Menakar Komitmen Parpol Perangi Korupsi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 December 2018 17:00
Penulis
61 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari kader partai politik. Atas dasar ini, lembaga antirasuah mendorong parpol untuk berbenah diri dengan meningkatkan integritas parpol. Jelang Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2018, KPK menginisiasi penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) terhadap 16 parpol.

SIPP itu sebagai standar integritas dalam pelaksanaan fungsi parpol. Satuan ukurnya meliputi kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol.  Harapannya  perilaku korup elite politik terkikis, sehingga kualitas demokrasi pun mengalami peningkatan. Menurut Anda, ampuhkah sistem itu mewujudkan parpol yang berintegritas?

KPK sudah menandatangani kesepakatan SIPP bersama mayoritas parpol saat perhelatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Pendeknya, semua parpol dinilai sudah mufakat dengan sistem yang digagas sejak 2017 ini.

Lalu, seberapa seriuskah parpol dalam menerapkan SIPP? Sebab, Sekretaris Jenderal Partai Nasedem Johnny G.Plate enggan untuk membubuhkan tanda tangannya sekalipun mendukung substansi sistem tersebut. Alasannya, penandatanganan itu hanya sebatas simbol lip service (omong kosong). Lantas, mungkinkah penandatangan itu hanya sebatas ingin terlihat seolah-olah parpol serius ingin berbenah diri?

Kiranya wajar jika publik meragukan komitmen parpol. Rekruitmen calon anggota legislatif, misalnya, dinilai hanya mengedepankan popularitas demi perolehan kursi di parlemen. Akibatnya, kader karbitan pada Pileg 2019 kian menjamur. Bahkan, beberapa waktu lalu sebagian parpol masih bersikukuh untuk tetap mendaftarkan eks koruptor sebagai caleg. Begitupun pencalonan kepala daerah, dalam beberapa kasus abai memperhatikan integritas.

Artinya, sistem integritas ini mengharuskan parpol untuk mengubah praktik rekrutmen pencalonan yang selama ini biasa dilakukan. Popularitas dan modal politik calon tak lagi jadi perhitungan utama. Parpol pun tidak hanya sekadar bertujuan memenangi kontestasi politik. Apa iya parpol rela menanggalkan itu jadi tujuan utama?

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol juga boleh jadi sulit diwujudkan. Jangankan transparansi keuangan yang berasal dari sumbangan kader dan pihak lain, sampai saat ini dana parpol yang berasal dari duit rakyat (Rp1000 per suara) saja dinilai masih belum dikelola secara transparan.

Lantaran transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol masih bermasalah, sebagian kalangan mensinyalir kas parpol pun turut menampung dana gelap hasil korupsi. Pasalnya, biasanya kader parpol--terutama yang mengemban jabatan publik--punya kewajiban menyetor ke kas parpol. Kewajiban sumbangan ini dinilai sebagai salah satu penyebab elite politik melakukan korupsi.

Sedari dulu, banyak kalangan sudah menyuarakan agar parpol segera membenahi internalnya. Tapi hingga saat ini eksistensi parpol dinilai masih seperti buah simalakama: keberadaan tidak bisa dinafikan di negara demokrasi, tapi parpol juga yang menghambat demokrasi. Jika SIPP masih jua tak berdaya, upaya radikal apa yang mesti dilakukan demi memperbaiki tubuh parpol?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti - Transparency International Indonesia

Penandatanganan komitmen partai politik dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasi oleh KPK merupakan upaya dari pengelolaan partai politik yang belum memiliki integritas untuk mendorong perwujudan praktik good governance. Partai politik seyogyanya menjadi inkubator bagi insan-insan muda dan diharapkan partai politik mampu melahirkan politisi yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan demokratis.

Dikarenakan dari partai politik sendiri yang membangun SIPP serta disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai, kompetensi utama dalam penerapan prinsip-prinsip sebagai dasar kode etik bagi kader partai politik diperlukan strategi-strategi khusus untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik yang selama ini telah mencederai pembangunan demokrasi di Indonesia dengan perilaku-perilaku koruptif.

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Korupsi Transparency International Indonesia (TII) tahun 2017 dalam pilar integritas menyatakan lembaga antikorupsi sampai dengan saat ini dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi, sementara partai politik dianggap mempunyai kemampuan, peran, dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki realita nilai terendah dengan skor 2.8 dari nilai ekspetasi 4.0. Di samping itu, menurut data Global Corruption Barometer milik KPK, DPR dan partai politik adalah institusi yang dianggap paling korup.

Hal ini menggambarkan peranan KPK dan lembaga-lembaga antikorupsi sebagai inisiator perlu pengawalan yang instensif tidak berhenti kepada penandatanganan an sich, tetapi memastikan implementasi keberlanjutan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dalam implementasi SIPP keinginan partai politik untuk bersih-bersih tidak berhenti kepada menerapkan standar kode etik semata, tetapi juga pembangun nilai-nilai demokrasi yang sehat di internal melalui pengelolaan partai politik yang transparan, demokratis dan akuntabel. Salah satunya pada sektor pengelolaan keuangan partai politik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mewajibkan partai politik untuk membuat laporan keuangan setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan kepada publik.

Kemudian, adanya upaya untuk menerapkan ide pembiayaan partai politik dari negara yang rencananya akan tereleasasi pada 2019, adalah salah satu bentuk usaha untuk memunculkan rasa keberpihakan untuk para kader partai politik kepada negara. Negara yang ikut membiayai partai politik, diharapkan partai politik tidak fokus kepada pencaharian dana-dana yang rentan dengan perilaku korupsi politik.

Meskipun besar potensi pelaku korupsi dari partai politik menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2019, melalui beberapa mekanisme pencegahan korupsi yang sudah diinisiasi oleh pemerintah/kementerian/lembaga dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, semoga menghasilkan dampak yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia untuk bebas dari korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Sebagai titik awal membangun sistem integritas parpol, inisiatif KPK patut disambut dengan baik. Penandatanganan secara terbuka komitmen penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) juga akan menjadi awal yang baik sepanjang diikuti dengan upaya pemantauan pelaksanaannya oleh KPK. 

Yang perlu diingat, SIPP ini adalah upaya pencegahan korupsi. Dia akan efektif jika dibarengi dengan upaya pencegahan lain dan upaya penindakan yang intensif. Upaya pencegahan korupsi lain yang perlu dilakukan dalam waktu dekat adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih kader partai mantan napi koruptor yang maju jadi caleg dalam pemilu tahun depan. Mereka patut dihukum melalui sistem demokrasi kita. Jika publik sudah cerdas politik, tentu akan menjadi kekuatan kontrol yang efektif terhadap parpol dan politisi.

Demikian juga halnya dengan upaya pendindakan. Saya berharap KPK dalam tiga bulan ke depan menginvestigasi secara intensif keterlibatan parpol dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Ini akan menciptakan momentum yang sangat tepat untuk mendorong pembenahan parpol. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sistem Integritas Partai Politik harus dimulai. Jika tidak dimulai sistem tersebut, kapan partai politik akan berbenah? Pembenahan harus secepatnya dimulai. Soal ampuh atau tidak ampuh, waktu yang akan membuktikannya. Sulit memang dalam memulainya, tapi jika sudah jalan akan dinikmati hasilnya. Bangsa ini perlu perubahan. Dan pembenahan partai politik adalah salah satu jalannya. Parpol yang berintegritas merupakan keniscayaan. Partai yang korup akan menghasilkan pejabat yang korup pula.

Jika parpol sudah meneken tanda tangan penerapan SIPP, artinya serius. Tapi bergantung juga implementasi di lapangan. Namun jika pimpinan parpol masih melakukan oligarki partai dan masih menerima setoran, maka tak berguna itu tanda tangan kesepakatan SIPP. SIPP ditanda tangani untuk diterapkan. Bukan untuk dilanggar.

Bisa saja penandatanganan itu hanya ingin terlihat seolah-olah parpol serius ingin berbenah. Tapi yang tahu pimpinan parpol-parpol tersebut. Bisa juga untuk membangun pencitraan, seolah-olah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, padahal masih melanggengkan perilaku korupsi. Omong kosong atau tidak tergantung dari niat baik mereka para petinggi dan kader partai.

Sepertinya parpol belum rela meninggalkan pola rekrutmen yang dilanggengkan saat ini. Mahar politik masih jadi budaya. Mereka para pimpinan partai politik tak akan mau kehilangan setoran. Namun kita tungggu komitmen para petinggi partai-partai tersebut. Komitmen mereka penting bagi perubahan bangsa ke depan.

Pantau dan tangkap siapa saja kader partai yang terlibat korupsi. Kader partai juga jangan memilih ketua partai yang terindikasi korupsi. Membersihkan partai, ya, dengan cara menindak kader yang korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang