Lelang Tiket Caleg, Etiskah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 October 2018 12:30
Biaya politik yang mahal mulai berdampak bagi sejumlah partai. Publik dikejutkan dengan surat dari Lajnah Penetapan Calon (LPC) DPP PPP yang mewajibkan semua calon anggota DPR RI nomor urut 1 yang pada pemilu 2014 telah mendapatkan kursi DPR RI untuk memberikan dana kontribusi sebesar Rp500 juta untuk pembiayaan saksi di dapil tersebut. Hal ini, bagi PPP, dipicu oleh kondisi keuangan partai yang melemah.

Lantas, wajarkah caleg membayar dana kontribusi itu kepada partai? Apakah hal ini termasuk pelanggaran kategori penyuapan rana pencalonan dalam pemilu? Sebab, bunyi surat itu secara tegas menyatakan, partai akan mengganti caleg yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dari daftar caleg partai. Dengan beredarnya surat “rahasia” ini, Bawaslu mengaku tengah menelusuri dugaan pelanggaran dari perintah yang ada dalam surat LPC DPP PPP tertanggal 6 Dzulqa'dah 1439 H itu.

Lebih jauh dari konteks pelanggaran pemilu, keputusan ini dinilai mengisyaratkan bahwa partai tidak lagi berpegang teguh pada substansi pemilu legislatif, yakni memperoleh wakil rakyat yang berintegritas. Setoran dana yang tinggi pada pemilu, akan membuat DPR, ketika terpilih, sibuk untuk menutupi dana yang telah digunakan untuk kontestasi politik itu. Keadaan ini dianggap sebagai pemicu korupsi maraknya korupsi di tubuh anggota dewan.

Bagi sejumlah politikus yang sempat terjegal syarat dana kontribusi ini, partai yang meminta sumbangan dari calonnya, tidak lagi mengedepankan kader yang memperjuangkan visi-misi politik partai, tetapi lebih kepada misi mencari dana. Tetapi, dengan kultur dan sistem politik yang ada, bukankah anggapan memperjuangkan visi-misi partai ini terlalu “muluk-muluk”?

Sebab, partai sendiri nyatanya belum tuntas dengan urusan keuangan. Bukan cuma PPP saja yang membebankan biaya pemilu kepada caleg. Sebagian besar partai dinilai memperoleh dana awal kampanye dari hasil urunan caleg juga. Ini disebabkan karena pemilu serentak membuat caleg mulai dari level kabupaten/kota sampai pusat bertarung secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Partai pun mengalami pembengkakkan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan estimasi biaya saksi Rp150 ribu sampai Rp300 ribu per orang, maka perkiraan biaya saksi setiap dapil dapat mencapai Rp1,508 miliar untuk setiap partainya. Dana ini belum termasuk biaya atribut kampanye, pelatihan saksi, dan sebagainya. Bagi sejumlah partai, angka ini cukup besar. Jika tidak menarik sumbangan caleg, maka mesin partai tidak dapat bekerja saat pemilu. Apakah ini menandakan bahwa support pemerintah terhadap lembaga demokrasi (parpol) masih lemah?

Memang, dalam kebijakannya, dana bantuan keuangan kepada parpol telah dinaikkan, dari yang sebelumnya Rp108 per suara sah, menjadi Rp1.000 rupiah per suara sah melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang  perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Tetapi, peruntukkan dana bantuan ini lebih diprioritaskan untuk biaya pendidikan politik dan operasional sektertariat partai, bukan untuk pemilu. Jadi untuk konteks pemilu, partai harus menggunakan sumber dana lain.

Apalagi, partai politik merupakan lembaga non-profit, sehingga memang hanya mengandalkan dana dari iuran dan sumbangan. Maka dari itu, urunan dana dari caleg yang bertarung dianggap lumrah, sebagai yurisprudensi internal parpol. Apakah itu berarti, peraturan pemilu harus mengistimewakan keadaan ini? Tetapi jika dibiarkan juga, bukankah intimidasi dengan modus “ada uang ada kursi” dalam pemilu akan menjadi menjamur dan menciderai demokrasi?

Jika demokrasi prosedural melalui pemilu tidak dapat menekan aliran dana yang besar untuk membiayainya, masihkah wajarkah kita berharap akan mendapatkan pemimpin yang berintegritas dari hasil pemilu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Publik kembali dikejutkan dengan pengakuan PPP yang menginformasikan adanya iuran wajib sebesar Rp500 juta kepada caleg demi mendapatkan tiket nomor urut pertama dalam daftar calon legislatif yang diajukan partai. Keterkejutan sesungguhnya bukan karena praktik tersebut merupakan praktik yang baru sama sekali, tetapi lebih karena keberanian PPP mewartakan hal itu kepada publik.

Mengapa kita terkejut dengan keberanian PPP mewartakan adanya iuran wajib kepada caleg? Karena selama ini praktik "mahar politik" tak pernah secara jujur diakui oleh parpol, khususnya terkait besaran dana yang diterima partai dari kandidat, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.

Pengakuan PPP ini juga mengejutkan karena secara  sadar menyampaikan sesuatu yang potensial bisa merugikan partainya sendiri. Sebab, praktik iuran wajib yang dilakukan pada proses pencalonan pemilu legislatif berpotensi melanggar UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 242 dinyatakan bahwa: "Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis-mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."

Iuran Rp500 juta yang dibebankan kepada para caleg  sebagai imbalan untuk mendapatkan tiket nomor urut 1 jelas masuk dalam ranah yang diatur oleh UU Pemilu. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin PPP akan menghadapi masalah dengan pengakuannya soal iuran wajib tersebut.

Tentu saja iuran dari anggota partai merupakan salah satu sumber pendanaan resmi partai politik. Iuran ini mestinya merupakan sesuatu yang rutin dan diterapkan sepanjang seseorang tercatat menjadi kader partai. Akan tetapi, iuran ini menjadi bermasalah ketika digunakan oleh partai untuk bertransaksi dengan caleg sebagai imbalan atas pemberian nomor urut dalam proses pendaftaran caleg.

Praktik transaksi tersebut sudah melanggar prinsip pencalonan yang digariskan oleh UU Pemilu, yang menyebutkan proses seleksi bacaleg harus dilakukan dengan prinsip yang demokratis dan terbuka. Jika penentuan caleg malah ditentukan oleh besaran iuran yang disediakan caleg, maka yang terjadi bukan lagi sebuah proses yang demokratis, tetapi pragmatis-transaksional.

Dengan praktik seperti itu, partai sesungguhnya tak hanya menelanjangi ketakberdayaan mereka untuk menghidupi partai, tetapi juga membuktikan betapa tata kelola keuangan parpol masih saja menjadi ladang subur bagi keberlangsungan politik transaksional yang menjadi lahan bagi berseminya praktik korupsi.

Ketika sejak awal seorang caleg diikat dengan relasi transaksional, maka selanjutnya relasi antar kader dan parpol akan dibangun dalam semangat yang sama. Maka tak ada lagi tempat bagi idealisme dalam perjuangan kader jika terpilih menjadi anggota legislatif. Ia akan terus dikejar oleh hutang yang telah dia ciptakan demi meraih kursi tersebut.

Partai pun demikian. Ketergantungannya pada iuran kader di tengah tuntutan untuk menghidupkan mesin partai membuatnya tak punya pilihan lain selain mendukung semua upaya anggotanya di parlemen untuk mendapatkan uang dengan cara apapun.

Jadi, omong kosong rasanya berbicara tentang pemberantasan korupsi jika partai sendiri justru menjadi benteng terakhir bagi terpeliharanya korupsi melalui praktik politik transaksional, yang selalu berulang pada setiap hajatan pemilu. Dan juga, omong kosong jika dengan penuh semangat parpol dan kadernya menjanjikan hidup rakyat yang lebih baik sementara kehidupan partai saja sudah buruk sejak awal.(arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Konsultan Hukum dan Penggiat Politik

Kebijakan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewajibkan calon legislatif (caleg) nomor urut satu tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sudah menjabat sebagai Anggota DPR sejak Pemilu 2014 menyetor uang sebesar Rp500 juta sebagai biaya saksi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019; disertai ancaman pencoretan dan penggantian dari daftar caleg PPP menunjukan kepada publik gambaran tentang sikap dan perlakuan partai yang sewenang-wenang, eksploitatif, tidak adil dan memperdayai caleg.

“Kasus” ini, pada sisi yang lain memperlihatkan wajah buruk partai yang selama ini dalam persepsi publik digambarkan sebagai feodal, oligarkis dan transaksional. Feodalisme partai-partai ditandai dengan ketergantungan partai pada figur personal yang menjadi tokoh utamanya. Dengan istilah lain, partai-partai dikungkung oleh gelaja individuasi dan privatisasi partai, yakni keadaan dimana pusat partai berada pada satu tokoh. Oligarkis disebabkan kebijakan partai ditentukan oleh segelintir elit yang mengendalikan partai.

Sedangkan, transaksional terwujud dalam bentuk di mana partai dan berbagai aktivitasnya kerap diposisikan sebagai komoditas yang bisa dikapitalisasi dalam berbagai kontestasi yang terjadi di level nasional, seperti dalam pencalegan dan pencapresan maupun yang terjadi di level lokal seperti dalam berbagai pilkada. Cara berpikir ini kerap memosisikan partai bak ‘mobil rental’ dan bisa disewa siapa saja yang memiliki uang guna pencapaian kepentingan mereka.

Sulit Memainkan Peran dan Fungsi

Kalau dicermati lebih jauh, uang saksi itu baru salah satu jenis pengeluaran. Belum lagi uang untuk biaya sosialisasi dan kampanye. Tentu angkanya lebih besar dari itu. Uang biaya saksi tadi kalau dihitung dengan gaji seorang anggota DPR RI yang berkisar Rp80 juta, berarti setara dengan gaji 6-7 bulannya. Apabila dihitung dengan total kebutuhan biaya kampanye yang besaranya bervariasi antara Rp1-5 miliar, bahkan lebih, berapa banyak biaya yang dikeluarkan?

Padahal, di luar agenda caleg, anggota DPR mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi bulanan kepada partai yang mana besarannya bervariasi, bergantung pada kebijakan partai masing-masing. Berdasar pengalaman penulis, saat pencalegan biasanya caleg mengisi satu jenis formulir pernyataan kesediaan menyumbang kepada partai setiap bulan. Lalu, tiap agenda-agenda besar partai, apakah itu Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, pendidikan dan pelatihan kader dan kongres, caleg yang sudah menjabat wajib menyumbang. Selain DPP, caleg juga sering dimintai kontribusi oleh organisasi sayap partai. Belum lagi jika proposal yang menumpuk dari daerah pemilihanya.

Besarnya beban yang ditanggungkan kepada anggota DPR yang ikut caleg lagi, tidak sebanding dengan kontribusi partai terhadap kemenangan caleg. Kalau mau jujur, di luar urusan administrasi pencalegan, apakah ada kontribusi nyata dari partai untuk memenangkan caleg? Dalam prakteknya, caleg sendiri yang berjuang untuk menang dengan tertatih-tatih, penuh tantangan baik fisik maupun mental.  

Dengan gambaran pengeluaran kasar seperti ini, bagaimana mungkin caleg yang menang bisa fokus menjalankan tugas dan fungsinya? Bagaimana caleg yang menang bisa peduli dengan prestasi kerja? Bagaimana partai bisa memainkan perannya sebagai agregasi kepentingan yang menyangkut persoalan hidup orang banyak? Bagaimana partai bisa menjalankan fungsi perumusan kepentingan sehingga aspirasi rakyat bisa sampai kepada pemerintah? Selanjutnya, bagaimana partai bisa menembus sampai pada level usulan kebijakan?

Berubah atau Punah

“Kasus pelelangan caleg” ini mempertontonkan kepada publik model pengelolaan partai politik yang tidak professional. Masalah ini menguatkan penilaian para analis politik baik dari dalam maupun luar negeri yang pesimis dengan modernisasi dalam pengelolaan partai politik di Indonesia. Dirk Tomsa, misalnya, dalam tulisanya, “The Indonesian Party System After the 2009 Elections:Towards Stability”? (dalam Aspinall dan Mietzner, 2010), mendeteksi keberadaan partai-partai yang dikelola secara kurang profesional dan kurang mengakar di Indonesia.

Tulisan bernada sumbang juga terbaca dari tulisan Paige Johnson Tan dalam tulisannya, Reining the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia, di Asian Journal of Political Science, Vol 20, No 2 Tahun 2012, yang menggambarkan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusionalisasi dan memprediksi bahwa partai-partai akan melemah dengan cara yang tak jelas.

Jadi, partai-partai, apabila tidak berubah, tidak berani melakukan inovasi dan terus melanggengkan praktek individuasi dan transaksional, maka partai-partai itu sebetulnya tengah menyiapkan jalan menuju deklinasi atau penurunan kuantitas pengikut, kualitas dan integritas kader, bahkan menyiapkan jalan menuju “kematian” partai politik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Undang-undang sendiri pada dasarnya membuka peluang bagi kader partai untuk memberikan sumbangan bagi pendanaan partai politik. Sehingga apabila sumbangan itu merupakan kebijakan internal, maka tidak bermasalah. Dampak dari kebijakan ini pun dapat ditelusuri dengan berbagai sudut pandang. Sebab, sekalipun dibenarkna aturan, sumbangan seperti ini tentunya punya dampak pada perilaku calon anggota ketika terpilih, untuk mengembalikan modal politik yang telah dipungut oleh partai politik darinya. Perspektifnya pun bisa saja berubah, dari membela rakyat menjadi mengambil uang rakyat.

Pendanaan terhadap partai politik  memang penting. Tetapi masalah utamanya terletak pada sejauh mana akuntabilitas partai dijalankan. Sebab partai sendiri sejauh ini belum sepenuhnya menunjukkan penggunaan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolahan anggarannya.

Juga, partai sudah seharusnya memiliki pendanaan rutin yang dikelola untuk setiap penyelenggaraan pemilu. Yang menyulitkan apabila partai melakukan pengumpulan anggaran secara mendadak, sehingga para kandidat pun terkadang kaget dan tidak mampu memenuhi dana sumbangan tersebut. Jadi, kita juga sulit untuk mendeteksi wajar dan tidaknya pendanaan itu, karena setiap partai memiliki mekanisme pengelolahan yang berbeda.

Tetapi pertanyaan publik yang sampai sekarang belum dijawab adalah terkait akuntabilitas pengelolahan dana partai. Sejauh ini, partai berbicara tentang transparansi hanya dalam level dana bantuan negara. Tetapi, dana partai bukan semata-mata diperoleh dari negara. Yang rentan dan tidak diketahui adalah sumbangan dari kader.

Sumbangna pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak dipaksa dan bersifat sukarela. Tetapi apabila sumbangan telah menggunakan pemaksaan,  maka akan masuk rana Bawaslu untuk melakukan investigasi terkait dengan pelanggaran UU Pemilu. Apalagi ketika ada kader yang merasa berkeberatan. Sebab itu berarti ada pihak yang tidak menyetujui mekanisme itu. Tetapi jika seluruh anggota partai setuju pun, Bawaslu tidak dapat memprosesnya.

Namun pada dasarnya, partai itu tidak boleh dalam keadaan terdesak dan mendesak dalam memaksa para caleg untuk membangun komitmen dana sumbangan. Juga, seharusnya kebijakan ini sudah dicanangkan sejak jauh hari, sehingga setiap caleg yang mengajukan diri mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Jadi tidak berdasarkan sebuah perjanjian.

Apabila konteksnya perjanjian, maka hal ini menjadi menarik untuk dibuktikan oleh Bawaslu, apakah masuk kategori mahar politik atau tidak. Tetapi apabila hal ini sudah merupakan kebijakan yang sejak jauh hari diputuskan dan merupakan kebijakan internal partai yang dimuat dalam AD/ART, maka kita tidak dapat mempermasalahkannya lebih jauh.

Namun jika terbukti hal ini terjadi ketika kebijakan ini dibuat setelah adanya penetapan calon, dan sekarang baru dipaksakan, maka dapat diasumsikan bahwa terjadi potensi pelanggaran pemilu. Sebab, konsekuensi pencalonan tidak boleh ditransaksikan, karena akan masuk dalam rana mahar politik. Hal ini harus ditelusuri Bawaslu dengan baik agar kasus ini tidak menguap lagi.Pembedaan konteks sumbangan dan pemberian mahar ini perlu diatur, sebab sudah ada dampak-dampak dari pelanggaran itu, baik secara politik maupun sosial.

Sumbangan kader partai politik pada dasarnya memang tidak terbatas. Sehingga jika kebijakan ini merupakan hal yang normal dan diatur dalam partai, tentunya setiap kader telah memikirkan resiko tersebut sebelum mencalonkan diri. Jadi, apabila dia memutuskan untuk maju, maka konsekuensi itu sudah disetujui. Tetapi jika kebijakan ini muncul bersamaan dengan pencalonan, dan mempengaruhi peta nomor urut dan pelolosan pencalonan oleh partai, maka ada potensi ke arah dugaan mahar politik. Jadi menurut saya ini merupakan dua wilayah yang harus dilihat secara jernih, apakah kebijakan ini lahir jauh sebelum pencalonan, atau terbit pada saat pencalonan.

Kita juga perlu menelusuri pengakuan ketua PPP pada saat itu, apakah partainya mempraktikkan mahar politik atau tidak. Apabila menerapkan mahar, berarti kita dapat mempertanyakan komitmen dan keseriusan partainya. Tetapi bagi Bawaslu, hal ini harus dilihat sebagai pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau tidak.

Pengeluaran dana saksi yang besar perlu ditelusuri, apakah saksi merupakan bagian dari pemilu yang berintegritas atau tidak. Pemerintah bersama DPR membuat UU Pemilu untuk memperkuat kapasitas KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Ketika partai was-was dengan kinerja KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di TPS, artinya mereka juga tidak yakin dengan kinerja keduanya dalam fungsi penyelenggaraan pemilu.

Padahal negara sudah mengeluarkan anggaran yang besar unutk penyelenggaraan pemilu. Sehingga partai pun harus yakin dengan pengawasan Bawaslu sampai pada tingkat perhitungan suara di TPS. Jadi,  partai tidak perlu mengadakan saksi yang begitu banyak. Seharusnya saksi itu cukup berada pada wilayah yang rentan, sehingga hal itu harus dipetakan terlebih dahulu. Jangan sampai  kita berpolemik soal dana pengawasan yang tinggi, yang bahkan melemahkan tugas pengawasan oleh saksi yang sudah disediakan penyelenggara. Jadi seharusnya parpol tidak perlu menyediakan saksinya sendiri.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa partai tidak dapat melakukan kaderisasi sampai pada tingkatan militansi kader untuk menjadi saksi, maka mereka memproyekkan peran saksi ini. Apabila kader-kader yang menjadi saksi dalam pemilu dibangun atas dasar loyalitas kader, maka pastinya mereka tidka akan menuntut adanya imbalan dalam bentuk honor saksi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu agar dapat membentuk kinerja saksi yang lebih dapat dipercaya, dan partai dan calon tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang banyak untuk saksi.(arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF