Ma’ruf Amin, Sebatas Penjinak Politisasi Agama?
berita
Politika

Sumber Foto : beritasatu.com (gie/watyutink.com)

10 August 2018 17:00

Penulis
Teka-teki calon wakil presiden pendamping Jokowi akhirnya terjawab. Kamis (9/8/2018) petang, Jokowi mengumumkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pilihan pendamping capres petahana itu cukup mengejutkan bagi sebagian kalangan. Beberapa jam sebelumnya tampaknya publik yakin bahwa Mahfud MD yang akan dipinang Jokowi. Di berbagai pemberitaan, Mahfud menyatakan bahwa ia diminta mempersiapkan diri untuk pengumuman cawapres Jokowi. Tapi daftar nama cawapres Jokowi berubah jelang detik-detik pengumuman. Pertanyaannya, lantas apa dibalik gagalnya Mahfud MD sebagai cawapres?

Meski begitu, dipilihnya Ma’ruf Amin tidak terlampau mengejutkan jika berkaca berbagai kode-kode yang disampaikan Jokowi dan pendukungnya belakangan ini mengenai sosok cawapresnya. Bahkan sedari dulu, sebagian pengamat menyarankan Jokowi wajib memilih sosok yang berasal dari kalangan santri bila ingin terpilih kembali sebagai Presiden 2019-2024.

Hal itu karena Presiden Jokowi dinilai tak mendapat simpati dari kalangan umat Islam. Pendeknya, ia kerap dituding mengkriminalisasi kepentingan umat Islam. Tudingan itu kian menguat ketika Aksi 212 bergulir--yang menyeret Ahok ke penjara. Aksi 212 lahir setelah adanya fatwa MUI--yang ditandatangani Ma’ruf Amin--terhadap penyataan Ahok soal Al Maidah 51. Artinya, Ma’ruf Amin punya sumbangsih terhadap membesarnya gerakan 212 beserta evolusinya. Lantas, apakah Ma’ruf Amin sebatas tameng Jokowi atas serangan ujaran kebencian berjubah agama?

Bila demikian, apakah itu artinya Jokowi menomorsekiankan persoalan lain, ekonomi misalnya, dalam pembangunan Indonesia? Padahal Jokowi kerap mendapat kritik mengenai kondisi ekonomi yang dinilai tak kunjung membaik. Mulai dari utang yang menumpuk hingga kenaikan harga sembako yang sulit dikendalikan pemerintah. Memang pembangunan infrastruktur patut diacungi jempol. Tapi banyak yang berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi lapisan bawah.

Meski begitu, persoalan persatuan dan kesatuan bangsa Indoensia juga tidak boleh dikesampingkan. Terlebih, politik identitas dalam bentuk ujaran kebencian berjubah agama semakin menguat. Bahkan banyak pihak yang mensinyalir, ruang publik akan dipenuhi ujaran kebencian berjubah agama saat masa kampanye pilpres dimulai. Pada titik ini, banyak pihak menyadari dibutuhkan sosok yang bisa meredam politisasi agama.

Lalu, sejauh mana sosok Ma’ruf Amin sebagai cawapres berhasil menyucikan ruang publik dari ujaran kebencian berlandaskan agama? Sebab Pilpres 2019 yang aman, damai, dan tanpa politik identitas harus menjadi pintu awal bersatunya bangsa Indonesia, setelah lelah dilanda gontok-gontokan antar kubu sejak Pilpres 2014.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gagalnya Mahfud MD lebih pada ketidaksetujuan Muhaimin Iskandar. Karena jika Mahfud yang jadi cawapres lalu menang, maka posisi Muhaimin bisa terancam dari Ketua Umum PKB. Kita tahu Mahfud adalah loyalis Gus Dur. Sedangkan Muhaimin penentang Gus Dur.

Menggeser Mahfud di detik akhir juga bisa jadi merupakan strategi Jokowi, untuk mengecoh lawan. Walaupun keputusan Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin sebagai cawapres memang melukai Mahfud MD.

Terkait dengan fatwa MUI (penyataan Ahok soal Al Maidah 51) yang dijadikan legitimasi Aksi 212, saya pikir Ma’ruf Amin meneken fatwa MUI bukan sebagai pribadi. Tapi sebagai Ketua MUI. Artinya, fatwa tersebut keluar secara kelembagaan. Karena beliau merupakan Ketua MUI, otamatis harus menandatangani surat-surat. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Ma’ruf Amin turut membesarkan Aksi 212--yang belakangan justru berbau gerakan politik identitas berlandaskan agama.

Era Pilkada sudah selesai. Mari kita menyongsong era Pilpres yang harus mengedepankan politik yang santun, damai, dan menyejukan dengan ditunjang visi, misi, dan program unggulan. Bukan dengan mengulang ujaran kebencian. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk menyebarkan kebencian. Agama Islam itu cinta damai. Begitu juga agama yang lainnya.

Mungkin dipilihnya Ma’ruf Aamin salah satunya untuk meredam anti Islam tadi. Namun menurut hemat saya, bukan berarti Jokowi melupakan isu ekonomi. Isu agama dan isu ekonomi sama-sama seksinya dan sama-sama bisa menumbangkan sebuah rezim. Namun isu agama akan lebih kuat dari isu ekonomi. Karena umat Islam rela mati jika agamanya dihina.

Meski begitu Ma’ruf Amin tidak akan bisa menyetop ujaran kebencian yang ada diruang publik. Paling bisa meminamilisir agar tidak membesar dan membabi buta. Caranya yaitu dengan cara kampanye damai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jokowi dihadapkan pada isu besar, yaitu isu politik identitas yang berbau SARA. Kemudian, Jokowi juga dituduh sebagai pemimpin yang tidak pro terhadap umat Islam. Bahkan tuduhan sudah sampai bahwa Jokowi memusuhi Islam. Ketika saya uji melalui survei, persentasenya hanya 13 persen yang menilai pemerintahan Jokowi memusuhi ulama atau tidak pro Islam. Sementara lebih dari 70 persen menyatakan tidak demikian.

Tetapi dalam realitas politik masih ada pihak-pihak yang mengembuskan dan terus memproduksi dan mereproduksi isu-isu politik identitas tersebut. Atas dasar realitas politik itu, Jokowi membuat pertimbangan. Pertimbangannya begini: kalau begitu  butuh figur cawapres yang berlebel ulama atau Islam. Dalam beberapa nama yang mencuat, kalau dilihat dari segi agama kan semua kandidat cawapres Jokowi beragama Islam.

Misalnya, Mahfud MD sebagai seorang intelektual muslim dan Muhaimin jelas memiliki trah NU. Namun kenapa keduanya tidak dipilih? Padahal sama-sama berlabel Islam dan sama-sama berlatar belang Nahdliyin. Ternyata Pak Jokowi lebih condong ke backgraund ulamanya, yaitu KH Ma’ruf Amin. Sehingga saya melihatnya, Mahfud MD dan Muhaimin dikhawatirkan kurang kuat untuk menghadapi kelompok Islam yang selama ini menyerang.

Sementara Pak Ma’ruf Amin dianggap sebagai ulama yang tegas, yang diterima oleh kelompok Nahdliyin maupun kelompok Islam lainnya. Karena beliau adalah kiyai sepuh. Ini barangkali yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Meskipun kalau menurut saya tidak harus demikian.

Sekalipun Pak Jokowi memilih ulama sebagai calon wakil presiden, itu tidak juga akan meredakan isu politik identitas yang berbau SARA. Lihat saja reaksinya setelah Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres, masih saja terjadi isu politik identitas. Sehingga menurut saya Pak Ma’ruf Amin tidak bisa menjadi jaminan. Meski beliau merupakan seorang ulama yang disegani, dalam kontestasi politik akan muncul berbagai serangan yang diarahkan kepada Ma’ruf Amin.

Kalau dilihat dari survei, preferensi pilihan cawapres Jokowi sebenarnya nyaris imbang. Karena selisihnya masih berada dalam ambang batas margin error. Hal ini karena figur Jokowi terlalu kuat. Justru preferensi yang paling menonjol adalah apabila Jokowi berpasangan dengan JK dan apabila Jokowi berpasangan dengan Prabowo. Tetapi dua skenario itu sulit direalisasikan. Selain dua skenario itu, belum ada kandidat cawapres Jokowi yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyumbang suara. Nah, dari sekian nama itu yang dianggap paling bisa netralisir politik identitas adalah figur Ma’ruf Amin.

Secara politik, sulit dimungkiri bahwa sosok Ma’ruf Amin sebagai strategi untuk membendung isu SARA yang diarahkan kepada Jokowi. Tetapi kalau kita lihat pemikiran Jokowi secara holistik, spirit pilihan terhadap Ma’ruf Amin untuk menggalang atau mengedepankan persatuan nasional. Instrumen terpenting dalam membangun persatuan nasional, salah satunya adalah unsur agama. Sehingga mau tidak mau harus menyadari realitas politik bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Daripada  Indonesia terpecah dengan berbagai isu SARA, maka pilihan Jokowi terhadap Ma’ruf Amin bisa juga kita maknai sebagai upaya Jokowi untuk melakukan konsolidasi nasional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Sosiologi Fisipol & Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM

Pak Jokowi dan timnya menanggap bahwa citra Jokowi kurang islami atau tidak didukung oleh umat Islam memang kuat. Sehingga perlu direspons bahwa mereka tidak anti Islam dengan memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapros Jokowi. Saya kira, pemilihan Ma’ruf Amin dilandasi oleh anggapan bahwa tudingan anti Islam itu sesuatu yang signifikan untuk memenangkan Pilpres 2019.

Sesungguhnya, respons itu agak berlebihan. Sebab kalau kita lihat berbagai hasil polling sebenanrnya mayoritas pendukung Pak Jokowi lebih banyak muslim. Hal ini menandakan bahwa citra itu (anti Islam) gak terlalu kuat beneran. Tapi pemilihan Pak Ma’ruf menunjukan bahwa isu itu dianggap isu yang bisa menggerus pemilih Jokowi. Sehingga dipilihlah tokoh yang berasal dari kalangan ulama yang bisa membantu Pak Jokowi membebaskan diri dari tudingan bahwa pemerintahannya kerap memusuhi Islam.

Sosok Ma’ruf Amin sampai tingkat tertentu akan cukup efektif meski isu-isu keagamaan akan tetap muncul. Saya kira Pak Ma’ruf Amin merupakan tokoh yang punya otoritas yang tinggi mengenai isu-isu keagamaan. Karena dia memegang jabatan sebagai Rais Aam (Dewan Penasehat) NU dan Ketua MUI, misalnya. Jabatan tersebut menunjukan kredibilitas beliau sebagai tokoh Islam itu sangat kuat. Saat kaus Ahok, Pak Ma’ruf Amin dianggap tokoh utama yang memproduksi Fatwa MUI--yang menyudutkan Ahok  telah melakukan penistaan agama. Sehingga, di mata sebagian tokoh kalangan Islam pengaruh Ma’ruf Amin dalam membentengi Pak Jokowi akan cukup kuat. Apalagi, kalau dilihat dari pasangan Prabowo-Sandi juga gak kredensial keagamaannya sama sekali. Artinya kalau mau menuduh anti Islam, maka citra itu juga akan melekat kepada Pak Prabowo.

Di sisi yang lain, pilihan Jokowi kepada Ma’ruf Amin juga mencederai sebagian pendukung Ahok (Ahokers), terutama Ahokers garis keras. Karena mereka sampai saat ini menganggap bahwa Ahok masuk penjara sebagai sesuatu bentuk kedzaliman yang luar biasa.

Tapi menurut saya, kuncinya adalah suara dari Ahok sendiri. Dugaan saya timnya Pak Jokowi akan meng-approach Ahok agar mengeluarkan statement, yang intinya, menyerukan kepada pendukungnya untuk memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Toh, Pak Ma’ruf waktu itu juga dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Kalau Ahok bersedia memberi “fatwa” agar pendukungnya tetap memilih Pak Jokowi, maka sebagian besar dari Ahokers akan luluh. Meskipun tetap ada juga yang mungkin patah arang dan memilih golput pada Pilpres 2019. Sehingga kalau timnya Jokowi berhasil meng-approach Ahok juga akan signifikan juga terhadap jumlah pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi