Masalah BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit: Rakyat Jadi Korban
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 January 2019 15:00
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan gebrakan di awal tahun. Di hari pertama 2019 lembaga itu menghentikan kerja sama dengan puluhan rumah sakit dan klinik di berbagai daerah yang belum memiliki/memperbarui sertifikat akreditasi. 

Akreditasi tentu saja penting. Sebab lembar pengesahan tersebut menandakan standardisasi layanan yang harus dipenuhi rumah sakit maupun klinik. Bila tak memenuhi standar yang sudah ditentukan (baca: belum terakreditasi) BPJS memang patut menghentikan kerja sama dengan rumah sakit atau klinik bersangkutan. 

Di balik penghentian kerja sama itu kita bisa melihat ada niat baik melindungi kepentingan pasien. Namun di saat bersamaan kita juga patut curiga dengan pengumuman yang menurut kebanyakan orang terkesan ditutup-tutupi dari publik. Ada apa gerangan?

Kebijakan penghentian kerja sama itu seharusnya disosialisasikan secara masif sejak jauh hari. Sebab, kebijakan itu punya efek lanjutan yang panjang dan berdampak langsung pada pasien BPJS. 

Bayangkan bila Anda seorang peserta BPJS yang patuh membayar saban bulan, Anda selama ini terbantu oleh BPJS untuk pemeriksaan rutin penyakit dalam yang telah menahun diidap. Berkat BPJS, kontrol ke rumah sakit dekat rumah jadi murah. Alangkah malang nasib Anda bila mulai sekarang ternyata rumah sakit tempat Anda kontrol dan berobat tak lagi bekerjasama dengan BPJS. Rumah sakit alternatif jaraknya puluhan kilometer. 

Anda tentu resah dan merasa tak berdaya. Anda boleh jadi juga merasa berang karena selama ini rutin bayar iuran bulanan. Tidak sepatutnya Anda jadi korban kebijakan itu. 

Namun, itulah kenyataan yang harus dihadapi sejumlah pasien BPJS Kesehatan hari ini. Misalnya penduduk Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pasien BPJS kini harus menempuh 152 kilometer untuk dapat layanan kesehatan. Bukan saja kerepotan bertambah, nyawa pasien kritis jadi taruhan. Adakah solusi bagi mereka di tengah kisruh keputusan penghentian kerja sama ini?

Selain soal penghentian kerja sama terkait akreditasi, soal utang BPJS pada sejumlah rumah sakit juga belum tuntas. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga November 2018, BPJS Kesehatan punya utang klaim pembayaran Rp 1,72 triliun pada pihak rumah sakit. Bila tak dituntaskan, risiko layanan bagi pasien BPJS terganggu. 

Selama ini pasien BPJS direpotkan antrian yang panjang dan lamanya waktu mendapat layanan di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Belum lagi aturan yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Sampai kapan pasien BPJS Kesehatan jadi korban terus? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit awalnya akibat dari surat Menteri Kesehatan pada Direktur Utama BPJS terkait akreditasi rumah sakit dan poliklinik yang harus memenuhi standar. Di satu sisi, keputusan BPJS menghentikan kerja sama dengan sejumlah RS ini sangat penting bagi masyarakat, yaitu ketika mereka berobat, mereka mendapat layanan yang memenuhi persyaratan.

Dengan surat menteri itu ada sejumlah rumah sakit harus melakukan akreditasi kembali. Kewajiban rumah sakit untuk memenuhi itu. Namun di sisi lain ada regulasi (keputusan) dari BPJS Kesehatan terkait penghentian kerja sama dengan RS yang belum terakreditasi. Maka, kewajiban BPJS mengumumkan hal itu. Seharusnya, BPJS menyampaikan kepada masyarakat RS mana yang belum terakreditasi.  

Di sini, persoalannya lebih pada hak informasi konsumen, yakni pasien/peserta BPJS yang akan mendapat layanan dari RS. Ini yang tidak didapatkan oleh masyarakat dari BPJS Kesehatan. Untungnya sekarang sejumlah rumah sakit sudah bekerjasama dengan BPJS. 

Di satu sisi, kebijakan ini bagus untuk meningkatkan pelayanan dari RS yang melakukan kerja sama dengan BPJS. Namun mekanismenya yang harus dievaluasi. Misalnya, masa akreditasi kan 2 tahun. Seharusnya, jauh hari sebelum masa akreditasi berakhir, misal 6 bulan sebelum masa habis, ada informasi dari RS ke BPJS dan lalu BPJS menyampaikan ke masyarakat. Itu yang tak terjadi hari ini. 

Jangan sampai di detik-detik terakhir dilakukan pemutusan kerja sama. Jika poliklinik atau RS belum punya akreditasi seharusnya ada informasi dari jauh hari. Kemudian, pasiennya dialihkan ke RS atau klinik yang sudah ditentukan. Artinya, ada mitigasi bagi pasien/peserta BPJS yang terdampak, terutama mereka yang melakukan pengobatan berkelanjutan.     

Itu tidak terjadi kemarin. Manajemen mitigasinya tak ada terkait regulasi kemarin. Menurut kami di sini RS tak bisa disalahkan karena akreditasi itu sudah ada regulasinya. BPJS yang seharusnya menginformasikan. Sebab pula, pasien-pasien itu konsumen dari BPJS. Maka, BPJS yang seharusnya aktif memberi informasi dan edukasi kepada pesertanya. 

BPJS Kesehatan punya PR besar. Mereka harus aktif melakukan edukasi pada pesertanya. Mendapat layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Kewajiban negara memenuhinya. Yang ditunjuk melakukan hal itu adalah BPJS Kesehatan. 

Selama ini keberadaan BPJS Kesehatan sangat bermanfaat buat masyarakat. Namun standar pelayanan kesehatan seperti apa yang didapat, masyarakat banyak belum tahu. BPJS tak ubahnya asuransi kesehatan dari pemerintah. Di sisi lainnya adalah asuransi swasta. Di asuransi dari swasta, misalnya, ada pagu (batasan). Ada informasi sebelumnya obat mana yang tidak di-cover dan mana yang di-cover. 

Masyarakat peserta BPJS tahunya ketika berobat semua di-cover. Itu juga tidak dibenarkan. Ini PR besar BPJS. Korban ketidakjelasan informasi dari BPJS adalah RS, padahal RS hanya menjalankan tugas sebagai mitra BPJS.

Soal tunggakan BPJS ke RS juga karena masalah edukasi juga. RS untuk berjalan butuh dana. Bila tak ada dana, bagaimana RS bisa beroperasi. Di sisi lain, untuk mendapat layanan dari RS bagi peserta BPJS, peserta juga harus diedukasi untuk selalu membayar iuran.   

Hal-hal ini harus dievaluasi. Kan tidak mungkin dari tahun ke tahun masalahnya tunggakan ke RS. (ade)      
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi             Edy Rahmayadi Cuma Puncak Gunung Es Rusaknya Tata Kelola Sepakbola