Manuver Trump dan Bara di Depan Mata
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com 

07 December 2017 19:00
Bukan Donald Trump jika tidak memantik polemik. Kali ini, pernyataan Trump soal rencana pengakuan AS terhadap status Yerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi isu panas di dunia. Ini jelas kontroversial, sebab sejak tahun 1948 AS menegaskan status kota Yerusalem akan ditentukan dalam perundingan damai final dengan Palestina dan pihak-pihak terkait. Itu artinya AS selama ini cukup konsisten menjadi bagian penting dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Dengan pernyataan Trump, dan jika benar terjadi, akan berpengaruhkah terhadap perundingan damai Israel-Palestina?

Titik balik kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Israel-Palestina terjadi pada tahun 1989 saaat Israel mulai menyewa tanah di Yerusalem untuk kedutaan AS yang baru. Sampai hari ini proyek ini belum dikembangkan, dan tanahnya masih melompong. 

Kemudian pada 1995 muncul keputusan penting di Kongres AS, yakni pengesahan undang-undang agar AS mesti memulai pendanaan dan pemindahan kedutaan besar negara dari Tel Aviv ke Yerusalem, paling lambat 31 Mei 1999. Realisasi UU ini juga berlaku sebagai tanda penghormatan untuk kebijakan Israel yang memutuskan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. 

Meski demikian, UU tersebut tak pernah direalisasikan sepanjang era kepresidenan Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama. Pertimbangan utamanya adalah dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif, baik untuk keamanan nasional AS maupun kestabilan Timur Tengah. Dengan kata lain, demi menghindari konflik baru. Tiap enam bulan mereka menggunakan hak penolakannya dengan menandatangani surat khusus. Apakah Trump punya pertimbangan yang berbeda dengan presiden AS sebelumnya?

Orang-orang yang paham manuver politik Trump tak lagi merasa terkejut. Sebab faktanya Trump memang menjanjikan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, plus pengakuan kota suci tiga agama samawi itu sebagai ibu kota Israel sejak setahun yang lalu. Janji itu terucap dari mulut Trump saat ia sedang menjajaki proses kampanye dalam pertarungan menuju kursi presiden AS. Apakah Trump memang bernyali walaupun menuai berbagai kecaman,  atau hanya ingin mencari sensasi sesaat?

Di lain pihak, klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya sampai saat ini tetap tidak memperoleh dukungan dan pengakuan internasional. Maka, jika benar Trump mengambil kebijakan ini tentunya akan menyalakan lagi bara konflik di Timteng.

Kendati belum menjadi keputusan resmi pemerintah AS, rencana itu telah memantik respons yang luas dari dunia. Lalu, apa yang dapat dibaca dari rencana Trump itu? Apakah itu untuk tujuan dagang seperti ketika mereka 'memeras' Saudi, Qatar, dan negara-negara kaya Timur Tengah lain akhir-akhir ini? Atau untuk tujuan lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Presiden Donald Trump dikabarkan akan menyampaikan pidato untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada hari Rabu siang waktu Washington DC. Sejumlah pihak termasuk pemimpin dunia mengkhawatirkan hal ini. Untung ditunda.

Jika kebijakan ini diambil oleh Trump akan membuat instabilitas keamanan di Timur Tengah, dan proses perdamaian Palestina dan Israel tentu akan menjadi keprihatinan dunia.

Salah satu konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah AS adalah keamanan dan keselamatan warga dan badan hukum AS di berbagai belahan dunia. Terutama di Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidak-setujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan. Di sinilah pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, harus meningkatkan kewaspadaannya.

Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga. Namun karena banyaknya warga dan aset, mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manapun.

Masyarakat berbagai negara termasuk Imdonesia harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal yang berbau AS, terutama warganya. Justru warga AS harus didekati dan dihimbau agar mereka melakukan tindakan-tindakan agar kebijakan Trump tidak diimplementasi.

Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan Trump kalau kebijakan sudah bulat diambil.

Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Rakyat AS lah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump dan kedudukan Trump sebagai presiden. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Konflik Timur tengah tak pernah lepas dari sejarah perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika serikat. Dua negara adidaya itu tak pernah perang secara langsung, tapi permusuhan keduanya selalu berimbas dengan mengorbankan negara-negara lain. Titik masalah konflik itu tak lepas masalah ekonomis, khususnya persaingan penjualan senjata.

Trump sangat pandai dalam memanfaatkan hal-hal yang luput dari perhatian publik. Kejeniusannya telah mengantarkan kemenangan dalam Pemilu dengan memanfaatkan kelas menengah ke bawah melalui isu sentimen primodial.

Hancurnya ekonomi AS dengan pasar bebasnya telah membuat meningkatnya jumlah pengangguran. ini yang dimanfaatkan Trump dengan mengobarkan semangat nasionalisme. Bahkan Trump terus melaju dengan America first, nasionalisme baru ala dia walaupun harus menabrak drastis tatanan politik yang sudah dilakukan para pendahulunya.  

Orang banyak beranggapan Trump itu gila. Tapi sebenarnya dia itu pintar. Dengan memanfaatkan pola-pola yang tidak dilihat selama ini untuk kepentingan AS, termasuk mengakui Yerusalem sebagai îbu kota Israel.

Pola yang mirip premanisme, Trump berusaha agar industri persenjataannya berjalan baik, bila banyak negara menggunakan secara langsung maupun untuk latihan dan provokasi militer. Pola ini sudah dipaksakannya ke Jepang supaýa membeli persenjataan dari AS untuk menghadapi serangan nuklir Koreà Utara. Bahkan pola ini juga digunakan AS di Timur Tengah dengan pembelian Arab Saudi secara besar-besaran persenjataan dari AS.  Lagu lama, aransemen baru ala perang dingin. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Kita harus paham bahwa AS itu selalu menggunakan cara berpikir yang dikenal dengan istilah military Keynesianisme ,artinya dengan berperang ekonomi AS akan bergerak lagi.

Melihat kekuasaan para kapitalis AS yang enggan menanamkan modal di negerinya sendiri karena capital mobility menguntungkan AS dibandingkan investasi di negerinya sendiri, maka untuk memenuhi pendukungnya (35 persen dari pemilih AS), dia harus membawa keuntungan ekonomi yang diperoleh secara cepat yakni dari medan peperangan.

Tidak salah apabila to make America Great Again akan datang dari penjualan perangkat perang dan eksploitasi lahan di negerinya sendiri. Kita saksikan terhapusnya sebagian besar national monument di AS dan pembukaan untuk eksploitasi Arctic National Wildlife Refuge (ANWR). Jelas AS sudah memasuki tahap kapitalisme paling buruk dalam sejarahnya. Semua perlindungan bagi kelas bawah dan menengah dikikis demi efisiensi melalui undang-undang perpajakan. Membuat kehebohan pelarangan masuk kalangan kulit berwarna adalah pengalihan isu demi terwujudnya eksploitasi kapitalisme yang ter vulgar dalam sejarah bangsa. Ini semua demi hasrat Trump merealisasikan janji kepada 35 persen kalangan fundamentalis dan neo Nazi di AS.

Pembangunan ekonomi yang humanis sudah bukan merupakan pilihan karena kelas kaya di AS lebih mengutamakan return of capital yang tinggi yang bisa diterima dari investasi di luar negeri.

Sebenarnya RI harus mewaspadai tingkat emulasi atau keinginan mencontoh kampanye kelompok kanan AS agar tidak menjadi acuan bangsa Indonesia. Yang harus dilihat adalah kadar profesionalitas kalangan yang bergerak di sektor hukum. Sampai Robert Mueller jelas mengutamakan kepentingan akan keadilan dalam menelisik kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang berkenaan dengan keterlibatan Rusia dan para aktif berwenang yang ternodai oleh keterlibatan ekonomi dengan negara yang mengintervensi pemilihan umum AS.

Kita juga perlu untuk membuat kesan di atas sebagai pembelajaran tentang money laundering atau pencucian uang oleh negara lain dalam proses pemilu Indonesia. Juga pemanfaatan ahli-ahli pemilu bangsa lain untuk mengacaukan keteraturan kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

Harus diingat bahwa adanya pemerintah itu untuk memenuhi tiga hal: menciptakan ketertiban; membangun barang publik seperti infrastruktur, dan mempromosikan keadilan. Setiap hubungan dengan luar negeri harus diukur dari ketiga tujuan kita. Selama mengganggu terwujudnya tiga hal itu, maka selayaknya kita waspada.

Keonaran yang dilakukan Presiden Trump sekadar memenuhi janji kampanye untuk menggelorakan ekonomi AS ,hanya sayangnya yang paling efisien dan efektif adalah melalui cara berperang. Kalau kita terheran akan apa-apa yang berasal dari AS harus diingat all politics is local. Jadi kalau kita abai akan kepentingan nasional Indonesia yang terpampang di depan mata, itu adalah kenyataan bahwa bangsa yang tidak memiliki rasa percaya diri dan mampu bekerja dengan cara mutakhir akan dihancurkan oleh kepandaian dan kekuatan perang maha dahsyat AS. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sejak awal kampanye dan masa kepresidenannya, Trump memang sosok pribadi yang terkesan nekat, kalau tidak mau dikatakan ugal-ugalan. Sikap kontroversialnya untuk mencari musuh itu mencerminkan gaya petualang yang diwarisi dari nenek moyangnya sebagai migran yang harus berani menghadapi tantangan yang masih asing sekalipun demi survive.

Pada era modern ini, sikap melawan kemapanan itu telah menimbulkan kesan sebagai kompensasi karena kekhawatiran akan tersisihkan dari pemberitaan atau kehabisan isue untuk tetap eksis dalam pemberitaan sebagai salah satu pemimpin dunia.

Oleh karena itu Trump lebih suka menjadi Eagle (rajawali) daripada merpati dan tidak peduli perasaan pihak lain. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga merupakan bagian pemindahan isu dan lokasi konflik dalam negeri ke Timur Tengah untuk memperingan tekanan gangguan keamanan dan teroris di benua Amerika itu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ada empat hal penting terkait upaya pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di penghujung 2017 ini, yaitu konflik Israel-Palestina, pemindahan kedubes AS, masyarakat internasional, dan Donald Trump.

Konflik Israel-Palestina merupakan persoalan paling pelik untuk diurai di dunia, bahkan merupakan batu uji terbesar bagi para perunding ulung dunia. Berawal di tahun 1948 saat kelahiran negara Israel dan masih berlangsung hingga kini, entah kapan akan berakhir. Bagi kaum pesimistik, persoalan ini tidak akan selesai hingga hari kiamat. Namun kaum optimistik masih percaya sebelum hari kiamat akan ada penyelesaiannya. Mana yang benar, tidak seorangpun mampu memastikannya.

Fakta sekarang, persoalan tersebut relatif lebih tenang dengan sejak ditandatanganinya perjanjian Oslo tahun 1993 dibandingkan saat PLO dipimpin Yasser Arafat, serta Hamas dengan Seikh Ahmed Yassin menjadi kekuatan utama Palestina bertempur sengit melawan Israel yang berhias pimpinan seperti Menachem Begin, Yitzhak Rabin, hingga Ariel Sharon. Kini, secara de facto, negara Palestina dapat berdiri dengan Presiden Mahmoud Abbas. Kondisi relatif tenang ini sepertinya hendak bergolak kembali karena dipicu keputusan presiden AS di awal Desember 2017.

Pemindahan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem hanya merupakan simbol. Sebagai simbol yang dapat dimaknai bermacam arti menurut kepentingan tiap pihak yang terlibat. Pemindahan Kedubes AS tersebut akhirnya menjadi bagian dari persoalan Israel-Palestina yang sudah seperti benang kusut. Banyak pihak sepakat tidak mendukung adanya pengaruh baik dari pemindahan kedubes AS bagi penguraian benang kusut persoalan Israel-Palestina. Setidaknya hal itu membuat lebih panjang daftar alasan melawan Israel bagi Palestina dan pendukungnya. Bahkan juga menambah alasan bagi dunia Islam untuk melawan hegemoni AS di dunia, sebagaimana yang lama diserukan oleh Iran.

Masyarakat internasional yang menjadi saksi berlarut-larutnya persoalan Israel-Palestina, mungkin sudah sampai taraf jenuh menyaksikan hal ini. Masyarakat internasional terbelah jadi tiga kubu:  kubu mendukung Israel, kubu mendukung Palestina, dan kubu netral. Tiap kubu memiliki kepentingan sendiri yang kadang tidak selalu selaras dengan kepentingan Israel dan Palestina. Pada umumnya masyarakat internasional ingin persoalan ini cepat selesai dan perdamaian dapat hadir bagi keduanya. Perjanjian Oslo 1993 sebagai buah kerja masyarakat internasional diharapkan menjadi fondasi terwujudnya perdamaian Israel-Palestina. Pemindahan kedubes AS ke Yerusalem,membuat masyarakat internasional semakin berat membangun perdamaian di atas pondasi perjanjian Oslo 1993. 

Donald Trump, Presiden AS ke-45, yang egonya begitu besar, sepertinya ingin mencatatkan nama dalam sejarah dunia, tidak hanya pada sejarah Amerika Serikat, dengan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem. Karakter Trump yang penuh kontroversi memang cocok dengan letupan pergolakan Timur Tengah akibat keputusannya tersebut. Jika Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, dan Simon Perez dikenang sebagai tokoh pembangun perdamaian dunia melalui perjanjian Oslo 1993, maka Donald Trump apakah akan dikenang sebagai tokoh penghancur perdamaian dunia dengan pemindahan kedubes AS ke Yerusalem?

Indonesia sudah bersikap jelas terhadap keputusan Trump melalui pernyataan kecaman keras Jokowi dan pemanggilan Dubes AS oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Hal ini menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada Palestina bahwa Indonesia masih perhatian dan memegang komitmen kepada penyelesaian persoalan yang dihadapi Palestina di Timur Tengah. Semoga perdamaian sempat singgah di tanah Palestina sebelum hari kiamat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Presiden Trump memang sosok kontroversial. Sejak kampanye, debat, hingga saat jadi presiden. Kebijakan politiknya sulit diduga. Antara statemen politik dan langkah politik trump jarang seiring. Keberanian--bisa dibaca kenekatan--politik, terutama politik luar negeri Trump membuat pemimpin negara negara sekutunya waswas. Perdana menteri Jerman bahkan lebih mewaspadai Trump daripada Kim Jong Un.

Bersemboyankan "to make America great again", kebijakan politik luar negeri Trump pastilah sangat Republikan. Perang bagi kaum republikan hanyalah cara lain berdiplomasi. Jadi kalaupun Trump mengimplementasikan kebijakan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, maka itu sebenarnya hanya menjalankan kebijakan lama yang selama ini tidak dilakukan presiden presiden sebelumnya. Soal kemudian berakibat ada perang, selama itu menguntungkan Amerika, maka kebijakan itu akan tetap dilaksanakan.

Beruntung selama ini analisis atas implementasi UU yang memerintahkan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem paling lambat 31 Mei 1999 selalu menghasilkan konsekuensi negatif bagi kebijakan politik luar negeri AS. 

Di tangan Trump, analisa kebijakan tersebut di atas bukan hanya sekadar jadi bahan pertimbangan, tetapi bisa dijadikan alat tawar menawar politik Trump baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

Dengan karakter politik Trump yang suka kontroversi berbaur dengan karakter Partai Republik yang konservatif, maka kebijakan politik luar negeri Amerika bisa dipastikan akan lebih radikal dan tidak sungkan memicu perang/kekerasan selama tidak terjadi di Amerika. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Rencana Presiden Donald Trump memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel telah menimbulkan kontroversi, bukan hanya di kalangan rakyat Palestina, tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk di AS sendiri.

Meskipun implementasinya masih ditunda, rencana tersebut akan berimplikasi pada beberapa hal: situasi Timur Tengah (TT) akan semakin memanas; perdamaian dunia terancam; dan rencana pembentukan Negara Palestina yang diakui penuh oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengalami kemunduran.

Konflik yang terjadi di TT tidak kunjung mereda dan semakin meluas, salah satunya disebabkan oleh ISIS dan perebutan kekuasaan di kalangan elite-elite politik atau perang saudara. Alih-alih mendamaikan Israel dan Palestina sebagaiman dirintis oleh presiden-presiden AS sebelumnya, Trump justru melakukan tindakan provokasi yang memicu dan memacu konflik baru. Protes-protes dan kecaman-kecaman sudah merebak. Ketegangan dan perpecahan baru akan semakin tereskalasi, khususnya di Palestina dan TT.

Eskalasi ketegangan tampaknya bukan hanya di Palestina dan TT, tetapi akan semakin menyebar. Presiden Indonesia dan Turki sudah melakukan kecaman yang akan disusul oleh pemimpin-pemimpin negara-negara lain. Jelas hal ini merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia.

Yang paling mengkhawatirkan atas tindakan Trump tersebut adalah masa depan pembentukan negara Palestina yang sudah mendekati pengakuan tahapan akhir di PBB. Saat ini status Palestina di PBB adalah sebagai "Observer" yang sudah diberikan hak untuk mengibarkan benderanya di Kantor PBB. Jika ketegangan ini terus bereskalasi, maka perpecahan di kalangan negara-negara anggota PBB pun tidak terhindarkan. Akibatnya pengakuan PBB terhadap negara Palestina secara penuh akan mengalami kemunduran.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah sikap Trump agar niatnya tidak diimplementasikan? Dalam Hukum dan Hubungan Internasional, arogansi kekuasaan dapat dikendalikan melalui kekuatan-kekuatan balance of power, moralitas internasional dan hukum internasional. Kesemuanya hanya efektif terhadap negara-negara non super  power. Meskipun demikian bukan hal yang mustahil jika mayoritas negara-negara kompak.

Untuk mengimbangi kekuatan Trump sebagai representasi AA, diperlukan penolakan yang massif dari negara-negara termasuk negara-negara pemegang veto dan negara-negara kuat lainnya.

Moralitas internasional jelas menentang tindakan unilateral Trump. Masyarakat internasional, bukan hanya pada level negara tetapi juga pada level organisasi dan individual, harus terus menerus menunjukkan kutukan-kutukan terhadap Trump bukan hanya sebagai sebagai Presiden tetapi juga individual.

Pendekatan Hukum Internasional perlu juga untuk dilakukan baik melalui resolusi Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB. Apa yang dilakukan Trump berpotensi melanggar Piagam PBB dan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Internasional, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai individu Trump juga dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi beliau dalam bersikap dan bertindak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Bila kita melihat ke belakang, tidak sulit untuk memahami keputusan Trump ini. Sejak kampanye, Trump menggunakan strategi apa yang dikenal dengan istilah "populisme" yang memainkan isu-isu sensitif dan berisiko bagi keutuhan Bangsa Amerika sendiri. Isu-isu terkait kulit putih, hitam, dan berwarna dimainkan untuk mendapatkan dukungan kelompok mayoritas kulit putih. Dengan membangun imaginasi superioritas kulit putih atas ras lain, sebenarnya Trump membangkitkan kembali persoalan lama Bangsa Amerika yang telah dikubur oleh para negarawan pendahulunya.

Lebih jauh lagi, Trump juga memainkan isu agama dengan menempatkan Islam sebagai kambing hitam. Secara politis pilihan ini sangat rasional, mengingat populasi umat Islam sangat kecil bila dilihat dari konstribusi suara dalam pemilihan umum.

Sejak awal memasuki Gedung Putih, berbagai isu dan kebijakan kontroversial selalu mewarnai perjalanan sang presiden. Mulai keterlibatan Rusia dalam memenangkan kontestasinya, hubungannya yang tidak harmonis dengan institusi intelijen, sampai hubungannya yang buruk dengan para wartawan. Upayanya membangun tembok pemisah dengan tetangganya Meksiko telah menimbulkan ketegangan dua negara. Hubungan dagangnya dengan banyak negara, termasuk dengan China, juga telah menimbulkan polemik berkepanjangan. Terakhir upayanya membatalkan secara sepihak persetujuan Amerika terhadap pengembangan nuklir Iran untuk tujuan non militer yang juga ditandatangani oleh Inggris, Perancis, China, Rusia, dan Jerman. Jika perjanjian multilateral yang dinegosiasikan berbulan-bulan yang diputuskan secara formal dan disaksikan dunia internasional bisa dibatalkan begitu saja, bagaimana masyarakat internasional akan memiliki pegangan?

Trump mungkin sangat sadar semua ini dilakukan demi kepentingan Bangsa Amerika, tetapi mungkin ia tidak sadar konsekuensi jangka panjang yang harus ditanggung Bangsa Amerika secara keseluruhan. Ia telah mengerdilkan Amerika secara sistematis, ia juga telah menggerus wibawa Amerika, lebih dari itu ia telah menurunkan kredibilitas Amerika sehingga menjadi negara yang sulit dipercaya.

Terkait dengan masalah Palestina, keputusan Trump sebenarnya dapat dipandang sebagai deklarasi pemerintah Amerika menarik diri dari perannya selama ini sebagai mediator proses perdamaian antara Palestina dengan Israel yang sudah berjalan puluhan tahun. Dengan memberikan dukungan penuh kepada Israel yang telah diutarakannya sejak kampanye, maka Amerika sudah kehilangan legitimasi menjadi juru damai. Ketidakpeduliannya atas berbagai reaksi banyak kepala negara dan masyarakat internasional sebenarnya menunjukkan konsistensi Trump dalam memperjuangkan "American First".

Lalu bagaimana masyarakat internasional menyikapinya? Sementara ini berbagai reaksi emosional muncul ke permukaan, mulai dari demo yang menentang dan mengecam keputusan sang presiden kontroversial, anjuran boikot produk Amerika, sampai kemungkinan terjadinya serangan teroris atau perang terbuka antara Israel demgan negara-negara Arab yang sudah terjadi berulangkali dengan kekalahan dan kemenangan silih berganti antara kedua belah pihak.

Sekiranya kita mampu melihat masalah ini secara rasional dan proporsional, rasanya tidak sulit untuk menyikapinya. Kenapa kita menuntut Amerika terlalu banyak, di saat mereka sendiri ingin berkonsentrasi membangun negerinya sendiri? Kita harus menyadari Amerika kini bukan Amerika yang dulu. Amerika kini tidak ingin menghabiskan perhatian dan energinya yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan kepentingan domestiknya. Atau bisa jadi keputusan terkait Yerusalem ini justru ditempatkan sebagai isu domestik untuk memperkuat dukungan berbagai pihak di dalam negeri, di saat sang presiden mengalami penurunan popularitas akibat berbagai sikap kontroversialnya.

Bagi masyarakat internasional sebaiknya mengkonsolidasi diri dengan memanfaatkan berbagai forum multilateral khususnya PBB agar tidak ada negara lain yang mengikuti langkah Amerika. Dengan demikian keputusan Trump tidak akan memberikan dampak apapun, atau setidaknya akan memberikan dampak yang tidak signifikan bagi perjuangan Bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang pengakuan sepihak Washington bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel adalah pelanggaran atas prinsip anti-kolonialisme dan berpotensi merusak perdamaian dunia yang tengah membaik menyusul meredanya perang di Irak dan Suriah.

Sebagai reaksi keputusan Trump, ketegangan meningkat di Timur Tengah dan beberapa negara lainnya.

Keputusan Trump ini membangkitkan rasa marah dan sekaligus masygul. Bukan kemarahan dan kemasygulan pribadi. Sebuah kemarahan dan kemasygulan menyaksikan hilangnya sebuah peluang perdamaian yang mulai terbentuk.

Marah karena seorang presiden AS, dengan kekuasaan besar untuk mempengaruhi jalannya sejarah dunia, bertindak sangat sembrono yang dapat menyulut kekerasan baru pada dunia yang sedang menuju perdamaian.

Dalam politik internasional yang terus berubah, apa yang terjadi kemudian dari sebuah perdamaian yang terganggu, kerapkali tidak dapat diramalkan. 

Bukan hanya sembrono, keputusan Trump ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Trump adalah seorang pengusaha dan selebriti yang tidak bertanggung jawab dan tidak sensitif terhadap kemanusiaan. Ini menambah daftar indikator bahwa Trump sebenarnya tidak layak menjadi seorang presiden dari negara sepenting AS.

Keputusan Trump juga membuat kecewa. Saya, dan barangkali banyak orang lainnya, kecewa berat ketika Trump memenangkan pemilihan presiden AS mengalahkan Hillary Clinton. Trump jelas tak sebanding dengan Hillary dalam hal kontribusi terhadap kemanusiaan, pelayanan terhadap publik, dan harapan akan perdamaian global yang dibawanya.

Kekecewaan terkait keputusan tentang Yerusalem boleh jadi adalah kekecewaan berat yang kedua. Di antara keduanya, ada kekecewaan yang lain, misalnya keputusan Trump tentang imigran dan keputusan membawa AS keluar dari perjanjian tentang lingkungan hidup, Paris Agreement.

Kecewa, tepatnya masgul, bahwa negara AS dengan demikian banyak orang-orang baik dan berdedikasi terhadap kemanusiaan memiliki presiden seburuk Trump.

Keputusan Trump berpotensi menyulut kekerasan dan merusak perdamaian. Kekerasan selalu membawa korban jiwa, kerapkali warga sipil tidak berdosa. Presiden Trump, dari Gedung Putih, akan tetap hidup nyaman dikelilingi para pembantunya. Ini mungkin akan menjadi mirip gambaran sebuah scene film Hollywood tentang Kaisar Nero yang tersenyum menikmati anggur sambil menyaksikan kota Roma yang terbakar dengan rakyat kecil berlarian menyelamatkan diri.

Indonesia telah memberikan reaksi keras terhadap kebijakan Gedung Putih. Respons presiden dan pembantunya di bidang politik luar negeri ini memang cukup baik . Namun Indonesia yang tengah beraspirasi menjadi kekuatan menengah baru seharusnya dapat lebih keras lagi.

Selain mengupayakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia harus menggalang dukungan lebih luas di tingkat regional atau global menentang Trump, dan sekaligus mengakhiri kolonialisme Israel atas tetangganya.

Ini soal anti-kolonialisme dan hak sebuah bangsa untuk merdeka dan berdaulat atas wilayahnya, bukan soal agama. Anti-kolonialisme adalah bagian dari politik luar negeri Indonesia, dan tak terpisahkan dari semangat kekuatan-kekuatan sosial-politik di negara ini.  

Indonesia tetap harus bersahabat dengan AS dan rakyatnya yang baik. Namun presiden dan para pembantunya di bidang politik luar negeri harus menunjukkan secara jelas bukan hanya menolak Trump tetapi juga menunjukkan secara jelas tidak menyukainya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Memang ketika titik didih (burning point) konflik di bagian lain di dunia mereda atau lenyap ditelan waktu, misalnya Kuba-AS, Belfast, Tiongkok-Taiwan, bahkan Spanyol-Basque dan sebagainy. Titik didih di Timur Tengah tidak kunjung berkurang tingkat intensitasnya. Bahkan dengan keputusan rezim pemerintah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, diperkirakan bakal meledakkan konflik ke arah kekerasan bersenjata dan kekuatan teror yang membakar negara-negara yang memang tidak menyukai Amerika secara langsung atau lewat proxy-nya.

Ledakan isu Yerusalem akan berakibat pada isu keamanan selain ketidakstabilan di Timur Tengah sendiri. Dunia kini menanti  equilibrium atau keseimbangan baru dalam hubungan kekuatan Islam dan Barat yang bisa merugikan kedua pihak. Mestinya dipahami bahwa Trump tidak menjadi representasi Amerika selain diri Trump dan rezimnya. Tidak perlu, umpamanya, melakukan boikot produk-produk Amerika sebab rakyat Amerika pun saya yakin akhirnya akan bangkit dan memakzulkan Presiden Trump.

Selain demi memenuhi janji-janji kampanyenya, isu Yerusalem dari Trump terasa beraroma dukungan buat Israel serta Islamophobia yang pekat. Dunia Barat yang biasanya mendukung AS kali ini ramai-ramai menghimbau Trump untuk membatalkan keputusan yang hanya berujung kepada janji kampanye Pilpres, dan bukan untuk kemaslahatan bangsa Amerika ataupun perdamaian dunia international.

Upaya politik yang mulai menunjukkan titik temu dalam kesepakatan Oslo dan Camp David yang diprakarsai Presiden Clinton kini tersingkirkan karena sontak Israel merasa mendapat justifikasi atas pendudukannya di Yerusalem Timur dengan dukungan Trump.

Bagi kita Indonesia, tentu langkah politik kita adalah tetap mendukung Palestina secara konsisten. Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah JKW-JK untuk menolak pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem dan akan menggalang solidaritas dukungan bagi perundingan damai Palestina-Israel. Serahkanlah keputusan tentang status Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur kepada kesepakatan mereka tanpa ikut cawe-cawe Trump yang membuat situasi seperti kata Chairil Anwar, "mendung yang mempercepat kelam". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas