Kepulangan Eks Kombatan ISIS, Terima atau Tolak?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 July 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Tak dapat dipungkiri banyak warga negara Indonesia (WNI) yang turut bergabung dalam jaringan organiasasi separatis ISIS. Tak jarang pula, mereka pergi ke Irak dan Suriah dengan membawa serta keluarga (anak dan pasangan). Biasanya doktrin kehidupan yang utopis serta mati syahid dan mendapatkan surga menjadi alasan para WNI ini bergabung.

Sayangnya, apa yang para WNI ini tak sesuai dengan harapan mereka. Sejak bergabung dengan ISIS, justru penderitaan yang mereka alami. Bagi kaum laki-laki dipaksa berperang sementara kaum wanita dipaksa menikah atau bahkan juga ikut berperang. Tak jarang para wanita kehilang suami dan akhirnya menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak mereka.

Kini ada sebagian WNI ini berharap dapat kembali pulang ke Indonesia dan lepas dari jerat ISIS. Mereka biasanya adalah para wanita dan anak-anaknya, meski tak jarang juga laki-laki. Bersediakah pemerintah menerima mereka kembali dan membantu mereka kembali ke tanah air?

Namun sepertinya, masalah kembalinya WNI yang bergabung dengan ISIS ini tidak berhenti sampai pada kepulangan mereka ke Indonesia. Masalah selanjutnya yang muncul terkait dengan penerimaan masyarakat. Ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat terkait kepulangan para WNI ini. Apakah menolak atau menerima mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Ada sebagian kalangan yang berpendapat agar eks kombatan ISIS ini ditolak untuk kembali ke Indonesia. Alasannya bisa jadi ada ketakutan dari masyarakat bahwa eks kombatan ini akan berpotensi pengembangan sikap ekstrem sebagai dampak dari lingkungan sosial mereka saat di Suriah dan Irak.

Artinya, dengan menerima mereka, maka keamanan nasional akan kembali terancam. Mungkin wajar ada yang berpendapat demikian karena melihat kasus bom Bali. Dimana pelakunya merupakan eks mujahid Afganistan yang kembali ke Indonesia.

Sementara, ada pihak yang berpendapat untuk menerima eks kombatan eks ISIS ini karena alasan kemanusiaan. Sebagian eks kombatan yang ingin kembali merupakan wanita dan anak-anak dimana mereka hidup menderita di pengungsian. Selain itu, status hukum bahwa mereka bukan pengungsi, menjadikan pemerintah Indonesia tidak dapat menolak kala negara yang bersangkutan mendeportase mereka.

Lantas langkah seperti apa yang harus diambil pemerintah terkait eks kombatan ISIS ini? Apakah mereka dapat dipulangkan dan diikutkan dalam program deradikalisasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Terorisme

Saya kira memang Indonesisa sebagai sebuah negara sedang diuji apakah akan membuang warganya atau menerima warganya (Eks kombatan ISIS). Ini persoalan filosofi kebangsaan dan kewarganegaraan. Jadi saya kira ini memang harus benar-benar diwujudkan oleh Indonesia apakah atas alasan radikalisme atau terorisme yang pada hari memang menjadi hantu dan momok yang sangat menakutkan, itu harus membuang warga sendiri atau atas nama kemanusiaan kita akan menyelamatkan siapapun yang perlu kita selamatkan sebagai sebuah negara.

Kekuatan negara ini besar. Jadi jangan kita terbawa oleh kerdilnya atau piciknya pemikiran-pemikiran seseorang yang menjadi politisi atau pengurus negara ini, siapapun, yang akan mempersonalisasikan kebencian dia kepada orang-orang tertentu sehingga mengakibatkan dia tidak berbuat adil kepada seluruh manusia.

Jadi saya kira memang ini perlu ada sebuah kajian ulang tentang makna kewarganegaraan bagi negara ini. Bahwa mereka salah jalan itu sudah pasti, tapi bagaimana kebesaran hati sebuah negara untuk bisa menerima kembali dan melindungi orang – orang yang tadinya sudah salah jalan.

Pemerintah sebenarnya mampu membantu para eks kombatan ISIS ini kembali. Justru itu kemampuan by designed yang sederhana. Tapi kemampuan untuk menolaknya atau mencekalnya itu kemampuan lain yang cenderung, atau bahkan sebenarnya terlalu dipaksakan.  Karena atas nama kemanusiaan, siapapun meskipun bukan warga negara Indonesia harus diterima. Tidak boleh disia-siakan.

Seperti orang – orang Rohingya, makannya hanya orang Aceh yang berani menerima mereka. Perasaan orang Aceh itu kan pernah terbuang juga, terusir oleh negara Indonesia. Mereka tidak nyaman dan perlu lari. Bayangkan jika mereka lari ke Malaysia, tidak diterima, dikejar-kejar. Untuk kembali ke Indonesia juga tidak mungkin. Lari ke tempat lain juga merupakan tempat yang asing. Hidup antara mati dan pingsan. Situasinya sangat susah.

Sebaiknya pemerintah menerima karena kalau menolak, itu terkutuk mereka. Dan itu mereka bisa dikecam dan dituntut secara hukum bahwa mereka sudah melakukan abuse of power, personalisasi negara yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan.  Negara itu bukan mereka.

Jangan sampai seperti Napoleon, Negara adalah Saya. Negara adalah negara dan saya adalah bagian dari negara. Jadi siapapun orangnya akan menjadi bagian dari negara. Dan negara itu punya potensi yang sangat luas, power yang sangat besar untuk bisa menghidupi banyak orang. Jadi jangan berpikir bahwa negara ini terbatas, kecil dan kerdil.

Jika masyarakat menolak eks kombatan ISIS ini untuk kembali karena takut mereka akan menyebarkan paham radikalisme mereka, menurut saya itu dapat dicegah. Berdasarkan ilmu pengetahuan, paham radikalisme yang mereka pahami itu adalah ideology wahabi takfiri, ideology itu gampang sekali untuk dibantah. Dan sebenarnya gampang sekali untuk diatasi.

Namun saja memang banyak orang terjebak dan terjerembab di dalam ideology ini karena logikanya, pendidikannya, dan keilmuannya terbatas. Dan banyak orang yang memang percaya bumi datar dan ini memang sangat menyedihkan dan kasihan kita melihat orang-orang yang tidak pintar ini. Jadi saya kira memang perlu pencerahan untuk menghadapinya.

Jadi logika-logika mereka itu sebenarnya logika lemah. Karena cara mereka menafsirkan agamapun cenderung sangat tekstual, skriptual, dan itu tidak sesuai dengan cara-cara yang dianut oleh Ahlul sunnah waljamaah dan mazhab Syafi’I di Indonesia.

Terkait deradikalisi di Indonesia sendiri menurut saya banyak yang gagal. Yang berhasil boleh dikata  hanya 5 – 10%. 85 – 95% itu gagal. Jadi saya kira memang, walaupun amanat UU No 5 tahin 2018 itu deradikalisasi dilaksanakan oleh lembaga BNPT, tapi pemerintah jika mau menerima orang-orang eks kombatan ISIS itu bisa diproses humanisasinya atau kontra wacana mereka itu lewat program-program di kampus atau kementerian sosial. Itu saja sebenarnya sudah cukup.

Bahkan melihat kegagalan yang terjadi di Suriah itu memperlihatkan ISIS sudah gagal. Jadi mereka tinggal diawasi saja oleh polisi dan itu sudah sebuah cara yang cukup bagus untuk membuat mereka tidak lagi radikal. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Terorisme dari UI

Pertanyaan utama dulu, mereka (eks kombatan ISIS) ini masih warga negara Indonesia apa tidak. Itu pertanyaan paling penting. Kalau seandainya mereka warga negara Indonesia, wajib hukumnya bagi pemerintah Indonesia untuk mengurusi warganya. Termasuk membantu kepulangan mereka. Karena yang namanya negara itu, tidak hanya mengurusi orang baik, tapi orang jahat juga kudu diurusin.

Kan mereka sebagai warga negara wajib dilindungi, kalau mereka masih sebagai WNI. Maka pertanyaan pentingnya apakah mereka masih WNI atau tidak. Kalau warga negara Indonesia, suka atau tidak pemerintah harus mengurus mereka, membantu kepulangan mereka

Soal mereka saat sudah kembali ke Indonesia akan diproses secara hukum atau misalnya mau diprogram rehabilitasi deradikalisasi atau apapun namanya, itu soal lain. Itu satu yang harus dilakukan.

Yang kedua, menurut saya, harus disiapkan juga, jika memang mau dipulangkan, itu semacam program, apa mau diproses secara hukum atau mau dibikin program rehabilitasi sosial atau deradikalisasi. Nah, itu harus disusun program itu.

Kemudian yang menurut saya juga penting adalah assessment. Jadi disana, kalau memang mau dipulangkan harus diassessment juga. Jangan sampai salah assessment. Misalkan assessment tentang tingkat resiko mereka. Karena mereka harus dipilah-pilah mana yang high risk, medium risk, dan low risk. Nanti misalkan, kalau ikut program rehabilitasi sosial kan harus khusus penanganannya antara yang high risk, medium risk dan low risk. Itu harus dipisahkan.

Jadi assessment penting, kemudian didesain suatu program rehabilitasi sosial ataupun deradikalisasi, itu yang harus dilakukan. Jadi pastikan dulu apakah mereka ini WNI atau bukan. Apakah mereka hijrah ke Suriah berarti gugur kewarganegaraan mereka? Itu kan pertanyaanya. Kalau menurut saya, di UU kewarganegaraan, sepertinya orang yang berangkat ke Suriah, negeri lain, tidak otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Itu setahu saya.

Kalau yang saya tahu, kewarganegaraan itu bisa hilang kalau misal, berkewarganegaraan ganda. Atau melamar lagi kewarganegaraan di negara lain. Setahu saya itu hilang kewarganegaraannya. Problem utamanya adalah, ISIS itu negara atau bukan. ISIS tidak pernah diakui sebagai negara.

Jadi kalau begitu, ceritanya orang yang hijrah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS sama saja dengan orang yang bergabung dengan satu organisasi atau kelompok. Bergabung dengan kelompok atau  organisasi itu tidak serta merta membatalkan kewarganegaraanya.

Kemudian terkait ada gambar yang menunjukkan mereka bakar paspor, dan sebagainya, itu bukan tanda mereka sudah bukan menjadi WNI. Orang bakar paspor sama saja dengan orang bakar KTP. Bukan berarti dengan membakar KTP kehilangan keraganegaraan.

Kalau mereka ini masih WNI, kita tidak bisa menolak. Beda dengan negara lain. Negara lain, kewarganegaraannya dicabut, ada UU-nya. Yang bergabung dengan kelompok terror, itu kewarganegaraanya otomatis dicabut. Kita tidak bisa serta merta meniru negara lain, karena di negara lain ada instrument hukumnya. Makanya, ini suka ga suka, karena ini kewajiban negara melindungi warga negaranya.

Orang yang bergabung dengan ISIS ini tingkat radikalismenya tinggi. Kita juga was-was juga kalau mereka balik ke Indonesia. Makanya pilihannya dua, dideradikalisasi dan itu kan di UU sudah ada, atau kalau memang dia melanggar hukum, itu diproses secara pengadilan. Jadi pilihannya dia itu. Kalau yang misalkan tidak melanggar hukum, ya dideradikalisasi. Cuma desain program deradikalisasinya yang bener. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar psikologi perdamaian dari Universitas Indonesia

Sebetulnya sudah ada aturan di Indonesia tentang aturan kewarganaegaraan. Jadi kalau memang yang mau pulang itu di bawah umur 18 tahun maka mereka masih bisa kita bina. Tapi kalau di atas 18 tahun apalagi mereka biasanya sudah melepaskan kewarganegaraan. Jadi dia sudah tida punya kewarganegaraan lagi. Maka harus diproses oleh kepolisian sebetulnya. Jadi berbeda. Itu sebetulnya kita terima untuk yang dibawah 18 tahun.

Untuk yang lebih  dari 18 tahun ya sebenarnya mereka sudah tidak punya kewarganegaraan lagi. Jadi harus mengikuti semua aturan tentang kewarganegaraan. Apakah dia mau masuk ke Indonesia atau bagaimana. Kan biasanya rata-rata sudah melepaskan kewarganegaraan.

Terkait adanya pro kontra di masyarakat tentang kembalinya eks kombatan ISIS ini, melihat program deradikalisasi dan deideologisasi ini sebetulnya ga jalan. Karena kalaulah mereka itu sudah dikatakan sudah didoktrin dengan hebat. Jadi kecil sebetulnya kemungkinan keberhasilan mereka untuk kembali.

Makanya saya bilang kalau mereka ini di bawah 18 tahun harus kita terima harus kita bina. Tapi kalau yang sudah dewasa, bagi mereka itu sudah merupakan pilihan. Jadi mesti ditanya motif dia. Jadi menrut saya yang masih bisa diselamatkan ya yang masih 18 tahun ke bawah.

Sementara untuk perempuan dan anak-anak ada seharusnya pertimbangan lain nanti. Tapi bagi mereka yang dewasa yang memutuskan untuk bergabung dengan ISIS, itu yang menurut saya agak berat prosesnya. Itu memang kalau buat saya, kalau lihat program selama ini juga ga jalan deradikalisasi dan deideologisasinya. Kalau buat saya, tidak boleh ada keraguan. Bahwa di bawah 18 tahun, perempuan laki-laki dan anak-anak itu masih bisa dibina. Itu menjadi tanggung jawab negara seharusnya.   

Kini, kita harus secara komprehensif dan sistematis mempelajari bagaimana menjinakkan penanaman ideologi radikal ini. Selama ini lebih parsial dan tunggu bola dan pasif dan reaktif. Tindakan preventif harus juga dilakukan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Intelijen dan Keamanan

Jadi kita berangkat dari data dulu. BNPT menyatakan ada 1321 WNI yang ke Suriah. 594 orang sudah di Suriah dan Irak, 84 di antaranya tewas. 482 orang dideportasi akan masuk, 62 orang kembali dari Suriah ke Indonesia. 63 orang gagal berangkat.

Data ini linier dengan data dari The Soufan Center yang mengatakan ada sekitar 600 WNI bergabung dengan Suriah. 113 diantaranya wanita, 100 anak-anak dan sisanya pria dewasa. Data ini juga mengatakan ada 50 orang kembali ke Indonesia dan 384 sisanya bertahan. Ini data di 2017.

Sementara kondisi di sana saat ini WNI laki-laki yang masih bertahan di sana itu ditahan dan akan diadili oleh otoritas Kurdistan Suriah. Sementara untuk perempuan dan anak-anak tersebar di tida camp pengungsian. Jumlahnya sendiri belum dapat dipastikan karena data yang meninggal, pulang lewat alur gelap dan siapa yang masih bertahan di sana itu tidak ada yang tahu.

Permasalahannya seperti ini, apapun keputusan pemerintah, ada semacam peraturan bahwa jika ada pengungsi-pengungsi seperti ini maka, yang harus mengurus terutama yang stateless adalah negara asal. Jadi mau tidak mau, Indonesia harus mengurus itu.

Masalahnya sekarang ada penolakan terkait kekhawatiran sebagian orang bahwa mereka akan menjadi benin-benih radikalisme baru. Saya kita begini, pemerintah harus melakukan assessment di sana. Sekarang yang bisa kembali itu adalah perempuan dan anak-anak. Otoritas keamanan Kurdistan Suriah itu sudah menyerahkan ke negara masing-masing. Pemerintah dipersilakan menghubungi otoritas Kurdistan Suriah.

Untuk yang laki-laki tidak bisa karena harus menjalani proses hukum terlebih dahulu. Saya kira pemerintah tidak bisa mengotak atik ini. sementara untuk yang perempuan dan anak-anak harus ada assessment untuk mengetahui tingkat radikalisme mereka. Termasuk apa motif mereka ketika berangkat ke Suriah. Karena motif itu macam-macam. Ada yang karena Motif ekonomi ada juga motif ideology. Ini yang harus difilter. dari motif itu akan ketahuan tujuan mereka sekaligus kadar radikalsime mereka.

Assessment tidak bisa dilakukan di Indonesia. Sebaiknya pemerintah jika itu mau dikembalikan ya dijemput, datang saja ke sana, bekerja sama dengan pemerintah Suriah. Toh kita sudak memiliki kedutaan besar di Damaskus. Lakukan assessment di sana.

Mana yang tingkat radikalismenya paling ringan, dibawa pulang kemudian direhabilitasi sesuai dengan kadar radikalismenya. Diisolasi dulu kemudian dideradikalisasi. Proses ini harus melibatkan banyak pihak. Tidak bisa hanya BNPT atau kemenlu.

Proses rehabilitasi ini biasanya melibatkan kemenag dan kemensos. Termasuk pemda masing–masing yang harus bertanggung jawab. Karena saat mereka dikembalikan ke daerah masing-masing, maka yang bisa mengawasi adalah ring 1 keluarga, ring 2 masyarakat dan ring 3 adalah pemerintah daerah. Ring ini harus bekerja maksimal karena yang lebih tahu aktivitas mereka adalah ring ini kan.

Ini cukup bahaya karena yang di Suriah beberapa napiter yang sudah menjadi pelaku terorisme dan sudah ditahan sebagiannya melakukan aksi terror. Karena mereka tidak mendapatkan tempat. Pasca dihukum dia tidak punya tempat di masyarakat. Mereka akhirnya kembali ke kelompoknya yang sebelumnya dan melakukan aksi terror lagi. Ini yang berbahaya.

Fenomena di Suriah ini yang patut diwaspadai selain arus balik adalah teori balon. Yang satu tempat ditekan maka akan menggelembung di tempat lain. Kekalahan ISIS di Tim Teng ini akan berlaku teori ini, dia akan menyebar di tempat lain. Jadi para simpatisan yang ada akan kembali ke daerahnya masing-masing. Bahkan sudah ada perintah dari petinggi ISIS untuk melakukan aksi amaliah di daerah masing-masing, terutama di bulan suci. Karena merasa lebih mulia. Ambil contoh kejadian di Sukoharjo saat bulan puasa kemarin. 

Doktrin-doktrin ini harus dideradikalisasi. Pemerintah perlu melakukan assessment dulu, mana yang berbahaya mana yang hanya menjadi korban. Karena ada juga dari mereka hanya korban karena ditipu. Ini diambil, direhabilitasi, diproses apakah ada pelanggaran hukumnya, termasuk pelanggaran imigrasi. Baru dibebaskan oleh pemerintah.

Sementara untuk yang sangat radikal, pemerintah siap tidak menerima itu? Karena begini, orang yang terpapar paham radikal ini tentu dia akan menolak Pancasila tentu dia sudah melanggar hukum kan. Ketika dia masuk ke Indonesia, ya diproses hukum dulu, dideradikalisasi.

Ini dilematis. Jika tidak diambil juga akan berurusan dengan dunia internasional, sementara kalau diambil akan menjadi benih radikalisme di sini. Maka dari itu pentingnya assessment. Dalam proses assessment ini harus diciptakan kesadaran dari mereka bahwa mereka bisa pulang tapi paham radikalisme mereka harus hilang dan digantikan. Memang tidak semudah itu tapi harus dinilai dulu, diclustering sesuai klasifikasinya. Lalu penanganannya per cluster tidak bisa disamakan.

Ini karena pemahaman mereka berbeda, motif mereka berangkat berbeda, tujuan mereka berbeda, jadi perlu dikelompokkan. Dan ini mungkin cukup banyak. Dari The Soufan Center saja sekitar 600 orang yang bergabung. Satu orang melakukan terror saja sudah cukup berbahaya. Jadi ini memang pekerjaan rumah yang berat.

Setelah para eks kombatan ini menjalani deradikalisasi, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat mau menerima. Ada contoh sukses di Madiun ada seorang istri yang mau menerima kembali suaminya yang mantan teroris. Anak-anaknya difilter, dan dijelaskan bahwa apa yang dilakukan si ayah adalah salah. Anaknya menyadari si ayahnya memang salah. Anak-anaknya ini ditanamkan banyak nilai-nilai budaya, sekolah di sekolah negeri, ikut kegiatan budaya seperti karawitan. Akhirnya anak-anak ini memiliki nilai nasionalismenya tinggi. Bahkan bercita-cita menjadi polisi.

Memang perlu ada treatmen dan melibatkan privat domainya seperti keluarga terdekat, atau guru. Karena jika langsung dilakukan oleh BNPT atau pemerintah pasti dia akan menolak. Karena dia sudah menganggap pemerintah itu toghut. Jadi yang melakukanya adalah orang terdekatnya.

Jadi kita harus membekali masyarakat, keluarga bagaimana melakukan treatment terhadap eks kombatan atau teroris ini. ini memang cukup rumit tapi memang harus komprehensif. Karena tidak cukup hanya dihukum. Karena jika hanya dihukum, saat dia keluar dan ditolak oleh masyarakat, dia akan kembali ke kelompoknya.

Seperti saat ini ada fenomena bangkitnya Jamaah Islamiyah (JI). Ini kan karena ISIS itu kalah, kemudian Al Qaeda, yang simpatisan di Indonesia namanya JI, dia bangkit. Jadi ketika ISIS kemarin dikejar-kejar pemerintah, dan pemerintah fokus pada simpatisan ISIS, JI melakukan konsolidasi. Bahkan dia sudah membangun unit bisnis di Kalimantan dan Sumatra dalam bentuk pekebunan kelapa sawit. Jadi dia sudah bercita-cita membangun khilafah di Indonesia.

Beda dengan ISIS yang khilafahnya tingkat dunia, JI membangun khilafah tingkat Indonesia. Mereka sangat rapi dan sistematis, memiliki dokumen, buku dan aturan yang sangat detail. Tapi di JI ini diatur bahwa yang boleh menjadi jamaah dan melakukan aksi adalah akil baliq. Makanya misal ada aksi terror yang pelakunya anak-anak dan perempuan, bisa dipastikan dia bukan JI, tapi ISIS.

Jadi Indonesia akan menghadapi dua masalah besar. Kembalinya eks kombatan ISIS dari Suriah dan bangkitnya JI. Kalahnya ISIS itu kebangkitan JI. Dulu kalahnya Al-Qaeda, ISIS bangkit. Kini ISIS bangit, JI bangkit lagi. Karena di Indoenesia ada 3000an orang pengikutnya yang merupakan eks pejuang Afganistan dan Philiphina.

Jika menemukan orang yang sangat radikal, biasanya mereka tidak mau kembali. Mereka akan pergi ke tempat lain untuk melanjutkan perjuangan seperti Afganistan atau mati di sana. Jadi sebenarnya yang sudah ada di pengungsian, dan minta balik, sebenarnya tingkat radikalismenya tidak tinggi. Atau mereka sebenarnya tinggi, tapi mereka melakukan kamuflase. Ini yang bahaya makanya perlu assessment dan bekerja sama dengan pemerintah di sana karena mereka yang tahu track recordnya. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF