Legislator Belum Lapor Harta Kekayaan, Ada Apa?
berita
Politika
ilustrasi watyutink.com 01 February 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Kritik publik terhadap DPR seolah tak ada habisnya. Kali ini gara-gara sebagian besar anggota legislatif belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di periode 2018. Berdasarkan data KPK, hanya 21,42 persen atau 115 anggota DPR yang telah melaporkan harta kekayannya.

Kondisi yang lebih miris terjadi di tingkat DPRD. Meski secara keseluruhan tingkat ketaatan anggota DPRD di Indonesia terhadap LHKPN lebih baik dari elite Senayan, rupanya kepatuhan legislator di enam daerah (Aceh, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua) berada di bawah 4 persen. Bahkan di DPRD Sumatera Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara sama sekali belum ada legislator yang melaporkan harta kekayaannya.

Pertanyaannya, mengapa tingkat kepatuhan anggota legislatif terhadap LHKPN begitu rendah? Memang, tenggat waktu pelaporan LHKPN sampai akhir Maret 2019. Artinya, boleh jadi mereka bakal melaporkan hartanya dalam beberapa hari ke depan. Namun KPK menilai, khususnya DPR, tak punya komitmen serius mendedahkan harta kekayaanya kepada publik.

Meski begitu, legislator, khususnya yang berada di Senayan, berdalih belum melaporkan hartanya lantaran kesulitan mengisi format LHKPN secara daring. Pendeknya, mereka “merasa” gaptek dengan teknologi.

Tapi publik menganggap, alasan itu tak masuk akal. Apalagi, sejak hampir setahun lalu sudah ada klinik LHKPN, sebagai upaya memudahkan anggota DPR melaporkan harta kekayaannya.

 

Mengingat citra DPR saat ini belum membaik, boleh jadi sikap itu justru malah menambah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pembuat undang-undang itu. Lantas, apa iya DPR tak serius memperbaiki citranya?

Sejatinya, sudah banyak peraturan ihwal kewajiban penyelenggara negara menyerahkan LHKPN secara periodik. Singkatnya, aturan tersebut demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan kata lain, agar tak ada secuil pun aset penyelenggara negara yang berasal dari hasil korupsi. Dengan tak melapor harta kekayaan, apakah itu artinya DPR tak punya komitmen untuk mewujudkan lembaga yang bersih dari korupsi?

Atau, jangan-jangan tak lapor lantaran ada aset yang berasal dari hasil kejahatan? Kiranya wajar kecurigaan ini muncul. Sebab dalam asumsi publik: yang menyerahkan LHKPN saja belum tentu bersih dari korupsi, apalagi yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Belum lagi, fakta bahwa korupsi di sektor politik (korupsi politik) belum jua bisa diminimalisir. Hingga kini, tercatat sudah 227 anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Masih banyaknya anggota legislatif yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa saja karena masih santai-santai. Hal ini lantaran waktu yang diberikan masih ada. Namun jika hingga batas waktu yang diberikan masih rendah tingkat pelaporan LHKPN-nya, maka layak dipertanyakan komitmen dalam pemberantasan korupsinya.

Sejatinya lembaga legislatif, harus menjadi garda terdepan dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Karena mereka memiliki tugas dan fungsi, salah satunya, yaitu pengawasan terhadap Pemda/Pemerintah. Jika yang mengawasinya saja malas dan lalai dalam melaporkan LHKPN, bagaimana dengan yang lainnya? Fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif bisa mandul jika anggota-anggota parlemen sulit berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Alasan anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya karena kesulitan mengisi format LHKPN, itu memang alasan yang aneh dan tak masuk akal. Sebab, masing-masing anggota DPR dibekali 7 staf: 5 Tenaga Ahli (TA) dan 2 Asisten Pribadi (Aspri). Jadi anggota DPR bisa memberdayakan TA dan Asprinya untuk membuat laporan LHKPN secara online.

Jika melaporkan LHKPN saja dianggap masih belum serius. Artinya mereka masih belum serius berkomitmen untuk memperbaiki citranya. Justru jika para anggota DPR-nya taat asas, mengikuti ketentuan yang sudah diberikan KPK, dan serempak aktif dan kompak dalam melaporkan LHKPN, maka citranya akan naik.

Belum menyerahkan LHKPN menandakan DPR belum memiliki komitmen dalam memujudkan institusi yang bersih dari korupsi. Kita tentu senang jika DPR memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tapi kapan?

Kewenangan yang besar terkait legislasi, pengawasan, dan budgeting, membuat anggota DPR pat gulipat dan kongkalingkong dengan eksekutif dan pengusaha dalam melakukan tindakan yang mengingkari komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tak melaporkan LHKPN artinya komitmen mewujudkan parlemen yang modern yang bersih dari korupsi masih belum ada. Masih sebatas isapan jempol belaka.

Belum menyerahkan LHKPN karena ada aset yang berasal dari hasil korupsi kita tidak begitu tahu. Tentu yang lebih tau hanya anggota DPR sendiri. Jika ada hartanya dari hasil kejahatan, lalu tidak dilaporkan atau bisa juga hartanya disimpan di orang lain atas nama orang lain. Di sinilah KPK dan seluruh rakyat Indonesia harus menginvestigasi harta-harta yang didapatkan oleh para anggota parlemen.

Jika aset-aset mereka hasil dari bisnis yang benar, bukan dari hasil kejahatan, maka jangan ragu untuk secepatnya melapor LHKPN. Jangan membungkus ketidakjujuran dengan cara mencari alasan yang tidak masuk akal. Jika kita tidak jujur, lambat laun juga akan ketahuan. Jadi jika anggota legislatif tidak jujur dalam melaporkan LHKPN, maka lambat laun suatu saat nanti juga akan ketahuan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Secara sistem, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki kelemahan, di antaranya: sifatnya voluntary, formulirnya kurang simpel, sistem pemantauan, dan tidak ada sanksi hukum bagi yg tidak setor.

Sistem yang masih kurang user friendly dan mampu memaksa para pejabat tersebut menjadikan para anggota DPR dan DPRD enggan untuk menyetorkan laporan harta kekayaannya. Kecuali beberapa orang anggota legislatif yang memiliki perhatian terhadap moral dan pertanggungjawaban publik.

Di DPR dan DPRD sendiri belum terbangun sistem integritas yang mampu memberikan perspektif bahwa komitmen dan integritas dibuktikan dengan pemenuhan sejumlah indikator dari Anggota DPR. Misalnya, mempublikasikan profil, melaporkan kinerja, mempublikasikan potensi konflik kepentingan, menyetorkan LHKPN dan sebagainya.

Indikator-indikator itu penting bagi publik untuk tahu bahwa anggota yang mewakili mereka akan berkerja untuk rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi