Masyarakat Adat Melawan, Negara Jadi Penonton
berita
Politika
27 August 2017 00:00
Penulis
Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, jadi saksi keteguhan masyarakat adat Sunda Wiwitan mempertahankan haknya. Eksekusi lahan oleh pengadilan dianggap cacat hukum karena memanipulasi fakta sejarah maupun sosiohistoris kultural Sunda Wiwitan.

Cigugur adalah tempat kelahiran adat Sunda Wiwitan. Tanah adat yang disengketakan masih atas nama Pangeran Tejabuana.  Sejak 1960, leluhur warga adat--termasuk Pangeran Tejabuana, tidak membuat sertifikat tanah. Pihak yang menempati tanah adat itu tidak memiliki dasar hukum, sebab seluruh tanah adat adalah milik komunal yang tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun, maupun dijadikan hak milik pribadi.

Masyarakat adat Cigugur juga menilai putusan pengadilan menabrak beleid pemerintah. Lahan itu bagian dari zona cagar budaya nasional yang ditetapkan Depdikbud  sejak 1976. Di lain pihak, Jaka Rumantaka mengklaim tanah adat seluas dua hektare itu adalah warisan pribadi miliknya selaku keturunan Tejabuana.

Pasal 2 butir 4 UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak negara untuk menguasai tanah dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat. Artinya,  sumber tanah itu dari negara dan dari hak ulayat.  Lantas mengapa Jaka Rumantaka bersikeras, siapa dia? Siapa di balik Jaka?

Dalam setiap sidang sengketa kasus perebutan lahan itu, selalu ada ormas keagamaan yang mengintimidasi masyarakat Sunda Wiwitan dengan tuduhan komunis. Apa maksud adu domba semacam ini? Siapa yang bermain?

Terbetik kabar, perseteruan memperebutkan lahan warisan adat itu ditunggangi oleh Chevron, perusahaan AS yang ingin memenangkan tender pengelolaan tenaga panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai. Kabar terakhir, Chevron sudah mundur dari tender proyek tersebut karena  kandungan panas bumi disana tidak memenuhi standar Chevron. Apa benar Chevron mundur? Kalau memang benar mundur, lantas siapa berada di balik adu domba sesama anak bangsa?   

Konflik pemodal dengan masyarakat adat di Cigugur membuat kita bertanya: nasionalisme seperti apa yang hendak dibangun? Aneh, masyarakat adat malah disudutkan dan diadu domba, padahal mereka mempertahankan wilayah dari pemodal serakah yang didiamkan oleh pemerintah. Mereka tidak pernah anti Negara, tetapi Negara membuat posisi mereka terjepit dan melawan sendirian.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Girang Pangaping Adat Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur dan Panglima Jaringan antar Desa GEMPUR

Sejak kemerdekaan Indonesia, banyak aset adat dalam bentuk tanah yang dikelola oleh Negara. Setelah UU No  5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, banyak wilayah Adat seperti Situ Hyang, Curug Goong, Bukit Purna Jiwa dan lain-lain yang karena tidak ditempati dan tidak dicatatkan, maka ‘diambil’ oleh Negara. Atas kasus-kasus seperti ini,  masyarakat adat bergotong-royong untuk membeli kembali . Setelah itu ditetapkan sebagai tanah adat yang bersifat komunal.

Dalam pemahaman kosmologi tata ruangnya, warga Adat Karuhun Sunda Wiwitan memaknai wilayah Adat dengan fungsi ekologis seperti Hutan Larangan, Hutan Baladahan (perkebunan), dan sebagainya.  Ada pula titik Situs Kabuyutan yang berfungsi memiliki hubungan magis,  budaya, dan religius seperti Bukit Purna Jiwa,  Situ Hyang,  Curug Goong.  Semua itu milik komunal dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan milik pribadi yang dapat diwariskan.

Dalam setiap proses sengketa wilayah Adat Cigugur, masyarakat adat dan pendukungnya dari jaringan desa GEMPUR dan ormas GMBI selalu dihadap-hadapkan dengan FPI, MMI, dan lain lain. Bahkan dalam eksekusi 24 Agustus lalu terlihat ormas GPK dan GAMAS juga dimobilisasi untuk berhadapan dengan masyarakat.

Kami menduga banyak pihak dikerahkan untuk melaksanakan eksekusi tanah Adat Sunda Wiwitan tersebut karena besarnya kepentingan ekonomi yang bermain di belakangnya. Persidangan jadi berat sebelah. Contoh, kesaksian para sepuh Adat tidak dicatat dengan alasan "tidak dapat disumpah"  karena berkeyakinan Sunda Wiwitan.  Meski masyarakat Adat menghadirkan ahli antropologi hukum dari UI Prof DR Sulistyo Irianto dan Prof DR Kurniawarman ahli hukum agraria dan hukum adat dari Universitas Andalas, semua pernyataan ahli tidak dicatat oleh majelis hakim. 

Sementara dalam pelaksanaan eksekusi 24 Agustus, di lapangan banyak terlihat kejanggalan yang mengindikasikan adanya intervensi penguasa lokal. Seperti diturunkannya Brimob sebanyak 2 kompi,  terlihat peran Asda 1 Kabupaten Kuningan. Ada pula ormas yang dekat dengan Bupati seperti  GPK, GAMAS . Pembayaran biaya eksekusi sebesar Rp60 juta yang mustahil dilakukan oleh Jaka Rumantaka secara pribadi (kecuali dalam kapasitasnya sebagai tim sukses bupati petahana).

Siapa kepentingan yang bermain di belakang ini semua? Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur bersama GEMPUR sejak 2011 menolak proyek geothermal di Gunung Ciremai.  Disetujuinya luasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)  pada 2012 seluas 24.330 hektare mengancam 315 titik situs budaya dan 200an titik mata air di Gunung Ciremai. Masyarakat adat dan semua desa sepakat menolak proyek tersebut. Chevron pemenang tender memutuskan untuk mundur pada 2015 karena penolakan rakyat sangat masif.

Namun Oktober 2016, Dirjen Energi Panas Bumi membawa dua doktor ahli panas bumi untuk memulai sosialisasi proyek geothermal kembali. Bupati Kuningan Acep Purnama pada November 2016 memberi kado dengan menerbitkan WKP proyek Panas Bumi seluas 35.550 hektare.  Lebih luas dari WKP sebelumnya (meliputi 162 desa dan 11 kecamatan). Siapa yang mendapat manfaat atas proyek tersebut jika; 1. UU Panas Bumi baru (yang direvisi dua bulan sebelum Pilpres 2014) tidak ada bagi hasil 30 persen untuk daerah, yang ada hanyalah bonus untuk daerah sesuai keuangan proyek. 2. Tidak perlu persetujuan dari rakyat dan Pemda untuk Amdal, karena hanya memerlukan izin lokasi dari taman nasional. Dengan tambahan luasan tersebut, maka situs budaya dan titik mata air bakal lebih hancur. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Peringatan 72 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang baru beberapa hari lalu dirayakan seolah hilang tanpa kesan tak berbekas. Makna kemerdekaan seolah tak lagi bersisa di dalam perikehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara.

Penjajahan dan penindasan masih berlangsung hingga hari ini. Berawal dari sengketa tanah yang menjadi lahan perebutan antar keluarga ketika penggugat mengaku diberi wasiat oleh sesepuh adat sebagai pewaris tanah leluhur. Surat wasiat yang diakuinya ditulis sejak 1970 itu ia dapat dari seorang juru tulis dan baru dibukanya pada 2008.

Padahal lahan tersebut adalah tanah adat, kepemilikannya adalah milik kelompok dan bukan untuk peruntukan pribadi. Pengakuan surat wasiat yang dipegang penggugat pun terbilang janggal karena tak ada satu pun saksi yang membenarkan keberadaan surat itu dan mengapa baru dibuka setelah berpuluh tahun ditulis. Pada praktiknya lahan tersebut digunakan sebagai tanah dinas warga adat tanpa ada satu pun kepemililikan tanah secara pribadi. Selain itu, amar putusan pengadilan dinilai diskriminatif dan cacat hukum karena meminggirkan nilai sejarah dan budaya di dalamnya.

Situasi semakin runyam ketika tercium aroma keterlibatan Chevron bermain di belakangnya mengingat selama ini masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan memang secara masif menentang dan mengusir Chevron yang akan membangun proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Ciremai.

Situasi yang berkembang di atas seolah mengingatkan modus operandi lama yang dulu dilakukan Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) dengan politik devide et impera dengan menciptakan konflik baik antarkerajaan maupun di internal kerajaan.

VOC memang sudah hilang menjadi bagian masa lalu dan kita telah merdeka sebagai sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Tetapi ruh gentayangan VOC masih hidup melayang melintas ruang dan waktu untuk merasuk dalam cangkang dan kurung yang baru. Chevron adalah salah satunya yang kerasukan ruh VOC karena masih mewarisi DNA VOC yang mengalir dalam darahnya.

Konflik sengketa tanah antarkeluarga yang terjadi di Paseban, Cigugur, Kuningan, tidak lagi bisa dilihat secara naif melulu, hanya mengandalkan proses hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas dengan menutup mata atas hidden agenda PT Chevron Geothermal Indonesia sebagai pihak ketiga yang masih bernafsu untuk membangun proyek geothermal di Gunung Ciremai.

Menjadi benar setelah 72 tahun kemerdekaan bahwa ternyata kita telah mampu memerdekakan sebuah negara tetapi sejatinya kita gagal menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Tepat apa yang pernah dinyatakan oleh Presiden RI Ir Soekarno, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Deputi II urusan Politik dan Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Secara umum negara tidak hanya menonton. Negara malah bertindak aktif melalui penciptaan banyak dan beragam regulasi, yang menyebabkan masyarakat adat mengalami nir-trust kepada negara.

Secara khusus untuk kasus Cigugur, saya berpandangan bahwa fakta historis kurang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Puluhan kali sidang sudah dijalani masyarakat, dengan cerita yang tak berubah bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik bersama. Menurut saya, fakta historis yang disampaikan mbak Dewi Kanti ini lah yang tidak dipertimbangkan hakim. Ada dua sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah yang saling beradu di pengadilan. Kenapa majelis hakim mengabaikan kesaksian historis mbak Dewi Kanti dan kawan-kawan?

Selain pengadilan, pemerintah juga tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan terkesan diam saja. Padahal penyelesaian kasus semacam ini memerlukan jalur lain selain pengadilan. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang