Larang Deklarasi #2019GantiPresiden, Netralitas Polisi Diuji
berita
Politika
Sumber Foto : inews.id (gie/watyutink.com) 28 August 2018 15:30
Penulis
Pelarangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah oleh Kepolisian menuai kontroversi. Banyak kalangan yang menilai tindakan itu sudah tepat, karena deklarasi tagar ‘2019 Ganti Presiden’ dapat memicu perpecahan. Namun tidak sedikit yang menyayangkan tindakan polisi tersebut. Mereka menganggap tagar bikinan Mardani Ali Sera itu bagian dari kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Pertanyaannya, mengapai sampai ada larangan #2019GantiPresiden?

Sebelumnya, Neno Warisman batal mendeklarasikan tagar 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru setelah sejumlah massa menolak kedatangannya pada Sabtu (25/8/2018). Dia tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim II dan harus kembali ke Jakarta karena dihadang pendemo.

Kepolisian juga tidak memberi izin diskusi “Gerakan Selamatkan Indonesia” di Bangka Belitung. Tindakan ini disinyalir karena acara tersebut menghadirkan Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung--yang notabene kerap mengkritik Pemerintahan Jokowi.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen (Pol) Didi Haryono turut melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Ia berjanji akan membubarkannya jika deklarasi tersebut tetap digelar di wilayah tugasnya. Bahkan, polisi membubarkan massa deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Minggu (26/8/2018).

Lantas, apakah tindakan kepolisian itu bisa dikualifikasi mencederai demokrasi? Sebab, banyak pihak menilai pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden sebagai tindakan represif. Kelompok yang menghendaki adanya pergantian presiden pada 2019 pun menuding polisi bersikap tidak netral.

Namun kepolisian berdalih, pelarangan tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, aparat berbaju coklat ini mencium potensi adanya perpecahan jika deklarasi #2019GantiPresiden dibiarkan tumbuh subur di berbagai daerah. Lantas, sejauh mana alasan kepolisian bisa diterima akal sehat?

Betul, pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya karena terlibat “bentrok” dengan massa yang menolak deklarasi tagar tersebut. Tapi sejumlah elite Gerindra menilai konflik itu terjadi lantaran polisi membiarkan sekelompok massa yang menolak menghadang deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden.

Meski demikian, kepolisian menegaskan sebagian besar masyarakat menolak gerakan #2019GantiPresiden. Gelombang penolakan ini dinilai bisa menimbulkan konflik yang mengganggu ketertiban umum dan memecah persatuan. Sehingga mau tak mau harus melarang deklarasi kelompok pendukung tagar 2019 Ganti Presiden. Namun pertanyaannya, apakah penolakan itu murni atas kehendak rakyat? Atau, ada pihak-pihak tertentu yang menggiring massa untuk menolak deklarasi #2019GantiPresiden?

Tampaknya pelarangan itu memang dilandasi niat yang baik: menjaga kondusifitas di tengah masyarakat. Tetapi jika terus-menerus dilarang, bukan tak mungkin justru menimbulkan amuk massa #2019GantiPresiden. Lantas, bagaimana seharusnya sikap polisi dalam menghadapi massa yang mendukung dan menolak tagar 2019 Ganti Presiden?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

#2019GantiPresiden merupakan aspirasi politik warga negara yang disuarakan di ruang-ruang terbuka yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan warga negara pada kontestasi politik Pilpres 2019. Secara normatif, aspirasi tersebut merupakan hal biasa saja, bahkan penyampaiannya di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, karena UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pelarangan yang berlebihan atas aksi tersebut, pada batas-batas tertentu bertentangan dengan semangat konstitusi dan demokrasi. Secara operasional hak untuk bebas berpendapat dan berkumpul dijamin dalam UU Nomor  39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, mengingat kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang bisa ditunda pemenuhannya (derogable rights), maka tindakan aparat keamanan yang melarang beberapa acara tersebut dapat dibenarkan, jika betul-betul terdapat alasan obyektif yang membenarkannya. Alasan-alasan obyektif dimaksud dapat berupa potensi instabilitas keamanan, potensi pelanggaran hukum: baik dalam terkait konten kampanye yang oleh beberapa pakar bisa dikualifikasi makar, pelanggaran hukum pemilu, khususnya larangan penyebaran kebencian dan permusuhan, maupun dalam konteks waktu kampanye.

Penggunaan alasan-alasan tersebut merupakan hak subyektif institusi keamanan yang bertolak dari analisis situasi dan potensi destruktif lainnya dan dibenarkan oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan turunannya. Sebagai hak subyektif, maka jika masyarakat tidak menerima langkah pembatalan, maka bisa mempersoalkannya melalui mekanisme hukum. Polisi, dengan bekal sejumlah regulasi seperti UU Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, dan sejumlah aturan lain, memiliki kewenangan melakukan pembatalan suatu kegiatan. Untuk menjaga akuntabilitas kerja, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan pembatalan itu pada warga negara/kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan.

Untuk menghindari kegaduhan berkelanjutan, warga negara/kelompok masyarakat juga diharapkan memilih diksi kampanye yang tidak memperkuat kebencian pada pasangan calon lain, karena seharusnya pilpres adalah kontestasi gagasan. Warga harus disuguhi informasi alasan-alasan faktual untuk memilih atau tidak memilih seorang calon. Bukan diprovokasi dengan slogan yang tidak mencerdaskan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Massa pendukung ganti presiden maupun massa pendukung Presiden Jokowi diharapkan bisa menahan diri agar konflik horizontal tidak terjadi menjelang Pilpres 2019. Di sisi lain Polri diharapkan bisa bersikap profesional dan tegas dalam menjaga Kamtibmas serta tidak mentolerir setiap potensi ancaman keamanan yang bisa memicu konflik horizontal di akar rumput.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kasus yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya tidak boleh dibiarkan dan harus disikapi Polri dengan profesional dan tegas. Polri harus hadir secara maksimal dalam menjaga keamanan dan jangan membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial. Melihat eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi, Polri perlu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh kedua kelompok. Jika kondisinya kian panas dan bisa menimbulkan kerawanan sosial, Polri jangan segan-segan untuk melarang kedua belah pihak melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia hingga massa kampanye tiba.

Polri jangan ragu untuk bersikap tegas. IPW mendukung penuh sikap tegas aparatur kepolisian untuk bersikap tegas dan profesional. Sebab, IPW menilai, apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial. Masyarakat yang tidak ikut-ikutan dengan aksi kedua kelompok menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya. Massa ganti presiden maupun massa pendukung Presiden Jokowi hendaknya mau menyadari akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman publik yang didambakan semua pihak.

Memang tidak ada satu pun undang-undang yang melarang aktivitas kedua kelompok. Namun karena aktivitasnya sudah memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok. IPW juga berharap KPU menyikapi situasi ini, untuk melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba. Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu pengaturan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab dari kegiatan kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan-jelekkan capres tertentu dan ada yang menyanjung-nyanjung capres tertentu. Aroma mencuri star kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF