Laut Natuna Utara, Antara Kedaulatan dan Bandul Politik
berita
Politika
18 August 2017 00:00
Penulis
China meradang saat Indonesia menetapkan peta terbaru wilayah teritorial NKRI. Pemerintahan Jokowi mengganti nama sebagian kawasan “Laut China Selatan” menjadi “Laut Natuna Utara”.

Negara raksasa di utara Asia Tenggara ini mengklaim penamaan baru tadi menyinggung teritori Laut China Selatan yang merupakan bagian dari jalur historis perairan Tiongkok. Sebagaimana asumsi nine-dashed line yaitu sembilan titik imaginer.

Perubahan nama jadi Laut Natuna Utara, dituding China, menabrak standarisasi internasional penyebutan nama wilayah. China meminta negara-negara kawasan Asia Tenggara bekerjasama mencapai tujuan bersama. China menuding Indonesia menciptakan instabilitas di Laut China Selatan. Berhasilkah provokasi China?

Tahun 2011 China pernah berselisih dengan Filipina soal penggantian nama serupa di perairan Filipina jadi “Laut Filipina Barat”. Meski gugatannya di Mahkamah Arbitrase Internasional dinyatakan kalah, China mengabaikan putusan ini. Itu semasa Presiden Aquino Jr yang condong ke AS.

Kini, saat Manila dipimpin Rodrigo Duterte yang mesra dengan Beijing, konflik mereda. Apakah protes China ini soal sejarah semata atau ambisi teritorial di wilayah maritim?

Sepanjang tidak dalam sengketa, Indonesia berhak menamai wilayahnya agar tidak diklaim negara lain, termasuk China. Jika tidak dipertegas melalui nama, wilayah kaya sumber daya alam dan mineral Natuna berpotensi dicaplok China. Apalagi jalur Laut China Selatan adalah jalur perdagangan internasional strategis. Dua raksasa dunia, China dan AS, berebut menguasainya.

Dalam konteks ini, wajar bila ada yang berpikiran penggantian nama bukan sekadar semangat menunjukkan kedaulatan, tapi ada agenda Indonesia memainkan bandul politik. Bandingkan dengan sikap Bung Karno saat mengganti nama Samudra Hindia menjadi Samudra Indonesia, ketika diancam kepungan SEATO dan FPDA. Dengan mendegradasi perairan beridentitas China bisa kah ditafsirkan sebagai cara NKRI memberi peluang bagi dominasi AS? Apa iya?

Demi integritas kedaulatan, Indonesia harus lah bersikukuh dengan argumentasi kuat dan mendasar. Jangan sampai kekalahan Indonesia di arbitrase internasional memanjang.

Namun, andai sekadar pilihan bandul politik antara China dan AS, apa risikonya sudah dihitung? Di mana untung ruginya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Senior Puspol Indonesia, Analis Geopolitik

Perubahan nama wilayah apapun dalam teritorial kedaulatan suatu negara, tidak dapat dihalang-halangi atau diprotes oleh negara manapun karena jelas hukum kedaulatannya. Jadi protes negara China terhadap penamaan wilayah Laut Natuna Utara adalah aksi "gagah-gagahan" China semata yang merasa sudah kuat dan besar dan selalu berusaha mengatur negara negara jirannya di kawasan sekitar. Kalau menurut saya tidak perlu ditanggapi karena memang Indonesia tidak melanggar hukum internasional apapun.

Justru yang menarik adalah China sendiri, banyak melakukan tindakan "ugal-ugalan" di kawasan Laut China Selatan (LCS). Mengeluarkan keputusan dalam meluaskan otoritas teritorialnya dan merugikan negara-negara tetangga. Contoh jelas adalah ADIZ (air defense identification zone) yang menyakiti Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Tinggal tunggu saja intensitas konfliknya meningkat.

Yang lebih brutal lagi adalah dikeluarkannya kebijakan perluasan teritorial China pada Nine Dash Lines, dimana wilayah laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara, diklaim sebagai wilayah khusus "imajiner" China. Dan menurut saya sama saja dengan klaim sepihak atas teritorial kedaulatan negara lain. Jadi menurut saya, pemerintah gak usah menanggapi radangan China yang semakin berhalusinasi guna menguasai kawasan.

Mengenai masalah adanya pemikiran bahwa bandul kebijakan Indonesia bergeser ke Amerika Serikat (AS), terlepas dari benar atau tidaknya, menurut saya tetap tidak bisa dijadikan pembenaran atas protes dari penamaan wilayah yang jelas-jelas berada dalam teritorial kedaulatan Indonesia.

Persoalan Indonesia mau bekerjasama dengan negara manapun atau dengan kekuatan besar dunia manapun, tetap menjadi hak Indonesia. Apalagi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama ini dihormati negara-negara lain.

Sekadar tambahan. Seharusnya kebijakan Indonesia di kawasan, dalam politik luar negerinya, berperan memposisikan Indonesia sebagai "pemain kunci" penjaga stabilitas kawasan. Mengingat luasnya wilayah Indonesia di kawasan, dan memegang kunci jalur strategis laut. Dengan kata lain posisi geografis Indonesia adalah harga tawar yang sangat tinggi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Defense Energy Security

Pada konflik antara Indonesia dan China di perairan Natuna, mencuat istilah nine dash line yang digunakan oleh China sebagai dasar dari klaim atas wilayah kedaulatan mereka di laut. Makna nine dashed line adalah garis pembatas imajiner yang digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan klaim mereka atas wilayah Laut China Selatan (LCS). Ini berdampak pada bebasnya kapal-kapal nelayan China bebas menangkap ikan di perairan negara lain, termasuk laut Natuna.

Mahkamah Arbitrase Internasional pada 13 Juli 2016 mengeluarkan putusan bahwa klaim China atas LCS berdasarkan pendekatan historis tidak memiliki landasan hukum. Putusan ini direspons oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman bersama 21 instansi terkait melakukan penandatanganan perubahan topografi Indonesia pada 14 Juli 2017.

Perubahan tersebut berisi lima poin, salah satunya berisi perubahan penamaan laut di bagian utara Natuna. Dari LCS diubah menjadi Laut Natuna Utara. Sebelumnya, Laut Natuna hanya berada di bagian dalam garis laut teritorial dan laut kepulauan saja. Kini diperluas hingga keluar laut teritorial dan kepulauan. Ini dilakukan karena ada kegiatan eksplorasi blok minyak dan gas (migas) di Laut Natuna Bagian Utara.

Sebagai suatu kajian, berlakulah suatu doktrin dari Deep Stoat, yang mengatakan: If you would understand world geopolitics today, follow the oil. Menurut US Energy Information Agency (EIA), peranan LCS sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia. Hampir sepertiga dari minyak mentah dunia dan lebih dari setengah gas alam cair global (LNG) melewati LCS setiap tahun.

LCS juga merupakan salah satu jalur perdagangan bagi negara anggota ASEAN dan negara Asia Timur lainnya seperti China. Comtrade mencatat total ekspor dan impor China-ASEAN mencapai lebih dari 468 miliar dolar AS pada 2015. Sedangkan perdagangan China dengan Indonesia sendiri mencapai 54 miliar dolar AS, yang tentunya juga melewati LCS.

Tidak hanya sebagai jalur perdagangan penting dunia, LCS juga kaya sumber daya alam (SDA). EIA memperkirakan terdapat sekitar 11 miliar barel minyak mentah dan 190 triliun kubik gas ada di wilayah itu.

Vietnam, Malaysia, dan Brunei memiliki sejarah panjang perkembangan di LCS. Negara-negara tersebut telah berinvestasi dalam teknologi lepas pantai, jaringan pipa, dan pengeboran minyak. Akibatnya negara-negara tersebut memiliki cadangan minyak dan gas tertinggi.

Peranan bilateral Indonesia dan negara-negara anggota OPEC dalam perekonomian minyak dunia, khususnya Asia Pasific, sangat potensial untuk menciptakan sinergi berkelanjutan dalam krisis energi pasca MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan isu– su kepentingan strategis inilah yang merupakan potensi dan resolusi Konflik Kedaulatan Internasional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF