Melihat OKI Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
berita
Politika

Suber Foto: thewire.id

18 December 2017 16:00
Negara-negara OKI berkumpul di Istambul mengecam hasrat gila Trump. KTT Luar Biasa OKI dihadiri pimpinan negara-negara OKI, termasuk Jokowi. Negara-negara OKI menunjukan simpati kepada rakyat Palestina sekaligus membahas masa depan Yerusalem pasca klaim sepihak Trump.

Jika kita menengok kebelakang, pada 1969 pengikut fanatik Yahudi dan Kristen di Yerusalen membakar Masjid Al Aqsa. Inilah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya OKI. Kini Yerusalem kembali mempersatukan pemimpin negara-negara OKI dalam KTT Luar Biasa. Mengecam dan menghentikan Trump jadi agenda utama. Apakah KTT Luar Biasa OKI ini akan melahirkan rumusan kebijakan konkret untuk menghentikan hasrat gila Trump atau hanya sebatas wacana diplomatik ala KTT OKI seperti yang sudah-sudah?

Negara-negara anggota OKI terpecah ke dalam faksi-faksi. Dalam beberapa kesempatan, saling serang politik bahkan fisik terjadi. Jelas terlihat dalam beberapa kesmpatan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya berseberangan pandangan dengan Iran. Beda aliran di antara kedua negara (Syiah dan Sunni) membawa keduanya ke dalam konflik menahun. Arab Saudi terkesan membela dunia barat yang mengecam Iran. Seperti diketahui, sejak revolusi Islam Iran 1979, Taheran telah menjadi seteru abadi Washington.

Pada Oktober 2016 lalu Arab Saudi dan sekutu-sekutunya menyerang Yaman karena dituding menjadi basis kelompok teroris Houthi. Pertengahan 2017 Arab Saudi mengembargo Qatar, diikuti sejumlah negara sekutunya dengan dalih Qatar membiayai serta memfasilitasi sejumlah kelompok teroris. Qatar juga dikeluarkan dari pasukan koalisi penyerangan ke Yaman. Konon alasan sebenarnya adalah karena Qatar menolak permintaan AS.

Sejumlah pengamat mengatakan konflik di antara negara-negara anggota OKI dan Liga Arab di Timur Tengah sengaja dipelihara oleh dunia barat. Tujuannya untuk mengambil alih pengolahan minyak dan memecah konsentrasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Konon katanya, Arab Saudi setengah hati memperjuangkan Palestina merdeka. Pasalnya Kerajaan Al Saud memiliki hubungan dekat dengan negara Paman Sam, yang juga merupakan sekutu abadi Israel.

Di lain pihak, keberanian Iran menentang penjajahan Israel masih dipertanyakan. Apakah murni untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan Israel atau sekadar 'unjuk gigi' menentang seteru abadinya (AS)?

Dalam berbagai kesempatan negara-negara OKI memang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Namun apakah kemerdekaan bangsa Palestina bisa terwujud jika di dalam OKI sendiri negara-negara anggotanya terbagi ke dalam faksi-faksi? Apakah kepentingan memperjuangkan kemerdekaan Palestina lebih besar dari pada kepentingan nasional masing-masing negara anggota OKI? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua DPR RI

Banyak tahapan yang harus dirancang dalam kompleksitas sikap dan posisi politik negara-negara OKI. Pertanyaannya adalah; apakah Indonesia pada masa mendatang bisa menjadi juru bicara dalam keadaan lain, yang membuat negara-negara OKI itu bersatu dulu dalam ide-ide dasar?

Pada dasarnya kalau kita berbicara dari pangkalnya saja, akan terlihat sulit bagi OKI untuk bersatu. Namun jika kita melihat umat Islam yang bersatu, maka kita bisa melakukan pembicaraan yang lebih mendalam karena lebih dahulu telah disatukan. Penting bagi Indonesia meletakkan satu narasi baru bagi OKI yang dapat menyatukan semua negara-negara anggota OKI. Menyatukan pengertian yang sama tentang keadaan mereka. Ini pertama-tama harus dilakukan Indonesia.

Untuk tujuan mempersatukan inilah pemimpin Indonesia harus memiliki kharisma. Tanpa kharisma sekuat yang dimiliki Soekarno, akan sulit untuk mengumpulkan dan menyatukan negara-negara lain. Indonesia baru merdeka 10 tahun (1945-1955), tetapi dengan kharismanya Bung Karno berhasil mengumpulkan negara-negara di kawasan Asia-Afrika dalam sebuah konferensi (Konferensi Asia-Afrika/KAA). Dalam platform-nya, KAA ini banyak mengubah wajah dunia. Namun musti diingat untuk melakukan itu dibutuhkan pemimpin kharismatik yang memiliki kemampuan berbicara yang kuat, baik, dan membawa narasi yang kuat.

Selanjutnya kondisi untuk menyatukan bangsa-bangsa OKI adalah harus mencari celah untuk menemukan kesatuan kata. Misalnya sebelum masuk ke masalah teknis seperti sekarang, coba masuk dulu ke isu-isu strategis, misalnya kedudukan Al Quds (Yerusalem). Umat Islam tidak boleh mempunyai perbedaan pendapat mengenai Al Quds, kedudukan Palestina, dan sejarah bangsa Palestina. Kedudukan Palestina dan Al Quds itu disatukan oleh pandangan secara Qath’i, istilahnya dalam fundamental ada di dalam kitab suci dan naskah-naskah Hadist Nabi. Jika hal itu terlebih dahulu diletakkan, akan mudah bagi bangsa-bangsa Islam untuk bersatu. Setelah meletakkan hal itu barulah kita letakkan kepentingan politik pada hari ini yang memang memerlukan adanya negosiasi-negosiasi. Alur berpikirnya paling tidak seperti itu. Dimulai dengan pemimpin Indonesia yang kharismatik, insya Allah Indonesia bisa menjadi pemersatu bangsa-bangsa OKI.

Dalam pertemuan OKI paling tidak pemimpin Indonesia atau bangsa Indonesia jangan sampai mengambil posisi paling lemah. Mengutuk, mengecam, dan meminta adalah kalimat yang tidak boleh dikeluarkan bangsa besar seperti Indonesia. Harus ada kekuatan yang lebih, baik pada konteks OKI maupun PBB. Indonesia harus memiliki sikap yang lebih kuat. Ini tentu dapat mengubah wajah dunia kita juga. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Menurut saya isu Palestina tidak akan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Langkah diplomasi saja tidak cukup, karena secara de facto pendudukan Israel atas wilayah Palestina hingga hari ini tidak bisa dihentikan. Selain itu Amerika Serikat (AS) yang diharapkan bisa menjadi mediator antara kedua negara, justru menjadi penghambat perdamaian Israel-Palestina.

Untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, negara-negara OKI harus bersikap lebih keras. Tidak hanya sekadar menghimbau, tetapi bisa melakukan lebih dari itu. Seperti melakukan boikot, menarik dubes dari AS, melakukan embargo ekonomi. Namun saya pesimistis negara-negara anggota OKI akan melakukan hal-hal tersebut atau mengambil langkah tegas. Tidak ada yang bisa diharapkan dari 21 butir deklarasi OKI di Turki.

Saya tidak yakin OKI mampu merubah pendirian Trump untuk memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem. Alasan ini pula yang membuat saya tidak yakin jalan diplomasi OKI mampu memerdekakan Palestina. Selain itu sebagian anggota OKI juga masih tergantung kepada AS dan sekutu-sekutunya, terutama Arab Saudi dan sekutu-sekutunya.

Namun menurut saya meningkatnya suhu politik di Palestina sangat menguntungkan Iran. Iran akan menjadi kiblat sebagian negara di Timur Tengah dalam melakukan perlawanan terhadap Zionis Israel, AS, dan sekutu-sekutunya. Iran akan memanfaatkan krisis politik Timur Tengah dan isu Palestina sebagai legitimasi menguatkan politik ovensif untuk menekan Arab Saudi. Ini bisa mendorong terjadinya krisis di Arab Saudi.

Proses tersebut bisa lebih cepat jika Saudi tidak mampu menundukkan Yaman. Mungkin ini salah satu jalan menekan dan mengubah peta politik di Timur Tengah. Ini karena Arab Saudi adalah sekutu AS yang sangat loyal. Hal tersebut lebih banyak merugikan kepentingan Palestina. Kini Iran bisa mengubah konstelasi politik situasi dan dinamika di Timur Tengah. Dengan asumsi, jika Iran tetap konsisiten bahwa perjuangan pembebasan Palestina tidak hanya soal politik semata, tetapi juga menyangkut soal teologis.

Ada yang menarik perkembangan terkini, dimana Turki, Qatar, Irak, Suriah akan menjadi poros baru di Timur Tengah di luar blok Arab Saudi. Meskipun demikian, tetap saja sebagian negara-negara OKI akan lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Dukungan kepada pembebasan Palestina hanya sebatas dukungan diplomatik. Sebab, untuk mendorong Palestina merdeka harus ada tekanan militer dari negara anggota OKI. Sehingga langkah diplomatik akan jadi efektif. Jika tidak, langkah diplomasi akan mandul. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Secara prinsip kemanusiaan dan amanat konstitusi, kita sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita juga menolak keras penjajahan dan perebutan tanah Palestina oleh Israel. Prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret.

Israel bisa ada karena didukung oleh kekuatan lobi, uang, militer dari negara-negara Barat pada waktu itu, khususnya negara super power Amerika Serikat (AS). Untuk menghadapi Israel perlu persatuan dari negara-negara Arab dan Islam, termasuk internal Palestina sendiri yang saat ini ada dua faksi; nasionalis dan Islam (Hamas).

Namun sangat disayangkan, masalah Palestina tidak menjadi prioritas utama. Ini dikarenakan tiap negara-negara anggota OKI mempunyai agenda nasional sendiri. Misalnya Arab Saudi lebih melihat Iran sebagai ancaman ketimbang Israel. Saudi dan Iran terlibat dalam persaingan perebutan pengaruh di Timur Tengah. Dalam perang saudara di Yaman dan Suriah, Iran dan Saudi mendukung kubu yang berbeda. Ini semakin menguatkan persaingan antar keduanya.

Jadi saya khawatir deklarasi keras dari OKI terkait isu Palestina hanya akan berakhir dalam statemen. Tidak terwujud dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, Indonesia sudah berbuat maksimal. Namun kita tidak terlibat atau bertetangga langsung dengan pusat konflik di Palestina, sehingga tetap saja gemanya beda. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Keputusan kontroversial Donald Trump terkait Yerusalem harus ditolak, karena bukan saja bertentangan dengan sikap PBB yang dituangkan dalam sejumlah resolusi, juga bertentangan dengan posisi politik Amerika sendiri yang ditunjukan pada Perjanjian Damai Arab-Israel, dan Perjanjian Damai Palestina-Israel. Karena itu, wajar jika keputusan Trump menimbulkan penentangan dari dunia internasional termasuk dari sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Inggris dan Perancis.

Negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, dalam KTT-nya di Istanbul yang dihadiri oleh 57 negara, berhasil mengambil keputusan bulat, bukan saja menentang keputusan Trump yang ingin memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, akan tetapi juga membuat keputusan tandingan yang mendukung keinginan Palestina menjadikan Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya. Kini skor menjadi 1 lawan 57 dengan keunggulan di pihak Palestina.

Keunggulan politik Palestina ini bisa tidak menghasilkan keputusan politik yang bermuara pada kemerdekaan Palestina dengan ibukota Yerusalem Timur, mengingat beberapa hal: pertama, negara-negara yang paling gigih di KTT Istambul seperti Turki, Indonesia, dan Iran bukan merupakan bagian dari negara Arab. Kedua, sebagian besar negara-negara Arab yang bertetangga dengan Israel yang berkali-kali mengalami perang, kini sibuk dengan urusan dalam negerinya masing-masing. Ketiga, sejumlah negara Arab kini sedang bertikai, Arab Saudi yang didukung oleh Mesir, UAE, dan Bahrain versus Qatar, lalu Arab Saudi yang didukung negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC versus Yaman. Keempat, retorika persaingan berebut pengaruh di kawasan antara Saudi Arabia versus Iran sudah melampaui akal sehat. Saudi Arabia telah menempatkan Iran sebagai prioritas yang harus dihadapi dibanding Israel. Bahkan demi menghadapi Iran, Saudi Arabia menjalin hubungan diam-diam dengan Israel.

Tanpa dukungan penuh dan sungguh-sungguh negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab yang secara geografis maupun historis paling berkepentingan dengan Palestina, upaya untuk membela Palestina akan sangat mudah dimandulkan.

Karena itu, di samping kerja-kerja politik menekan Amerika dan Israel yang bolanya kini bergulir ke PBB, yang juga tidak kalah penting upaya menekan negara-negara Arab untuk meninggalkan ego masing-masing dan segera menghentikan pertikaian diantara mereka. Jika negara-negara Arab bisa berdamai dengan Israel, apa susahnya Saudi Arabia berdamai dengan Iran? (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Negara-negara anggota OKI masing-masing punya kepentingan. Terkadang kepentingan itu bertentangan satu sama lain. Dalam KTT Luar Biasa (LB) OKI di Turki, Arab Saudi hanya mengirim wakil Menlu, Mesir dan Emirat hanya kirim Menlu. Ini menunjukkan ketiga negara ini tidak terlalu serius menanggapi keputusan Trump.

Sebenarnya Trump tidak akan berani membuat keputusan itu tanpa bersepakat dulu dengan Raja Salman dari Arab Saudi. Meski secara eksplisit mengecam keputusan Trump, ketidakhadiran pejabat tinggi atau sang Raja menunjukkan ketidaksinkronan dan ketidakseriusan Arab Saudi dalam upaya penyelesaian konflik. Ditambah adanya tawaran dari pihak Arab Saudi agar Palestina menjadikan Abu Dis sebagai ibu kota (alih-alih Yerusalem).

Jadi deklarasi hasil KTT yang lalu adalah hasil maksimal yang bisa diambil, daripada deadlock. Indonesia berperan penting dalam mengawal KTT. Ini dikarenakan sebagai negara yang jauh dari Timteng, Indonesia bisa melihat konflik dengan lebih jernih tanpa vested interest.

Kondisi riil keterpecahan, distrust, dan kepentingan negara-negara Timteng, membuat harapan kita pada OKI untuk penyelesaian konflik sebenarnya tipis. Tetapi sesuatu harus dilakukan. Kita patut mendukung upaya pemerintah Indonesia yang aktif melakukan pendekatan kepada negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, agar mau lebih serius mengupayakan persatuan dan membantu Palestina meraih kembali haknya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan