Kursi Kosong Khofifah dan Kocok Ulang Kabinet
berita
Politika

Sumber Foto: riaugreen.com

30 November 2017 16:00
Satu kursi kosong tersedia di Kabinet Kerja. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah mengantongi restu presiden untuk maju bertarung dalam Pilkada Jatim 2018. Dukungan dari partai Nasdem, Hanura, PPP, Golkar, dan Demokrat dianggap cukup untuk modal menuju Jatim 1. Pekan depan Khofifah akan mendeklarasikan diri secara resmi. Bisa jadi dengan deklarasi itu, secara otomatis kursi menteri ditinggalkannya.

Sejumlah spekulasi terkait siapa yang akan mengisi kursi Mensos bermunculan. Peta koalisi Kabinet Kerja kembali dibuka. Dua pekan lalu sempat berhembus isu reshuffle mengingat akan ada satu kursi kosong yang harus diisi.PDI-P kabarnya tergiur untuk mengisi kursi kosong di kabinet.

Lima nama kader PDI-P: Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Loaly, Menkop dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, telah berada di dalam Kabinet Kerja.  PDI-P adalah pengusung utama ketika Jokowi maju di Pilpres 2014 lalu. Namun wajarkah jika PDI-P kembali mendapatkan satu lagi tambahan kursi di kabinet?

Jika hanya mengganti satu kursi saja di kabinet, rasanya mubazir. Sebab reshuffle kali ini bisa dimaknai sebagai konsolidasi ulang kekuatan parpol pendukung Jokowi di 2019. Apalagi kemungkinan besar Golkar akan melaksanakan Munaslub untuk mengganti posisi Setya Novanto yang kini ditahan. Airlangga Hartarto mengklaim sudah direstui Jokowi untuk menjadi Golkar 1. Ini artinya Airlangga pun akan meninggalkan kabinet karena larangan rangkap jabatan. Apakah kursi Airlangga akan tetap jadi jatah Golkar atau milik partai lain? 

Kader PAN hampir pasti keluar dari kabinet jika terjadi reshuffle. Partai mana yang akan mengisi kursi itu?

Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya kian mantap menjejak arena politik. Partai Demokrat juga dinilai sejumlah pengamat lebih condong ber-tone positif dan sering mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi. Melihat potensi Demokrat jelang Pilpres 2019, apakah mungkin Jokowi memberikan kursi kabinet kepada kader Demokrat? Berapa kursi yang pantas diisi pendulang 10 persen suara di Pemilu 2014 ini? Atau jangan-jangan ada deal lain antara Jokowi-SBY untuk 2019. 

Sejumlah parpol lain pendukung pemerintahan Jokowi pun pasti punya keinginan untuk menambah jumlah kursi di kabinet. Apalagi telah mendeklarasikan  dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019. Apakah Jokowi ada kemungkinan Jokowi memberikan tambahan kursi kabinet ke parpol yang loyal seperti Hanura dan Nasdem?   

Sejumlah politisi senior menilai kursi Mensos cocok diduduki orang yang memiliki kemanusian dan jiwa sosial tinggi. Konon katanya, kursi Mensos tidak semenarik kursi menteri lainnya kursi itu akan diberikan kepada mereka yang mengeluti kemanusian dan pergerakan sosial. Apa iya, bukankah anggaran Kemensos cukup menggiurkan sebagai salah satu pundi modal untuk bertarung di kontestasi politik?

Pemilu 2019 sudah di depan mata. Dari beberapa kursi kabinet, sangat mungkin digunakan dalam mengonsolidasi kekuatan untuk menuju periode kedua.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Kursi yang ditinggalkan Khofifah menurut saya akan menciptakan pergeseran kursi di kabinet. Pergeseran kursi ini merupakan peluang bagi Jokowi untuk memperkuat partai pendukungnya, dan melakukan konsolidasi jelang 2019. PAN sudah memberikan sinyal tidak akan bersama Jokowi pada 2019 mendatang. Konsolidasi masih mungkin dilakukan dengan PPP dan PKB. Kursi Khofifah bisa saja diberikan kepada kedua partai ini.

Saya yakin Jokowi tidak akan melepaskan dukungan dari NU. Oleh sebab itu yang nanti akan menggantikan posisi Khofifah sebagai Mensos adalah kader NU yang mayoritas tersebar di PPP dan PKB. Jokowi tidak akan melepas NU sebagai kunci jelang 2019 mendatang, karena NU memiliki konstituen yang sangat besar.

Jokowi memberikan restu kepada Khofifah adalah sebagai langkah membayang-bayangi langkah yang dilakukan PDI-P. Hingga kini ada gejala PDI-P belum tentu mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Peta ini juga mendorong SBY dengan Demokratnya dengan mengebu-gebu mencoba mendekati Jokowi. Demokrat tahu ke depan Jokowi berpeluang besar untuk memenangkan Pilpres 2019. Mendekatnya Demokrat ke Jokowi adalah pilihan-pilihan politik.

Membaca peta hari ini, kecil kemungkinan kursi yang ditinggalkan Khofifah akan diisi oleh kader PDI-P. Langkah-langkahyang diambil Jokowi hari-hari ini sebenarnya telah membuktikan bahwa tanpa PDI-P pun Jokowi masih bisa tetap bertarung pada Pilpres 2019 mendatang. Dalam posisi ini PDI-P mungkin saja meminta tambahan kursi, tetapi langkah itu bertujuan untuk menguji kesetiaan Jokowi pada PDI-P.

Kalau soal SBY dan Demokrat, menurut saya incaran Demokrat bukanlah kursi yang ditinggalkan Khofifah. Ada bargaining politik yang lebih besar sekadar kursi menteri. Demokrat juga memiliki troops yang cukup lumayan. Demokrat juga memberikan dukungan kepada Khofifah di Jatim, ada upaya konsolidasi dengan masa NU di Jatim untuk mengalahkan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Saya pikir Jokowi akan memperkuat posisi partai. Pengganti Khofifah nantinya bisa jadi diambil dari parpol, namun tidak menutup kemungkinan dari NU, dan pasti  akan ada rotasi di Kabinet Kerja. PDI-P bisa saja mengisi posisi Mensos yang ditinggalkan Khofifah. Kader PDI-P dan posisi yang tadinya diisi PDI-P ditukar, dan dimasukkan orang dari NU.

Kalau terkait parpol lain yang sudah setia mendukung Jokowi bahkan sampai Pilpres 2019, saya kira presiden perlu melakukan diskusi terlebih dahulu kepada semua pihak. Termasuk di dalamnya nanti kemungkinan untuk orang dari non-partai yang mengisi posisi Mensos. Saya tidak yakin kalau posisi Mensos ini diserahkan kepada orang dari parpol. Posisi Mensos akan lebih baik dipegang oleh orang non-parpol.

Mensos mempunyai peranan yang penting di dalam Kabinet Kerja Jokowi. Mensos mempunyai peran mendekatkan presiden dengan publik. Mensos mempunyai peran menaikkan pamor presiden melalui program-program utama dari presiden. Semua kegiatan Kementerian Sosial harus berorientasi pada program-program utama presiden. Penting bagi presiden untuk memastikan ide-idenya dijalankan oleh Mensos, dan keuntungan politiknya harus kembali ke presiden.

Kalau untuk Demokrat menurut saya bukan Mensos, karena nanti keuntungan politiknya akan kembali ke partai itu, bukan ke Jokowi. Saya pikir Demokrat akan mendapatkan lebih dari itu. Demokrat akan mendapat dua kursi menteri, pertama kursi yang ditinggalkan Airlangga Hartarto dan kursi  Menpan-RB yang ditinggalkan PAN. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior 

Posisi Mensos yang ditinggalkan oleh Khofifah sudah pasti akan menjadi rebutan dari sejumlah parpol. Namun Partai Demokrat yang terkesan mendekat kepada Jokowi belum tentu juga mengincar kursi Mensos tersebut. Saya rasa kursi Mensos ini akan diberikan Jokowi ke PDI-P. Kalau yang harus mengantikan Khofifah harus politisi perempuan, saya kira Rieke Dyah Pitaloka cocok untuk mengisi posisi itu.

Rieke cukup berkompeten mengisi posisi Mensos yang ditinggalkan Khofifah. Pengalaman Rieke sudah cukup sebagai anggota DPR-RI dan cagub Jabar. Dia adalah salah satu kader terbaik yang sekarang dimiliki PDI-P, dan harus dipersiapkan untuk masa depan partai. Saya menganggap pos Mensos bagus untuk melatih kepekaan sosial seorang calon pemimpin masa depan.

Bagi PDI-P, Mensos secara simbolis memiliki makna yang cukup penting. Mensos penting bagi partai mocong putih karena menegaskan kembali peranan sentralnya dalam memenangkan Jokowi pada 2014 lalu, dan menjadi harapan untuk kembali memenangkan pertarungan pada 2019 mendatang.

Kalau Mensos diambil dari kalangan NU untuk mengganti kursi NU yang ditinggalkan Khofifah, saya kira kemungkinan terbesarnya posisi itu akan diisi oleh Yenny Wahid. Putri Almarhum Gus Dur itu mungkin akan menjadi pilihan tepat, kalau Jokowi ingin menempatkan orang non-partai pada posisi Mensos. Namun Jokowi tidak akan mengecewakan partai-partai pendukung. Dia akan menjadikan mereka sebagai prioritas dalam mengisi posisi Mensos.

Meski Demokrat terkesan merapat ke Jokowi, untuk saat ini mungkin masih dianggap sebagai musuh sama seperti partai oposisi pada umumnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Saya sangat menyayangkan langkah yang diambil Khofifah saat ini. Dia lebih memilih menjadi bakal cagub Jatim ketimbang tetap menjadi Mensos. Padahal jabatan Mensos adalah jabatan yang sangat strategis. Peran Mensos juga lebih mulia dan luas jika dibandingkan dengan Gubernur Jatim. Tetapi langkah yang diambil Khofifah adalah hak dari beliau, dan mungkin itu sudah menjadi cita-cita beliau sejak kecil.

Ini adalah kali ketiga Khofifah bertarung dalam Pilkada Jatim. Pada dua pertarungan sebelumnya Khofifah mengalami kekalahan. Pada 2008 bahkan sempat dilakukan pemungutan suara ulang, dan hasil akhirnya Khofifah tetap kalah. Bagaimana kalau nanti kalah lagi? Mudah-mudahan Khofifah bisa menerima kekalahan.

Kembali kepada posisi kosong yang akan ditinggalkan Khofifah. Untuk menentukan siapa yang layak menggantikan Khofifah sebagai Mensos, kita perlu mengkaji dalam perspektif mengakomodasi kekuatan dari berbagai kelompok. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan bagi presiden. Apakah orang yang nanti dipasang mengantikan Khofifah dari NU lagi, partai koalisi, atau dari kalangan non-partai.

Kalau menurut saya karena Kemensos itu posnya NU, dikembalikan saja pada kaum Nadhliyin. Ini adalah bentuk apresiasi Jokowi kepada NU, karena mulai dari Pipres 2014 hingga kini NU setia berdiri bersama pemerintah dalam menghadapi paham-paham Islam radikal. Jelang Pilpres 2019 kaum Nadhliyin juga sepertinya masih akan mendukung Jokowi.

Kalau nantinya posisi Mensos diserahkan kepada partai koalisi pemerintah, tentunya harus ada pembicaraan antara Jokowi dengan pimpinan NU. Kalau dari kalangan parpol, yang tepat mengisi posisi Mensos saya rasa adalah PDI-P. PDI-P adalah kekuatan utama pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. PDI-P juga partai pemenang pemilu saat itu. Kalau PDI-P mau menambah kursi di kabinet, saya rasa tidak menjadi soal. Ini karena besarnya kontribusi suara PDI-P dalam memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Meskipun demikian tetap saja sesuai dengan undang-undang, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun pertimbangan berbagai aspek, termasuk politik juga perlu dilakukan presiden.

Terkait dengan apakah Demokrat berminat mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Khofifah, saya rasa Demokrat punya bargaining yang lebih dari pada itu. Kursi Mensos mungkin saja satu hal yang kecil bagi SBY. Kalau yang menjadi keinginan Demokrat kalau nanti mendukung pemerintah adalah kursi di kabinet, mungkin mudah untuk diberikan. Namun bagaimana kalau yang dinginkan lebih dari itu, contohnya Demokrat ingin memasangkan Jokowi dengan AHY pada Pilpres 2019 mendatang. Ini membutuhkan pertimbangan yang rasional, dan mungkin agak susah terwujud.

Jadi kalau menurut saya kursi Mensos yang sebentar lagi akan ditinggalkan Khofifah lebih cocok disi oleh NU, PDI-P, atau kalangan professional yang di-endorse partai atau NU. Meskipun itu adalah hak prerogatif presiden, tetapi penting melakukan pertimbangan dari berbagai aspek. Aspek politik, kompetensi, dan kemampuan calon Mensos. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF