Lagi, Tentang Habib Rizieq
berita
Politika
Sumber Foto : alinea.id (gie/watyutink.com) 10 November 2018 16:00
Penulis
Habib Rizieq Shihab kembali menjadi buah bibir. Setelah pemeriksaan otoritas keamanan Arab Saudi terkait kasus penempelan bendera tauhid di dinding rumah Rizieq usai, ia menduga intelijen Indonesia berada di balik penempelan bendera mirip ISIS itu, Rabu (7/11/2018). Atas dugaan itu, Badan Intelejen Negara (BIN) membantah telah terlibat dalam penagkapan Rizieq. Tapi menurut Anda, sejauh mana penempelan bendera itu atas ulah Intelejen Indonesia?

Sebelumnya, otoritas keamanan Arab Saudi dikabarkan memeriksa Rizieq, Senin (6/11/2018) waktu setempat. Hal ini lantaran pihak keamanan mendapat laporan adanya bendera tauhid tertempel di dinding belakang rumah pelarian Rizieq di Arab Saudi. Bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh mengatakan pentolan FPI itu sempat ditahan kepolisian setempat, sebelum akhirnya dibebaskan begitu mendapat jaminan dari rekan Rizieq berkebangsaan Arab Saudi.

Namun Habib Rizieq membantah jika dirinya ditahan kepolisian Arab Saudi, Jum’at (10/11/2018). Ia mengaku hanya menginap di kepolisian karena diperiksa hingga larut malam harus dilanjutkan keesokan harinya untuk pemeriksaan lanjutan. Pendeknya, Rizieq mengklaim bahwa penegak hukum setempat memahami posisi Rizieq sebagai korban. Lantas, pada keterangan siapa publik harus percaya?

Selain itu, publik boleh jadi merasa bingung soal penempelan bendera tauhid di kediaman Rizieq. Belum juga kejadian yang sebenarnya terungkap, Ketua PA 212 Slamet Ma’arif malah merasa heran dengan sanggahan. Menurutnya, pihak Rizieq tak pernah menuding BIN berada di balik penempelan bendera tauhid itu. Tudingan peran intelijen yang mereka maksud bukan berarti intelijen yang berasal dari BIN.

Meski begitu, tampaknya Slamet Ma'arif tak sadar dengan pernyataan Munarman sehari sebelumnya, Kamis (9/11/2018). Munarman mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa 'anggota lapangan Pejaten' meninggalkan Saudi selepas melancarkan aksinya.

Apa iya pernyataan Munarman itu tidak mengarah ke BIN? Mengingat kantor pusat BIN berada di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Terlebih, akun Twitter Rizieq menulis "BIN" saat menyampaikan dugaan keterlibatan intelejen dalam pemasangan bendera tauhid.

Kesimpangsiuran informasi seputar isu penempelan bendera tauhid di rumah Rizieq sebenarnya tak begitu mengherankan. Sampai sekarang, Rizieq berikut pendukungnya kerap menggelembungkan isu adanya upaya kriminalisasi terhadap imam besar FPI itu.

Pendeknya, Rizieq percaya upaya jahat akan terus-menerus dilakukan terhadap dirinya, terutama sejak adanya kasus chat porno antara dirinya dengan Firza Husein. Bahkan ia tak kunjung kembali ke Indonesia hanya gara-gara menganggap dirinya akan dikriminalisi oleh kepolisian begitu pulang menemui para pengikutnya.

Jika kepolisian benar-benar mau mengkriminalisasi Rizieq, bukankah begitu mudah menangkapnya di Arab Saudi? Mengingat, tempat persembunyiannya di Arab Saudi tidak benar-benar tersembunyi. Bahkan sepertinya ia begitu mudah bertemu dengan para kolega dan pengikutnya, baik tatap muka langsung maupun lewat dunia maya. Pun jika Rizieq benar berbuat kriminal, mengapa polisi terkesan tak berupaya menangkapnya di Arab Saudi?

Tudingan Rizieq bisa saja benar, tapi bukan tak mungkin pula meleset. Namun dua kemungkinan ini yang tersaji dalam pikiran masyarakat. Akhirnya publik pun percaya atas dasar intuisi dan keberpihakannya, yang boleh jadi melanggengkan saling tidak percaya satu sama lain. Lalu, sampai kapan isu kriminalisasi akan terus bergulir tanpa adanya kejelasan fakta yang sebenarnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Tuduhan Rizieq Shihab (RS) atas rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia. Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019.

Perlu diketahui, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan. Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN disamping tidak logis juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.

Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali RS. Namun mesti terus diingat bahwa status RS adalah pelarian/buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya. RS memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang  yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut.

Upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tuduhan terhadap permainan intelijen Indonesia harus dibuktikan. Tidak boleh menuduh jika belum ada bukti nyata. Agar persoalannya clear, maka biarlah otoritas Arab Saudi yang menjelaskan apakah ada keterlibatan BIN atau tidak. BIN tentu tidak akan sembrono dan gegabah melakukan tindakan yang konyol di negara lain. Dan BIN sendiri sudah mengklarifikasi. Bahwa mereka tidak terlibat terkait bendera tauhid yang tertempel di belakang rumah Habib Rizieq Shihab (HRS).

Siapapun tak boleh percaya begitu saja terhadap informasi yang datang. Apapun informasinya, dari siapapun datangnya, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kita menunggu keterangan dari pihak keamanan Arab Saudi. Karena mereka yang tahu betul terkait masalah yang sedang dihadapi HRS. Agar tidak ada dusta antara HRS dengan BIN, maka otoritas Arab Saudi lah yang keterangannya lebih bisa dipercaya.

Bisa saja perkataan Munarman mengarah ke BIN. Tapi agar lebih jelas, Munarman perlu mengklarifikasi lagi pernyataannya. Karena kan bisa saja ada pihak lain yang bermain. Yang kita tidak tahu.

Soal mudah atau tidaknya menangkap HRS di Arab Saudi. Itu kewenangan pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi. Kita tidak tahu kesepakan kedua negara dalam menangani HRS.

Terkait isu kriminalisasi terhadap HRS, selama HRS masih menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah, maka selama itu pula isu kriminalisasi akan tetap muncul. Isu kriminalisasi HRS akan hilang, jika Prabowo yang terpilih menjadi presiden. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF