Manfaat dan Mudharat Registrasi SIM Card
berita
Politika

Sumber Foto : YouTube

25 October 2017 17:30
Sebentar lagi setiap pengguna telepon genggam di Indonesia bakal mengalami kerepotan baru: mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) kepada operator selular sebagai tanda validasi SIM card yang mereka gunakan. Selain itu, setiap orang dibatasi paling banyak hanya boleh memiliki tiga SIM card. 

Langkah ini dipercaya pemerintah bakal meminimalisir tindak kriminalitas lewat telepon genggam, seperti penipuan, pencurian pulsa, fitnah, penyebaran konten negatif, bahkan aksi terorisme.Di lain pihak, operator selular juga menyambut langkah ini. Sebab, mereka kini punya data pelanggan yang valid. Menginput nomor KTP dan KK dianggap kerepotan kecil dibanding manfaat besar yang didapat setelahnya. Masalahnya, benarkah registasi SIM card lebih banyak manfaat ketimbang mudharat? 

BACA JUGA: Perbankan Indonesia, Go Digital: Do Or Die

Dalam aturan yang berlaku per 31 Oktober tersebut, Kominfo menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memvalidasi data KTP dan KK. Artinya, pengguna telepon genggam tak bisa main input data sembarangan. Di saat bersamaan, data pribadi seperti nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, sampai golongan darah terkoneksi dengan jaringan milik operator selular. Bagaimana kita bisa menjamin data pribadi itu tak digunakan untuk kepentingan komersil oleh pihak operator? 

Selama ini, pelanggan telepon selular telah dibombardir berbagai promosi produk tanpa bisa dibendung. Tengok saja, begitu lewat mal anu atau restoran anu mendadak masuk SMS promo tanpa permisi dahulu. Belum lagi telepon dari telemarketer bank menawarkan kartu kredit dan macam-macam. Apa jadinya bila kini mereka tahu persis usia pelanggannya dan sesuai dengan target pemasaran produk/layanan pihak ketiga? 

BACA JUGA: Bolehkah Negara Menjual Data Pribadi Warga Negara?

Konon negeri ini belum memiliki aturan yang khusus melindungi data pribadi warga negaranya. Lihat persoalan ruwet di seputar e-KTP . Di tengah kekhawatiran data pribadi di e-KTP tersandera di luar negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo malah menandatangani perjanjian dengan 10 perusahaan swasta, mengijinkan perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan data penduduk. Lho, kok pemerintah  malah terkesan menjual data pribadi warganya untuk dikomersialisasi? 

Kita ingat, beberapa tahun silam, mantan pekerja NSA (Dinas Keamanan Nasional) Edward Snowden mengungkap pemerintah Amerika bekerjasama dengan operator selular memata-matai warganya sendiri.  Apa kita harus menunggu ada Snowden versi Indonesia untuk mengungkap aspek mudharat peraturan registasi SIM card? Kenapa tak dicegah mulai dari sekarang?

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pengguna kartu prabayar seluler pada 31 Oktober 2017, ada beberapa catatan yang mengemuka, antara lain;

Pertama, Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial atau nonkomersial tanpa seizin pemilik data pribadi, yaitu konsumen.

Kedua, dalam proses pendataan ulang harus melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang benar-benar sampai ke konsumen. Jangan sampai hanya karena belum mendapat info tentang registrasi, tiba-tiba akses seluler diblokir.

Ketiga, jika pendaftaran ulang sebagai upaya mengendalikan jumlah nomor beredar atau penyalahgunaan nomor seluler, rasanya tidak cukup efektif. Sebab konsumen masih diberikan akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak, karena setiap konsumen masih berhak memiliki 3 (tiga) nomor seluler dari masing-masing operator.

Maraknya jumlah nomor seluler yang beredar di Indonesia, lebih dikarenakan aspek promosi dan perang tarif dari operator seluler. Konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang sangat menyesatkan. Sehingga dengan mudah berganti ganti nomor seluler.

Idealnya sisi inilah yang urgen digarap oleh pemerintah dengan melakukan penertiban dari sisi hulu, yakni menertibkan perang tarif dan promosi yang menyesatkan konsumen. Bukan hanya melakukan upaya penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute

Saat ini, kita tidak memiliki database pengguna telepon selular yang baik. Ketika sekarang pengguna selular diminta mendaftarkan nomor mereka, ini sebuah langkah yang baik agar kita punya database pengguna layanan komunikasi yang baik. Namun, di sisi lain operator selular juga harus menjaga data pengguna agar tidak digunakan pihak ketiga.

Bagi operator, bila sudah punya data pengguna yang baik, maka harus memberikan layanan yang baik pada pelanggannya. Karena selama ini pelanggan pra-bayar banyak yang tak memberi data yang benar, maka layanannya juga buruk.

Kita punya undang-undang yang melarang data pelanggan disampaikan ke pihak ketiga. Namun, betapapun telah banyak kasus pihak perbankan tahu nama kita, nomor handphone kita, lalu memberi penawaran KTA atau kartu kredit. Ini menimbulkan kecurigaan, darimana mereka dapat data kita? 

Data pengguna harus dijaga betul. Bayangkan, jumlah SIM card lebih banyak daripada jumlah penduduk. Ini seperti sebuah negara jumlahnya. Jadi pemerintah harus menjamin tak disalah-gunakan. Pemerintah tak boleh lepas tangan menjaga data pelanggan layanan komunikasi. Jadi, jika data kita diperdagangkan ke pihak ketiga, bank misalnya, itu harus ada sanksinya. Pemerintah, sebagai regulator, harus turun tangan mengatasi pelanggaran ini. 

Selama ini orang bebas-bebas saja mengirim SMS berisi penawaran KTA atau penipuan undian sampai menawarkan kontrakan. Kita nggak tahu siapa yang mengirim SMS-SMS itu, bertanya ke operator, mereka juga tak punya data yang lengkap (dijamin kebenarannya). Bila registrasi ini berhasil, semua pengguna SIM card terdaftar. Dan nanti hanya orang-orang baik yang mendaftar. Jadi takkan lagi kejadian misalnya, penemuan berkarung-karung SIM card di Jakarta dan Surabaya yang diduga dipakai untuk tindak kejahatan.   

Sekarang sulit melacak siapa yang membocorkan data pelanggan telekomunikasi. Makanya, jika program ini berhasil, hal-hal seperti pelanggaran tadi bisa dilacak. Misal, kita dapat SMS penawaran KTA dari seorang karyawan bank. Si karyawan itu bisa ditanya, ia dapat dari mana. Bila dijawab, "Oh, itu dari bank tempat kerja saya." Kita tanyai pihak banknya. Kalau jawabannya mereka membeli data dari operator seluler, ini bisa jadi bukti permulaan (pelanggaran). 

Pengguna layanan selular seharusnya diberi kesempatan memilih berupa notifikasi, mau dapat SMS promosi atau tidak. Sekarang yang terjadi, sudah tak dapat notifikasi, tak ada insentif bagi pelanggan. Orang wajar marah. 

Registrasi SIM card ini beda sistemnya dengan yang dipakai untuk memata-matai orang. Yang lagi ramai diperbincangkan sensor internet dipakai untuk memata-matai. SIM card ini basisnya data base. Sensor internet ini perlu kita kritisi jangan sampai digunakan untuk memantau kita melakukan apa saja. Misal, kita ketahuan memesan makanan apa saja selama ini. Itu kan kacau kalau sampai kejadian. Jadi, harus dijaga. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)