Korupsi PLTU Riau-1: Eni Saragih (Bukan) Pelaku Utama
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 February 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - Mimpi Eni Maulani Saragih, terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, mendapatkan status justice collaborator (JC) kandas. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (2/6/2019), jaksa KPK menolak permohonan JC yang diajukan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.

Tak hanya Eni Saragih yang merasa kaget, penolakan status JC tersebut juga mengundang tanda tanya bagi sebagian kalangan, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, untuk mendapatkan JC harus memenuhi syarat: mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.

Sejatinya, nyaris semua syarat JC tersebut sudah dipenuhi Eni Saragih. Bahkan Eni telah mengembalikan uang suap sebesar Rp4,05 miliar dan 10 ribu dollar Singapura ke KPK. Sayangnya, Eni dianggap tidak memenuhi syarat “bukan pelaku utama”. Dengan kata lain, jaksa KPK menilai politisi Golkar tersebut sebagai pelaku utama. Menurut Anda, tetaptkah penilaian jaksa tersebut?

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, sikap kooperatif Eni Saragih sekadar meringankan tuntutan hukuman. Seperti diketahui, meski Eni dinyatakan telah menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo dan terbukti menerima gratifikasi duit senilai Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura dari sejumlah direktur perusahaan di bidang minyak dan gas, dirinya hanya dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Eni Saragih membantah jika dirinya merupakan pelaku utama dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Eni mengaku sebatas menjalankan perintah sebagai petugas partai. Apa iya pengakuan ini bisa diabaikan?

Selain itu, peneliti ICW Donal Faris juga meyakini Eni bukanlah pelaku utama. Berdasarkan fakta persidangan kasus suap PLTU Riau-1, menurut Donal, perbuatan Eni cenderung digerakkan atas perintah partai.

Lantas, apakah itu artinya jaksa KPK telah terburu-buru menyebut Eni Saragih sebagai pelaku utama? Terlebih selama proses penyelidikan dan penyidikan, Eni Saragih sempat mengungkapkan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Selain Idrus Mahram yang kini sudah berstatus terdakwa, Eni juga menyebut adanya keterlibatan Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, hingga Airlangga Hartanto, Ketum Golkar saat ini.

Mengenai keterlibatan Setya Novanto, misalnya. Eni mengaku diperintahkan mantan Ketua Umum Golkar itu untuk membantu Johannes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. “Nyanyian” ini  tak dibantah Setnov dan Kotjo di persidangan.

Yang dikhwatirkan dengan status pelaku utama terhadap Eni Saragih dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 adalah pengungkapan kasus suap ini hanya berhenti di Eni Saragih. Artinya, benar tidaknya adanya perintah Setnov dkk menjadi tidak terungkap. Lalu, apakah KPK tak serius mencari fakta siapa aktor utama di balik perbuatan Eni Saragih?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Kalau KPK menganggap Eni Saragih sebagai pelaku utama dalam kasus suap PLTU Riau-1, ya gak mungkin dia bisa diberikan justice collaborator (JC). Karena JC itu diperuntukan, salah satunya, bagi yang bukan pelaku utama.

Dalam konsep JC itu, pelaku harus mengakui dan menyesali perbuatan, memberikan keterangan seluas-luasnya, dan berkontribusi mengungkap pelaku lain yang lebih besar atau aktor utama. Jika ini dipenuhi, baru JC tersebut dapat dikabulkan. Dan kalau pelaku adalah aktor utama tidak mungkin diberikan JC.

Persoalan betul atau tidak Eni Saragih sebagai pelaku utama, tinggal proses persidangan yang kita cermati. Kalaupun JC itu diberkan kepada Eni, harus dilihat juga apa yang mau diungkap KPK dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 ini. Karena simpul-simpulnya itu yang sebenarnya penting untuk mengungkap apa di balik kasus suap mega proyek PLTU Riau-1. Sehingga peran JC itulah sebenarnya yang paling berpengaruh untuk membongkar kasus ini.

Apakah Eni pelaku utama atau bukan? Persoalan ini sebenarnya belum clear, karena proses persidangan masih berlanjut, di mana saat ini baru sampai pada tahap sidang pembacaan tuntutan. Mungkin pada proses sidang selanjutnya, dirinya baru bisa dilihat apakah sebagai pelaku utama atau bukan.

Mengenai sejauh mana perbuatan Eni Saragih karena diperintah Setya Novanto, harusnya KPK bisa melihatnya dari proses penyidikan. Artinya, kalau Eni mengaku disuruh, seharusnya bisa menjadi pertimbangan KPK apakah dia sebagai pelaku utama atau bukan. Juga, sudah bisa kelihatan apakah orang yang menyuruh itu mengambil keuntungan atau tidak dari perbuatan yang dilakukan Eni.

Terkait penolakan JC ini, harus dilihat juga ada atau tidak bias untuk mengungkap kepentingan yang lebih besar lagi terhadap siapa-siapa yang berada di balik Eni Saragih. Jika ini ada, maka bisa saja KPK terlalu terburu-buru menolak memberi JC kepada Eni.   

Dalam kasus ini mestinya kelihatan: siapa yang membantu, siapa yang melakukan, ada siapa yang menyuruh melakukan. Tanpa peran ini, kasus ini tidak mungkin bisa berjalan. Artinya, pelaku utama itu kan bisa terlihat dari peran masing-masing tersebut.

Ketika Eni Saragih dianggap sebagai pelaku utama, maka bisa jadi pengungkapan kasus ini juga akan berhenti di Eni. Namun, untuk mengetahui siapa sesungguhnya pelaku utama dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, simpul-simpul kejahatan harus terungkap terlebih dahulu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti - Transparency International Indonesia

Berdasarkan keterangan sidang pertama kali (22 Januari 2019) kepada Eni Maulani Saragih sebagai terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 seharusnya sudah memberikan bayangan abstraksi kasus.

Kurang atau tepatnya requisitor Jaksa KPK menilai Ani Saragih untuk tidak mengabulkan permohonannya sebagai justice collaborator (JC) masih menjadi perbedaaan pandangan dikalangan praktisi hukum terkait dengan dirasa tepat atau tidaknya KPK dapat memberikan reward JC. Salah satu implikasi khususnya hakim pengadilan korupsi yang kita kenal, Supriyadi W. Eddyono Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menjelaskan, ketidaksepakatnya dengan JC yang diajukan JPU KPK masih melahirkan perbedaan pendapat. Dengan kata lain, hal ini tentu menjadikan gap besar pada penanganan perkara tipikor, yakni salah satu implikasi dari penerapan perbedaan pendapat tersebut berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang.

Sampai sejauh ini, kita tidak menutup mata di dalam praktik peradilan tipikor masih ditemukannya adanya multitafsir dalam melanggengkan kekuasaan dan kewenangan aparat penegak hukum di dalam penanganannya. Hal ini yang dikhawatirkan dalam melakukan pemberantasan tipikor, ternyata justru tumbuh subur juga penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara korupsi itu sendiri.

Namun, harus dipahami juga konteks kasus suap proyek PLTU Riau-1 tidak lepas dari adanya desakan kepentingan politik di mana Eni M Saragih pada saat menerima suap masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar.

Secara umum, korupsi politik seringkali diasumsikan hanya terkait dalam pemilihan umum, dana kampanye, atau politik uang untuk membeli suara, baik kepada pemilih atau anggota legislatif memuluskan agenda tertentu yang menjadi kewenangannya. Kenyataannya kita harus juga memahami bahwa banyak juga politisi senior yang melakukan korupsi politik melalui jalan singkat seorang politisi untuk menguasai atau menekan perusahaan-perusahaan negara atau swasta (Revolving Door).

Keseriusan KPK mencari fakta siapa aktor di balik perbuatan Eni Saragih mungkin merupakan puzzle yang sudah tersusun lengkap, karena kasus ini juga telah menyeret mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Dengan asumsi bahwa pengajuan sebagai JC adalah hak seorang tersangka/terdakwa. Namun, mengakui perbuatan melawan hukum yang telah disangkakan adalah sebuah kewajiban tiap warga negara. Jadi, jika Jaksa KPK tidak memberikan JC kepada Eni Saragih adalah perihal hak diskresi aparat penegak hukum, dengan catatan bahwa yang diajukan bisa jadi merupakan modus baru koruptor untuk lari dari jeretan hukum sesungguhnya.

Terlebih, ihwal ketidakpantasan pejabat publik dan penyelenggara negara menerima suap sudah jauh-jauh diingatkan oleh Plato, filsuf Yunani Kuno (427 SM-347 SM), “bahwa, para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah. Mereka yang membangkang harus dibunuh tanpa upacara jika memang terbukti bersalah.” (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Kembali masalah pengakuan justice collaborator (JC) dipermasalahkan. Lagi-lagi berkaitan dengan makna pelaku utama yang belum jelas parameternya. Persoalan ini sebenarnya sudah menjadi masalah sejak konsep JC ini diterapkan di Indonesia.

Paling tidak ada dua perbedaan pemaknaan dari frasa pelaku utama, mengingat tidak ada penjelasan yang cukup dalam peraturan terkait.

Pelaku utama dapat dipahami dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan makna pelaku utama pada aspek peranannya dalam tindak pidana. Dalam pendekatan ini, pelaku utama dipahami sebagai aktor kejahatan yang paling berperan aktif dalam terjadinya kejahatan. Misalnya dalam kasus suap, seseorang yang aktif menghubungi, menawarkan, bernegosiasi, dia sebagai pelaku yang berperan penting. Atau pihak yang berinisiatif, mengatur dan mengarahkan.

Pendekatan tersebut juga masih memiliki problem, bagaimana jika orang yang berperan aktif dan siginifikan ternyata perolehan hasil kejahatannya lebih kecil. Apakah juga pelaku berperan penting termasuk di dalamnya pelaku yang paling banyak mendapatkan atau menikmati hasil kejahatan. Rumusan ini ternyata tidak begitu fix, kurang terukur.

Kedua, pendekatan pada aspek terpenuhinya unsur. Pendekatan ini merujuk pada makna pelaku utama pada konsep penyertaan pada Pasal 55 KUHP. Disebut sebagai pleger atau pembuat delik adalah orang yang secara mandiri ataupun bersama-sama telah memenuhi unsur yang didakwakan.

Dalam konsep doen pleger, maka pelaku intelektual sebagai pelaku utama. Dalam konsep Uit Locker, maka baik pelaku intelektual maupun material berkedudukan sama. Jika pendekatannya demikian, maka akan lebih jelas batasannya. Jika hendak digabung, bisa saja misalkan andaikan semua pelaku bekerjasama, maka salah satu yang tidak memiliki peran siginifikan bisa beri perlindungan sebagai JC jika memenuhi syarat yang lain.

Dalam kasus Eni Saragih, KPK tampaknya memandang makna pelaku utama dalam konteks peran. Keterangan yang bersangkutan sebagai petugas partai yang “disuruh” orang-orang penting di partai Golkar, tidak mengurangi peranan aktif dan signifikan dirinya.

Jika KPK memandang dalam pendekatan “penyertaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, maka mestinya keterangan Eni harus dibuktikan untuk mengungkap ada tidaknya aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Menurut penulis, standar pemaknaan pelaku utama harus disepakati oleh para penegak hukum, sehingga dalam implementasi tidak saling menegasikan.

Saat ini, KPK tidak mengakui keberadaan Eni Saragih sebagai JC, namun Eni Saragih masih bisa berjuang agar bisa diakui sebagai JC dalam persidangan. Ketiadaan standar baku, memungkinkan hakim memiliki pendapat berbeda dari KPK. Jika ini terjadi maka akan menjadi tambahan catatan buruk lagi dalam konteks perlindungan JC.

Selain persoalan standar pelaku utama yang harus jelas, lembaga yang berwenang menetapkan JC harus diatur lebih jelas dan pasti. Saat ini, pelaku kajahatan dapat mengajukan diri sebagai JC sejak tahap penyidik. Artinya penyidik, dalam hal ini polisi, kejaksaan maupun KPK bisa memberikan status JC.

Namun begitu, hakim tidak terikat pada keputusan masing-masing lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni penegakan hukum. Dampaknya bisa mengakibatkan pelaku yang berpotensi menjadi JC, enggan membantu proses penegakan hukum, karena tidak ada jaminan perlindungan.

Ke depan, perlu ada penguatan konsep penetapan dan perlindungan terhadap JC. Mulai dari syarat dan kriterianya hingga kepastian perlindungannya dalam proses penegakan hukum. Harus ada penghormatan terhadap keputusan lembaga penegak hukum lain ketika sudah memutuskan perlindungan atau penolakan.

Ketika seorang pelaku sudah mengajukan diri di awal penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai JC, maka lembaga penegak hukum dalam proses selanjutnya terikat oleh putusan tersebut. Namun jika pelaku memiliki inisiasi menjadi JC setelah proses akhir dalam persidangan, Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan, menerima atau tidak. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Secara limitatif ketentuan pada angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu memberikan batasan untuk dapat menjadi justice collaborator (JC) antara lain: mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Selain itu, jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memeberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset /hasil suatu tindak pidana.  

Memang berbeda dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, yang mengatur tentang kewajiban negara peserta konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman bahkan kekebalan hukum dari penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

Gagalnya Eni Maulani Saragih menjadi  JC dalam tindak pidana korupsi kasus suap proyek PLTU Riau-1 karena sebagai terdakwa ia dikategorikan sebagai pelaku utama. Kitab Undang-Undang Hukup Pidana membuat konstruksi pelaku kejahatan dan kualitas pelaku dalam Bab V Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang terdapat dalam pasal 55 dan 56.

Dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 macam, yaitu: Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sdikitnya ada 2 orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana; Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana; Orang yang dengan pemberian, menyalahgunakan kekuasaan, memakai kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan dst, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana (uitloker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan yang membujuknya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dll tersebut. Berarti pelaku sekurang-kurangnya 2 orang.

Secara umum, para praktisi hukum melihat keempat jenis kualitas perbuatan pidana tersebut yang dilakukan oleh si pelaku peristiwa pidana disebut dengan “pelaku utama”.           

Adapun pelaku pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP dengan penjelasan, orang bersalah membantu melakukan (medeplichtig) jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana peranan pihak-pihak lainnya. Jika Eni Saragih menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut di bawah perintah para petinggi Partai Golkar (pada saat itu). Bagaimana konstruksi dakwaan yang akan disusun oleh pihak penuntut umum terhadap terdakwa yang lain? Semoga saja tidak copy paste menggunakan kerangka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena pelaku kejahatannya lebih dari 1 orang. Tanpa merekonstruksi peran dari masing-masing terdakwa dan menentukan kualitas perbuatan mereka. Atau barangkali ada upaya penyelematan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menyelematkan politisi yang sedang menjabat? Semoga KPK sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tergoda untuk ikut “bermain-main” atau tergoda dengan permainan politik praktis.

Kasus Eni Saragih yang berkehendak sebagai JC atau kasus-kasus lainnya yang melibatkan whistleblower seharusnya membawa pelajaran penting bagi bangsa ini. Bahwa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada saat ini belumlah cukup, setidaknya tentang posisi hukum dan penilaian atas kualitas perbuatan whistleblower dan/atau justice collaborator yang secara optimal bisa mendapat kekebalan untuk tidak dituntut.

Dengan demikian, menjadi PR bagi pembuat undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu             Kedaulatan Rakyat Dibayang-bayangi Money Politics             Tiap Orang Punya Peran Awasi Pemilu             Jangan Lecehkan Kedaulatan Rakyat             Selesaikan Dulu Sengkarut Harga Tiket Pesawat