Ketika Pilihan Diksi Politisi Makin Liar
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 November 2018 18:00
Menjelang Pilpres 2019 Presiden Jokowi kembali membuat diksi mengejutkan. Setelah mengimbau relawannya tidak mencari musuh tapi berani kalau diajak berantem, lalu menyebut politikus sontoloyo, yang sempat diralat pernyataan tersebut dengan mengatakan yang bersangkutan sedang keceplosan, kini Jokowi kembali melontarkan jargon baru yakni politik genderuwo yang menuai polemik beberapa pihak.

Pernyataan politik genderuwo disampaikan Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11). Pada kesempatan itu, Jokowi menilai saat ini banyak politikus yang tak beretika dengan menggunakan propaganda yang menakutkan dengan tujuan menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Namun, yang menjadi tanya kini, apakah diksi yang diucapkan presiden ini dapat diterima oleh khalayak ramai dan tidak membuat gaduh suasana? Tak salah bila ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa diksi mengejutkan yang akhir-akhir disampaikan Presiden Jokowi tak lain untuk “menutupi” kondisi galau dan marah yang tengah dihadapinya. Nah loh, apa iya? Bahkan kini, seputar diksi politik genderuwo yang disampaikan Presiden Jokowi  semakin panas, ketika banyak pihak mulai angkat bicara dan memberikan penafsirannya masing-masing. Salah satunya dari Ketua DPP PKS, Mardani Sera.

Menurut Mardani, pernyataan Jokowi tersebut adalah bentuk upaya menyaingi Sandiaga-Uno yang kerap mengeluarkan pernyataan yang menjadi soroton publik. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sebagai salah satu partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga tidak merasa tersinggung dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi itu. Hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak menyebut salah satu pihak dalam pernyataan yang disampaikan itu. Pertanyaannya, apa iya pernyataan politik genderuwo itu justru memberikan keuntungan kepada koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga?

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, malah menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang bertindak diluar kebiasaannya. Menurut Ray dua ungkapan itu tidak perlu diucapkan Jokowi yang juga berstatus sebagai calon presiden pertahana. Sebagai pertahana, Jokowi harus lebih kalem menghadapi badai kritik dari opisisi. Ray juga menilai, Jokowi melakukan blunder besar ketika merespons kritik oposisi dengan sindiran politik genderuwo. Seharusnya, Jokowi konsisten menunjukan kerja nyata ketika kritik oposisi dilayangkan

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukan untuk menyerang politikus di Indonesia. Ia menegaskan kalau pernyataan Presiden Jokowi soal “politik genderuwo” itu adalah satu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang pemimpin, politisi yang didalam pernyataannya kampanyenya selalu membangun narasi-narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah masyarakat.

Yang menjadi tanya kini, mengapa harus menggunakan pilihan kata seperti itu? Apakah tidak ada pilihan kata atau diksi yang berkualitas dan tidak merendahkan pihak lain? Wajar kalau pertanyaan ini muncul di kalangan masyarakat karena pilihan kata yang disampaikan seorang presiden akan mempengaruhi penilaian, sikap dan perilaku rakyatnya.

Selain itu, bertolak dari realitas di atas tak salah bila muncul pertanyaan menggelitik, apa iya, para elite negeri ini masih asik bermain di kultur seperti yang dijelaskan? Lantas, apa yang didapat dari pendidikan politik seperti ini bagi rakyat? Mengingat  sejatinya pemilu merupakan pesta rakyat yang penuh suka cita dan kedamaian.

Apa pendapat anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kesantunan sudah makin diabaikan di arena politik. Kata-kata kasar yang bersifat menghina bermunculan di tengah pemujaan yang demikian hebat kepada politisi idola. Demikian hebatnya sampai politik dijadikan seperti agama, dan para idola diperlakukan seperti wakil Tuhan di bumi. Maka, mereka tak pernah berbuat salah, dan apapun yang dilakukan adalah kebaikan.

Ini jelas pendidikan politik sangat buruk, yang meninggalkan pesan kepada masyarakat bahwa apapun boleh dilakukan untuk sebuah kemenangan.

Kata-kata yang kasar dan merendahkan pun diperlakukan bagai ujaran suci yang tak boleh dikritik. Maka jangan heran bila nanti kata-kata kasar, yang bisa membuat orang tua kita dulu naik pitam, akan dianggap sebagai bahasa 'resmi'.

Hal ini bertolak belakang dengan harapan agar politisi elite menjadi tauladan untuk menjauhkan masyarakat dari kekerasan fisik dan verbal. Bayangkan, ada cawapres yang bergaya dengan melangkahi begitu saja makam tokoh agama yang dihormati para Nahdliyin; ada pula capres pertahana dan cawapres menghamburkan kata sontoloyo,  gendruwo, buta, dan budek.

Maka, upaya membangun citra bahwa bangsa Indonesia itu santun dan berkepribadian kuat harus melalui jalan yang lebih panjang dan sulit. Apalagi, di tengah memanasnya suhu politik seperti sekarang, kepribadian ganda tampak kian mencolok. Lihat saja kasus Ahmad Dani yang telah ditetapkan sebagai tersangka hanya karena berkata "idiot."

Mungkin masalah kepribadian ganda ini bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Indonesia. Lihat saja,  meski terkenal murah senyum, orang Indonesia dalam sekejap bisa menjadi pembunuh sadis hanya karena ada orang diteriaki "maling!". Ada pula tokoh yang mulutnya suka mengumbar kebencian dan rasis.

Hal ini tak jauh berbeda dengan kenyataan bahwa Indonesis sedang mengalami inflasi nasehat tapi defisit ketauladanan. Lihat saja acara-acara resmi dari tingkat kampung sampai negara. Berbagai nasehat agar menjadi orang baik, setia pada negara dan relijius bertebaran di sana.

Di saat bersamaan, berita tentang korupsi oleh para tokoh yang suka mengumbar nasehat tersebut tak kunjung surut. Kini ada pimpinan DPR, menteri, kepala daerah, anggota DPR, petinggi BUMN yang telah dicokok KPK. 

Maka tak aneh bila disimpulkan bahwa Indonesia sulit maju karena berkepribadian ganda, dan hipokrit 'lain di mulut lain di hati'. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

"Genderuwo" diksi ini sangat familiar di telinga saya sedari saya kecil. Ibu saya selalu bilang "awas ono genderuwo" saat melarang saya kecil untuk tidak bermain di luar rumah pada malam hari. Jadi "genderuwo" istilah biasa yang sering dipakai orangtua di daerah Tegal - Brebes, mungkin juga daerah lain.

Dalam konteks politik dan isu-isu politik, tentu masih relevan untuk mengkiyaskan "genderuwo" dengan statmen para politisi yang berlebihan dan tanpa data. Sebaliknya sangat tidak relevan mengkiyaskan statmen politik yang berlebihan dan tanpa data valid dengan diksi "politik malaikat" misalnya.

Satu hal yang harus dicatat, diskursus atas gagasan dan pilihan bahasa para capres dan cawapres sangat bermanfaat dalam pendewasaan politik masyarakat indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Persaingan pilpres kali ini  saya kira masih terlihat lumrah. Saling menyerang dan memuji adalah trik untuk mendapatkan tambahan elektoral merupakan tugas masing-masing tim kampanye. Apakah berhasil atau tidak, tentu analisis dari para peneliti survei yang bisa menjawab. Walaupun tetap masih juga diperdebatkan akurasi datanya. Setidaknya, itu sudah bisa menjawab secara metodologi ilmiah penelitian.

Memang secara umum kedua pasangan capres dan cawapres sedang terbuai dengan segala manuvernya. Ucapan dan perilaku sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Prabowo mengucapkan kata kata:" Indonesia bubar, tampang boyolali, dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan tidak impor barang dari luar negeri. Prabowo juga melakukan kesalahan sangat fatal, yaitu konfrensi pers secara nasional tentang Sarumpaet yang ternyata hoax. Padahal seluruh pembesar tim koalisi ikut kumpul bersama. Sikap arogansi Prabowo juga viral saat ibu-ibu tidak mendengar pidatonya ketika mereka berebut buku yang dibagikan tim-nya. Ditambah lagi perilaku kontroversi Sandiaga Uno, mulai dari tempe setebal ATM, sampai pada melangkahi makam pendiri NU: K.H. Bisri Samsuri.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Jokowi dengan diksi " sontoloyo" dan " gendurwo" sebagai upaya menyerang balik perilaku lawan politik yang dinilai kebablasan. Kyai Maruf dengan esemka-nya.

Apakah akan berdampak pada pergeseran suara? Saya melihat bahwa setiap masyarakat yang sudah dari awal memilih salah satu calon tetap tidak akan merubah pilihanya secara signifikan. Mereka mencoba merebut pada suara mengambang atau swiming voter yang belum menentukan pilihanya.

Namun dari berbagai komentar yang merugikan, justru ucapan dan perilaku Prabowo dan Sandi. Sebab apa yang mereka lakukan jelas menyentuh langsung di masyarakat. Seperti tampang Boyolali, Sarumpaet dan melamgkahi kuburan pendiri NU. Sedang diksi Jokowi saya kira tidak begitu berpengaruh, hal ini hanya bersentuhan pada level elite politik. Buktinya, Yusril pun sekarang merapat ke Jokowi-Ma'ruf. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Pernyataan-pernyataan dengan diksi-diksi kontroversi yang dilontarkan oleh masing-masing kandidat capres-cawapres di akhir-akhir masa kampanye sudah mulai saling berbalas pantun.

Diksi-diksi yang dilontarkan oleh pihak capres  nomor urut 01 Jokowi sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Karena kenyataan yang ada bahwa dalam politik harus ada counter yang dilakukan oleh masing kandidat atau tim sukses dari masing-masing kubu, agar serangan dengan diksi yang berpotensi menyudutkan salah satu pihak dapat dipatahkan. Jika hal ini didiamkan dan diucapkan berkali-kali akan berpotensi dianggap kebenaran oleh masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh capres-cawapres termasuk tim dan relawan harus bertindak cerdas dalam melakukan counter, sepanjang tidak bertentangan dan melanggar hukum yang ada.

Apa yang disebut oleh Jokowi, paslon Capres nomo urut 01, dengan diksi sontoloyo, genderuwo adalah sebuah kiasan belaka, agar masyarakat tahu bahwa politik itu bukan menjatuhkan pihak lain, namun politik itu harus mengacu ke adu program dan visi-misi demi kesejahteraan bangsa ini.

Boleh saja sebagian tokoh menganggap diksi yang diucapkan Jokowi adalah blunder, seperti yang kritik oleh salah satu penagamat, Ray Rangkuti, tapi hal itu tidak seluruhnya benar. Karena kalau diksi yang diucapkan oleh pihak lawan hanya didiamkan saja tanpa ada reaksi dari yang diserang niscaya pasti saja akan terjadi isu yang seolah-olah benar.

Yang terpenting dalam perhelatan Pilpres 2019 ini adalah bagaimana masing-masing kandidat dapat menahan diri dan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, dan memperkecil isu-isu yang berbau hoax dan saling menjatuhkan.

Demikian juga bagi masing-masing tim dan relawan masing-masing kubu, tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat ketersinggungan salah satu pihak.

Apapun diksi yang disampaikan oleh masing-masing pihak asal tidak menyebut nama yang bersangkutan jangan terlalu dipolitisasi.

Mudah-mudahan pemilu damai yang kita dambakan bersama dapat terwujud dan apa yang menjadi konsensus kita untuk menegakkan 4 pilar kebangsaan tetap bisa terjaga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Ketika demokrasi kita sepakati sebagai pilihan cara untuk hidup berdampingan secara damai bersama-sama sebagai masyarakat bangsa, maka pemilu menjadi medium peralihan kekuasaan secara damai dan periodik. Apakah sistem pemilunya kompatibel dengan masyarakat Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa-nya? Itu adalah soal lain.

Sebelum Jokowi, kita memiliki 6 orang presiden. Masing-masing presiden mempunyai pilihan diksi pada cara komunikasinya dan hal tersebut menunjukkan kapasitas intelektual dari yang bersangkutan. 

Pilihan kalimat, frasa, kata yang digunakan oleh seseorang adalah melantunkan atau mencerminkan apa yang biasa dibacanya, ditonton ataupun didiskusikan oleh orang tersebut. Tidak terkecuali hal itu juga berlaku bagi seorang presiden. 

Ketika presiden dihadapan para pendukungnya menggunakan frasa "jangan takut kalau diajak berantem", sesungguhnya cerminan sikap reaktif secara agak berlebihan dari seseorang dalam menghadapi kontestasi pemilu. Pilihan kata "sontoloyo" yang kemudian diakui oleh Presiden Jokowi karena keceplosan semakin menunjukan sikap reaktifnya. Dan terakhir tentang "politik genderuwo" untuk menunjuk kepada pihak-pihak yang menakuti-nakuti rakyat. Apakah secara harafiah benar ada pihak-pihak yang menakuti rakyat? Jika ada yang menakuti rakyat seperti apa bentuk perbuatan tersebut? Atau jangan-jangan kekhawatiran tentang kondisi perekonomian Indonesia yang diutarakan oleh sejumlah pihak karena mata uang rupiah kita yang terus tertekan, utang yang semakin bertambah, harga minyak mentah yang merangkak naik dan permasalahan perekonomian global yang secara langsung berdampak kepada republik ini dianggap sebagai hal-hal yang menakut-nakuti?!

Pilihan diksi jangan takut berantem,  sontoloyo dan politik genderuwo, terlebih curhatan "saya bukan robot” dapat dinilai sebagai sikap reaktif karena kurangnya "stok kesabaran" pada diri Jokowi. Pengunaan istilah yang termasuk dalam unsur logika mystika menunjukkan kepada publik tentang pemahaman seseorang pada cara berpikirnya yang logis atau tidak logis, atau bahkan kemampuannya untuk berpikir secara dialektis. Masa debat kandidat capres pun masih beberapa bulan ke depan. Tidak terbayangkan jika pada debat kandidat tersebut muncul diksi-diksi “ajaib” yang menggangu kecerdasan publik. Terlebih lagi pada kontestasi pemilu ini para kandidat belum menyampaikan hal-hal yang substantif secara optimal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Pemilihan diksi-diksi yang dilontarkan Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan sangat kontras dengan karakter dia yang selama ini digambarkan sebagai sosok yang santun dalam berucap, bersikap dan dan berbuat. Diksi-diksi seperti “berani kalau diajak berantem”, “politikus sontoloyo” dan  “politik genderuwo” bukan gambaran Jokowi banget. 

Apakah diksi-diksi itu dikeluarkan secara sadar atau keceplosan, atau apakah diksi-disksi itu dibuatkan oleh penulis pidatonya (speech writer), bukanlah soal, karena semuanya sudah terlanjur dikeluarkan oleh Jokowi. Juga bukan masalah apakah dengan mengeluarkan diksi-diksi tersebut pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan. Jelas diksi-diksi tersebut kurang pada tempatnya diucapkan oleh seorang presiden Indonesia, setidaknya karena dua alasan. Pertama, salah satu butir Nawacita adalah revolusi mental, yang tentunya menghendaki agar masyarakat Indonesia memiliki karakter atau mental yang baik, salah satunya tentu masyarakat yang bersikap, berucap, dan bertindak baik. Presiden Indonesia harus menjadi contoh hidup atau role model bagi rakyatnya, apa lagi pembangunan mental yang baik sudah menjadi program kerjanya. Jika yang punya program kerja saja tidak mau bermental baik, artinya sama dengan menggagalkan programnya sendiri.

Kedua, sebagai orang yang beragama Islam, apalagi calon pendampingnya adalah seorang ulama, yaitu K.H.Ma’ruf Amin, maka seyogyanya beliau menjaga sikap, ucap dan tindakannya menurut tuntunan Islam. Dalam ajaran Islam sangat dilarang untuk memanggil dan memberi gelar yang buruk terhadap orang lain dan mengolok-olok, dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan orang lain. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S.Al-Hujurat:11). 

Dalam surat yang lain, Allah SWT bahkan menegaskan bahwa orang yang memberi gelar buruk dan suka mengolok-olok tersebut sangat tercela dan terlaknat. Allah SWT berfirman, “Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (Q.S. al-Humazah: 1). Tuntunan dari Rasulullah, “Berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa, sebaiknya diam.”  Tentu saja bukan hanya untuk Jokowi, tetapi siapa pun hendaknya menahan diri, semarah apa pun, apa lagi bagi figur-figur pemimpin atau calon pemimpin, untuk tidak mengeluarkan diksi-diksi yang buruk. Selain buruk bagi dirinya dan bagi yang ditujunya, juga dalam situasi politik saat ini akan menimbulkan perpecahan pada komponen-komponen bangsa.  (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF