Ketika Semangat Khitah Muhammadiyah Dipertaruhkan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 November 2018 15:00
Pernyataan Penasihat Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Amien Rais yang akan “menjewer” Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika tidak punya sikap politik untuk mendukung kandidat pada Pilpres 2019 menuai pro dan kontra di tubuh organisasi terbesar kedua di Indonesia itu. Di satu sisi, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai pernyataan Amien Rais adalah hal yang biasa dalam alam demokrasi.

Namun di sisi lain, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun terutama terkait sikap politik untuk pilpres tahun depan. Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo yang mengatakan apa dikeluarkan oleh Pak Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar soal independensi Muhammadiyah dalam politik.

Bertolak dari realitas diatas yang menjadi tanya kini, apa sih yang dikhawatirkan oleh sosok Amien Rais sehingga keluar pernyataan itu? Atau jangan-jangan pilihan netral bagi Muhammadiyah dinilai suatu kemunduran bagi penasihat PP Muhammadiyah tersebut?

Sebelumnya, Amien Rais mengutarakan ketidaksetujuannya pada pernyataan Ketua umum PP Muhammmadiyah di sela-sela Tabliq Akbar dan Resepsi Milad ke 106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11/2018). Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing bukanlah fatwa. Sehingga ia mendorong dibutuhkan ketegasan agar terwujud pemimpin yang sesuai harapan. Nah loh, apakah pernyataan ini adalah “pertanda” bahwa akan keluar fatwa nantinya? Lantas, bagaimana bila Muhammadiyah nantinya sampai terseret kedalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif, siapkah bila ini yang terjadi?

Menanggapi hal ini Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menjelaskan meski Amien Rais sebagai Penasehat PP Muhammadiyah, tidak sepatutnya berkata akan menjewer ketua Umum PP Muhammadiyah. Menurut Ray hal tersebut malah akan memberi kesan se-akan-akan Muhammadiyah dapat diatur dari pihak ekstenal. Pasalnya, teman seperjuangan Amien pun saat era reformasi 1998, tidak pernah membawa nama organisasi tersebut.

Senada dengan Ray, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai pernyataan tersebut dapat merendahkan kehormatan dan reputasi Haedar Nashir, meskipun memang Haedar Nashir dapat dikatakan junior dari Amien Rais. Karding juga menyebutkan kalau pernyataan Amien tersebut malah merugikan Amien sendiri karena dianggap sebagai orang yang memiliki sikap otoliter.   

Pada titik ini muncul pertanyaan mendasarnya, apa iya pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan dari pihak ekstenal untuk menentukan sikap dan arah dukungan pada pilpres nanti? Lantas, bagaimana dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar soal independensi dalam politik?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pernyataan Penasehat Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika tidak punya sikap politik dalam Pilpres 2019 merupakan salah satu bentuk sikap arogansi seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai tokoh moderat dan reformis. Sebagai Penasehat PP Muhammadiyah, pernyataan tersebut sepatutnya tidak perlu dilakukan di ranah publik yang akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat.

Secara organisatoris pernyataan tersebut jelas merupakan salah satu bentuk intervensi kepada PP Muhammadiyah yang diamanahkan untuk mempertahankan semangat khitah yang sudah digagas dalam muktamar tahun 1971 di Makassar. Bukan tidak mungkin dengan tekanan Amien Rais tersebut akan menyeret Muhammadiyah dalam pusara Pilpres 2019. Sikap politik PP Muhammadiyah sebagaimana yang diminta oleh Amien Rais akan menjerumus Muhammadiyah dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mandiri dan independensi.

Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tahun 1912 merupakan gerakan Islam untuk melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan mengemban misi gerakan tersebut dimaksudkan agar terwujud Agama Islam yang rahmatan lil-alamin. Dalam politik praktis Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak punya hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Oleh sebab itu Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai hati nurani masing-masing.

Dengan demikian jelas bahwa pernyataan Amin Rais tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran semakin mesranya hubungan antara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dengan Presiden Jokowi yang juga sebagai kandidat Pilpres 2019. Wujud kekhawatiran tersebut terlihat ketika Haedar Nashir menyatakan sikap politik pimpinan Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres sesuai dengan hati nuraninya. Pernyataan Haedar Nashir tersebut dalam pandangan Amien Rais jelas akan merugikan pasangan Prabowo-Sandi yang selama ini paling gencar mengkampanyekan kemenangan pasangan Prabowo-Sandi.

Oleh sebab itu Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua setelah NU tidak terseret dalam tarik menarik kepentingan pragmatis dalam Pilpres 2019 dan tetap setia mempertahankan semangat khitahnya. Semuanya berpulang kepada Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, apakah bisa terpengaruh atas tekanan yang dilakukan oleh seniornya di Muhammadiyah. Mudah-mudahan Haedar Nashir tetap istiqomah, setia dan memiliki komitmen untuk mempertahankan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang mandiri, netral dan independen. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Apa yang disampaikan Penasihat PP Muhammadiyah Amien Rais akan menjewer ketua umum ormas terbesar ke dua yang mempunyai anggota kurang lebih 30 jutaan  ini akan menimbulkan pertanyaan. Sebab hasil muktamar yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Makassar memutuskan untuk independen dalam  politik khususnya di pilpres .

Pertanyaan yang akan muncul dengan pernyataan Amien Rais yang untuk mendukung salah satu paslon dan yang pasti akan mengarah ke paslon nomor urut 02. Karena Amien Rais disamping menjadi Penasihat PP Muhammadiyah Amien juga adalah juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, yang notabenya adalah partai pengusung Capres Prabowo-Sandi.

Jadi pertanyaanya, apakah kittah Muhammadiyah akan dipertaruhkan hanya gara gara pilihan politik belaka? Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana komitmen yang telah disepakati bersama melalui muktamar harus dikhianati?

Pertanyaan pertanyaan seperti diatas harus ditanggapi oleh petinggi petinggi Muhammadiyah agar ormas terbesar ke-2 di Indonesia ini dapat menjaga imagenya sebagai ormas islam moderat, yang menjunjung tinggi rasa toleransi diantara umat beragama dan Amien Rais selaku tokoh utamanya tidak dianggap otoriter.

Memang sangat disayangkan apabila pernyataan Amien Rais ini kemudian diamini  oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, bukan tidak mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana dengan indepedensi dalam berpolitik oleh Muhammadiyah

Tapi untung saja Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Muti tidak terlalu menanggapi pernyataan Amien Rais tersebut, dan menegaskan organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun juga termasuk Amien Rais. Yang juga diamini oleh ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM ), Najih Prasetyo, yang mengatakan apa yang dusampaikan Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah muktamar Makassar yang menyatakan independen dalam politik.

Jadi sebaiknya Amien Rais konsen saja pada partainya yaitu PAN untuk memberikan dukungan penuhnya kepada Prabowo-Sandi dan tidak perlu memaksakan kehendak dalam era demokratisasi yang ada saat ini.

Hendaknya juga jangan agama kemudian ditarik tarik ke ranah politik agar tidak terjadi benturan benturan di tingkat grassroot yang sangat membahayakan umat.

Apabila Amien Rais memaksakan kehendaknya untuk mengarahkan Muhammadiyah berpolitik akan sangat berpotensi Muhammadiyah akan kehilangan kepercayaan dari anggota-anggotanya .

Mudah mudahan saja pihak pihak penentu kebijakan di Muhammadiyah tidak terpengaruh dengan pernyataan Amien Rais, dan Muhammadiyah tetap independen dan demokratis agar ke depan agama tidak menjadi alat politik dan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Sebagaimana NU, Muhammadiyah perwujudan dari rumah besar NKRI. Ia hadir untuk "ngemong" seluruh komponen. Walaupun Muhammadiyah punya label, namun justru ia tidak menjadi eklusif, namun inklusif. Sehingga dalam perjalanan sejarah bahwa Muhammadiyah menjadi percontohan label organisasi yang besar karena kemandirian dan kenetralan dalam melihat kontestan politik praktis. Dasarnya sederhana, semua masih satu keluarga, dan kurang etis jika Muhammadiyah bertepuk sebelah tangan. Ini sikap dewasa dari Pak Haedar dalam memimpin organisasi yang sangat besar ini.

Sikap ini juga pernah dilakukan oleh Buya Syafii Ma’arif. Walaupun sama sama kuliah di Amerika dengan Amien Rais, bahkan bisa jadi Amien Rais sangat berjasa memberi jalan kesuksesan karir dalam dunia pendidikan Syafii Ma’arif. Tapi bukan berarti harus merasa bersalah dan "rikuh" dengan seniornya. Dari sini saya melihat bahwa ketika berbicara suatu kebenaran, maka tidak ada kompromi, walaupun telah berjasa pada dirinya.

Muhammadiyah tentu bangga punya tokoh sehebat Buya Syafii dan Buya Haedar. Keduanya telah menyemai kembali organisasi keagamaan yang berciri khas ke-Indonesia-an, yang toleran, moderat dan inklusif. Hasilnya mungkin belum terasa saat ini. Tapi saya menyakini bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut akan menjadi rujukan dalam membangun keharmonisan yang lebih baik lagi di bumi pertiwi ini.

Baik Amien Rais, Buya Syafii dan Buya Haedar tetap semua akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Ketiganya punya punya gaya yang berbeda dalam menyelesaikan suatu persoalan. Terserah kepada pembaca, apakah akan mengikuti pola Amien atau kedua Buya tadi? Jika anda tertarik dengan model Syafii dan Haedar yang tumbuh subur, berarti sedang membangun kesantunan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi jika pola Amien Rais yang menjadi rujukan, bisa jadi bangsa ini akan masuk periode jewer menjewer dengan sesama teman. Saya tidak tahu apakah sakit atau tidak jeweran, tapi yang jelas biasanya yang dijewer adalah orang lebih rendah atau dianggap lebih rendah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Amien Rais tampaknya tak mau kalah dengan NU yang sebenarnya sudah lama kembali ke khittah. Ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, Ma'ruf Amin, sekarang menjadi Cawapres. Dia juga tak menyerahkan jabatannya, termasuk sebagai ketua MUI, kepada orang lain.

Amien tampaknya juga menyadari bahwa kembali ke khittah sesungguhnya formalitas belaka. Kenyataannya, baik NU maupun Muhamadiyah tidak pernah lepas dari politik praktis. Keduanya bahkan dianggap sebagai salah satu sumber energi utama bagi para politisi untuk meraih kekuasaan. Dalam arti, mempertontonkan kedekatan pada kedua organisasi ini sangat penting untuk mengatrol dukungan publik.

Politik di Indonesia memang tak mungkin dijauhkan dari unsur keagamaan. Kini para politisi bahkan berlomba untuk tampil relijius. Tujuannya untuk mengesankan bahwa mereka adalah orang yang tulus dan jujur. Maka, kalau terpilih,  mereka bisa diandalkan untuk memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Bila dikaitkan korupsi yang masih merajalela dan hukum yang tajam ke bawah, semua itu menunjukkan bahwa agama di dunia politik adalah sekadar gincu untuk mengibuli masyarakat. NU dan Muhamadiyah pun tak bisa berbuat banyak kecuali sekadar menjadi penonton.

Untuk memahami bagaimana ekspolitasi agama oleh para politisi bisa terjadi, sebaiknya menyimak apa yang dikatakan oleh seorang politisi senior Malaysia, Dr Asyraf Wajdi Dusuki, yang tampaknya sangat relevan dikaitkan dengan Indonesia. Orang Islam di Malaysia katanya, lebih perduli pada status halal makanannya, bukan penghasilannya.

Apa yang dilihat Dusuki pada dasarnya sama dengan kenyataan di Indonesia, dimana banyak orang menjauhi minuman beralkohol dan makanan/obat mengandung babi tapi kurang bahkan tak serius menjauhi penghasilan tak halal. Akibatnya suap-menyuap terus merebak di kantor-kantor pemerintah, parlemen, dan penegak hukum.

Maka soal Amien Rais dan khittah tak perlu dianggap terlalu serius. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Sangat disayangkan sikap Amien Rais yang berupaya mempengaruhi Haedar Nashir sebagai ketua umum PP Muhammadiyah agar melakukan blocking politic dalam rangka menghadapi pilpres.

Seyogyanya Amien Rais dapat berkaca pada pengalamannya sendiri ketika memimpin Muhammadiyah di paruh terakhir masa kekuasaan Presiden Soeharto.

Berakhirnya era pemerintahan Soeharto menandai babak reformasi politik di Indonesia. Parpol tumbuh bak cendawan di musim hujan. Muhammadiyah dalam sidang tanwirnya memutuskan untuk membentuk parpol. Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinakhodai oleh Amien Rais setelah melepas kursi sebagai ketum PP Muhammadiyah. 

Kemudian dalam perjalanannya setelah pemilu 1999 ia terpilih sebagai ketua MPR. Berikutnya pada pilpres lagsung pertama di tahun 2004 Amien Rais mencalonkan diri sebagai capres (seluruhnya ada 5 pasangan capres-cawapres). Tapi Amien Rais tidak menarik langsung Muhammadiyah untuk mendukungnya. Walaupun di sisi lain ada K.H. Hasim Muzadi (ketua umum PBNU) yang menjadi cawapresnya Megawati Soekarnoputri. 

Jadi agak janggal rasanya jika membaca rekam jejak Amien Rais terhadap Muhammadiyah di masa 20 tahun yang lalu dibandingkan hari ini. 

Semua kita tahu bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai organisasi  keagamaan dalam membangun negeri ini. Di bidang pendidikan ada taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh provinsi. Begitupun dengan rumah sakit pembina kesejahteraan umat Muhammadiyah (RS-PKU). Sayang sekali jika karena kontestasi pilpres harus terseret arus power blocking

Di sisi yang lain K.H.Ma'ruf Amin ketika menjadi Rais Aam Nahdlatul Ulama dipilih sebagai cawapres Jokowi (kemudian telah mengundurkan diri sebagai Rais Aam NU).

Tidak dapat dibayangkan mudharat yang bisa terjadi jika 2 organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah masuk secara langsung dalam power block politic pilpres pada saat ini. Pada akhirnya doa yang bisa kita panjatkan semoga Allah SWT menolong bangsa Indonesia.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Muhammadiyah organisasi keagamaan yang lebih berfokus kepada pembangunan keimanan dan pemberdayaan umat Islam dalam menjawab tatangan modernisasi keumatan. Muhammadiyah tentu independen dan tidak terjebak dalam politik praktis secara lembaga.

Keinginan Penasihat Pengurus (PP) Muhammadiyah M Amien Rais tidak bisa serta merta menekan lembaga untuk menggiring dukungan pada kandidat tertentu dalam Pilpres 2019. 

Bapak Anwar Abbas sebagai ketua PP Muhammadiyah tentu taat dengan aturan lembaga sesuai khitah, secara lembaga tidak mengarah pada salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019, karena secara personal atau keanggotaan juga aspirasinya beragam, tidak bisa dipaksakan.

Fenomena mengarahkan organisasi yang berkomitment independen ini memang secara fakta sering terjadi tetapi dalam prakteknya tidak semua anggota menurut , jadi percuma saja mengatakan deklarasi dukungan tetapi tidak tulus.  Justru statemen setuju justru menguntungkan tokoh tokoh berkempetingan ketika berhasil meraih kemenangan.
Kalaupun secara diam diam mengucapkan komitmen dukungan , tentu ada perhitungan matang apakah peluang yang didukung memperoleh kemenangan ? 

Sementara ini baik dr ketua PP Muhhamadiyah maupun Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tetap komit dengan Khitah.

Tetapi jika pengaruh desakan Penasihat PP Muhammadiyah sampai lembaga ahirnya mengeluarkan faktwa dan bertentangngan dengan Khtah ini akan menjadi acaman kosolidan anggota organisasi Muhammadiyah ke depan.

Kita tidak bisa memprediksi kemungkinan kemungkinan lebih buruk bagi organisasi kedepan sehingga independesi tidak berpolitik praktis menjadi pilihan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF