Kini, Parpol Dilarang ‘Sabotase’ DPD
berita
Politika
Sumber Foto : klikkabar.com (gie/watyutink.com) 26 July 2018 19:00
Penulis
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik mendaftar jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 128 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus mencakup pengurus parpol, Senin (23/7/2018). Sebelumnya, permohanan uji materi ini lantaran syarat pencalonan anggota DPD dalam UU Pemilu dinilai tidak secara tegas melarang pengurus parpol.

Alih-alih melarangnya, UU Pemilu justru terkesan memberikan ruang kepada pengurus parpol jadi calon anggota DPD. Sehingga lembaga penjaga konstituai ini menafsir bahwa pengurus parpol termasuk sebagai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD.

Namun pertanyaannya, bagaimana konsekuensi putusan MK tersebut terhadap anggota DPD periode 2014-2019? Apakah harus mengundurkan diri? Pasalnya, saat ini mayoritas anggota DPD didominasi oleh pengurus parpol. Bahkan sejak April 2017, Ketua DPD diduduki Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Hal ini bermula ketika anggota DPD ramai-ramai menjadi fungsionaris partai pada 2016.

Saat itu, tindakan OSO dkk dikritik banyak pihak. Tapi mereka tak bergeming. Mereka “berhasil” memanfaatkan celah undang-undang. Karenanya, banyak pihak pula yang menyambut baik Putusan MK Nomor 30/PUU/XVI/2018 itu karena dinilai akan mengembalikan marwah DPD.

Namun ada juga yang menentangnya. Salah satunya dari sejumlah elite Partai Hanura. Mereka menilai MK salah menafsirkan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 128. Mereka menuding putusan MK sangat politis, karena seolah-olah sengaja untuk menjegal pengurus parpol untuk mencalonkan diri jadi anggota DPD. Lantas, apakah argumen tersebut bisa dibenarkan? Atau, justru tudingan Partai Hanura tersebut hanyalah pembenaran?

Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2018 mengenai desain kelembagaan DPD, sudah mempertegas bahwa DPD merupakan reprensentatasi daerah guna memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah--selama aspirasi tersebut dalam kerangka kepentingan nasional. Selain itu, keberadaan DPD sebagai imbangan atas prinsip checks and balances terhadap DPR yang notabene merupakan representasi politik.

Itu yang menjadi pertimbangan MK melarang fungsionaris parpol mencalonkan jadi anggota DPD. Meski begitu, MK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memberikan kesempatan kepada fungsionaris parpol yang kadung mendaftar sebagai calon anggota DPD, sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai. 

Kini yang menjadi tanya, bukankah seharusnya mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD? Sebab, jangan sampai parpol kembali melakukan ‘sabotase’ terhadap DPD begitu Pemilu 2019 usai!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 memutuskan dan menetapkan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa calon anggota DPD yang tercatat sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2019 sebelum menyampaikan persyaratan bukti surat pengunduran dirinya dari kepengurusan parpol kepada KPU pada saat pendaftaran calon.

Indonesia Budget Center (IBC) berpandangan bahwa putusan MK ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan marwah DPD yang keanggotaannya telah direnggut oleh partai politik sehingga kedudukannya menyerupai lembaga DPR. Lebih dari 50 persen anggota DPD saat ini telah masuk sebagai pengurus dan anggota partai yang mendukung pemerintah. Bahkan Ketua DPD (Oesman Sapta) juga merangkap Ketua Umum Partai Hanura. Situasi ini telah melemahkan posisi DPD dalam pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut kebijakan pemerintah kepentingan masyarakat daerah dan membuat DPD tidak lagi mencirikan sebagai representasi perwakilan daerah sebagaimana kehendak konstitusi.

Keanggotaan DPD sebagai pengurus parpol tidak mengubah kinerjanya menjadi lebih baik dan efektif. Masuknya pengurus parpol membuat posisi DPD kehilangan narasi-narasi kritis dalam mensikapi penyelenggaraan pembangunan otonomi daerah oleh pemerintah yang didukung partai penguasa. Selain itu telah mengubah tatanan pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPD dimana terlihat lebih mengedepankan aspek politis ketimbang efektifitas kinerja lembaga. Konflik perebutan kursi pimpinan DPD lalu menyisakan pergolakan internal yang berkepanjangan sehingga berdampak pada terabaikannya tugas dan fungsi pokok lembaga ini. Tidak heran jika muncul kritikan masyarakat terkait pembubaran DPD yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan keberadaannya hanya memboroskan anggaran negara.

Dalam catatan IBC, sejak tahun 2004 silam DPD RI memperoleh dukungan anggaran sejumlah Rp8,82 triliun atau setara dengan jumlah APBD untuk 16 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal. Dari jumlah anggaran tersebut,  DPD RI telah menghabiskan sekitar 70 persen atau sebesar Rp6,16 triliun dari anggaran.

Setiap tahun alokasi anggaran DPD RI terus meningkat dengan jumlah pertumbuhan anggaran sebesar 22 persen per tahun. Apalagi sejak terbitnya PP No. 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPD serta Mantan Anggota DPD telah membuat penghasilan anggota DPD setara dengan penghasilan dan fasilitas yang diterima anggota DPR setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp56,9 juta per bulan, Jika dhitung bekerja selama lima tahun akan memperoleh penghasilan sekitar Rp 3,42 miliar.

Larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD merupakan hal positif dalam memajukan dan meningkakan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia sebab larangan ini akan mendorong proses pemilihan calon perseorangan menjadi lebih fair play. Pengurus parpol yang maju sebagai calon perseorangan tidak lagi secara leluasa menggunakan fasilitas partainya dan mengambil ‘keuntungan’ dalam meraup suara pemilih.

Olehnya itu, IBC meminta partai politik bersama pengurusnya untuk menghormati putusan MK ini dan meminta penyelenggara pemilu segera menindaklanjutinya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

IBC juga merekomendasikan kepada: Pertama, KPU agar memperbaharui PKPU pencalonan anggota DPD dan menyelaraskan dengan isi putusan MK. KPU juga perlu melakukan pemeriksaan dan pengecekan ulang terhadap berkas pendaftaran calon anggota DPD yang sementara berlangsung. Kedua, Pengurus partai politik yang telah mendaftar sebagai calon perseorangan agar melengkapi berkas surat pengunduran dari partai yang bersangkutan. Ketiga Bawaslu RI agar mengawasi ketat pelaksanaan putusan MK dan menindak tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk mewakili daerah (provinsi). Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil partai politik. Konstitusi secara jelas membedakan itu. Masuknya pengurus partai politik sebagai calon anggota DPD tentu saja merupakan preseden buruk bagi ketatanegaraan kita. Jika para calon senator pengurus partai terpilih, maka akan berdampak pada posisi DPD yang akan semakin lemah.

Contohnya seperti sekarang ini, selama Oesman Sapta Odang mengambil alih kepemimpinan DPD hingga hari terakhir, sedang OSO sendiri juga ketua salah satu partai politik, DPD tak ubahnya seperti fraksi kesebelas di parlemen. Bahkan DPD dipergunakan untuk kepentingan partai politik: fasilitas-fasilitasnya. Faksi-faksi tak bisa didamaikan, karena sebagian Anggota DPD non-parpol bergerak independen. Pengurus partai politik mencalonkan diri di DPD adalah bencana tatanan demokrasi.

Jika ingin memperkuat DPD, ubahlah melalui konstitusi dan regulasi lainnya. Begitu pun halnya jika hendak dihapus. Partai politik jangan kooptasi DPD. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF