Membangun Dulu Tak Berguna Kemudian, Kreditor Senang
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
28 March 2019 12:00
Watyutink.com - Bandar udara internasional Kertajati, LRT Palembang, dan  jalan tol Trans Jawa begitu diresmikan langsung sepi hingga detik ini. Masyarakat tentu berharap agar MRT tak bernasib serupa. Harapan yang sama tentu juga ditujukan kepada berbagai infrastrukur lain yang masih dalam proses pembangunan.

Tak dibutuhkan dan tarifnya dianggap terlalu mahal oleh masyarakat, inilah penyebab utama kesepian itu. Entah berapa besar subsidi total yang harus digelontorkan agar infrastruktur yang sempat memperoleh pujian dari segala pelosok Nusantara itu tak gulung tikar atau jatuh ke tangan asing. Ingat,  biaya pembangunannya sangat tergantung dari utang luar negeri, terutama China, yang sangat senang pada Pemerintah RI karena mendukung strategi ekonomi globalnya, Belt Road Initiative (BRI).

Sekarang ini LRT Palembang membutuhkan subsidi Rp9 miliar rupiah per bulan agar bisa hidup. Sementara itu pengelola jalan tol Trans Jawa, Jasa Marga, puyeng menghadapi tuntutan perusahaan angkutan barang dan penumpang agar menurunkan tarifnya karena dinilai terlalu mahal. Sedangkan Bandara Kertajati, yang juga terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta, kini nyaris tergantung sepenuhnya dari subsidi pemerintah karena sepi penerbangan komersial

Menurunkan tarif bisa berarti petaka keuangan bagi Jasa Marga. Sebagaimana diungkapkan Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal, dengan tarif tol yang sekarang saja penghasilan perusahaannya hanya cukup untuk membayar  bunga utang. 

Kasus ini mirip MRT Jakarta, yang menelan Rp17 triliun rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden RI, tarif belum ditetapkan. Demikian pula dengan besaran subsidi yang dipersiapkan agar angkutan massal berkapatias 175 ribu penumpang per hari ini bisa tetap mengelinding. Bila secara rata-rata subsidinya Rp5 ribu per orang, maka pemerintah harus menggelontorkan Rp875 juta setiap hari. 

Kertajati lain lagi. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, berdasarkan kajiannya terhadap berbagai Bandara lain,  diperlukan lima sampai 10 tahun untuk membuat Bandara Internasional yang megah ini bekerja sesuai kapasitasnya.  Sayang tak jelas, Bandara mana yang dia jadikan acuan. Pastinya bukan Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda baru,  Ngurah Rai baru, Hasanudin baru yang begitu diresmikan langsung laris manis. 

Bertolak dari kenyataan di atas, tak berlebihan untuk khawatir bahwa Indonesia menjadi Sri Lanka kedua. Setelah melakukan pembangunan infrastuktur secara besar-besaran, yang ternyata sepi pengguna, Sri Lanka terpaksa menawarkan berbagai asetnya untuk ditukarkan dengan utangnya yang tak terbayar.

Napsu besar juga membuat pemerintah Sri Lanka memberi konsesi bisnis yang membuat ribuan orang marah dan turun ke jalan. Salah satu kasus paling diprotes terjadi dua tahun lalu, ketika pemerintah Srilanka memberi konsesi pengelolaan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada Cina.Konsesi ini sebagai kompensasi atas pembangunan pelabuhan tersebut yang dilaksanakan dan dibiayai oleh China. Biaya pembangunan pelabuhan laut dalam ini adalah satu miliar dolar AS.

China tentu saja senang karena Hambantota berada di jalur laut strategis untuk bisnis maupun militer. Melalui Humbantota, China bisa memantau gerak-gerik armada perang negara saingannya, India di Samudra Hindia. 
Diplomasi jebakan utang sesungguhnya bukan hal baru, dan Sri Lanka bukanlah satu-satunya target. Sebagaimana diungkapkan oleh John Perkins dalam The Confession of an Exonomic Hit Man, Indonesia dan negara-negara berkembang yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah korban dari diplomasi jebakan utang. Penjebaknya adalah negara-negara kaya dan bernapsu menguasai perekonomian dunia. 

Negara-negara kaya tersebut sengaja mengelontorkan utang secara besar-besaran ke kawasan sedang berkembang meski tahu bahwa pihak penerima akan kesulitan melunasinya. Lalu, selain menuntut pembayaran cicilan tepat waktu,  mereka juga minta berbagai konsesi bisnis dari penerima utang.

Maka jangan heran bila setelah sukses menjatuhkan Presiden Sukarno, Amerika dan para sekutunya menggelontorkan banyak utang ke Indonesia, baik secara langsung atau melalui lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Hasilnya memang luar biasa, sekitar 80 persen ladang minyak Indonesia dikuasai oleh para raksasa Migas Amerika seperti Chevron, ExxonMobil dan sebagainya.  

Para pemilik duit itu tentu menutup mata bila utang yang mereka gelontorkan dipakai untuk pembangunan yang tak berguna atau berbagai pemborosan lain. Di antaranya adalah jalan tol dan Bandara yang sepi peminat karena dibangun secara ugal-ugalan. Sebab, pemborosan akan menyebabkan ketergantungan utang yang makin tinggi sehingga mereka bisa memasang bunga lebih mahal dan minta konsesi bisnis lebih banyak.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan