Ketika Ormas Terlibat Pembubaran Aksi Kamisan
berita
Politika
Sumber Foto : Kompas.com (gie/watyutink.com) 02 October 2018 12:00
Tindakan pembubaran paksa Aksi Kamisan yang terjadi di Surabaya dan Malang pada, Kamis (27/9/2018) oleh aparat dan sejumlah elemen masyarakat (Ormas) menuai kontroversi. Pasalnya, aksi damai ini sudah rutin dilakukan sejak 2017 untuk memperingati korban-korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Terkait hal ini, Koordinator KontraS Surabaya Fatkhul Khoir mengungkapkan pembubaran Aksi Kamisan, maupun diskusi lainnya pada bulan September, menjadi siklus tahunan yang terus berulang. Fatkhul mengaku pihaknya akan melaporkan kasus pembubaran diskusi di Malang dan Surabaya itu ke Ombudsman RI dan Komnas HAM. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman informasi.

Pertanyaanya, apakah tindakan pembubaran paksa Aksi Kamisan yang terjadi di Surabaya dan Malang, sebuah alaram tanda bahaya bagi masa depan demokrasi dan penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia?

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Kapolres Malang Komisaris Polisi Bambang Chiristanto Utomo memberikan penjelasan alasan pembubaran dikarenakan tak ada surat pemberitahuan dari aktivis sebelum mereka menggelar Aksi Kamisan tersebut. Walaupun aksi ini rutin, menurutnya dengan adanya surat pemberitahuan bisa dilihat apa yang hendak disampaikan dan antisipasi oleh pihak kepolisian. Namun yang menjadi tanya kini, mengapa harus ada sekompok massa yang ikut serta dalam membubarkan Aksi Kamisan tersebut?

Haris Budi Kuncahyo, salah satu bagian dari kelompok massa yang membubarkan Aksi Kamisan itu mengatakan bahwa kegiatan itu mengusung isu Kemerdekaan Papua. Karenanya, ia memilih untuk membubarkan aksi tersebut. Menurutnya, isu tentang Kemerdekaan Papua tidak pantas disampaikan di Kota Malang. Sebab menurutnya, mahasiswa asal Papua yang ada di Malang sudah diperlakukan dengan sewajarnya.

Nah, kalau memang itu yang menjadi alasan, mengapa mereka harus ikut terlibat dalam pembubaran aksi? Lalu,  mengapa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian?

Salah satu peserta Aksi Kamisan, Rico Tude menyadari bahwa aksi yang dilakukannya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebab, pihaknya tidak memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian setempat. Rico tidak menampik informasi yang mengatakan bahwa aksi itu ditumpangi oleh aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Sebab, menurutnya, aktivis mahasiswa asal Papua juga memiliki kepentingan yang sama untuk menyuarakan hak asasi manusia. Lantas, bagaimana jika aksi tersebut tidak mengirim surat pemberitahuan ke kepolisian, salahkah bila aksi tersebut dibubarkan?

Pertanyaannya selanjutnya, apakah Aksi Kamisan di Malang ini sudah berkordinasi dengan Aksi Kamisan di Jakarta dan daerah lain? Lalu, apa yang akan dilakukan para aktivis Kamisan Malang terhadap pembubaran yang dilakukan Ormas tersebut? 

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pembubaran sebuah kegiatan sosial dan politik oleh kelompok-kelompok massa bukan hal baru. Hanya saja, di tengah memanasnya suhu politik, belakangan ini  makin kerap terjadi. Seperti biasanya, aksi-aksi liar itu kerap terjadi di depan mata petugas keamanan. 

Itu semua menunjukkan bahwa demokrasi masih pincang, dimana kebebasan berpendapat boleh dibungkam demi sebuah mepentingan pribadi atau kelompok. Kenyataan ini sangat mirip dengan suasana di zaman Orba. Bedanya sekarang lebih halus. Direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah murni gerakan masyarakat. 

Salah satu isu yang kerap dipakai oleh para pemberangus kebebasan tersebut adalah kebangkitan PKI dan keutuhan NKRI. Runyamnya, ketika melakukan aksi anarki, mereka suka mengusung bendera merah-putih sebagai panji perjuangan. 

Para pemberangus demokrasi ini juga kerap berceloteh tentang perlunya mengembalikan peran politik militer seperti zaman Orba. Alasannya militer bisa menjamin menjamin stabilitas politik dan keutuhan NKRI. Para pengusung ide ini suka mengacu pada Thailand dan Mesir. Kisruh politik yang mengarah pada lerang saudara di kedua negara ini mereda dengan cepat setelah militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis.

Namun ketegangan politik di Indonesia berbeda dari Thailand dan Mesir. Di Indonesia bentrok fisik berdarah antara kekuatan sekuler dan agama seperti di Mesir nyaris tak terjadi. Demikian pula pertumpahan darah antara kekuatan pro demokrasi versus dukungan militer seperti di Thailand.

Isu agama juga tak kalah kerap dieksploitasi. Di antaranya adalah kebangkitan Syiah, pembasmian aliran sesat, dan khilafahisasi Indonesia. Banyak di antara mereka beranggapan bahwa demokrasi tak cocok untuk Indonesia. Demokrasi,  kata mereka,  adalah kebudayaan Barat semata dan anti agama.

Apapun alasannya,  apa yang mereka lakukan adalah ancaman terhadap demokrasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat selama puluhan tahun. Mereka jelas tahu tentang ini. Hanya saja mereka menutup mata karena secara politik otoritarianisme lebih menguntungkan untuk menancapkan sekaligus melanggengkan kekuasaan. 

Apa yang sedang terjadi di Indonesia adalah penggerogotan demokrasi demi kepentingan politik kelompok masing-masing. Para pengusung otoritarianisme bekerja seperti tikus, yang meski tampak jinak, tapi secara perlahan tapi pasti, sanggup mengerat kabel baja sampai putus. 

Secara umum kelompok-kelompok ini terbagi dua, yaitu yang ingin melanggengkan kekuasaan dan yang ingin merebutnya. Lucunya, meski berlawanan, mereka punya metode andalan yang sama bernama persekusi.

Semoga penggerogotan ini tak meningkat menjadi aksi bentrok terbuka berskala nasional seperti terjadi di Mesir dan Thailand, yang akhirnya dan sampai sekarang dikuasai rejim militer. Kalau sampai terjadi, bangsa Indonesia mungkin boleh  diibaratkan keledai. Binatang yang demikian bodoh sehingga terantuk di batu yang sampai dua kali bahkan lebih. 
Bila nanti, terlepas dari kelompok yang mana, pemberangus demokrasi benar benar di atas angin, tampaknya bakal muncul duel politik baru. Kali ini, seperti digambarkan oleh George Orwell, antara pendukung rejim otoriter versus kaum pembebas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Semua pihak harus menyandarkan persoalan pada hukum yang berlaku, karena Indonesia itu negara hukum. Ada hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas di muka umum.

Kebebasan berpendapat dimuka umum tidak boleh mengganggu ketenangan dan keamanan orang lain, termasuk kontennya tidak dibenarkan bila mengandung unsur ujaran kebencian, hoax, fitnah dan lain-lain. Karena itu semua pelaksanaan hak menyampaikan pendapat harus mengikuti prosedur dan aturan yang ada.

Pembubaran Aksi Kamisan yang dilakukan oleh aparat keamanan sah-sah saja, sepanjang pembubaran itu memiliki alasan hukum yang kuat, dan ada unsur-unsur yang dilanggar/tidak dipenuhi sebagai persyaratan yang diminta oleh peraturan yang sah. 

Mari kita berani menyampaikan aspirasi, tanpa melanggar privasi pihak lain. Jika hukum dipatuhi dan dihormati oleh semua pihak, maka hidup akan terasa indah di Rebuplik ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Menyuarakan hak warga negara bagian dari proses demokrasi yang wajib dilindungi. Demokrasi harus memberikan rasa nyaman kepada setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dianggap bagian dari suatu kebenaran.

Tentu saja, demokrasi membutuhkan regulasi. Tujuannya, agar segala kegiatan bisa dipertanggungjawabkan keberadaanya. Artinya, demokrasi bukan hanya berbicara hak, tapi juga harus patuh terhadap kewajiban. Terpenuhi kedua unsur tersebut sebagai prasyarat demokrasi berjalan dengan baik.

Maka, pemerintah tidak boleh anti demonstrasi saat memenuhi prasyarat. Tapi, jika tidak, pemerintah bisa melakukan tindakan tertentu demi penegakan hukum dan menjaga lahirnya gerakan gerakan demonstrasi liar dengan dalil kebebasan berpendapat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Aksi Kamisan selama ini dipandang aksi titipan dibanding aksi damai yang hendak disampaikan ke publik. Ormas atau lembaga apapun ketika mengadukan ketidakpuasan dengan aksi jalanan tentu akan direspon kurang simpatik, apalagi disampaikan dengan arogan. Banyak masyarakat anti demo dalam menyampaikan pendapatnya tetapi banyak juga masyarakat ikut gerakan demo dengan alasan tertentu atau tidak jelas.

Lembaga berbau HAM awalnya masyarakat cukup berharap untuk mewujudkan keadilan, namun aksi aksi atas nama HAM belakangan malah sudah tercemar karena oknum tidak independen malah terkesan provokatif. 

Selain itu, banyak kasus kasus kekerasan antar kelompok apalagi ada keterlibatan aparat  sering aparat dijustisi pelanggar HAM. Dengan aksi atas nama HAM selalu berhati-hati mengambil tindakan, jika meleset argumentasi malah divonis melanggar HAM. Namun, ketika aparat terbunuh oleh kelompok radikal dipandang hal biasa karena menjalankan tugas negara. Ketidakadilan cara pandang HAM terhadap kasus malah masyarakat ingin membubarkan HAM, hal ini mestinya ada evaluasi .

GAM dulu menjadikan Aceh seperti sekarang ini, diindikasikan karena desakan HAM dibelakang aksi tersebut. Timor Timur lepas juga dari NKRI karena alasan HAM, cara pandang terhadap peran ABRI terhadap warga sipil ektrem kanan kiri, dimana  ABRI jadi sasaran HAM, akhirnya rakyat juga menilai independensinya.

Lalu, kita masih teringat dengan penyerangan kantor Komnas HAM oleh ormas tertentu, karena lembaga ini dipandang provokatif. Sampai kemudian ada anggota yang dipaksa melapalkan Sila Pancasila dan Lagu Indonesia raya, ternyata mereka tidak hapal, membuat kemarahan besar ormas tersebut.

Terkait dengan acara Kamisan menurut informasi tidak mengantongi izin melaksanakan aksi, terlebih lagi didomplengi  isu Kemerdekaan Papua. NKRI harga mati, malah ada terkesan aksi Kamisan malah menjadi media atau menyuarakan Kemerdekaan Papua di negeri berdaulat ini. Mungkin ini juga yang memancing ormas lain bergerak untuk membubarkan aksin Kamisan, diindikasikan sama-sama ilegal tanpa mengantongi izin.

Di satu sisi, lembaga atau pejuang HAM akan dihargai ketika independesinya bisa ditingkatkan. Lembaga ini harus profesional dan balances dalam tindakan. Jika hal ini mampu ditegakan kami yakin akan mendapat dukungan masyarakarat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Kontrol pemerintah dalam sebuah negara adalah vital. Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara juga tak kalah penting. Namun demikian, pemerintah/negara dalam melaksanakan sistema demokrasi juga harus melakukan implementasi yang sesuai dengan kondisi negaranya. Liberalism juga demokrasi liberal terbukti telah menjadi momok tersendiri bagi negara negara yang belum siap untuk melaksanakannya namun "dipaksa" oleh kepentingan asing untuk melaksanakannya. Akibatnya kekacauan yang terjadi dan lembaga negara seperti tidak berkutik.

Dalam kasus ini izin pelaksanaan kegiatan sudah sewajarnya dikantongi agar sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Pembiaran Ormas untuk melakukan aksi pembubaran juga tidak dapat dibenarkan, pertanyaan krusial yang terjadi adalah "dimana negara?"

Kita sudah kenyang dengan penggunaan elemen masyarakat untuk melakukan aksi demi kepentingan oknum-oknum  pemerintah dan non pemerintah.

Negara harus hadir untuk melakukan kontrol dan menjaga keamanan dan ketertiban, apabila kejadian kejadian seperti ini terus dibiarkan, akan ada kesan pembiaran, bahkan sengaja agar di akar rumput saling gontok gontokan dan negara sengaja absen. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF