Ketika Yusril Banting Setir
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 November 2018 17:00
Penulis
Keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, boleh jadi mengejutkan publik. Mengingat, ia dinilai kerap berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi. Keputusannya itu baru dilakukan setelah dirinya bertemu Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (4/11/2018). Menurut Yusril, kesediannya menjadi kuasa hukum petahana tak lebih dari urusan profesionalitas seorang advokat. Bahkan ia mengaku tidak mau masuk struktur TKN.

Menurut Anda, mengapa Yusril mau bergabung ke kubu Jokowi? Apa iya hanya keputusan profesional? Sebab Yusril merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi peserta pemilu di Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Yusril juga dikenal lebih dekat dengan kubu Prabowo-Sandi. Bahkan hubungan kepentingan elektoral dengan Prabowo sudah dibina sejak Pilpres 2014.

Terlebih lagi, beberapa bulan lalu, kabarnya Yusril juga sempat mendapat pinangan dari kubu Prabowo-Sandi. Namun akhirnya Yusril menolaknya. Sikap ini lantaran dirinya merasa kecewa karena kubu Prabowo tidak mengakomodir kepentingan Yusril dan PBB di Pemilu 2019. Atas dasar ini, boleh jadi Yusril juga punya kepentingan elektoral ketika mau menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf, setidak-tidaknya agar partainya lolos parliamentary threshold 4 persen. Tapi pertanyaannya, apa iya hanya sekadar kepentingan elektoral?

Atau, jangan-jangan ada kepentingan tertentu yang hendak dimainkan Yusril? Memang bergabungnya Yusril bukan atas inisiatif sendiri, melainkan bermula dari permintaan kubu Jokowi. Namun, berdasarkan rekam jejaknya dalam beberapa tahun terakhir, kiranya wajar jika publik mengulik alasan tersembunyi Yusril mau menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf.

Begitu Prabowo kalah pada Pilpres 2014, Yusril kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Bahkan kritik sudah dilancarkan ketika Jokowi baru sebulan menjabat Presiden 2014-2019. Saat itu mengkritik kartu bantuan sosial (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera) yang diluncurkan Jokowi. Intinya, Yusril menilai kebijakan itu tidak didasari dasar hukum yang kuat. Sikap berseberangan juga terekam kala Yusril menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pendeknya,  ia “melawan” keputusan pemerintah yang membubarkan HTI, setelah pemerintah menginisiasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terlepas dari soal tersebut, Yusril menegaskan bahwa perannya untuk membantu kubu petahana saat berhadapan dengan proses hukum selama masa kampanye. Pembelaan itu dilakukan jika ada kasus, misalnya, fitnah tehadap Jokowi-Ma’ruf berikut tim kampanyenya.  Meski begitu, selama ini Yusril lebih dikenal lihai dalam urusan hukum tata negara. Bahkan dirinya kerap memenangkan perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Lantas, mungkinkah peran Yusril didesain untuk “memuluskan dan membentengi” kemenangan Jokowi ketika diperkarakan di MK seusai Pilpres 2019? Jika memang benar adanya, tampaknya publik terutama pengawas pemilu perlu membuka mata lebar-lebar untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Apapun pilihan Yusril Ihza Mahendra itu hak yang bersangkutan. Memilih bergabung menjadi lawyer Jokowi-MA merupakan pilihan. Karena politik itu pilihan. Memilih bergabung atau berada di sebrang (kubu Prabowo-Sandi.

Selain soal profesionalisme, bisa saja Yusril memiliki target-target politik. Wajar jika Yusril memiliki target politik. Yusril tahu betul, partai politik didirikan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.

Jika Partai Bulan Bintang (PBB) tidak diakomodir kepentingan politiknya oleh Prabowo, lalu Yusril dan PBB lari ke Jokowi. Itu hal biasa dan sangat wajar. Yusril sebagai Ketum PBB, tentunya tidak mau tenggelam bersama Prabowo. Karena kepentingan politiknya bertepuk sebelah tangan. PBB perlu tumbuh. Sehingga merapat kekuasaan merupakan pilihan yang terbaik.

Dengan demikian, bisa saja alasan Yusril menjadil lawyer Jokowi-MA karena kepentingan elektoral PBB. Seandainya PBB masih tidak lolos parliamentary threshold 4 persen di Pemilu 2019 nanti, paling tidak PBB ingin bertambah perolehan suaranya. Tidak stagnan, apalagi berkurang. Memang berat bagi PBB untuk menembus ke Senayan. Namun dengan kerja keras ketua umum dan para calegnya, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Selalu ada harapan. Dan selalu ada kesempatan.

Jika ada kepentingan tertentu, selain kepentingan elektoral, dari Yusril merupakan hal yang wajar. Karena dipolitik itu hanya dua pilihan: bergabung dengan penguasa atau berada di luar pemerintahan. Berpolitik itu lebih menyenangkan jika bereda dalam lingkaran kekuasaan. Karena bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Bukan tak mungkin Yusril ingin agar ada kader-kader PBB yang menjadi menteri ketika nanti Jokowi-MA ditakdirkan menang.

Sebagai lawyer Jokowi-MA memang tugas Yusril untuk mengamankan dan memenangkan perkara-perkara yang dihadapi Jokowi-MA. Itu memang tugas lawyer. Siapapun dia. Termasuk Yusril. Yang pasti, kita harus tetap memasang mata dan telinga, untuk mengawasi agar Pemilu berjalan demokratis, free, fair, dan damai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Yusril Ihza Mahendra punya dua dimensi: seorang profesional sekaligus politisi. Yusril bukan sekadar pengacara profesional, tapi dia juga punya posisi sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut saya, bergabungnya Yusril ke Jokowi-Ma'ruf sebagai pengacara atas dasar dimensi politiknya, bukan semata dipengaruhi dimensi profesionalitasnya.

Sekalipun demikian, keputusan itu merupakan hak Pak Yusril. Entah dilakukan atas dasar profesional maupun politis, saya kira sah-sah saja Yusril mau menjadi pengacara Jomowi-Ma'ruf Amin. Meskipun secara politis masih ada pro-kontra di internal PBB terkait sikap dukungan Yusril terhadap kubu petahana. Terlebih, belum ada keputusan formal dari PBB untuk mendukung pasangan calon di Pilpres 2019.

Meski begitu, kesediaan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin, tentu akan memperkuat dari aspek hukum kepada kubu petahana. Tetapi kalau dilihat secara elektoral, Yusril tidak berpengaruh secara signifikan.

Saya kira, terlampau berlebihan jika kita menilai bergabungnya Yusril ke kubu Jokowi-Ma’ruf karena agenda punya politik tertentu. Apalagi, kalau penilaiannya hanya karena Yusril sering mengkritik Pemerintahan Jokowi. Sekalipun Yusril pernah berada pada posisi diametral dengan barisan Jokowi, saya kira itu bagian dari sikap politik Pak Yusril. Toh, itu sah-sah saja dalam demokrasi.

Artinya, ketika kebijakan Jokowi bertolak belakang dengan pandangannya baik dalam kapasitas dirinya sebagai pengacar maupun politisi, ya boleh-boleh saja Yusril mengkritik kebijakan Jokowi. Terlebih, yang kerap dikritik Yusril juga tidak hanya Jokowi. Pemerintahan SBY juga tidak luput dari kritik Yusril.

Dengan demikian, saya tetap melihat Yusril akan bertugas sebagai penasihat hukum TKN untuk memberikan pendampingan hukum maupun nasihat-nasihat terkait peraturan perundang-undangan kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Termasuk memberikan pembelaan pasca Pilpres 2019 (jika Jokowi-Ma’ruf Amin terpilih dan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Prabowo-Sandi). Saya melihatnya, tugas ini yang akan dilakukan Yusril.

Jadi, pengaruh bergabungnya Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf untuk memperkuat TKN dari aspek hukum. Karena memang Yusril tidak berpengaruh signifikan secara elektoral. Toh, tanpa Yusril pun elektabilitas Jokowi-Ma’ruf masih tinggi, yang hingga kini belum terkejar oleh Prabowo-Sandi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi