Khofifah oh Khofifah
berita
Politika

Sumber Foto: Kompas.com

01 December 2017 16:00
Keputusan Khofifah Indar Parawansa, yang akan menanggalkan jabatan sebagai Mensos, untuk maju di Pilkada Jatim 2018 tengah mendapat sorotan publik. Kalau menteri yang dipecat maju jadi cagub, mungkin masih wajar. Tetapi kalau masih menjabat sebagai Menteri, akan muncul anggapan itu pilihan yang aneh. Belum tentu menang pula. Sebagai catatan, ini kali ketiga Khofifah maju sebagai cagub setelah tahun 2008 dan 2013.

Perilaku meninggalkan jabatan sebelum amanah dijalankan tuntas bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Kejadian serupa terjadi saat Jokowi belum selesai memimpin Solo periode kedua, tetapi memilih bertarung pada Pilkada DKI. Bahkan pada 2014 Jokowi harus menanggalkan jabatannya yang belum selesai untuk maju dalam Pilpres. Kemungkinan Ridwan Kamil (RK) menyusul jejak Jokowi. Jika nanti sah sebagai calon Gubernur Jabar, dia harus meninggalkan jabatan Wali Kota Bandung. Apakah salah? Tidak juga. Apalagi ini challenge untuk karier politik yang lebih tinggi. Aturan pun tak ada yang dilanggar.

Pasangan Khofifah, Emil Dardak--kader PDI-P yang kini menjabat Bupati Trenggalek, juga tergiur untuk melompat. Atas keputusannya berpasangan dengan Khofifah di Pilgub Jatim, Emil dipecat dari PDIP.

Khofifah didukung banyak partai untuk maju, yaitu Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan PPP. Sementara lawannya adalah Gus Ipul yang didukung oleh PKB dan PDIP. Dua pasangan ini memperebutkan suara Nahdliyin.

Kasus Khofifah ini menarik. Dia rela meninggalkan jabatan menteri yang dalam benak publik lebih tinggi 'kasta'nya ketimbang gubernur. Publik pasti tergelitik untuk tahu tujuan Khofifah. Ada yang bilang dia tidak setia pada pemerintahan saat ini, tapi Jokowi terkesan merestui. Apakah malah keputusan Khofifah ini atas perintah Jokowi? Apa tujuan Jokowi 'mengutus' Khofifah padahal partai Jokowi, PDI-P, sudah mengusung Gus Ipul? Kenapa pula Khofifah bersedia diusung oleh Demokrat yang jadi komptetitor dua dua kontestasi pilgub Jatim sebelumnya? Jangan-jangan jabatan gubernur memang impian lawas Khofifah sehingga rela bertarung hingga tiga kali tanpa peduli siapapun yang 'mengutus' dan mengusungnya.

Pertanyaan lebih jauh, apakah meninggalkan jabatan sebelum selesai seperti yang dilakukan oleh Khofifah dan Emil Dardak bisa dibilang preseden buruk dalam politik?

Siapapun yang kalah atau menang di Pilgub Jatim nanti, pertarungannya adalah memperebutkan suara Nahdliyin. Sejak 2014 kontestasi politik menyisakan  perseteruan, bahkan di dalam satu partai dan ideologi yang sama. Apakah ini akan merembet pada perseteruan antar Nahdliyin Jatim nantinya? Jika benar terjadi, apakah memang ada target merusak soliditas Nahdliyin yang menjadi salah satu tulang punggung NKRI?

Banyak yang berpendapat pertarungan politik makin sengit karena pengaruh kekuatan modal yang semakin menggila dalam arena perebutan kekuasaan. Apakah ini bermakna demokrasi hanya sebatas sarana merebut kekuasaan untuk kekuasaan? Kalau memang seperti itu faktanya, apakah masih relevan Pilkada langsung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Keputusan ibu Khofifah untuk kembali mencalonkan diri sebagai Jatim 1 yang ketiga kalinya menunjukan keyakinannya bahwa dirinya lebih tepat dan akan lebih besar pengabdian yang bisa disumbangkan kepada masyarakat dan negara daripada sebagai menteri .

Beliau akan dapat mengaktualisasikan kebijakan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, tidak seperti saat ini. Niat dan keyakinan itu tercermin dalam kegiatannya selama ini yang tidak pernah istirahat dalam membuat kebijaksanaan, memerintah, eksekusi, dan memeriksa di lapangan untuk menyaksikan hasilnya.

Bahkan daerah terpencil yang tidak pernah dijamah oleh pemerintah daerah setempat ia datangi untuk meyakinkan eksekusinya. Cara kerja itulah yang menjadi salah satu ciri jurumasak yang merencanakan, belanja bahan, kemudian meracik dan memasak sampai menghidangkannya di meja makan. Itulah yang mendorong Ibu Khofifah untuk  memutuskan ikut pencalonan Jatim 1.

Keputusan itu juga didukung perhitungan matang tentang elektabilitas yang tinggi sebagaimana Pilkada yang lalu. Faktor lainya, tanpa mengenal lelah Ibu khofifah selalu bekerja keras dan selalu ingin segera melihat hasil kerjanya dan manfaatnya secara nyata. Pengalaman sebagai mantan anggota DPR dan menteri yang enerjik merupakan bekal kerja menjadi kepala rumah tangga provinsi yang akan dipimpinya.

Dukungan SBY dan Pakde Karwo dari PD juga merupakan bukti dan pengakuan keunggulan Ibu Kofifah sebagai calon Jatim 1. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Reformasi 98 mengubah struktur politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dampak paling dahsyat adalah bangkitnya semangat kedaerahan. Suasana kebangkitan merata pada seluruh penjuru tanah air. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) menampilkan tagline "kito urang daerah musti bersato" bersahutan memenuhi atmosfir pemberitaan. Bahkan beberapa balon (bakal calon) sampai perlu pasang iklan di berbagai TV nasional. Suatu isyarat bahwa orang daerah sudah 'menurunkan pangkat' orang Jakarta. Jakarta sentris yang dibangun sejak zaman revolusi sampai era Orde Baru terkikis hebat.

Portofolio bekas menteri tiba-tiba hanya menjadi list pengalaman kerja layaknya pelamar kerja calon karyawan pabrik. Kematian seorang menteri menjadi berita biasa saja. Bahkan jarang juga kita hafal nama-namanya sebab tiba-tiba seorang menteri bisa dipecat atau dirotasi.

Khofifah adalah pemain politik. Sepak terjangnya pasca reformasi sukar dicari lawan tanding. Apalagi pada zaman Gus Dur, bolak balik ke istana. Bahasa tubuh (politik gestur) dan kejiwaan Khofifah mirip Gus Dur (beda setengah level), yaitu potret anak daerah dalam peta politik nasional.

Khofifah sudah pasti tidak nyaman dalam komunitas politik Jakarta yang multietnis dan kontemporer. Dalam pengertian lain disebut sekuler. Peletak mahzab gestur politik nasional adalah para founding fathers yang beraliran sosialis. Dan bertambah kental (sosialis baret hijau) pada zaman Orde Baru. Baru sedikit reda tahun 90-an pada saat ICMI hadir. Nurcholis Madjid dkk berhasil memikat Soeharto untuk menambah kekentalan gestur politik menjadi: sosialis baret hijau bernafas muslim.

Khofifah adalah produk polarisasi gestur pasca reformasi 98. Pergaulannya dengan para kyai politik yang menguasai basis massa pasantren di daerah Jawa Timur lebih bermutu daripada menjadi menteri yang kaku. Tiba-tiba Kofifah menjadi anak daerah.

Lalu bagaimanakah caranya supaya gestur politik seseorang bernuasa nasional? Dan nyaman menjadi menteri? Tidak ada kata selain stay di Jakarta dan setia kepada partai nasionalis seperti Golkar, PDI-P, Nasdem dan partai milik mantan tentara: Gerindra, Hanura, Demokrat. Karena partai adalah ajang melatih-mendidik jiwa setiap insan pemain politik yang akan bertarung pada level nasional. Syarat utamanya mesti cukup betah dengan ekosistem Jakarta dengan berbagai problematika tata kota.

Khofifah si anak daerah akan bertarung merebut jabatan Gubernur Jatim melawan Saifullah mantan Ketua GP Ansor.

Wahai, Khofifah, eandainya Jokowi (Presiden RI) saat ini melamar menjadi Gubernur Jatim, dia akan kalah! Begitu dahsyat hegemoni kedaerahan hari ini. Tetapi mungkin, Khofifah punya rencana lain dengan kekalahannya? Siapa pula yang paham. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Selayaknya orang yang terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan, Khofifah juga layak disebut Pejuang Gubernur Jatim karena dia terus berjuang untuk mencapai kursi Gubernur Jatim. Mungkin perbedaannya pada tujuan akhirnya yakni pejuang kemerdekaan demi memerdekakan negara dan bangsa. Sedangkan bagi Khofifah bisa demi ambisi, demi eksistensi diri/harga diri, bisa pula demi kekuasaan semata. Hanya Khofifah yang tahu. Sedang rakyat melihat dengan perspektif dan kepentingan rakyat itu sendiri. Apalagi Khofifah pasti mengemas ambisinya menjadi gubernur Jatim dengan bahasa indah.

Konstetasi Pilkada 2018 menjadi arena pertempuran bagi Khofifah untuk mewujudkan ambisinya. Ajang pertempuran yang untuk ketiga kalinya dimasuki dengan segala sumber daya yang pastinya memakan biaya besar. Dan untuk konstetasi kali ini Khofifah pasti akan habis- habisan dan ngotot dalam menggunakan sumber daya politik dan ekonomi yang dia punya.

Persoalannya seberapa besar sekarang Khofifah punya sumber daya ekonomi? Mengingat untuk satu kali Pilkada Jatim biaya per konstestan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Harian Kompas pernah mengulas mahalnya biaya Pilkada Jatim dimana pasangan Cagub-Cawagub mengeluarkan biaya hingga Rp1 triliun. Pertanyaannya: siapa lagi yang akan membiayai ambisi Khofifah?.

Terlepas dari persoalan di atas, secara matematis dan di atas kertas Khofifah berpeluang untuk menang karena beberapa hal. Pertama, partai pengusung Khofifah saat ini adalah Partai Demokrat yang saat ini merupakan "the ruling party" dalam konteks Jatim, Khofifah punya basis massa tradisional yang fanatis, suara yang akan memilih Khofifah lebih tersebar bukan hanya di kawasan tradisional NU tapi juga di kawasan Mataraman, dan Khofifah juga mendapatkan keuntungan dari tidak adanya kader asli PDIP yang mendapat rekomendasi menjadi cagub-cawagub sehingga massa PDIP menjadi massa mengambang.

Keuntungan-keuntungan politik itu merupakan buah dari "ngotot"nya Khofifah. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa langkah yang diambil Khofifah sebenarnya bukan langkah yang cerdas. Tapi "ngototnya" Khofifah secara cerdas diamini oleh Partai Demokrat untuk mempertahankan dominasi politiknya di Jatim.

Dalam konstetasi pilkada Jatim, walaupun di permukaan terlihat seakan tidak adanya kesetiaan terhadap partai, inkomitmen menyelesaikan masa jabatan, atau "outsourcing" kader, menunjukkan permainan taktis politis dari partai-partai untuk menguji mesin politiknya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.

Khofifah sebagai politisi berpengalaman memahami hal tersebut. Maka dengan ringan hati dan penuh kesadaran memainkan perannya secara total demi mewujudkan keinginan meraih kekuasaan orang nomor satu di Jatim. Nampaknya kali ini Khofifah akan berhasil. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Keputusan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang akan menanggalkan jabatannya dan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo demi maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018  merupakan suatu pelanggaran etik dalam berpolitik. 

Dimana seseorang yang sudah dilantik itu masa jabatannya selama lima tahun. "Etikanya memang seharusnya seorang kader, apalagi sudah dicalonkan dan menang, itu kan pelantikannya sudah jelas lima tahun".

Loncatan politik seperti yang dilakukan oleh Khofifah tersebut harus dihindari. "Kutu loncatnya harus dihindari".  kita harus mengatakan mestinya jangan ada yang Pak Jokowi dari Solo, kemudian ke Jakarta, Jakarta baru dilantik, lalu ke nasional. Itu juga tidak boleh. Jadi kita harus fair".

Dalam berpolitik harus mengacu pada Demokrasi Pancasila. Ada keadaban di situ, ada semacam tata krama, etika dalam berpolitik. Kita harus betul-betul menjadi panutan.

Jika hal tersebut dilanggar, maka  yang bersangkutan bisa saja tidak memiliki wibawa di mata masyarakat.  Masyarakat tidak akan hormat, bahkan yang bersangkutan akan kehilangan wibawa dan menjadi olok-olok nantinya.

Walaupun demikian, dalam berpolitik  hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun, bagi seorang kader, harus tetap berpegang pada etika berpolitik. Sah-sah saja seperti itu dan jamak. Tapi tentunya harus ada koridor etikanya.

 (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Jika mencerna lebih dalam makna sila-sila Pancasila, tersirat moralitas politik yang inklusif, penuh toleransi, dan empati yang kuat terhadap prinsip kemanusiaan, kebersamaan, dan persaudaraan.

Mekanisme pemilihan pemimpin lebih mulia jika dilakukan melalui  permusyawaratan. Bangsa Indonesia sejak dulu meyakini, mempraktikkan, mewujudkan hikmat dan kebijaksanaan melalui permusyawaratan-permusyawaratan, baik yang dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun oleh wakil-wakil rakyat. Jadi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila sesungguhnya adalah Demokrasi Permusyawaratan.

Sistem Pemilu yang ada sekarang, sebagai produk reformasi, adalah sistem pemilu yang liberal. Memilih pemimpin yang dilakukan secara langsung adalah model demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, moral politik yang ditawarkan adalah moral politik "pasar bebas". Dalam sistem politik liberal seperti ini, aktor-aktor politik mengikuti dan mempraktikkan moral politik pasar bebas juga.

Dalam sistem politik yang fondasinya nilai-nilai pasar bebas, tidak relevan mempertanyakan apakah santun, pantas, beretika atau tidak jika ada aktor politik pindah partai, mencalonkan diri dua kali atau tiga kali, sekalipun sudah kalah berkali-kali? Juga tidak relevan mempertanyakan apakah layak dalam pemilu atau pilkada aktor politik secara terang-terangan di ruang publik  menyatakan sikap bermusuhan pada lawan politiknya. Dalam sistem politik liberal, pertanyaan-pertanyaan demikian itu dianggap aneh, mungkin dianggap bodoh.

Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugat moral politik di balik praktik politik liberal, pertanyaan itu barang tentu bersumber dari sistem moral yang lain, yang bukan moral politik liberal.

Persis di titik itulah sesungguhnya kita sedang mengoperasikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang bersumber dari dunia kehidupan (lebenswelt) kita, dalam wujud pertanyaan kritis atas fenomena politik yang kita anggap aneh, tak pantas, dan tak seharusnya dilakukan oleh aktor politik tertentu.

Pilihannya adalah, apakah kita mau membangun moralitas politik yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, atau kita  mengamini saja nilai-nilai politik yang beroperasi sekarang ini?

Jika kita hendak membangun moralitas politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, kita harus membangun sistem politik yang memungkinkan kita untuk mengoperasikan demokrasi permusyawaratan ke dalam praktik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Politik Lokal

Membicarakan pertarungan Pilkada Jawa Timur tak pernah lepas dari pembicaraan mengenai basis kaum Nahdliyin. Selain itu Pilkada ini juga sangat erat kaitannya dengan pemilu 2019 sebagai testing the water untuk melihat peluang cawapres nanti.  

Kita ketahui bersama bahwa pertaruhan dalam Pilgub Jatim sangat besar, selain pertaruhan jabatan (Menteri Sosial) juga harus mempertaruhkan harga diri Khofifah karena harus bertarung untuk ketiga kalinya. Pasti Beliau tidak mau menjadi pecundang untuk sekian kali. Jadi, berbicara soal majunya Khofifah harus diletakkan dalam konteks tersebut.

Khofifah sebagai seorang menteri yang notabene bukan ketua umum partai politik memiliki tugas yang cukup berat untuk merebut basis suara kedua setelah Jabar. Logikanya dapat dikatakan bahwa majunya Khofifah adalah “penugasan” dari Jokowi untuk mengamankan suara Jatim pada pemilu 2019 nanti.

Kita harus ingat, tidak ada jaminan mutlak dari PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, untuk kembali mengusungnya. Artinya, Jokowi harus membangun basis massa loyal dari kaum Nahdliyin. Khofifah sebagai Ketum Muslimat NU dua periode memilki basis massa yang kuat dari para perempuan NU.

Oleh karena itu, lepas dari obsesi pribadi untuk “menggenggam Jatim”, melihat fenomena majunya Khofifah tidak bisa lepas dari kontestasi pemilu 2019. Jangan lupa beliau adalah loyalis Jokowi dan tim sukses pada 2014 lalu. Sangat tidak mungkin majunya Khofifah tanpa restu Jokowi. Dengan restu tersebut, maka Khofifah semakin percaya diri untuk merebut Jatim.

Di lain sisi, yang cukup menarik untuk disimak adalah posisi PKB dan Muhaimin sebagai ketum PKB. Kita tahu bahwa basis dukungan PKB adalah kaum Nahdliyin dan Cak Imin kuat kemungkinan akan menjadi kompetitor bagi Jokowi untuk laga Pilpres 2019. Solusinya, harus dilakukan pembelahan massa Nahdliyin dan figur muda yang mampu melakukan itu tidak ada nama lain, kecuali Khofifah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Fenomena kutu loncat dalam perpolitikan kita bukan hal baru. Pindah partai atau lompat jabatan sudah dianggap lazim. Bahkan Jokowi terpilih Gubernur DKI Jakarta 2012 untuk masa jabatan lima tahun. Baru menjabat dua tahun, Jokowi lompat jabatan, 2014 ikut Pilpres dan menang menjadi Presiden.

Khofifah yang sedang memangku jabatan Mensos baru tiga tahun akan segera melepaskan jabatannya, ikut bertarung pada Pilgub Jawa Timur. Lompat jabatan kedua tokoh ini secara politis tidak salah. Tidak ada larangan, dan tidak ada aturan yang dilangar, jadi sah sah saja. Namun dalam peradaban politik suatu tindakan politik tidak sekadar sah atau tidak. Etika politik berbicara patut atau tidak. Etis atau tidak, tentu saja, pandangan ini memakai kacamata etika politik.

Melalui pemilu itu pula rakyat memberikan reward atau punishment, apakah seorang Bupati, Gubernur, Presiden layak dipilih lagi atau tidak. Amanah jabatan seorang menteri dinilai melalui kinerja Presiden. Namun jangan lupa, dalam konteks kebijakan publik seorang menteri bisa nilai kredibilitasnya oleh publik. Ia tidak bisa berlindung dibalik kekuasaan presiden. Karena itu, politik loncat jabatan tidak bisa diterima secara rasional maupun secara etika politik.

Rasionalnya, seorang calon bupati, gubernur, presiden setidaknya memiliki track record dan jejak rekam yang jelas, kinerja, dan prestasi selama ia memegang jabatan cukup baik atau berhasil. Secara etika politik, seorang pejabat publik mejalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, hingga masa jabatan selesai.

Dari kacamata etika politik, kasus Jokowi, Khofifah, dan Emil Dardak adalah preseden buruk dalam politik pemerintahan. Ketiganya meninggalkan amanah rakyat sebelum masa jabatan selesai. Celakanya, dalam kasus Khofifah, Presiden Jokowi telah memberi isyarat merestui. Bahkan konon ceritanya mendorong untuk berlaga di medan Pilgub Jatim. Sikap Jokowi "merestui" tidak mengherankan. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa Jokowi loncat ke Pilpres. 

Mengamati fenomena politik nasional yang cenderung memiliki kesamaan, maka dalam konteks politik sebagai sarana perjuangan untuk kepentingan rakyat tidak banyak yang bisa dijelaskan. Kecuali, ini dipahami sebagai sebuah gejala politik pragmatis dan transaksional.

Dalam tradisi politik Indonesia semenjak Orba dan Reformasi, ada yang baru yakni berpolitik mengesampingkan etika politik. Yang cukup mencengangkan adalah kepentingan politik tidak sebatas mendapatkan posisi atau kekuasaan semata. Tapi bagaimana posisi atau kekuasaan itu diperoleh melalui jalan transaksi, layaknya jual beli barang.

Sulit menjelaskan bagaimana perseteruan politik bisa terjadi dalam satu partai dan ideologi yang sama. Saling berhadapan dan saling mengempur sehingga membingungkan. Bahkan terjadi fragmentasi politik untuk sebuah kepentingan yang semu, tidak ada kaitannya dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, sulit dibantah gejala ini mengisyaratkan adanya pengaruh kekuatan modal di balik loncat jabatan dan perseteruan perebutan kekuasaan. Hampir semua kasus korupsi kepala daerah, bupati, gubernur yang ditangkap KPK  tidak lain sebagai efek transaksi politik dan politik biaya. Dimana kekuatan modal menjadi faktor dominan dalam menentukan proses politik sekaligus akibat yang ditimbulkan.

Dalam konteks ini, tampaknya warna ideologi dan etika politik tidak banyak  menjelaskan. Karena makna politik sudah tereduksi sedemikian rupa. Pemilu sebagai instrumen demokrasi hanya menjadi arena perebutan kepentingan pribadi. Demokrasi bukan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Faktanya, makna pemilu telah bergeser, sebagai mekanisme jual beli jabatan atau kekuasaan semata.

Transisi demokrasi kita masih terjebak dan berhenti pada eforia kebebasan, liberalisasi. Fase ini adalah perubahan tingkat awal meruntuhkan otoritarian. Kemudian bergerak ke arah konsolidasi demokrasi. Namun konsolidasi demokrasi baru mencapai prosedural demokrasi. Belum menguatkan subtansi demokrasi, dimana salah satunya adalah tegaknya hukum dan etika politik. Demokrasi hanya sebatas sarana merebut kekuasaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF