Ketika Presiden Jokowi Komentari Kematian Jamal Khashoggi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 October 2018 18:00
Tiga minggu setelah jurnalis dan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi ramai diberitakan dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Presiden Joko Widodo baru turut berkomentar. Jokowi meminta Kerajaan Arab Saudi transparan dalam menginvestigasi kematian Khashoggi. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menlu Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Bogor, Senin (22/10/2018) lalu. 

Saat negara-negara Barat telah mengutuk kematian Khashoggi, Turki membeberkan bukti terang-benderang Khashoggi dibunuh di dalam konsulat, serta Arab Saudi sendiri akhirnya mengakui sang pengkritik tewas dibunuh dan telah menahan belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi itu, kenapa pemerintah Indonesia baru berkomentar?  

Apakah kita terlambat memberi reaksi pada sebuah insiden yang jadi perbincangan internasional? Politik luar negeri Indonesia menganut paham bebas-aktif. Terkadang, hal ini diterjemahkan dengan posisi kita yang tak terlalu ingin campur urusan rumah tangga negara lain. Terlebih bila kita punya hubungan baik atau punya ketergantungan tertentu pada negara tersebut. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada persoalan Rohingya di Myanmar. Meski korban di Rohingya mayoritas Muslim, toh Indonesia tidak cukup lantang bersuara menekan junta milter di sana. 
 
Pun demikian dengan kasus Khashoggi ini. Posisi Indonesia memang dilematis terhadap Arab Saudi. Tahun lalu, saat berkunjung dua pekan ke Indonesia Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menjanjikan investasi senilai Rp 89 triliun. Selain itu, kita juga bergantung pada kebaikan Arab Saudi soal kuota jemaah
haji hingga urusan TKI di sana. Jokowi mungkin berpikir ratusan kali sebelum berkomentar pedas. Lantas, apa yang dilakukan Jokowi sudah terukur dan terbilang bijak? 

Dengan status sebagai negeri demokratis, berpopulasi muslim terbesar di dunia dan mayoritas berpandangan moderat, seharusnya Indonesia memainkan posisi signifikan dalam percaturan politik dunia. Namun seringkali kita adem ayem saja untuk hal-hal yang jadi perbincangan internasional. Apakah ini yang dinamakan
wujud praktek politik bebas aktif? 

Arab Saudi bukan negeri demokratis. Khashoggi bukan pembangkang pertama yang dibunuh dengan keji oleh rezim. Pegiat HAM melaporkan saat ini terdapat lebih dari 60 orang penentang pemerintah yang dipenjarakan. Dua tahun lalu, ulama Syiah terkemuka Sheikh al-Nimr dieksekusi pemerintah Arab Saudi. Belum lagi serangan negeri itu ke Yaman yang banyak makan korban anak-anak. Artinya, negeri gurun itu punya daftar dosa panjang sebelum ribut-ribut kematian Khashoggi.
Indonesia tak pernah mengusik pelanggaran HAM Saudi, lalu kenapa kini mesti berkomentar soal Khashoggi? Sekadar basa-basi diplomatik? 

Yang perlu diingatkan juga, di dalam negeri Jokowi punya pekerjaan rumah lebih banyak terkait kasus hukum yang tak kunjung tuntas. Mulai dari kematian Munir hingga penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Rezim-rezim sebelumnya juga meninggalkan kasus HAM tak pernah tuntas, mulai dari pembunuhan massal 1965-66, Tanjung Priok, Lampung hingga kerusuhan Mei 1998 serta tragedi Semanggi I & II. Bukankah persoalan itu lebih urgen diselesaikan Jokowi sebelum masa jabatan9ya habis tahun depan, ketimbang mengomentari persoalan internasional amat terlambat? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan berkomentar soal penyelidikan terkait kematian Jamal Khashoggi adalah basa-basi diplomatik, tapi juga sekaligus respon atas opini yang berkembang di masyarakat mengenai terbunuhnya Khashoggi yang begitu mengerikan. 

Indonesia punya kepentingan di Arab Saudi sana. Kita punya 600 ribu TKI di Arab Saudi yang rutin mengirimkan uang ke Indonesia. Selain itu, Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan pasti mengenai terbunuhnya Khashoggi. Sehingga pemerintah mengambil langkah hati-hati. Akan tetapi, karena negara seperti Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump dan negara-negara Uni Eropa sudah bersikap tegas, baru Indonesia bersikap. 

Ini merupakan langkah aman bagi Indonesia, sekaligus juga (untuk) "memuaskan" publik Indonesia bahwa pemerintah tidak bisa menerima kematian seorang wartawan kawakan secara mengerikan. Komentar Jokowi ini aman dan terukur. Nggak ada resiko apa-apa terhadap (hubungan dengan) Arab Saudi tapi di saat bersamaan terlihat sebagai pihak yang prihatin terhadap kejadian itu. 

Masalah kematian Jamal Khashoggi ini menyangkut putra mahkota Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS). Sekarang posisinya dalam sorotan. Kalau Indonesia bersikap keras sejak awal, seperti Turki, misalnya, dan kemudian MBS tersingkir (dari posisi putra mahkota), diminta ayahanya Raja Salman untuk mundur demi menyelamatkan citra baik Arab Saudi, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya sikap Indonesia keras, dan MBS survive (selamat) dari krisis ini, diduga kuat, menurut saya, ia akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang ketika krisis ini terjadi menyerangnya. Sehingga Indonesia tidak mau
berspekulasi seperti itu.  

Turki selama ini memanfaatkan kematian Khashoggi di konsulat Arab Saudi di negerinya untuk kepentingan politiknya. Namun, sampai saat ini Presiden Erdogan belum pernah secara langsung menyerang MBS karena Turki menyadari posisi Arab Saudi sangat penting di Timur Tengah. Saudi juga punya investasi lumayan di Turki. Kendati Turki ingin menekan Arab Saudi, namun ia juga tak ingin kehilangan hubungan dengan negeri itu.     

Soal Khashoggi ini beda dengan reaksi Indonesia saat Australia berencana memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Karena masalah Palestina adalah masalah yang didukung oleh lebih dari 100 negara, di antaranya negara-negara Non Blok di mana Indonesia dan negara-negara Islam lain menentang Israel.

Kalau pemerintah Jokowi tidak bersikap keras seperti pada Australia kemarin, akan menimbulkan reaksi oposisi dalam negeri terhadap Jokowi. Umat Islam di dalam negeri jadi pertimbangan. Dan Palestina masalah yang sangat sensitif. Tidak ada resiko bagi Jokowi jika menentang rencana Australia itu. Tidak ada risiko pembalasan dari Israel atau Amerika Serikat karena begitu banyak negara yang berpandangan serupa. Pada saat bersamaan, ketika kita tak menentang justru legitimasi Jokowi di kalangan umat Islam akan lenyap. 

Menyangkut Arab Saudi, negeri itu cukup berpengaruh di Indonesia. Bagaimana pun juga mereka punya kaki-kaki tangan di banyak lembaga yang mereka bantu (pendanaannya). Di dalam pengaruh Saudi pada kaum muslim kota di Indonesia--walau mereka tak besar jumlahnya--mereka sangat vokal. Posisi Arab Saudi yang begitu penting di Indonesia itu, membuat masyarakat kita lebih bersikap silence (diam). Kalau terjadi di negara Islam lain, akan muncul reaksi cukup keras. 

Persekusi, pembunuhan maupun penculikan hal biasa di Arab Saudi. Tetapi selama ini mereka imun atau kebal terhadap kritik dari dunia internasional karena hubungan erat dengan AS dan negara-negara penting di Eropa. Karena posisinya cukup kuat dan ketergantungan negara-negara Islam terhadap Arab Saudi dalam hal bantuan ekonomi, sehingga hal-hal seperti pelanggaran HAM itu terpingirkan. Dianggap hal sekunder dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. 

Apa MBS akan survive dari krisis ini? Yang jadi penentunya Turki. Di balik pemberitaan-pemberitaan media di Turki yang cukup menekan MBS, di balik layar ada negosiasi antara Turki dan Arab Saudi. Turki akan bertanya, seberapa besar yang akan didapat demi menyelamatkan MBS? Kalau MBS tersingkir, visi 2030 Arab Saudi akan jadi masalah. Karena itu visinya. Itu gagasannya, dibantu oleh ahli-ahli dari AS untuk meninggalkan ketergantungan Arab Saudi pada minyak di tahun 2030. (ade)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang