MA Buka Jalan Politisi Parpol Masuk DPD
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 31 October 2018 14:30
Penulis
Oesman Sapta Odang (OSO) tampaknya memang 'sakti'. Setelah pencalonannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, kini OSO bisa sedikit bernafas lega. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan OSO terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait larangan pengurus partai politik maju jadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Dengan kata lain, OSO boleh ikut memperebutkan kursi DPD sekalipun menjabat Ketua Umum Partai Hanura.

Pertanyaannya, bolehkan MA membatalkan larangan tersebut? Sebab, larangan pengurus partai mencalonkan anggota DPD dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bukan murni inisiatif KPU. Pengaturan larangan tersebut lantaran adanya Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Putusan ini menafsirkan Pasal 128 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Intinya, pengurus parpol dapat dikategorikan dalam frasa “pekerjaan lain” yang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Sebelumnya, KPU sempat meloloskan OSO sebagai calon anggota DPD saat mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS). Tapi begitu ada putusan MK, lembaga penyelenggara pemilu ini mengeliminasi OSO dari dari Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 20 September 2018 lalu.

Atas dasar itu, majelis hakim MA menilai KPU telah membuat ketentuan yang berlaku surut. Meski begitu, MA mengaku putusannya tersebut sama sekali tidak bermaksud menganulir putusan MK, tapi hanya membatalkan PKPU Pencalonan DPD terkait larangan pengurus parpol jadi calon anggota DPD. Tapi bukankah keputusan MA itu sama saja mengabaikan putusan MK?

Terlebih, MK sempat menyatakan bahwa keputusannya dapat berlaku pada Pemilu 2019, sehingga KPU bisa menerapkan larangan itu terhadap OSO. Hal ini karena UU MK mengatur bahwa setiap putusan lembaga penjaga konstitusi ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap begitu usai diucapkan dalam sidang pleno. Jika aturannya demikian, mengapa MA justru membatalkan larangan tersebut.

Terlepas dari perdebatan larangan pengurus parpol jadi senator, sebenarnya tujuan pendirian DPD bukanlah untuk pengurus parpol. Tapi sebagai representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Eksistensi DPD juga sebagai penyeimbang (check and balances) terhadap DPR yang diisi oleh orang-orang parpol.

Jika anggota DPD boleh dari pengurus parpol, bukankah itu sama saja menghancurkan cita-cita pendirian DPD? Tentu publik berharap KPU punya solusi jitu untuk menjaga marwah lembaga yang dibentuk pasca Orde Baru ini.

Seandainya kesaktian OSO tidak berhasil dicegah pada Pemilu 2019, ke depan boleh jadi realitas di DPD bukan lagi corong untuk merepresentasikan aspirasi daerah di tingkat nasional, karena telah berubah wajah menjadi representasi partai politik layaknya DPR. Rela risiko ini terjadi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)

Pada awalnya, Senin (29/10/2018), pernyataan bahwa Judicial Review (JR) terhadap Oesman Sapta Odang (OSO) dikabulkan hanya keluar dari mulut kuasa hukum yang bersangkutan. Namun, pada Selasa (30/10/2018) siang, Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengkonfirmasi bahwa JR yang diajukan OSO terkait larangan pengurus partau politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD, memang dikabulkan MA. Putusan ini tentu saja mengejutkan. Aneh bin ajaib.

Gugatan PKPU Nomor 26 Tahun 2018, khususnya terkait larangan pengurus patai politik yang harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah tindak lanjut KPU atas Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK menyebutkan bahwa larangan bagi calon anggota DPD yang melaksanakan "pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi anggota DPD" salah satunya adalah pengurus partai politik. Alasan mendasar lainnya, MK menyebutkan bahwa kelembagaan DPD perlu diisi oleh tokoh-tokoh daerah, yang merupakan representasi daerah bukan representasi partai politik, agar tujuan kelembagaan DPD sebagai representasi daerah bisa terpenuhi. Ini sekaligus membedakan kelembagaan DPD dengan DPR yang merupakan representasi partai politik.

Dengan adanya putusan MK ini, larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD adalah konstitusional dan posisinya sederajat dengan Undang-undang. Sekali lagi, pemberlakuan ketentuan itu dilaksanakan sejak Pemilu 2019 (mutatis mutandis), karena disebutkan eksplisit di dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Atas dasar putusan inilah kemudian KPU melakukan perubahan PKPU, dengan mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur dia ruang lingkup untuk memastikan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dilaksanakan dengan baik dan patuh. Pasal 60A ayat 3 huruf a dan huruf b, yang mensyaratkan surat pengunduran diri bernilai hukum yang tidak dapat ditarik kembali, dan dibumbuhi materai yang cukup. Selain surat pengunduran diri, bakal calon anggota DPD juga wajib menyerahkan keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan AD/ART partai tentang pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik.

Karena surat pengunduran diri dan surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik tersebut merupakan syarat pencalonan anggota DPD yang diputus MK dan posisinya setara dengan Undang-undang, tentu saja ada konsekuensi hukum di mana calon anggota DPD akan dinyatakan tidak memenuhi syarat jika tak memenuhi PKPU tersebut.

Dengan uraian di atas, menjadi sangat aneh jika MA mengabulkan JR yang diajukan OSO. Kewenangan MA sesuai dengan UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Pemilu, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Untuk kasus yang diajukan OSO ini, tentu saja MA harus merujuk kepada Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang posisinya sederajat dengan undang-undang. Hingga saat ini, putusan JR ini belum diketahui bunyi amar putusan, bagian mana yang dikabulkan, dan apa perintah putusan MA.

Oleh sebab itu, kami mengkrititik keras cara MA menyampaikan putusan kepada publik, di mana hanya dikabulkan bahwa putusan tersebut dikabulkan melalui pernyataan Juru Bicara MA Suhadi. Tetapi MA sama sekali tidak menjelaskan bagian mana yang dikabulkan, seperti apa amar putusan, dan apa perintah putusan tersebut. Ini memberikan contoh buruk terhadap peradilan yang harusnya transparan, jelas, dan memberikan kepastian hukum.

Selain itu, putusan MA ini jelas putusan yang sangat aneh, karena PKPU terkait syarat pengunduran diri dan pemberhentian sebagai pengurus partai politik, serta menyatakan pengurus partai yang tidak mengundurkan diri jika mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD tidak memenuhi syarat sepenuhnya melaksanakan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Padahal, batu uji dalam proses JR di MA adalah undang-undang, yang tentu saja putusan MK adalah bagian yang wajib untuk diperhatikan oleh MA. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang katanya memperbolehkan anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berasal dari partai politik (parpol) menjadi preseden buruk dalam konsepsi perwakilan daerah. Hal itu dikarenakan dibentuknya DPD, semata untuk menguatkan keterwakilan kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat yang selama ini dianggap sumir ketika hanya diwakili oleh DPR.

Pembolehan anggota DPD dari parpol, pada akhirnya akan menimbulkan kesan apa bedanya wakil daerah dengan wakil parpol yang sejatinya telah terepresentasikan melalui kursi di DPR. Kesan selanjutnya, maka irisan kepentingan parpol dan kepentingan daerah nantinya sulit dibedakan sehingga menegasikan histori dibentuknya DPD.

Atas hal di atas, maka ada logika sesat yang dikonstruksi melalui putusan MA karena abai terhadap konsensus ketatanegaraan pembentukan DPD. Keanggotaan DPD harusnya dibiarkan steril dari pengaruh politik sehingga aspirasi kedaerahan akan tetap terjaga. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

DPD semakin kerdil belakangan ini. Begitu banyak anasir politik yang tergabung dalam diri seorang anggota DPD, yang akhirnya dia tidak pernah tuntas menjadi wakil daerah yang sesuai harapan dari tujuan dihadirkannya kelembagaan DPD. Saya kira tidak kurang juga upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar DPD bersih dari anasir politik. Upaya ini semata-mata untuk mengembalilan peran DPD sebagai representasi daerah.

Jika semakin jelas identitas anggota DPD sebagai representasi daerah, kita berharap tugas dan fungsinya bisa diupayakan melalui perubahan undang-undang dengan memberi kewenangan yang lebih kepada DPD. 

Saya kira pemberian kewenangan yang lebih kepada DPD itu tidak bermakna apa-apa ketika DPD sendiri tidak siap untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan undang-undang. Karena anggota DPD belakangan ini lebih asik dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang mengabaikan aspirasi daerah. 

Kita harus merespon gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dikabulkan Mahkamah Agung, karena kita tidak ingin setiap saat sibuk mengurus nasib orang perorang anggota DPD yang ingin membajak DPD untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politiknya. Saya kira akal sehat kita tidak menginginkan situasi ini akan terus terjadi pada DPD di periode mendatang. 

Tempo hari kita sudah berharap Putusan MK yang melarang pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD sebagai momentum atau pijakan awal untuk membangun DPD yang kuat. Tapi harapan itu pupus ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh internal DPD, terutama gugatan OSO kepada MA, yang kemudian kabarnya dikabulkan oleh MA.  

Hal itu sebenarnya akan membuat kacau tahapan pemilu di mana KPU telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Mestinya, DCT itu sudah tidak ada perubahan lagi sampai pemungutan suara pada 2019 mendatang. 

Tapi putusan MA ini membuat kita justru kembali mundur ke belakang untuk membahas syarat pencalonan anggota DPD. Selain itu, kepastian hukum menjadi kacau balau ketika keputusan lembaga penegak hukum (MA dan MK) satu sama lain bertabrakan. Kemudian, ini tentu menjadi modal yang tidak bagus untuk menjemput Pemilu 2019 saat penegak hukum, terutama MA, tidak sejak awal memastikan bahwa mereka mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penting kita menyerukan agar MA bisa melahirkan keputusan yang tidak hanya berkualitas tapi juga berintegritas, supaya kita tidak terjebak dalam proses pemilu yang minus integritas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF