Menakar Nasib Partai Islam di Pemilu 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 January 2019 12:00
Watyutink.com - Partai Islam di panggung politik Indonesia selalu memiliki daya tarik. Tapi perolehan suaranya tak pernah berhasil mengungguli partai nasionalis. Boleh dibilang perolehan suara partai Islam terus menurun dari pemilu ke pemilu pasca runtuhnya Orde Baru, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bahkan pada Pemilu 2019, perolehan suara partai Islam diprediksi bakal semakin memprihatinkan.

Jika diulik lebih jauh, eksistensi partai Islam sudah mewarnai dinamika politik tanah air sejak masa-masa awal kemerdekaan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari keterlibatan tokoh-tokoh maupun ormas Islam dalam pergerakan sebelum kemerdekaan. Begitu Indonesia merdeka, lalu mereka mendirikan partai Islam sebagai wadah perjuangan umat Islam.

Pada Pemilu 1995, partai Islam (Masyumi dan lima partai Islam lainnya) mendapat perolehan suara sekitar 43 persen. Perolehan suara pada pemilu pertama itu merupakan hasil yang paling menggembirakan selama keterlibatannya di setiap perhelatan pemilu. Hingga kini, belum berhasil mengalahkan dominasi partai nasionalis.  

Pada pemilu di era reformasi, gap perolehan suara antara partai Islam dan partai nasionalis cukup signifikan, berada di kisaran 21,4 persen hingga 41 persen. Pada pemilu pertama era reformasi, Partai Islam meraih suara sebesar 36,8 persen dan partai nasionalis mendapat suara sebesar 62,3 persen. Sementara pada Pemilu 2004, partai Islam mendapatkan suara sebesar 38,1 persen dan partai nasionalis mendapatkan suara sebesar 59,5 persen. 

Pada Pemilu 2009, gap perolehan suara semakin signifikan. Tingkat keterpilihan gabungan partai Islam sebesar 29,16 persen, sementara gabungan partai nasionalis mencapai 70,84 persen. Begitupun pada Pemilu 2014, lima partai Islam yang mengikuti pemilu hanya meraup 29,09 persen suara dari 124.972.491 jiwa pemilih.

Menurut Anda, bagaimana prospek partai Islam atau berbasis massa Islam dalam menghadapi Pemilu 2019? Sebab, merujuk hasil survei LSI dan Poltracking, hanya dua partai Islam (PKB dan PKS) yang diprediksi bakal memenuhi syarat ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4 persen. Lantas, apa iya Pemilu 2019 adalah kuburan massal bagi partai-partai Islam?

Meski hasil survei itu memprediksi demikian, partai Islam tentu masih punya kesempatan membuktikan nasibnya pada gelaran Pemilu 2019 ini. Apalagi, berbagai peristiwa politik dengan corak agama menghiasi panggung politik Indonesia, fenomena gerakan 212 misalnya. Begitupun dalam konteks pemerintah, di mana dalam beberapa kebijakannya melahirkan kebijakan berbau corak agama.

Pada titik ini, tidak bisa dimungkiri bahwa  bangkitnya momentum politik Islam itu bisa menjadi keuntungan bagi partai politik Islam atau yang terafiliasi dengan massa Islam. Namun bila merujuk pada berbagai survei, mengapa partai-partai tersebut justru seperti tidak menikmati momentum tersebut? Atau jangan-jangan sentimen populisme Islam bukanlah sesuatu yang bisa dimonopoli satu kubu, termasuk partai Islam?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Dilihat secara sepintas menurunnya suara parpol Islam terasa anomalies. Sebab, sejak lahirnya ICMI 1990 umat Islam cenderung makin religious. Dengan kata lain, dikotomi santri-abangan makin cair dan makin kurang relevan. Maka, seyogyanya suara parpol Islam makin kuat. Tetapi, realitasnya bertolak belakang.

Salah satu masalahnya adalah karena parpol Islam gagal membedakan dirinya dengan parpol nasionalis. Sebagai parpol yang menjadikan agama sebagai asas dan ideologinya, mestinya mereka memikul beban moral yang lebih besar sebagai  penjaga gawang terdepan dalam mewujudkan praktik politik yang santun, bersih, beradab, peduli, dan inklusif.

Parpol Islam dituntut untuk menjadi partai terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan peduli pada isu - isu ketidakadilan yang dialami rakyat kecil. Perjuangan parpol Islam seharusnya fokus pada nilai-nilai  hidup masyarakat dan pemerintahan yang substansial, seperti penegakan keadilan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, sandang, pangan, papan dan hukum. Alih-alih tampil beda dengan parpol nonagama, tidak sedikit politisinya yang juga terlibat dalam korupsi.

Sejak awal Parpol Islam cenderung terjebak pada isu-isu agama yang bersifat simbolik seperti isu perda syariah, isu khilafah. Isu-isu tersebut fungsional untuk meraih dukungan politik dari kalangan Muslim taat dan fanatik. Tetapi, kurang menarik bagi Muslim lainnya. Demikian juga dengan kaum muda  millennial Muslim. Bagi mereka isu perda syariah dan pensyariahan sejumlah aspek kehidupan dipandang bukan saja menimbulkan perdebatan di kalangan Muslim sendiri, melainkan juga dapat berimplikasi pada masalah hubungan antar umat beragama.

Hal tersebut tidak berarti bahwa nilai-nilai Islam tidak bisa diwujudkan dalam negara Indonesia. Hal tersebut sangat terbuka untuk diwujudkan. Persoalannya terletak pada penggunaan sosiologi bahasa yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Alih-alih menggunakan bahasa formal agama, akan lebih baik menggunakan bahasa budaya. Misalnya, rumah makan Padang dan bukan rumah makan Islam.

Persoalan bangsa Indonesia bukan karena negara ini tidak mengambil bentuk negara Islam, melainkan karena Indonesia gagal mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Umum diakui bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan alias selaras dengan nilai-nilai Islam.

Masa depan parpol Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya meyakinkan rakyat dalam mewujudkan nilai-nilai Islam, bukan dalam mewujudkan bentuk bentuk simbolik Islam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 parpol nasional dan plus 4 parpol lokal Aceh.Parpol peserta Pemilu 2019 jauh lebih sedikit dibandingkan pada awal reformasi 1999 yang parpol peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Dari lima pemilu yang diadakan pasca reformasi posisi Partai Islam belum pernah unggul dibandingkan dengan Partai Nasionalis seperti PDIP, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Hasilnya akan lebih tragis lagi pada Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil survei LSI dan Poltracking yang memprediksikan Partai Islam yang berhasil lolos dan ikut Pemilihan Legislatif 2019 seperti PKB, PPP, PKS, PBB, dan PAN, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang bisa lolos ke Senayan. Hal ini tentu saja sebagai buah dari sikap pragmatisme elit partai khususnya parpol Islam yang sudah kehilangan ideologinya dan disfungsional. Selama ini kita melihat koalisi yang dibangun baik dalam pilkada maupun dalam pilpres masing-masing parpol yang berbasis Islam mengambil sikap yang berbeda satu sama lain.Padahal dalam memperjuangkan kepentingannya setiap partai harus berbasis ideologi dan  platform yang sama seperti partai berbasis nasionalis berkoalisi dengan partai yang berideologi nasionalis. Begitu juga partai yang berbasis Islam harus berkoalisi dengan partai yang berideologi Islam.

Pasca reformasi kita lihat masing-masing parpol Islam bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan elite parpol. Oleh sebab itu wajar kalau para ahli berpendapat bahwa kedekatan pemilih dengan parpol yang disebut dengan party indentification Indonesia cukup rendah. Rendahnya kepercayaan ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah. Padahal partai Islam dalam kancah perpolitikan Indonesia memiliki sejarah dan dinamika yang cukup panjang.

Beberapa partai Islam memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan tokoh dan ormas Islam. Munculnya partai Islam dimaksudkan untuk wadah perjuangan aspirasi umat Islam.Jadi ideologi partai Islam pada waktu itu masih kental dan kuat. Wajar pada Pemilu pertama tahun 1955, partai Islam yang ikut pemilu seperti Masyumi, NU, PSSI, Perti, PPTI dan AKUI berhasil memperoleh gabungan suara sekitar 43 persen dan merupakan hasil suara partai Islam terbesar dalam sejarah keterlibatan partai-partai Islam dalam proses demokrasi Indonesia.

Di era reformasi gabungan suara partai Islam menunjukkan angka penurunan. Pada pemilu pertama 1999, partai Islam meraih suara sebesar 36,8 persendibandingkan dengan 62,3 persen partai Nasionalis. Pada pemilu 2004, gabungan partai Islam mendapatkan suara sebesar 38,1 persen berbanding 59,5 persen yang didapat partai nasionalis. Perbedaan suara semakin tajam ketika pemilu 2009 dan pemilu 2014. Pada pemilu 2009, gabungan partai Islam mendapat suara sebesar 29,16 persen sedangkan gabungan partai nasionalis sebesar 70,84 persen. Pemilu 2014, gabungan suara partai Islam yang diikuti lima partai Islam hanya mampu meraih 29,09 persen. Untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam seperti masalah haji,zakat,sertifikasi, pesantren dan sebagainya masih sangat diperlukan wakil dari partai Islam.

Partai Islam harus melakukan reformasi internal dan mencari figure-figur yang tetap memperjuangkan ideologi dan tidak transaksional. Selama ini terlihat interaksi parpol Islam dianggap sebagai kartel politik yang tidak mementingkan ideologi. Pemilih tidak bisa membedakan jenis kelamin partai, partai juga makin tidak mempertegas sikap politik berdasarkan platform mereka masing-masing, dan akhirnya kedekatan partai dengan pemilih menjadi rendah. Ketika rendah, yang muncul adalah tokoh atau figur.

Personal politik ini yang melampaui platform tadi. Munculnya politik indentitas akhir-akhir ini merupakan respon untuk membangkitkan kesadaran umat Islam agar dapat berkiprah dalam politik nasional. Namun sayang sampai sekarang partai-partai Islam belum muncul personal politik yang kuat seperti yang dimiliki oleh partai nasionalis. Di partai nasionalis mereka memiliki figur SBY, Jokowi dan Prabowo yang memiliki elektoral yang kuat.

Sebagai mayoritas Islam terbesar kita mengharapkan kiprah partai Islam agar ikut membangun demokrasi untuk kemajuan negara dan bangsa ke depan.Oleh sebab itu diperlukan elite dan tokoh politik Islam yang dapat menjadi perekat dan figur pemersatu bangsa di tengah maraknya polarisasi dan fragmentasi negara menjelang pemilu 2019 .Oleh sebab itu kita mengharapkan agar partai Islam bisa bangkit dari keterpurukan dan tetap eksis dalam perpolitikan Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Ada harapan besar Islam menjadi kekuatan politik yang menentukan setiap kebijakan penguasa. Cara yang paling efektif mencapai tujuan tersebut yaitu bersatu dalam satu wadah partai politik. Cita-cita ini sudah menjadi kesepakatan bersama pada zaman Soekarno. Untuk memperkuat alasan tersebut, Hadratu Syeikh Hasyim Asy'ari memberi pernyataan bahwa satu-satunya wadah partai politik Islam adalah Masyumi. Waktu itu ada harapan besar, dengan bersatunya Islam bisa menentukan setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa lebih islami dan sesuai dengan syariat Islam.

Sayangnya, cita-cita besar tersebut ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Masyumi sebagai wadah besar umat dan sebagai alat pemersatu seluruh ormas Islam ternyata hanya dalam tayaran teori. Ini bisa dilihat dalam penyusunan daftar calon legislatif pada waktu itu. Orang modernis mendapat nomor urut satu, sedangkan dari kaum tradisional hanya dapat nomor sepatu. Kaum tradisional dalam hal ini kaum nahdliyin hanya menjadi sarana untuk mendulang suara. Akibatnya, NU mendirikan partai sendiri yaitu partai NU.

Begitu juga pada zaman Soeharto, partai PPP selalu dari orang-orang modernis yang memegang kekuasaan. NU selalu saja menjadi alat kekuasaan politik saja, akibatnya suara NU pun banyak yang bermigrasi ke Partai Golkar. Contoh peristiwa yang menarik disini tentang Kiai Mustain Romli yang pindah ke Golkar. Kenapa kaum modernis tidak bisa sejalan dengan golongan tradisional? Karena memahami esensi ajaran atau sumber hukum Islam berbeda-beda. Terutama dalam memahami siyasyah Islam atau politik Islam.

Pada awalnya Masyumi lahir sebagai partai yang sangat modern. Namun perjalanan berikutnya, Ia terjebak pada pemahaman sempit sebagai partai yang memperjuangkan syariat Islam. Jadi perpecahan hubungan kaum modernis juga didasari pada pemahaman ideologi yang berbeda. Kaum modernis lebih membangun politik formalitas, sedangkan tradisional lebih memilih pada politik subtansional. Dari sini kemudian menjadi branding politik antara Partai Islam dan Partai Islami.

Era reformasi tahun 1998 sebagai kebangkitan kedua aliran Partai politik tersebut. Kaum modernis lebih memilih pada partai berbasis agama seperti PKS. Kaum modernis moderat masuk di PAN. Sedangkan kaum tradisional masih ada yang tetap bertahan di PPP dan Partai Nasionalis. Ketika lahir PKB, orang NU masuk dan membesarkan partai tersebut. Maka wajar jika persentase terbesar pendukung PKB adalah dari kaum Nadhliyin.

Menelusuri kenapa umat Islam yang mayoritas tapi perolehan suara Partai Islam rendah. Hal ini disebabkan pada persoalan pemahaman yang cukup urgen yaitu pada tafsir syariat. Apakah perlu apa tidak perjuangan syariat dalam konstitusi di negara yang majemuk seperti Indonesia? Bukankah Indonesia sudah ber-syariat. Apakah persoalan ini tidak menyinggung umat yang lain?

Bagi partai Islam berdalih bahwa penerapan syariat tidak mengganggu kebebasan beragama sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad. Alasan ini tentu tidak bisa diterima oleh kaum minoritas secara apa adanya. Apalagi ditambah berbagai peristiwa yang menyanyat kaum minoritas seperti kasus Ahok dengan 212. Dari sini jelas alasan Partai Islam ingin membangun kehidupan bersyariat tidak bisa ditolelir oleh kaum minoritas.

Sedang partai yang berbasis tradisional melihat makna syariat dalam politik bukan sebatas formalitas. Politik sebagsi kegiatan operasional yang dibutuhkah oleh masyarakat adalah tercipta keadilan di tengah masyarakat. Maka siapapun pemimpin atau penguasa yang bisa menciptakan rasa keadilan berarti telah menjalankan esensi pesan syariat, walaupun dia berasal bukan dari partai Islam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Parpol Islam tak pernah menang karena berbagai ulah para tokohnya sendiri.  Ada yang doyan kawin, suka berkata kasar,  terlibat korupsi, dan berdandan seperti orang padang pasir. Mereka juga kerap dicurigai sedang melakukan Arabisasi dengan menghancurkan budaya lokal.

Semua itu jelas tak sejalan dengan keinginan orang Indonesia pada umumnya. Mereka Mereka ingin Indonesia menjadi seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya. Mereka tak ingin mundur lalu hidup seperti masyarakat padang pasir beberapa ratus tahun silam, yang terkungkung oleh sangat banyak larangan sehingga sulit maju meski dikarunia kekayaan alam berlimpah ruah.

Pilihan kepada Parpol non Islam tentu dijatuhkan karena tak ingin menunggu sampai mati untuk menikmati sorga. Mereka juga menginginkan sorga dunia, dimana orang tak perlu kuatir anak-anak harus berhenti sekolah karena tak ada biaya, hidup dengan berbagai penyakit karena tinggal di kawasan kumuh, selalu was-was karena tempat tinggalnya setiap saat bisa kena gusur, dan perut sering keroncongan karena tak punya cukup duit untuk beli makanan.

Bila mereka menjadikan dunia Barat  sebagai kiblat kehidupan tampaknya sangat beralasan. Sebab disanalah kebebasan berpikir dijamin sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat. Hasilnya hampir semua innovasi teknologi terjadi disana. Rakyat di dunia Barat pun menjadi makmur, jauh melebihi rata-rata masyarakat non Barat.

Kenyataan itu membuat banyak umat Islam Indonesia tak terkejut ketika mengetahui isi Islamcity Index, yang dirilis pada 2014. Index ini adalah hasil survei di 208 negara, dan diprakrsai oleh professor Hossein Askari dari George Wahington University.

Survei ini menemukan bahwa ajaran Islam lebih terwakili di negara-negara Barat. Menurut professor Askari, di negara-negara Islam agama dijadikan alat kekuasaan.

Negara-negara Islam pada umumnya, menurut Askari,  gagal menerapkan nilai-nilai keIslaman di bidang politik, bisnis,  hukum,  dan kehidupan masyarakat. Dia mengacu pada hasil surveinya dimana hanya Malaysia (peringkat 38) dan Kuwait (50) berada di Top 50 Islamcity Index. Negara-negara paling Islami di bidang sosial dan ekonomi dalam Islamcity Index adalah Irlandia, Denmark, Luxembourg, Selandia Baru, dan Inggris.

Bila dikaitkan dengan kecenderungan masyarakat yang makin terbuka, parpol-parpol akan makin ditinggalkan masyarakat bila gagal membangun citra sebagai institusi yang berpikir dan bertindak modern. Dalam arti jauh dari intoleransi,  yang menganggap ucapan selamat hari raya kepada ummat beragama lain saja dianggap kesalahan besar.

Parpol Islam juga lerlu menyadari bahwa umat Islam Indonesia pada umumnya moderat, yang sulit menerima sebutan 'kafir' bagi kaum non-Muslim, dan menganggap sesat sesama Muslim yang berbeda tafsir ayat suci dengan dirinya. 

Ringkas kata, parpol Islam akan menarik simpati lebih besar bila menunjukkan bahwa mereka berkomitmen pada demokrasi, dan menghormati budaya bangsa. Tujuannya adalah menghapus kekuatiran di kalangan umat Islam bahwa Indonesia akan dijadikan sebuah kediktatoran seperti di hampir semua negara Arab. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Partai Berbasis agama awalnya hanya sebagai penyeimbang di lembaga  legislatif. Menghadirkan tokoh tokoh agamais dalam lembaga DPR/DPRD diharapkan mampu meredam keinginan keinginan atau  tata cara merebut kepentingan diluar ahklak (atas dasar Keserakahan).

Sebagai partai penyeimbang ahklak dan iman memang terpilih dari tokoh tokoh agamais agar ada aura humanis dalam ruang politik. Peluang tokoh agamais masuk dalam kancah politik memang memang masih bisa dihitung dari suatu wilayah dan mereka umumnya dari tokoh ulama yang dikenal dan memiliki tauladan.  Komponen masyarakat sebagai calon legislatif mewakili partai berbasis agama sulit memenuhi kreteria, syarat dari kacamata umatnya sehingga jarang bisa tampil jika mereka tidak pernah berperan dalam aktifitas agama.

Pemilu tahun 1955 di mana gabungan partai agama meskipun rakyatnya mayoritas Islam tidak serta merta partainya mengusai kursi parlemen. Hal ini bisa dimaklumi bagaimana bisa dominan menguasi parlemen karena kita baru saja memerdekan diri dari penjajahan dan sepakat membentuk negara republik.

Banyak tokoh tokoh agama dan ulama  sepakat negara Republik Indonesia tidak membangun negara atas dasar agama tertentu. Meskipun Islam mayoritas jumlahnya tapi masih banyak umat lainnya memang sudah ada, sudah berakar dan hidup diwilayah nusantara wajib mendapat tempat.

Oleh karena kaum agama dan ulama masih mayoritas berpikiran nasionalisme sehingga kosentrasi pilihan juga beragam. zaman Orde baru dalam kendali Bapak. Soeharto pun islam tidak mengusai parlemen dan tidak akan pernah mengusai saat itu karena  tiga partai besar (Golkar, PDI dan PPP) dimana pemimpinnya adalah orang orang dekat presiden. Malah pada jaman orba justru tokoh-tokoh didaulat jadi pemimpin partai harus mendapat restu Bapak Soeharto. Beliau memang ahli strategis bidang politik sehingga tidak mampu menggusur kekuasaan presiden hingga mencapai 32 tahun. Dengan sistem ini praktis perlemen dikuasai semua, jika ada mau berulah pada parlemen Orba otomatis di-recall induk partainya untuk diganti.

Keinginan partai Islam untuk menggiring opini mengubah atau menjadikan negara islam memang sulit, karena tokoh tokoh ulamanya yang duduk diparlemen tidak mengingkannya.

Dalam jaman reformasi partai partai Islam mulai bermain politik mampu mempengaruhi kursi parlemen sehingga wajah demokrasi tidak normatif, artinya jumlah kursi parlemen mayoritas tidak sertamerta pimpinanannya menjadi presiden. Pada awal reformasi PDIP mengusai kursi parlemen dan Ibu Megawati sebagai tokoh sentral secara normatif jumlah ini mampu sebagai pemenang pemilu (masih sistem perwakilan) kalah dengan Gusdur dari partai kecil dengan memainkan poros tengah (Amien Rais) yang mengusung isu agama.

Perkembangan partai islam di parlemen berikutnya lebih pada perjuangan kepentingan umat, Muslim Indonesia tentang haji, zakat, madasrah, pesatren, sertifikasi halal dan lain-lain.  dan perjuangan sudah berhasil memenuhi keinginan umatnya. Dalam situasi politik sekarang partai partai yang berbasis agama diduga memiliki agenda lebih yakni negara agama sehingga kesan pemilu pilpres kedepan adalah pertarungan merebutkan idiologi negara kedepan sehingga rentan SARA.

Dalam perkembangan partai partai agama ini tentu tidak mulus memperjuangkan keinginannya karena tokoh tokoh di tubuh sendiri banyak ulama dan tokoh Islam masih kuat jiwa nasionalisme negara Indonesia dijamin tidak menjadi Negara Agama, jadi tetap NKRI dengan mengakui keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Dalam sejarah Indonesia, pembentukan organisasi-oranisasi massa berbasis agama dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah. Empat belas tahun kemudian, pada tahun 1926, KH Hasyim Asyhari mendirikan organisasi Nahdatul Ulama. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini didirikan untuk maksud-makasud yang bersifat sosial. Bukan untuk tujuan politik praktis. Baru pada tahun 1945, sesudah keluar maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November tentang pembentukan Partai Politik, muncullah partai politik berbasis agama, termasuk partai politik Islam.  Pada awalnya Maklumat Wakil Presiden ini dimaksudkan untuk mendorong pembentukan Partai Politik baru dan melegitimasi keberadaan partai politik yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, dalam rangkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tahun 1946. Akan tetapi karena situasi politik yang memaksa bangsa Indonesia untuk fokus pada upaya mempertahankan  kemerdekaan, maka Pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955.

Pada pemilu yang pertama ini, dari 257 kursi DPR RI yang diperebutkan, 57 (22,17 persen) dikuasai oleh PNI, 57 (22,17 persen) Masyumi, dan 47 kursi (17,51 persen) oleh Partai NU. Partai-partai ini pada tahun 1955 merupakan tiga partai besar yang mmenguasai kursi Parlemen di Indonesia. Pada tahun Pemilu 1971 suara umat Islam diwakili partai NU dengan perolehan 56 (21,79 persen) Kursi, dan Parmusi dengan 24 (9,33 persen) kursi. Kursi terbesar di Parlemen dikuasai oleh Golkar dengan 360 (65,55 persen) kursi di Parlemen.

Sesudah itu, sampai tahun 1997, setiap pemilu didominasi oleh kemenangan Golkar, diikuti oleh PPP--sebagai wadah aspirasi umat Islam--diurutan kedua. Sejak Pemilu 1999, 2004 dan Pemilu 2014, nyaris suara Partai Islam selalu berada di urutan ketiga. Bahkan sejak kemunculan partai Demokrat dan Gerindra, perolehan kursi partai Islam selalu di bawah urutan ketiga. Pada tahun  2009, tiga partai peraih kursi terbesar masing-masing dikuasai Partai Demokrat, Golkar dan PDIP. Di Pemilu tahun 2014, tiga partai peraih kursi terbesar adalah PDIP, Golkar dan Gerindra.

Dari data-data di atas ada satu kesimpulan yang bisa ditarik terkait dengan keberadaan Parpol Islam adalah, selama 11 kali pemilu di Indonesia, Partai Islam atau gabungan Partai Islam tidak pernah menjadi partai yang menguasai mayoritas kursi di Parlemen.

Mengapa? Itulah soalnya.

Pertama, klaim bahwa mayoritas (88,1 persen) penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa serta merta dikaitkan dengan orientasi politik mereka. Bahwa Islam sebagai agama, tidak otomatis akan menjadi tuntunan mereka dalam melakukan pilihan politik. Itu artinya preferensi pilihan politik umat Islam ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya faktor agama saja.

Kedua, fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, harus diperinci lagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Catatan Clifford Geertz membantu menjelaskan, bahwa diantara mereka yang beragama Islam, ada juga mereka yang terkatagori sebagai (Islam) abangan, yaitu mereka yang membaurkan antara ajaran agamanya dengan budaya lokal yang mereka hayati sepanjang hidupnya. Konsep Abangan ini boleh jadi berlaku untuk semua pemeluk agama. Konsep Abangan membantu menjelaskan bagaimana perkawinan antara tradisi lokal dengan anutan agama seseorang selalu berpilin berkelindan, tak bisa dipisahkan. Artinya, agama apa pun tidak bisa meniadakan sama sekali tradisi-tradisi lokal yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Upaya purifikasi kehidupan beragama seseorang tidak bisa melenyapkan sama sekali penghayatan dan praktik hidup seseorang yang dituntun oleh nilai-nilai budaya yang mereka.

Analisis ini memang harus diikuti dengan penelitian mendalam, terutama tentang kaitan antara preferensi pilihan politik seseorang dengan latar belakang kebudayaan suku bangsa mereka. Konsep Islam Nusantara yang diusung oleh kaum Nahdliyin sesungguhnya dengan tepat menggambarkan bagaimana orientasi hidup keberagamaan seseorang tidak akan bisa mencerabut akar budaya orang yang bersangkutan. Kebudayaan bagaimana pun seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Kebudayaan itu senantiasa melekat pada identitas kesukubangsaan seseorang. Itu yang dengan jelas digambarkan oleh Clifford Geert dalam studinya di Mojokuto (Pare - Kediri, Jawa Timur). Dalam buku yang diterjemahkan, Santri, Priyayi dan Abangan, Clifford Geertz menggambarkan bagaimana Islam yang ada di Mojokuto melahirkan kelompok santri yang taat mengikuti syariat Islam, tetapi ada juga yang mengaku Islam tetapi masih mencampuradukkan keberagamaannya dengan kebudayaan Jawa, dan ada Priyayi yang berkecenderungan sangat kuat menghayati dan mempraktikkan kepercayaan Jawanya. Dalam ketiga golongan sosial tersebut, boleh jadi mayoritas dari mereka adalah Islam.

Tiga katagori golongan sosial ini menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya ke partai politik yang berbeda pula. Menurut penelitian itu, mereka yang Santri menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol Islam, yang abangan sebagian ke PKI dan PNI, sementara yang Priyayi ke PNI.

Bagaimana nasib parpol Islam pada Pemilu 2019?

Bisa dipastikan bahwa pada pemilu kali ini umat Islam tidak hanya menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai Islam saja. Bukan karena mereka tidak islami, tetapi kesadaran mengenai kebangsaan Indonesia telah tumbuh dan berekembang sedemikian rupa, sehingga ikatan-ikatan primordial yang sempit tidak lagi menjadi acuan utama dalam pilihan politik mereka. Kekhawatiran yang meluas terhadap  gerakan mengusung isu Khilafah pada dasarnya bertumpu pada kesadaran kolektif bahwa bangsa ini, meskipun mayoritas beragama Islam, adalah bangsa yang majemuk. Kesadaran ini menuntun pilihan politik mereka kepada partai politik yang bisa mewadahi kemajemukan aspirasi politik masyarakat. Itulah sebabnya partai-partai yang mengusung isu kebangsaan atau yang bersifat inklusif lebih diminati oleh masyarakat daripada partai politik yang mengusung isu purifikasi agama, entah itu Islam atau lainnya.  Dalam konteks ini harus dijelaskan, mengapa PKB dan PKS bisa besar dan diprediksi lolos dalam Pemilu 2019?

Pertama, PKB bagaimana pun dikenali dan dihayati oleh masyarakat sebagai partainya kaum Nahdliyin. Sementara NU maupun orang-orang NU dirasakan kehadirannya sebagai organisasi yang inklusif, karena umatnya juga menghayati dan menyebarkan nilai-nilai inklusifisme dan mereka toleran terhadap ragam perbedaan, yang bersumber pada keberagaman suku, agama, etnis dan ras yang ada di Indonesia. Tanpa dinyatakan, ruh NU adalah ruh nasionalis. Dan itu disadari, dihayati dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Bagaimana dengan PKS? Partai ini dikenal, dihayati oleh masyarakat sebagai partai yang mengusung isu purifikasi ajaran Islam. Kehadirannya untuk sebagian ditolak, atau sekurang-kurangnya memunculkan syak-wasangka di masyarakat Indonesia. Partai ini menjadi besar bukan karena ia fit dengan lingkungan sosio kultural masyarakat Indonesia, akan tetapi karena tertopang oleh pengaruh gerakan Islam transnasional yang sedang bangkit di berbagai belahan dunia, yang cita-citanya masuk dalam kesadaran sebagian masyarkat Indonsia. Selain itu, displin partai yang kuat, tegas, jelas disertai metode gerakannya yang sangat canggih memanfaatkan simbol-simbol Islam, baik melalui kegiatan kerohanian islam maupun melalui media sosial, telah berhasil memukau dan menarik umat Islam ke dalam Partai ini. Di luar itu, sistem rekruitmen yang rapi, dengan mengidentifikasi dan mengkader warga masyarakat sejak usia dini, merekrut anak-anak berprestasi merupakan kekuatan utama partai ini.

Berbeda dengan PKB yang sumber kekuatan utamanya bersifat kultural, maka PKS sumber kekuatannya bersifat teknokratis dan struktural. Dua-duanya berhasil membawa mereka ke dalam gerbong demokrasi elektoral yang bergerak melalui Pemilu di Indonesia. Soalnya adalah, apakah mereka akan menjadi mayoritas? Agak susah membayangkannya. Membungkus kepentingan dan keragaman kultural masyarakat yang majemuk ke dalam satu kardus emas berlabel Islam, bagaimana pun akan dirasakan sebagai homogenisasi, dan itu bisa memunculkan kekhawatiran. (cmk)      

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Hasil Pemilu 1955, partai Islam (Masyumi, NU, PSII dan Perti) memperoleh suara 43 persen sedangkan partai Nasionalis 57 persen. Yang menarik, pada masa Orde Baru, baik partai Islam (PPP) maupun partai Nasionalis (PDI) kalah, dibandingkan dengan Partai Golongan Karya (Golkar) partai pemerintah.

Fenomena kekalahan partai Islam dan partai Nasionalis dimasa Orba, tidak bisa dijelaskan karena faktor kukltural, pergeseran nilai budaya politik terjadi diakar rumput. Munculnya, Golkar, militer, birokrasi, pemilik modal sebagai kekuatan politik baru. Dan mereka merupakan representasi negara. Sementara, PPP dan PDI adalah kekuatan pinggiran dan yang dipinggirkan oleh hegemoni kekuasaan negara. Karenanya, penurunan perolehan suara partai Islam dan partai nasionalis, bukan proses alamiah. Lebih disebabkan, politik rekayasa Pemerintah Orba, dengan alasan demi stabilitas politik.

Pada Orde reformasi, Pemilu 2004 Parpol Islam mendapat suara tertinggi sepanjang pemilu, yaitu 38,1 persen, kecuali Pemilu 1955. Peningkatan perolehan suara parpol Islam, bisa disimpulkan, karena didukung iklim demokratis. Tidak ada tekanan negara. Meskipun upaya penjegalan parpol Islam tak pernah surut. Yang menarik, hasil Pemilu 2014 Parpol islam kalah, hanya memperoleh 29.19 persen. Berarti ada 9.15 persen suara Parpol Islam yang lari ke Parpol Nasionalis, sebagian golput.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 1955, perolehan suara parpol islam boleh dikatakan relatif tetap. Pasang surut parpol islam pada masa reformasi, lebih dikarenakan faktor konflik internal elite politik Islam. Mereka pindah parpol, sehingga massa pendukungnya juga ikut pindah.

Munculnya 212 memberi signal, tumbuhnya sumberdaya politik. Seiring kesadaran beragama (Islam) semakin meningkat. Selain itu, representasi elite politik Islam mengalami pergeseran, ke kelompok ulama sebagai leader opinian, sebagai elite baru Islam. Sementata politisi parpol, mereka mengalami delegitimasi moral dan politik. Mereka dianggap tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Misalnya dukungan PPP dan PKB terhadap penista agama Islam (Ahok). Ditambah isu korupsi yang menimpa politisi parpol Islam, soal ketimpangan sosial ekonomi, kriminalisasi ulama dan isu sensitif lainnya.

Meskipun 212 peristiwa yang dianggap spetakuler, anehnya hasil survei ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan ektabilitas parpol Islam. Diperkirakan suaranya merosot, bahkan terancam tidak memenuhi ET 4 persen. Pengalaman menarik hasil survei yang penuh kontroversial dan manipulatif, misalnya, diperkirakan Anies Sandi kalah dalam Pemilukada Gubernur DKI Jakarta. Tapi kenyataannya, sebaliknya mereka malah menang. Sejak peristiwa ini maka hasil survei patut diragukan. Sudah menjadi rahasia umum hampir semua lembaga survei sudah menjadi instrumen kampanye politik.

Kontestasi pilpres ikut memanaskan pilihan dan orientasi politik pemilih. Keputusan para pemilih tidak saja karena pertimbangan rasional, juga emosional. Mungkin faktor emosional akan lebih menentukan, sehingga sukar diprediksi menjelang hari pencoblosan. Diperkirakan suara yang keluar dari "kotak besar" pemilih Islam akan kembali ke posisi tahun 2004, 38 persen atau kurang lebih 48 persen. Hal ini sangat mungkin, mengingat 30 persen lebih pemilih belum menentukan pilihannya. Pemilih pemula atau milenial, serta golput ikut menentukan peroleh suara partai.

Peningkatan perolehan suara parpol Islam sangat berpeluang, dengan asumsi pemilu bisa berjalan secara fair. Dan kemampuan parpol Islam menjaga dan mengamankan perolehan suara pada saat pencoblosan dan perhitungan suara. Tantangan sangat berat adalah, meskipun pada era demokrasi, tidak bisa dipungkiri upaya sistematis untuk "menjegal" partai Islam tetap ada, meskipun tidak sevulgar masa Orba.

Hegemoni lama "gaya baru", koloborasi aparat negara, pemilik modal, birokrasi dan partai nasionalis sekuler adalah representasi "negara". Mereka akan melakukan kontrol terhadap proses pemilu, termasuk kalah menang peserta pemilu. Karena itu, tidak heran jika menyimak pendapat Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, secara jelas mengungkapkan, faktor kekuasaan memegang peranan kemenangan pemilu. Alasan tersebut sangat masuk akal, sepanjang sejarah parpol Islam tidak pernah berada dalam mesin birokrasi kekuasaan. Sudah menjadi rasia umum petahana atau kekuatan modal berpeluang melakukan kecurangan memenangkan pemilu.

Telah banyak fakta berbicara, bahwa perlawanan "negara" beserta kekuatan konspiratornya sangat sistematis. Yaitu bagaimana membendung dan "mematikan" kekuatan 212 dengan berbagai cara. Mulai dari "krimininalisasi" Habib Riziq Shihab hingga pemboikotan media massa elektronik dan cetak yang sumir terhadap Islam politik. Realitas media hari ini sebagai kekuatan politik baru, telah menjadi bagian dari kepentingan strategis hegemonic baru. Fenomena ini tentu sangat ironi, di mana kekuatan "reperentasi rakyat" tak berdaya" menghadapi kekuatan negara, justru terjadi di tengah tatanan demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF