Korupsi, Indonesia Bersih dan Partai Politik
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 September 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Salah satu masalah paling rumit dalam dunia perpolitikan tanah air pasca reformasi 1998 adalah, berupaya memahami kegagalan sistem politik domestik dalam menciptakan regenerasi, dan gagalnya reformasi partai politik (parpol) sebagaimana dicita-citakan.

Dalam perjalanannya, Partai politik pasca reformasi terbukti gagal untuk melanjutkan jenjang kaderisasi yang ditengarai akibat sistem politik yang terlalu membuka peluang bagi mereka yang mampu secara ekonomis. Baik sebagai pengurus parpol maupun dalam pertarungan menjadi legislator pada ajang pemilu legislatif.     

Dengan dominannya pengaruh kaum “the have” yang banyak berasal dari para pemilik modal/pengusaha, praktis menjadikan dunia perpolitikan di Indonesia hanya menjadi domain orang berpunya. Kaderisasi terhenti karena semua sumber daya parpol beralih menjadi lahan para pemilik modal yang telah menguasai partai politik. Kesempatan bagi mereka yang tidak mempunyai sumberdaya finansial memadai menjadi tertutup, meski secara kapasitas intelektual terbilang mumpuni.

Penguasaan atas semua sumber daya parpol pada era pasca reformasi akhirnya menciptakan bargaining tersendiri bagi politisi di Parlemen. Simbiosis mutualisme antara parpol dan kaum pemilik modal di Parlemen itulah yang memunculkan interest-interest kelompok dan private, dan memunculkan kasus-kasus korupsi. Seharusnya menjadi wakil rakyat di Parlemen dalam memperjuangkan kepentingan konstituen atau rakyat yang diwakilinya, berubah menjadi kumpulan predator anggaran (APBN) yang acapkali terkena OTT KPK.

Darisanalah kemelut dan polemik perlu tidaknya revisi UU KPK menjadi bahasan panas saat ini. Padahal, sumber daya politisi yang berlaga di Parlemen seharusnya menjadi benteng bagi penegakan hukum dan dukungan bagi perbaikan perekonomian nasional dengan berbagai masalah, mulai dari inefisiensi yang terjadi, kontrol terhadap pelaksanaan 16 paket deregulasi ekonomi, sampai pada masih tingginya biaya logistik (high cost economy).  

Namun, agenda-agenda reformasi bagi penciptaan Indonesia bersih praktis terhalang. Pertanyaanya, bagaimana memahami iklim politik dan sistem politik yang berubah ujud menjadi bottleneck bagi pencapaian cita-cita reformasi? Masihkah terdapat celah untuk merevisi sistem politik yang lebih berkeadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua kalangan?  

Cita ideal reformasi untuk menjadikan Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi, nampaknya masih membutuhkan waktu lama dan effort lebih keras dari semua pihak. Diskusi LP3ES pada (8/9/2019) menyebutkan, dampak dari rusaknya sistem politik dan elit partai politik Indonesia akibat politik uang yang merajela, menyebabkan kebutuhan untuk membangun masa depan Indonesia bersih dari korupsi, harus dimulai dari memperbaiki partai politik.

Membersihkan partai politik, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Apakah benar dengan memperbaiki partai politik maka jalan menuju Indonesia bersih akan beroleh hasil yang diharapkan? Bagaimana dengan sistem politik yang juga harus dibenahi agar outcome dari partai politik menjadi bisa dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat banyak? Apa saja prasyarat nya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES

Seperti kita tahu, saat ini publik dihebohkan oleh isu revisi UU KPK yang dinilai akan melapangkan jalan para koruptor. Diskusi tentang regenerasi partai politik akan erat kaitannya dengan hal itu. Politik uang dalam pemilu yang masif dipraktikkan oleh Parpol merupakan salah satu akar korupsi politik. Maka membangun masa depan Indonesia bersih dari korupsi harus dimulai dari memperbaiki partai politik.

Untuk masalah itu dapat diajukan sebuah argumen utama:

Pelemahan KPK oleh DPR yang berisi orang-orang Parpol adalah refleksi gagalnya regenerasi, dan secara lebih luas, reformasi partai politik kita setelah dua dekade demokratisasi yang kita jalani ini. Termasuk juga masalah-masalah lain yang mengiringi transisi demokrasi kita: Korupsi yang masif, pemilu biaya tinggi karena praktik politik uang yang masif dan lain sebagainya.

Argumen dan bukti-bukti atas argumen besar di atas adalah:

Pertama, Terdapat satu fakta menarik, kita mengalami penurunan jumlah caleg muda terpilih di pemilu 2019 ini.

Banyak data mendukung hal ini. Berdasarkan kajian Litbang Kompas misalnya, jumlah caleg muda berusia 40 tahun ke bawah, hanya 72 orang dari 575 anggota DPR atau 12,5 persen tergolong muda. Persentase ini turun dibandingkan pada periode 2014-2019 yang mencapai 92 orang dari 560 anggota DPR atau 16,4 persen.

Selain itu, dari 72 caleg muda terpilih pada periode 2019-2024, sebanyak 50 persen diduga merupakan bagian dari politik kekerabatan. Sebanyak 36 caleg dari 72 caleg muda itu diduga mempunyai relasi kekerabatan dengan elite politik di daerah ataupun nasional, baik anak, istri, menantu, maupun cucu.

Ini fenomena menarik. Karena sebenarnya jumlah caleg muda meningkat dibandingkan 2014. Jumlah caleg muda bertambah tapi yang terpilih menurun. Ini ironi.

Kalau kita pakai definisi muda menurut UU No. 40 tahun 2009 yakni mereka yang berusia 30 tahun maupun milenial yakni mereka yang kelahiran tahun 80 an, jumlah calonnya naik hampir 2 kali lipat

Pada 2014 caleg di bawah 30 tahun ada 414 dari 6.397 caleg. Artinya hanya 6.5 persen. Pada 2019 ada 878 dari 7.968 caleg. Artinya 11 persen.Naik hampir 2 kali lipat!

Hal itu jelas merupakan refleksi bahwa Parpol tidak mempersiapkan mereka dengan baik. Artinya kaderisasi tidak jalan. Mereka asal ditaruh, sebagai "aksesoris" demi menarik pemilih milenial 80-90 juta alias hampir 50 persen. Tapi karena tidak di-prepare dengan baik, mereka gampang terhempas.

Kalahnya para caleg muda ini juga refleksi kurangnya kreatifitas anak muda dalam politik. Mereka bisa saja muda, tapi berpolittik dengan gaya lama.

Pertama, mereka berkampanye dengan gaya musiman mendekati pemilu. Misalnya kita ingat anak-anak muda tetap saja berkampanye  dengan memasang foto diri di pinggir jalan, di sudut-sudut kota, membuat “polusi mata”.

Banyak sekali yang mengambil gaya berkampanye seperti itu. Muda, cantik, ganteng tersenyum dengan optimisme.

Padahal di luar negeri, kampanye dengan modal tampang di pinggir jalan adalah sebuah anomali. Orang Belanda akan jengkel jika ada politisi pasang tampang seperti itu. Justru orang tidak akan memilih.

Anak-anak muda ini menyapa masyarakat pemilih ketika hendak pemilu saja, seperti para senior mereka. Kalau hendak membangun tradisi baru, mestinya mereka membangun basis di akar rumput. Datang dari rumah ke rumah, membangun loyalitas konstituen jauh-jauh hari sebelum pileg.

Kedua, ini yang paling penting, mereka mengikuti senior mereka untuk mempraktikkan politik uang. Mereka muda tapi tidak hadir dengan ide baru dalam politik. Muda tidak selalu merefleksikan kebaruan pemikiran. Itulah mengapa, kalau kita lihat lebih jauh, ada politisi muda terkena kasus korupsi.

Para politisi muda mempraktikkan politik gaya lama: politik uang dan pada gilirannya juga terjerat korupsi : Anas Urbaningrum, Nazarudin, Angelina Sondakh, Romahurmuziy menjelang pileg 2019 lalu adalah beberapa contohnya.

Karena ide dan praktiknya masih gaya lama, maka mereka jelas akan kalah dengan politisi senior yang sudah lebih berpengalaman dengan strategi itu. Dan juga punya lebih banyak uang.

Ketiga, ini merefleksikan bahwa mereka tidak punya ideologi, visi dan gagasan.  Banyak politisi muda yang melihat politik sebagai money center saja, jadi serba instan.

Keempat, anak-anak muda ini juga sebagian besar masih berpolitik dengan gaya kekerabatan. Gaya berpartai seperti ini adalah gaya lama. Gaya kerajaan. Padahal zaman sudah berubah. Kini memasuki zaman revolusi digital. Tapi gaya kita berpolitik masih seperti gaya ratusan tahun lalu.

Namun jangan lupa: mereka yang tidak bisa mengikuti semangat zaman akan tergilas. Kalau mereka tak segera berbenah, maka partai-partai ini akan menggali lubang kubur sendiri. Lagi pula, Megawati, SBY, Surya Paloh dan lain-lain tidak akan hidup selamanya.

Kaderisasi dan regenerasi Parpol harus dibenahi. Seorang kader dipromosikan harus bukan berdasarkan keturunan atau uang, namun base visi dan kapabilitas. alias meritokrasi

Lalu apa kaitannya semua hal di atas dengan keributan yang saat ini tengah berlangsung terkait revisi UU KPK?

Pertama-tama, revisi UU KPK ini diajukan oleh legislatif yang berisi kader Parpol. Jadi jelas ini sangat berkaitan.

Padahal satu hal yang jelas adalah bahwa revisi yang ada akan memotong secara signifikan kekuatan KPK.

1. Berdasar RUU ini, KPK akan diawasi oleh dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR. Dewan pengawas ini harus dimintai izin saat KPK mau melakukan penyadapan. Dengan kata lain: kewenangan penyadapan akan dihentikan.  Dengan kata lain pula, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya.

2. RUU ini mengatur KPK di bawah institusi eksekutif dan menjadi ASN. Dengan kata lain, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya.

3. KPK harus bekerjasama dengan isntitusi peradilan lain: Kejaksaan dan Kehakiman. Pertanyaannya: kita membentuk KPK justru karena sistem peradilan kita telah korup. Tidakkah ini kontra produktif?

4. KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak ada perkembangan satu tahun lebih. Ini benar-benar “pengelabuan”. Sebenarnya ini berarti para koruptor ingin agar perkara mereka dihentikan penyelidikannya oleh KPK. Padahal kita tahu ada kasus-kasus besar lebih dari setahun yang lalu yg belum terungkap: BLBI, Century, E-KTP dan sebagainya.

Kedua, berdasarkan fakta di atas tampak jelas bahwa politisi kita ingin mengamputasi KPK. Mengapa? Tak lain karena praktik koruptif masih kuat dipraktikkan oleh para politisi kita, yaitu para anggota partai politik. Praktik koruptif dalam politik kita masih sangat masif terjadi. Apa indikasinya?

 (1). IPK Indoenesia yang masih zona merah merefleksikan betapa korupnya politik kita. Dengan skor 3,8 IPK kita masih berada dalam zona merah sebagai negara dengan masalah korupsi serius menurut Transparency International.

Grafik 1:

Gambar di atas menunjukkan bahwa kita masih merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang buruk.

(2). Data KPK menunjukkan bahwa jumlah kepala daerah tertangkap korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 2:

Data di atas juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami rekor kepala daerah tersangkut korupsi menjelang pemilu 2019 lalu.

 (3). Seperti temuan riset Ward berenschot dan Ed Aspinall, politik uang makin masif dari pemilu ke pemilu.

Gambar di atas merupakan fenomena gunung es masifnya praktik politik uang dalam pemilu 2019. Ini dapat dipastikan akan berdampak pada tingginya korupsi politik setelahnya.

Ketiga, di sisi lain revisi UU KPK adalah ironi karena dilakukan saat kepercayaan masyarakat pada legislatif dan partai politik berada pada titik nadir. Sebaliknya kepercayaan publik pada KPK adalah yang tertinggi.

Grafik 3:

 

Data dari riset ISEAS, sebuah lembaga riset di Singapura di atas menunjukkan bahwa  Parpol dan DPR adalah dua lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.

*dari 11 lembaga pubik yang disurvei.

Dalam hal ini, Parpol hanya dipercaya oleh 45,8 persen responden. DPR hanya dipercaya 55,4 persen responden. Sebaliknya, KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan 83,1 persen.

Akhirnya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas? Seperti studi Dr. Ward Berenschot, pemilu kita makin mahal karena money politics makin masif. Hal Ini pada gilirannya akan melahirkan praktik korupsi yang makin masif.

Hal itu juga mengindikasikan tidak ada perubahan yang signifikan dalam gaya kita berpolitik. Salah satu akar penyebabnya adalah partai politik kita masih berpolitik dengan gaya lama dan didominasi orang-orang lama. Tidak ada anak-anak muda yang hadir dengan gagasan dan praktik baru dalam berpolitik.

Hal itu juga sebagai refleksi kegagalan regenerasi partai politik kita. Tidak hanya dalam regenerasi kader baru, namun juga gagasan baru.

Korupsi, politik uang dan pelemahan KPK oleh DPR yang berisi orang-orang  Parpol adalah refleksi gagalnya regenerasi, dan secara lebih luas, reformasi partai politik kita setelah dua dekade demokratisasi yang kita jalani ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Postdoc at KITLV researching local democracy, clientelism and identity politics in India and Indonesia.

Paparan di bawah ini membahas tantangan yang dihadapi setiap demokrasi: Bagaimana dapat memastikan bahwa pejabat terpilih mewakili karakter dan kepentingan pemilih yang beragam?

Untuk demokrasi yang sehat, kiranya tidak baik duduk sebagai anggota parlemen yang hanya menjadi bagian dari satu kelompok etnis atau satu kelas sosial.

Karena perwakilan politik yang rapuh, yang tidak mewakili diversitas bangsa, tidak hanya akan merusak dukungan untuk sistem (karena orang akan merasa dikecualikan), tetapi juga dapat menyebabkan rasa tidak adil dalam setiap kebijakan.

Walaupun demokrasi Indonesia cukup baik dalam mewakili keragaman etnis dan agama, tetapi tidak baik dalam mewakili kelas sosial yang berbeda - seperti kelas menengah dan orang miskin. Politisi Indonesia secara tidak proporsional berasal dari latar belakang kaya dan elit ekonomis.

Dominasi elit ekonomi dalam politik ini sebagian besar disebabkan oleh biaya kampanye pemilu yang tinggi. Reformasi pemilu dapat menurunkan biaya kampanye dan dengan demikian menjadikan demokrasi Indonesia lebih representatif.

Argumen yang dibangun di sini berdasarkan buku yang ditulis bersama dengan Edward Aspinall, berjudul 'Democracy for Sale', yang mengajukan pertanyaan:

1. Kesetaraan politik: Apa itu dan mengapa itu penting?

Kesetaraan politik berkaitan dengan tantangan untuk memastikan bahwa orang-orang dari latar belakang sosial yang berbeda (etnis/agama/sosial/regional).

Hal ini penting karena: ketika ketidaksetaraan politik tinggi dan beberapa kelompok sosial dikecualikan dari posisi politik, ada tida dampak buruk:

a. Kepercayaan pada demokrasi dan pemilu. Ketika orang tidak merasa terwakili, mereka cukup terbuka untuk ide populis yang berjanji untuk menghancurkan sistem--lihat kebangkitan orang-orang seperti Duterte, Bolsonaro, Trump, Johnson--Sementara kebangkitan mereka punya berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa orang tidak lagi merasa diwakili oleh politisi 'lama'.

b. Ketegangan antar kelompok sosial dapat muncul. Kalau salah satu grup merasa dikecualikan, muncul kemungkinan untuk social conflict. (for proof of this point, see this book: https://www.palgrave.com/gp/book/9780230516809)

c. Oligarchy: Kepentingan kelompok yang diwakili dengan baik lebih diutamakan daripada kepentingan orang lain.Sepertinya, faktor point C ini yang terpenting dalam konteks Indonesia. Hal itu adalah fokus dalam bahasan ini.

Jadi kita maju ke topik kedua:

2. Seberapa representatif demokrasi di Indonesia? Apakah parlemen Indonesia dapat diakses oleh semua orang?

Demokrasi di Indonesia berjalan cukup baik dalam hal mewakili berbagai kelompok etnis dan agama.

Berkenaan dengan kelas sosial, anggota parlemen, gubernur dan bupati di Indonesia kurang representatif: (1) dominasi pelaku bisnis dan (mantan pejabat) dan (2) dominasi elit ekonomi. Politisi berasal dari kelas ekonomis tinggi secara tidak proporsional.

Berberapa contoh terkait dominasi kelas ekonomi tinggi dalam demokrasi Indonesia:

Kita semua tahu banyak contoh elit politik yang juga elit ekonomis di tingkat nasional: Sandiago Uno, Eric Thohir, Jusuf Kalla, Hary Tanu, Surya Paloh: sekarang agak mudah bagi orang bisnis untuk masuk ke dunia politik

Di tingkat lokal, terdapat pola yang hampir sama. Tolong lihat tabel dari 'Democracy for Sale':

Ini adalah tabel yang menunjukkan latar belakang calon bupati dan gubernur

yang menarik di tabel ini ada dua hal, Pertama, Pegawai negeri sipil cukup sering (dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya) menjadi politisi dan Kedua, Sekali lagi dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya, pelaku bisnis sering menjadi politisi. Dibandingkan dengan profesi lain - katakanlah, doktor, guru, dan lain-lain. Kelompok orang terbesar yang memasuki politik adalah pelaku bisnis.

Kami menemukan dalam buku kami bahwa dua jenis elit lokal cenderung mendominasi politik lokal (sering dalam kerja sama): Elit birokrasi (yaitu orang-orang dengan posisi tinggi dalam pemerintahan lokal) dan elit ekonomi. Munculnya kandidat jenis lain--katakanlah, petani, guru sekolah, dan lain lain--memang terjadi, tetapi sangat jarang.

Yang bisa terjadi: kadang-kadang orang yang terpilih tidak terlalu kaya sendiri, tapi punya hubangan kuat dengan elit ekonomis. Maksudnya, mereka sendiri tidak begitu kaya, tapi mereka di backup dari anggota keluarga dengan kemampuan ekonomis tinggi. Contoh yang bisa dikemukakan, saluh satunya: Ridho Fikardo, mantan gubernur Lampung. Dia punya hubungan keluarga dengan komisaris Sugar Group Companies, yang mendanai kampanye nya.

Bisa dilihat sebuah tabel yang berisi informasi tentang kekayaan anggota DPR RI yang dilaporkan. Sayangnya  belum dapat menemukan hal tersebut--tetapi diyakini bahwa data itu akan menunjukkan bahwa kekayaan anggota parlemen Indonesia jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia pada umumnya.

3. Indonesia sebagai oligarki: apakah itu penting?

Jawaban singkatnya: itu berpengarah terhadap kualitas demokrasi karena ketidaksetaraan politik mengarah pada keistimewaan kelompok dominan, dalam hal ini elit ekonomi.

Ini berarti dalam masalah ketika terdapat kepentingan yang berbeda antara elit ekonomi dan penduduk lainnya, elit ekonomi cenderung menang (tapi tidak selalu!).

Dapat diajukan tiga contoh:

Salah satu contoh yang sangat relevan sekarang adalah perjuangan terkait KPK. Bagi elit, penting jika KPK lemah, kerena itu mengurangi risiko untuk mereka.

Tentang social capital: itu memang faktor penting untuk memenangkan pilkada. Sering social capital juga muncul dari kemampuan ekonomi tinggi. Contohnya, kalau keluarga mempunyai rumah sakit, memiliki banyak tanah atau bisnis, ada banyak kesempatan untuk membangunkan social capital. Kepentingan social capital dalam pilkada cenderung membantu elit ekonomis (walaupun terdapat contoh orang yang tidak begitu kaya tapi sangat aktif membantu orang, dan jadi begitu populer).

Contoh kedua, mengapa political inequality berdampak jelek untuk kualitas demokrasi di Indonesia: Investasi negara Indonesia dalam layanan publik--seperti pendidikan dan perawatan kesehatan--relatif rendah di Indonesia (dan akibatnya, kualitasnya juga rendah). Ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa orang-orang yang memutuskan anggaran ini, menggunakan sekolah swasta dan rumah sakit: mereka tidak membutuhkan layanan publik.

Contoh ketiga: In the context of conflicting interests between economic elites and working class (concering, for example, minimum wage, land conflict), it is difficult for the non-economic elite to defend their interests.

Ketika perusahaan pertambangan dan perusahaan agrobisnis berkembang, mereka mengalami konflik dengan masyarakat yang merasa tanah mereka dicuri. Saat ini sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini, karena dalam praktiknya pemerintah Indonesia cenderung memihak perusahaan. Lihat misalnya penolakan baru-baru ini dari pemerintah Indonesia untuk mengumumkan perusahaan mana yang telah memberikan lisensi untuk tanah apa. Ini demi kepentingan perusahaan-perusahaan ini, tetapi tidak untuk kepentingan masyarakat.

Singkatnya, dominasi elite ekonomi dalam politik Indonesia memiliki efek besar pada kualitas layanan publik, keadilan sosial, dan kekuatan Rule of Law di Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Postdoc at KITLV researching local democracy, clientelism and identity politics in India and Indonesia.

4. Mengapa terdapat begitu sedikit politisi miskin di Indonesia?

Terdapat berberapa alasan mengapa sulit bagi orang miskin untuk maju sebagai calon politik. Hal itu ditentukan oleh dua faktor:

a. Kelemahan partai politik. Karena lemahnya kapasitas keuangan dan sistem pemilihan, partai-partai politik tidak disarankan untuk memilih kandidat yang miskin.

Sistem elektoral di Indonesia melemahkan partai politik, dalam arti: partai politik tidak punya banyak hubungan di antara Parpol dan orang politik yang terpilih (bupati, gubernur, anggota DPRD) yang tidak begitu kuat.

Akibatnya, di Indonesia Parpol jarang bisa berfungsi sebagai tangga bagi orang untuk bisa maju dalam dunia politik. Pemimpin Parpol cenderung memilih calon dari luar partai yang punya cukup modal untuk mengurus kampanye sendiri.

Kalau Parpol lebih kuat (saya pernah meneliti Parpol di India), Parpol tidak terlalu tergantung pada kekayaan calon. Kalau ada kesempatan untuk orang miskin/biasa untuk jadi calon Parpol.

b. Alasan kedua dan terpenting, mengapa tidak banyak orang miskin dalam politik Indonesia:

Biaya tinggi kampanye pemilu: karena ongkos politik begitu tinggi, kandidat kaya dapat keuntungan besar, dibanding kandidat yang punya anggaran kecil.

Faktor uang amat penting untuk dibahas. Seperti diketahui, mengurus sebuah kampanya di Indonesia bisa sangat mahal. Ada banyak biaya yang harus ditutupi.

5. Mengapa kampanye pemilu di Indonesia begitu mahal?

Jenis biaya kampanye:

a. Mahar politik: dapatkan dukungan partai

b. Membangun tim kampanye (tim sukses)

c. Terhubung dengan kelompok sosial dengan bantuan hadiah

d. Saksi di TPS

e. Pembelian suara - i.e. 'money politics'

menurut survei yang kami buat, rata-rata calon bupati terpilih ,mengeluarkan  biaya hingga Rp28 Miliar.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/064607526/ingin-jadi-caleg-berapa-miliar-dana-dibutuhkan?page=allItu tidak perlu jadi hambatan untuk orang miskin atau orang muda untuk maju.

Akan tidak perlu jadi hambatan untuk orang miskin atau orang muda untuk maju, kalau ada subsidi dari negara yang cukup untuk mendanai kampanya, calon-calon tidak perlu menyiapkan banyak uang. Tapi subsidi di Indonesia tidak cukup. Akibatnya  Parpol terpaksa memilih calon yang punya kemampuan finansial cukup tinggi untuk mendanai kampanye.

Tabel di bawah ini menggambarkan subsidi untuk Parpol sangat berbeda di berbagai negara:

And campaign costs are high in other countries too! This is not only an Indonesian problem.

Tetapi ada satu alasan mengapa biaya kampanye di Indonesia cukup tinggi yakni, bisa disimak hasil penilitian Burhan Muhtadi:

Praktik serangan fajar adalah satu alasan penting mengapa biaya politik tinggi di Indonesia.

6. Jadi, untuk membuat politik Indonesia lebih mudah diakses oleh kaum muda dan miskin, biaya pemilu perlu dikurangi.

Kalau ongkos politik turun,  Parpol tidak perlu lagi minta mahar politik tinggi, dan  Parpol tidak begitu tergantung calon kaya.

Menurut saya, reformasi sistem elektoral di Indonesia bisa membenahi itu. Kalau ada perubahan sistem elektoral, ongkos politik bisa turun, dan 'political equality' akan naik dan calon 'orang biasa' bisa maju

Biaya-biaya ini sebagian karena sifat sistem pemilu Indonesia. Sebagai contoh:

a. Buka daftar sistem pemungutan suara melemahkan  Parpol dan cenduring membesarkan praktek serangan fajar

b. Sistem berorientasi kandidat - sistem melemahkan  Parpol

c. Proses pemilihan (sakis!) membuat pemilihan menjadi mahal

d. Sumber daya publik yang rendah untuk partai politik

Saya tahu empat topik ini topik besar, dan mungkin butuh penjelasan, Intinya: sampai sekarang reformasi sistem elektoral (yang sering terjadi di Indonesia), tidak berfokus untuk mengurangi biaya kampanye. Semestinya, kalau peraturan baru berhasil mengurangi ongkos politik, maka hal itu akan memungkinkan orang muda dan orang miskin untuk maju dalam politik.

7. Kesimpulan: Ketimpangan politik adalah masalah di Indonesia, dan reformasi pemilu dapat membantu lebih banyak orang miskin untuk memenangkan pemilu (dan membantu mengurangi korupsi).

Salah satu kemungkinan, sistem proporsional (Mix Proportional-Burhan Muhtadi untuk mengurangi praktik patronase). Keunggulan dari sistem proporsional adalah kampanye politik cendurung ke arah 'team effort'. yaitu, tidak lagi kampanye personal yang cenderung menaikkan ongkos politik

Dibutuhkan pikirin-pikiran kreatif seperti proposal Burhan di atas - dan memikirkan dengan baik dan dengan tepat tentang dampaknya (juga  'unintented consequences') untuk membangun sistem politik yang tidak begitu mahal.

Seperti saya sampaikan dengan tabel dari Latin Amerika: ongkos politik sangat beragam, dan itu tergantung sistem elektoral (dan sifat ekonomis). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Permasalahan yang dipaparkan tentang politik di Indonesia adalah gap atau kesenjangan antara Politik Etika vs Politik Ekstasi. 

Politik Etika adalah contoh yang diwariskan oleh alm BJ Habibie ketika pertanggungan jawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu 1999, maka dia tidak bersedia dicalonkan kembali, dan membuka pintu bagi Gus Dur jadi presiden ke-4.

Itulah Politik Etika. Seandainya Habibie waktu itu ngotot maka mungkin perlu voting dan bisa konflik fisik pada situasi labil pasca diktator Soeharto 32 tahun.

Indonesia ini rawan konflik dan memang sudah menjadi "takdir" bahwa selalu ada minimal 2 pihak yang berhadapan dan berbeda pendapat tentang metode perjuangan kemerdekaan.

Dizaman Belanda ada elit yang rela bekerjasama dengna Belanda termasuk menjadi anggota Volskraad meski tidak berwenang seperti DPR yang sejati. Keduanya disebut golongan “Ko” vs golongan yang menangut garis “Non Ko”, tidak mau ikut Volksraad tapi berjuang bikin partai sendiri. PKI lahir pada 1920, PNI lahir 1967 sednag ormas Muhammadyah sudah lahir sejak1912 diawali oleh SDI dan SI pada 1911. Sedangkan NU baru lahir pada1926. 

Nah, elit Indonesia selalu mengalami dikotomi dua kubu, petahana dan oposisi. Meskipun kadang-kadang memang ada unsur substantif ideologi seperti perbedaan pandangan tentang dasar negara Pancasila atau Piagam Jakarta. Tapi kebanyakan hanya bersifat perebutan kekuasaan belaka.

Maka kemudian sistem presidensial yang baru berumur 3 bulan sudah diganti sistem kabinet parlementer dan multi partai pada 1945. Sistem Multipartai berganti PM (Perdana Menteri) sampai 10 orang antara 1945-1955 ketika pemilu jujur 1955 menghasilkan 4 besar partai terpilih. Kabinet koalisi hasil pemilu justru bubar dan situasi politik seolah damai tapi di dalamnya ada konflik antara TNI vs PKI yang meledak pada1965.

Setelah itu Orde Baru dengan junta militer dibungkus Golkar menguasai Indonesia selama 32 tahun sebelum dilengserkan juga oleh krismon. Bukti bahwa retorika ideologi kiri Bung Karno maupun kanan Soeharto dua-duanya gagal mendeliver slogan muluk yang mereka buat.

Nah, sekarang sudah 21 tahun sejak Orde Baru diganti oleh Orde Reformasi kita rindu Politik Etika Habibie. sportivitas kesatriaan untuk petahana rela dan berani mengaku kalah. Kalau elit politik dan partai Indonesia tidak mempunyai watak karakter politik etis seperti Habibie, melainkan semua ekstasi ingin merebut jabatan presiden dan lain lain dengan cara yang kalau perlu malah melanggar etika dan menyalahkan partai atau lembaga apa saja, termasuk KPK untuk dijadikan alat menuju kekuasan, ya pastinya kita tidak akan berhasil menegakkan Indonesia yang tangguh, bersih dan berdaya saing.

Maka momentum wafatnya presiden ke 3 RI diharap punya peluang mempertobatkan karakter elit Indonesia agar hijrah dari politik ekstasi (money politics dan KKN Korupsi yang bahkan merasuk juga ke oknum partai Kuningan itu.

Maka kita harus mengkampanyekan kembali ke Politik Etika. Stop Politik Ekstasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir