Massifnya TKA asal China, Sekadar Bekerja atau...?
berita
Politika

Ilustrasi: Muid/Watyutink.com - Sumber Foto: tribunnews.com

24 October 2017 20:45
Penulis
Dua hari ini belakangan, linimasa medsos diramaikan oleh video unggahan vokalis grup band Seventeen, Ifan. Saat terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara, 70-80 persen penumpang pesawat yang ia tumpangi adalah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Menurut kru pesawat, pemandangan dominannya TKA asal China di penerbangan Jakarta-Kendari terjadi setiap hari dan di semua penerbangan. Video itu seolah menambah cerita massifnya tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia selama pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam laporan kinerja tiga tahun pemerintah Jokowi-JK yang disampaikan di laman www.presidenri.go.id, per Agustus 2017, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) untuk pekerja kantoran (white collar) mencapai 68.420 orang. Sedangkan izin pekerja kasar (blue collar) sebanyak 15.158 orang. Jumlah izin blue collar  meningkat hampir lima kali lipat dari 2014 yang hanya 3.433 orang.

Data Kemenakertrans menyebutkan, per Januari 2017 ada 74.183 orang TKA. Sebanyak 21.271 orang merupakan TKA asal China. Lho, antara besaran izin yang dikeluarkan dengan yang terdaftar oleh Kemenaker kok jumlahnya jauh berbeda? Kok bisa selisihnya sampai hampir 60 ribu orang? Bagaimana jumlah dengan TKA ilegal, tak memiliki dokumen dan tak terdata, seperti yang pernah diberitakan oleh Antara 2016 lalu di Manokwari dan dipergoki sendiri oleh Menaker Hanif Dhakiri di Bogor dan Kalimantan Barat? Bukankah masuknya TKA China menyerbu Indonesia ini mendesak peluang tenaga kerja domestik?

Laporan kinerja Kemenakertrans juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen dibanding pada periode yang sama 2016 sebesar 5,50 persen, dan 2015 sebesar 5,81 persen atau 7,45 juta orang. Penurunan ini, menurut pemerintah, disebabkan adanya penciptaan lapangan kerja baru di sektor potensial, serta tingginya investasi yang masuk.

Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, porsi buruh informal pada 2017 melonjak jadi 58,35 persen dari 57,9 persen di  2015. Porsi buruh formal menyusut pada 2017 menjadi 41,65 persen dari 42,06 persen di 2015. Loh, bukankah ini berarti, ketersediaan lapangan kerja ini diciptakan sendiri oleh masyarakat (sektor informal), dan tidak ada kontribusi dari pemerintah (sektor formal)?

Di sisi lain, berdasarkan data penempatan dari BNP2TKI, sepanjang tahun 2017 BNP2TKI telah mengirimkan/menempatkan 181.740 orang TKI ke luar negeri. Jumlah tersebut menyusul jutaan TKI yang telah bertahun-tahun lebih dulu bekerja di negeri orang. Jika klaim pemerintah berhasil menciptakan peluang kerja baru, kenapa tidak diberikan kepada para TKI itu saja? Kenapa justru membuka peluang untuk TKA asal China?

Dengan alasan investasi, kenapa Jokowi seolah gelar karpet merah untuk pekerja asal China? Lalu, kenapa pemerintah terkesan menutup-nutupi? Apakah mereka benar-benar hanya mau bekerja, atau ada misi lain? Mengingat 5 orang pekerja asal China dengan memakai baju tentara pernah melakukan pengeboran di kawasan militer TNI AU di daerah Halim.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan adalah isu utama pembangunan ekonomi (economic development) di semua negara, baik maju maupun berkembang. Adanya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan terjadi karena efek cucuran ke bawah (trickle down effect) pembangunan ekonomi kurang berjalan mulus. Efek cucuran ke bawah ini terkenal dengan istilah: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Terkait dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (growth, g) dan perubahan pengangguran (unemployment, u), terdapat rujukan internasional yang terkenal dengan nama Okun’s law Δu=-0,5(g-2,25) di mana Δu adalah perubahan pengangguran dan g adalah pertumbuhan ekonomi (Dornbusch dan Fischer, 1995). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh perekonomian dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga semester I-2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,64 persen (27,77 juta orang) dibandingkan 2016 pada periode yang sama sebesar 8,01 juta (10,86 persen), dan tahun 2015 sebesar 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Masa tiga tahun di bawah Jokowi-JK diwarnai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). BPS mencatat Februari 2017 sebesar 5,33 persen, turun 0,17 persen poin dibanding Februari 2016 5,50 persen dan tahun 2015 tercatat 5,81 persen. Namun sebenarnya, penurunan tersebut bukan sesuatu capaian yang signifikan jika dibandingkan dengan masa Orba. Periode 1986-1993 berkisar 2,4-2,9 persen. Setelah mencapai puncaknya Agustus 2005 sebesar 11,24 persen, TPT mengalami kecenderungan menurun. Sehingga jika menilai capaian akan lebih tepat jika dibandingkan capaian poin penurunan kemiskinan. Dengan data BPS, di bawah kemimpinan SBY-JK dan SBY-Boediono poin penurunan TPT per tahun sekitar -0,6 persen. Sedangkan tiga tahun di bawah Jokowi-JK, poin penurunan TPT per tahun hanya sekitas -0,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun di bawah Jokowi-Kalla hanya bertengger stagnan di sekitar 5,2 persen, bahkan target pertumbuhan ekonomi 2018 yang optimis tapi realistis menurut Sri Mulyani di angka 5,4 persen. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, jika dimasukan ke rumus Okun’s law di atas, maka semestinya akan didapat perubahan poin penurunan angka pengangguran sekitar -1,5 persen. Namun ternyata penurunan yang terjadi adalah -0,16 persen. Berarti, pertumbuhan selama tiga tahun ini kurang berkualitas karena tidak banyak menyerap tenaga kerja secara optimal dan penurunan.

Paling tidak ada alasan pertumbuhan ekonomi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Pertama, pilihan teknologi yang lebih intensif modal (capital-intensive) daripada intensif tenaga kerja (capital intensive) sehingga peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi lebih banyak menggunakan capital, mesin-mesin, otomatisasi, dan lain-lain.

Tiga tahun di bawah Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi lebih dominan disokong oleh sektor jasa dan sekor primer, dan bukan sektor manufaktur. Sektor jasa di era menjamurnya digital economy (tansaksi melalui internet dan teknologi informasi) lebih bersifat intensif modal menyebabkan pemangkasan tenaga kerja semakin parah. Sektor primer - misalnya pertambangan migas, batu bara, emas dan lain lain – relatif lebih intensif modal.

Kedua, kesesuaian tuntutan kualifikasi dan kualitas SDM. Sering kali kualifikasi dan kualitas SDM lokal tidak sesuai dengan tuntutan perusahaan apalagi perusahaan asing atau Multi  National Corporation (MNC). Isu tenaga kerja dari China telah menjadi diskursus publik. Kemenakertrans mencatat bahwa pada 2016 ada 74.183 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 21.271 (China), 12.490 (Jepang), 8.424 (Korea), 5.059 (India), 4.138 (Malaysia), 2.812 (Amerika Serikat), 2.394 (Thailand), 2.483 (Australia), 3.428 (Filipina), 2.252 (Inggris), 1.748 (Singapura), dan 7.684 (negara-negara lainnya). China menduduki meringkat pertama. Sampai bulan Juli 2007, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komisi IX DPR RI

Data yang komisi IX himpun, sampai akhir 2016 tenaga kerja asing (TKA) berjumlah sekitar 74.183 orang bukan hanya dari China, banyak dari berbagai negara. Ada Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Australia, Filipina, Inggris, Singapura, dan sejumlah negara lain. TKA China memang terbesar, tapi itu sangat masuk akal karena investasi China juga besar. Posisi investasi China di Indonesia naik dari ranking 13 ke ranking 3 dengan realisasi investasi sampai dengan September 2016 sebesar 1,6 miliar dolar AS.

TKA China tersebar di beberapa sektor, antara lain sektor konstruksi, perdagangan dan jasa, industri dan pertanian. Sesuai aturan kita, yang boleh masuk hanya TKA yang skilled dan professional. Sedangkan untuk pekerja kasar (blue collar)-nya tidak boleh. Meski begitu, masih ada pelanggaran dengan masuknya tenaga kerja kasar di lapangan. Untuk itu, Sejak akhir tahun 2016 kemarin, kami di Komisi IX meminta pemerintah untuk segera membuat ‎Satuan Tugas (Satgas) terpadu antar stakeholder, seperti Kemenpar, Kemenaker, Kemenkumham yang membawahi Dirjen Imigrasi, serta Kepolisian, untuk membendung, dan mengawasi secara ketat masuknya TKA ke Indonesia.

Salah satu keunikan investasi yang dilakukan oleh China adalah tidak hanya modal saja yang mereka bawa. Juga bahan baku, spare part, peralatan dan teknologi, serta tenaga kerja, juga mereka usung ke negara tujuan investasi, termasuk Indonesia. Bisa dibilang investasi China ini bentuknya “all in”, semuanya mereka sendiri yang menyediakan.

Ini dilakukan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi China, mempertahankan produktifitas industri mereka, dan mengurangi tingkat pengangguran di negara mereka yang saat ini mencapai 5 persen atau sekitar 70 juta orang.

Nah, untuk memberikan solusi atas pengangguran ini, pemerintah China mengirim rakyatnya yang unemployee menjadi pekerja pada proyek-proyek investasi mereka, skaligus menjaga investasi mereka di negara-negara dimana mereka dikirimkan, termasuk di Indonesia.

Para pekerja ini di-rolling setiap 3 bulan sekali. Setelah 3 bulan mereka bekerja, mereka akan dikirim pulang ke China, atau dikirim ke negara lain yang juga ada investasi dari China, untuk bekerja disana. Pekerja yang di-rolling tersebut lalu digantikan oleh pekerja baru yang datang. Nah, gelombang pekerja seperti inilah yang selama ini kita lihat di Indonesia.

Penjelasan ini kita dapatkan setelah Komisi IX melakukan kunjungan kerja (kunker) ke China, sekaligus mempertanyakan kepada pihak pemerintah China, kenapa pekerja asal China begitu massif masuk ke Indonesia. Kunker ini juga dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang banyak masuk ke komisi IX, baik disampaikan secara langsung maupun tertulis, dengan disertai bukti-bukti berupa foto, video, atau data-data lainnya.

Kenapa saat berinvestasi di Indonesia, investor China selalu membawa tenaga kerjanya sekalian? Karena, kalau kita mau jujur, pekerja asal China itu etos kerjanya sangat tinggi. Dalam bekerja, mereka seperti ‘robot’, sangat disiplin. Mereka pekerja yang ‘militan’. Semua pekerjaannya berjalan cepat dan cekatan. Sehingga seolah tidak ada jeda ‘istirahat’ ketika jam kerja berlangsung. Hal ini membantu investor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Maka, ketika pekerja asal China tersebut dikumpulkan bersama pekerja kita dalam satu proyek, maka yang terjadi adalah ‘benturan’ etos kerja.

Meski skillnya sama, namun perlu diakui, etos kerja mereka lebih tinggi dari pekerja kita pada umumnya. Makanya, saat ini kami mendorong upaya pembetukan pelatihan vokasi bagi seluruh pekerja dan buruh di Indonesia. Pelatihan yang diinisiasi oleh pemerintah bekerja sama dengan sektor industri. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pekerja kita agar memiliki daya saing. Apalagi saat ini kita telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana tingkat persaingan antara negara Asean sendiri sangat tinggi.

Jangan terjebak stigma SARA dengan hadirnya TKA asal China. Kita perlu ambil know how mereka. Kita adopsi etos kerjanya. Meski begitu, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jokowi-JK untuk menghadirkan 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Indonesia sesuai janji kampanyenya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung