dikatakan bahwa tim hukum BPN hanya kurang persiapan. Mungkin karena terlalu fokus pada materi gugatan, sehingga lupa menyusun strategi persidangan. Semestinya, para saksi dapat diambil secara purposive mewakili persebaran wilayah di mana Prabowo-Sandi dirugikan atau kalah dalam perolehan suara.

Ketiga, bingung menempatkan siapa yang harus jadi saksi dan ahli? Said Didu, mantan Sekretaris Kementrian BUMN, sudah tentu sangat menguasai persoalan BUMN. Karena itu ia akan lebih efektif untuk ditempatkan sebagai saksi ahli dari pada sebagai saksi perkara, karena salah satu point signifikan dari dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) justru ada di isu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Isu BUMN dengan demikian menjadi krusial. Namun sangat disayangkan, tim hukum BPN hanya mendudukkannya sebagai saksi perkara.

Keempat, Zooming pada isu yang salah. Isu IT, terutama sorotan terhadap Situng online dari KPU, menjadi lebih dominan dibahas untuk mengorek dugaan kecurangan Pilpres. Hal ini pada hemat saya adalah kerugian telak dari pihak BPN, karena Situng online KPU adalah data sekunder dan tidak punya legal standing (keabsahan) dalam melegalisir hasil Pemilu (Pilpres). Ia hanya sarana untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik. Kewenangannya hanya berhenti sampai disitu.

Yang punya legal standing itu adalah on-paper dari dokumen C1. Key words-nya adalah, fokuslah pada yang “offline” dan bukan pada yang “online.” Karena data primernya, yang punya legal standing, adalah dokumen on-paper C1, bukan Situng KPU. Singkatnya, yang bisa “memaksa” diselenggarakannya Pilpres ulang hanyalah “error” pada dokumen C1, bukan pada Situng online.

Tugas tim hukum BPN pada hakekatnya hanya satu, membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Itu saja, tak lebih. Empat point di atas mengindikasikan bahwa hingga hari ini, tim hukum BPN masih belum performed, bahkan gagal dalam mengorkestrasi data dan manusia (saksi) sebagai satu kesatuan gerak yang efektif untuk memenangkan perkara.

Seandainya nanti BPN kalah di sidang MK, maka hanya ada dua kemungkinan; pertama, lemah dalam strategi orkestrasi, dan kedua, BPN memang tak punya cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menggugurkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, atau setidaknya untuk mengadakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah tertentu.

Mereka yang tidak punya cukup bukti yang kuat biasanya akan lebih banyak melakukan ‘political move’ di luar persidangan dan melakukan “framing” negatif ketimbang fokus pada materi persidangan. Inilah “The Comedy of Errors”, meminjam judul naskah drama dari Shakespeare, itu.

Masyarakat Indonesia berharap proses persidangan di MK yang dapat disaksikan secara terbuka dapat menjadi pendidikan politik dan hukum bagi publik.

Bila jumlah saksi dan ahli dibatasi oleh MK, maka saya cuma mau bilang bahwa “Sniper” tidak butuh banyak amunisi untuk menumbangkan lawan, asal digunakan secara tepat pada sasaran yang esensial. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung