Ketika Beda Dukungan Capres, Duel Maut Jadi Pilihan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 November 2018 13:00
Tragis ungkapan yang tepat bagi kedua orang berbeda pilihan Capres 2019 harus berujung pada duel maut. Seorang warga bernama Subaidi tewas ditembak oleh Idris saat keduanya bertemu di tengah jalan. Peristiwa penembakan ini terjadi di Sokobonah, Sampang, Madura, Jawa-Timur, Rabu, 21 November 2018 lalu membuat heboh masyarakat.

Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa-Timur Komisaris Besar Frans Barun Mangera mengatakan insiden ini bermula ketika pelaku penembakan bernama Idris mengomentari sebuah unggahan di Facebook. Dalam foto tersebut dilengkapi keterangan: “Siapa pendukung Jokowi yang ingin merasakan pedang ini”. Lantas, unggahan itu dikomentari oleh pengguna Facebook bernama Idris Afandi Afandi. Dia menulis: “Saya pengin merasakan tajamnya pedang Habib Bahar tersebut.”

Pada titik ini yang menjadi tanya, apakah peristiwa ini bisa menjadi sinyal potensi konflik yang lebih besar pada gelaran pilpres nanti? Wajar kalau pertanyaan ini muncul karena berbedaan pilihan dan dukungan bukan lagi berakhir dengan adu jotos seperti yang sudah-sudah, melainkan sudah berakhir dengan duel maut. Lalu, apakah hal ini menandakan telah terjadinya krisis demokrasi?

Pengamat politik Karyono Wibiwo angkat bicara terkait peristiwa ini. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi elite politik di Indonesia khususnya, mereka yang saat ini terlibat dalam kontestasi Pilpres 2019. Bahkan dirinya menegaskan suasana panas yang terjadi di tingkatan elite juga telah menjalar ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin menguatnya polarisasi politik yang serius di tengah masyarakat ujarnya.

Senada dengan Karyono, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan dengan adanya peristiwa ini berbagai pihak harus mengambil hikmahnya. Ia menilai peristiwa ini menjadi bukti bahwa masyarakat amat menganggap serius Pilpres 2019, sehingga keseriusan masyarakat ini harus dipikirkan dan disadari elite, tim kampanye dan juru kampanye untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif, bohong atau hoax yang berpotensi membawa pembelahan di tengah masyarakat. Namun pertanyaannya, bagaimana bila “demokrasi provokasi” menjadi jalan-jalan satu satunya untuk mencapai kekuasaan seperti yang selama ini dipertontonkan kepada publik?

Bila kita menengok jauh kebelakang salah satu filosof Socrates telah mengajarkan kalau dalam politik perbedaan adalah hal yang lumrah, maka jika memaknai perbedaan tanpa memahami makna kandungan aplikasinya justru akan menimbulkan konflik. Selain itu, Socrates juga menekankan segala bentuk perbedaan akan menciptakan sebuah kebersamaan manakala kesantunan menjadi landasan pijak atau pondasi dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.

Bertolak dari realitas di atas tak berlebihan bila sebagian pihak mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Sampang merupakan sebagai salah satu bentuk peningkatan politik pemujaan yang kebablasan. Nah loh, apa iya? Lalu, sejauhmana kasus ini mengendap di memori masyarakat, terlepas benar atau salah apa yang dilakukan kedua orang tersebut?

Selain itu, berdasarkan hasil cermatan para pengamat dengan semakin dekatnya perhelatan gelaran Pilpres 2019, bukan tidak mungkin rakyat akan terus menerus digiring dalam persaingan politik tingkat elite yang menjurus pada tindakan anarkis demi tokoh yang dipujanya seperti yang terjadi di Sampang baru-baru ini. Nah, kalau memang itu yang terjadi nantinya, apakah untuk memenangkan konstestasi, persatuan dan kesatuan anak bangsa harus dipertaruhkan?

Lantas, apa yang didapat dari pendidikan politik seperti ini bagi rakyat? Sementara sejatinya pilpres merupakan pesta rakyat yang penuh suka cita dan kedamaian untuk memilih pemimpin.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Pemilihan Presiden 2019 sudah di ambang pintu. Ada harapan besar bagi rakyat pilpres kali ini dapat menciptakan iklim demokrasi yang damai. Meski demikian, kasus yang belum lama ini terjadi di Sampang, Madura, sung­guh me­lu­kai hati pub­lik. Bagaimana tidak pilpres sejatinya memilih pemimpin dengan suasana yang penuh suka cita dan kedamaian harus ternoda akibat perilaku yang kurang terpuji itu.

Seharusnya gelaran pilpres men­­jadi kesempatan yang bisa di­­manfaatkan sebaik-baiknya oleh warga guna memilah dan me­­m­ilih pemimpin terbaik dari se­­jumlah kandidat yang ada. Un­tuk memilih pemimpin yang se­la­lu berkaca pada dimensi mo­­r­­al da­lam mengelola pe­me­rin­ta­h­an­nya, dalam membuat kepu­tus­an-keputusan, serta da­lam men­jalankan tugas-tu­gas­nya nanti.

Di era digital, di mana per­so­nal branding sering dikemas tan­­pa memperhitungkan bisa ti­­­­dak­­nya brand promises ter­pe­nuhi, bisa saja seorang kan­di­dat be­rsolek diri sedemikian ru­pa le­wat pencitraannya de­ngan jargon-jargon jauh dari iden­­ti­tas mo­ralnya dan de­ngan janji-janji indah yang ko­song. 

De­ngan k­e­ma­juan tek­no­logi in­for­masi dan ko­mu­ni­kasi saat ini, pen­citraan itu sa­ngat mung­kin di­lakukan se­ca­ra ma­sif dan da­lam kemasan me­­­mi­kat. ­Ka­re­na­nya, jangan sam­­p­ai ma­syarakat ter­kena ma­­ni­pu­la­s­i politik yang di­lan­carkan pa­ra kan­didat yang se­ring tidak mem­­berikan gagasan-gagasan kon­­krit un­tuk perubahan wi­la­yah dan ke­ber­pihakan ke­pa­da masyarakatnya.

Oleh sebab itu, politik tidak rasional tanpa gagasan akibat nya manipulasi emosi ini terjadi karena tiada nya moralitas politik. Dalam sistem demokrasi, elite politik bebas menyatakan pendapatnya. Namun, setiap pernyataan yang terlontar harus berlandaskan pada Pancasila.

Nah, jika ada politisi yang melakukan pertarungan ide dan gagasan dan hanya berkutat pada politik irasional maka akan ditinggalkan masyarakat. Saat ini, ruang demokrasi membutuhkan politikus yang tidak menjadi benalu negara. Bagi politikus yang menjadi benalu negara demokrasi akan kehilangan akal sehat dan martabat demokrasi. Seharusnya, politikus memiliki keteladan dan jiwa sebagai negarawan bukan politikus hanya sekedar memperkeruh suasana. Akibatnya politik kehilangan martabat demokrasi dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Demokratis menghendaki adanya kesiapan menerima perbedaan dalam memandang suatu persoalan politik. Isu-isu yang menjadi konsumsi politik sebenarnya strategi untuk memperkenalkan program sebagai problem solving, penyelesai suatu persoalan. Dari sini demokrasi sebenarnya alur berfikir sistem demokrasi. Keberagaman gagasan menjadi kekayaan intelektual para kandidat untuk memberikan harapan yang lebih konstruktif dan solutif dari setiap persoalan. Maka demokrasi sebenarnya GBHN dari calon capres dan cawapres memandang Indonesia secara umum dan utuh.

Demokrasi lahir karena solusi dari kemerdekaan individu untuk ikut memberi solusi, bukan malah jadi polusi. Tentu ini harus disyukuri, jika melihat sistem lain yang tidak memberi hak politik kepada masyarakat secara luas. Hanya sistem demokrasi memberi jaminan individu untuk menuangkan ide-ide atau gagasan untuk disumbangkan demi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga pondasi demokrasi menjadi kuat, karena semua bertanggung jawab membangun dan merawat negara ini.

Membangun dan merawat dalam negara demokrasi bukan hanya sebatas bangunan fisik. Justru yang terpenting adalah karakter manusianya. Konstitusi juga telah menjelaskan pola membangun" jiwa dan raga" sebagai acuan penting, jiwa lebih didahulukan dalam pembangunan. Jiwa adalah komponen spiritual yang membentuk pola pikir manusia. Jika terbangun dengan baik, maka fisik dan pola atau perilaku akan mengikuti pola pikir yang baik juga.

Ada beberapa negara yang secara fisik pembangunan kurang berhasil, tapi sudah bisa menerapkan demokrasi dengan baik. Contoh seperti India. Keberhasilan India terletak kesadaran bersama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan kemampuan tinggi menghargai suatu bentuk dari keberagaman dalam menyikapi setiap persoalan. Di Amerika Serikat, pertarungan ide sering menguras energi para calon dan pendukungnya. Namun saat selesai pesta demokrasi, mereka menyatu membangun negara dalam posisi masing masing. Ada chek and balance dari oposisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan juga tidak segan segan mengapresisasi keberhasilannya.

Pola pikir yang demikian meletakkan demokrasi bukan pada fanatisme kelompok untuk saling menjegal dan menjatuhkan dengan cara yang tidak manusiawi. Demokrasi mendidik sifat dan sikap rasionalis dalam melihat suatu persoalan. Jika memang baik maka legowo dengan mendukungnya, jika kurang baik maka menawarkan solusi yang lebih solutif. Cara ini nampaknya yang belum tumbuh di sebagian masyarakat Indonesia. Demokrasi sering berjalan pada tataran emosional bukan rasional. Benci dan dendam menjadi bumbu penyedap yang melanda para pendukung nya. Akibatnya, melahirkan pola pikir dan perilaku yang bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Dan saling ejek, saling serang atas nama SARA dan menyakiti atau sampai bunuh membunuh merupakan bentuk anarkis yang berbaju demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Demokrasi ini makhluk baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kecuali bagi mereka yang sudah berpendidikan dan perutnya sudah kenyang. Dilalahnya akhir-akhir ini orang-orang yang berpendidikan dan sudah kenyang ini justru yang malah merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Seharusnya mereka memberikan Pendidikan dan pemahaman kepada mereka yang belum paham dan tidak paham dalam demokrasi, namun yang terjadi justru memanfaatkan ketidak sempurnaan itu hanya untuk kepentingannya.

Disatu sisi, ada lembaga-lembaga yang harusnya netral, tapi faktanya netral dalam ucapan dan sangat berpihak dalam tindakan, ini semakin memperparah situasi, sehingga pemahaman demokrasi seolah menjadi persoalan hidup dan mati. Artinya siapa yang tidak sepaham adalah musuh, dan musuh harus dihabisi. 

Oleh karenanya saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, mengajak kita semua, marilah kita berdemokrasi yang baik, demokrasi yang berkualitas. Memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada mereka yang punyak hak untuk memilih, jangan ada pemaksaan atau ancaman apapun hanya sekedar untuk berkuasa. 

Demikian juga lembaga-lembaga yang independen, janganlah giring dan paksa lembaga anda untuk memihak ke salah satu calon, dengan memanfaatkan kekuasaan. Percayalah semuanya pasti akan berakhir, dan kita semua diminta tanggung jawab oleh Allah SWT. Dan juga penyesalan pasti akan datang, tapi semua pasti sudah terlambat.

Selain itu, kejahatan demokrasi adalah kejahatan kemanusiaan, pasti tidak terampunkan, karena kejahatan kepada banyak orang yang sulit mendapatkan maaf. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Berpolitik itu indah dan menyenangkan dengan segala dinamikanya. Tentu semua itu harus terukur dengan hati yang jernih dan penuh rasionalitas. Tidak baik mendukung seseorang dengan membabi buta, sebaliknya juga tidak elok membenci seseorang sebenci-bencinya. Semua harus ada batasnya, sebagaimana ajaran agama.

Agama juga mengajarkan bahwa perbedaan itu sunnatulloh. Jika perbedaan disikapi penuh kewajaran tentu akan terlihat indah dan menawan, termasuk perbedaan dalam pilihan politik.

Salah satu cara untuk mewujudkan keindahan dalam perbedaan politik, yaitu dengan membangun karakter melalui pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, yang ujungnya akan melahirkan peradaban. 

Semakin tinggi peradaban masyarakat/seseorang menunjukkan tingkat pendidikan dan ketaatan beragama yang maksimal. Jika hal ini bisa dilakukan secara masif dan konsisten, saya yakin beda pilihan dalam masyarakat yang berujung duel maut seperti di Sampang tidak akan pernah terulang lagi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Jawaban ata? uraian tentang kasus ini bisa singkat bisa panjang. Masalah yang sesunguhnya sudah berlangsung lama dalam kemasan baru. Masyarakat Indonesia pada dasarnya belum mengenal tradisi persaingan (competition), sementara ekonomi dan politiknya di design dengan competition/persaingan.

Sudah dapat diduga akan terjadi turbulensi/korsluiting. Pemilu yang berseboyan "one man, one vote, and one value" belum waktunya diterapkan. Pola atau model demikian akan handal dimasyarakat yang egaliter, alias setara. Setara dalam hal pendapatan, intelektualitas/high literacy, keadilan/equity, tradisi berbeda pendapat, jauh dari penggunaan kekerasan, dan lain-lain (Huntington 1980).

Meminjam Budiono waktu menjabat Wapres telah teriak bahwa nonsens demokrasi kalau masyarakatnya masih miskin, tingkat pendidikannya masih rendah, hukum belum jadi panglima dan lain-lain. Atau ketika Yusuf Kalla menjadi Wapres SBY dengan lantang teriak ...yang dibutuhkan bukan demokrasi tapi keamanan. China tak demokratis tapi kemajuan ekonominya tinggi urainya lebih lanjut. 

Bahkan pakar politik Orde Baru , Alfian dengan tagas menyatakan bahwa kultur opposisi tidak dikenal di Indonesia. Kongkritnya sistem pemilu yang berlangsung saat ini, yakni yang begitu liberal/high competition tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Jika terus dipraksiskan sebagaimana ditulis dalam artikel ini akan mengesaasikan konflik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Pilpres 2019 auranya beda dibanding pemilu pemilu pilpres periode sebelumnya. Tedensi perubahan nuansa politik  dengan tingkat konflik tinggi diawali dengan Pilgub DKI dengan tergusurnya Ahok dibenturkan pada sensitivitas agama. Ini awal gerakan sukses kaum fudementalis mampu menggiring isu agama untuk memenangkan konstelasi politik.

Ternyata keberhasilan ini memicu harapan lebih besar yakni kemenangan ditingkat nasional.

Pilpres kali ini sepertinya pertarungan fundamentalis agama dengan nasionalis. Perjuangan fundametalis agama tidak serta mendapat dukungan total karena dalam kelompok fundamentalis agama juga sebagian berhaluan nasionalisme. 

Memang dengan gencarnya perang di medsos para pendukung masing-masing sudah jauh dari etika komunikasi publik tetapi sudah melenceng yakni mengumbar kebencian.

Konflik-konflik sudah nampak khususnya di pusat pemerintahan (DKI) Jakarta namun sudah merembet pada pada koloni koloni fudamentalis tertentu.

Masyarakat mulai bertanya-tanya kenapa politik sekarang tingkat pertentangan pada itensitas tinggi? Orang bebas mencerca , menghina  pasangan calon tanpa ada ketakutan, karena pola penanganan pelanggaran  IT sangat rendah. Kalau tidak ada melaporkan sepertinya tidak ditangani. 

Proses pelanggaran yang terkait konstelasi pemilu justru ditanganni polisi dibanding lembaga KPU dan Bawaslu. Apakah masyarakat lebih percaya kepada aparat dibanding lembaga tersebut? Atau dipandang belum sampai keranah yang mestinya menjadi tanggungjawab lembaga tersebut.

Perang terbuka untuk pemilu pilpres lebih tinggi dari pemilu legislatif yang dilaksanakan lebih awal dari pemilu pilpres. Artinya pemilu pilpres lebih populis dibanding pemilu legislatif. Orangpun berandai andai bagaimana situasi politik pasca pilpres ?

Konflik merupakan suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi perhatian pihak berkompetisi.  Lalu siapa yang nanti diuntungkan pasca konflik? Tetapi yang pasti korban jelas rakyat (konflik horizontal ).

Sebelum terjadi konflik masyarakat harus cerdas tidak tergiring secara emosional, dilakukan dukungan dengan baik siapa yang diyakini secara tertib. Kemudian tempat tempat ibadaah yang suci itu jangan dipakai dakwah kebencian, fitnah dan dan lain-lain. Itu harapan kita yang menyukai kenyaman dan ketertiban. 

Pilpres adalah pesta demokrasi namanya saja pesta tentu kita laksanakan dengan suka cita, tetapi kita masih dalam kondisi mental belum siap berdemokrasi secara total sehingga perbedaan perbedaan selalu membekas sehingga potensi konflik sangat rawan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF