Kepala Daerah Ramai-ramai Baiat ke Jokowi
berita
Politika
Sumber Foto : infopresiden.com (gie/watyutink.com) 13 September 2018 13:00
Jika kepala daerah mendukung calon presiden (capres) yang juga didukung oleh partai atau gabungan partai pengusungnya, mungkin biasa. Tapi apa jadinya kalau kepala daerah mendukung capres yang tidak diusung oleh partainya? Itulah yang terjadi jelang Pilpres 2019. Ramai-ramai kepala daerah menyatakan akan mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam memenangkan Pilpres 2019. Apakah dukungan itu bukti keberhasilan Jokowi dalam memainkan strategi dengan memberikan dukungan kepada kepala-kepala daerah tersebut saat mereka bertarung dalam sejumlah pilkada kemarin?

Gubernur dan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan dukungan kepada Jokowi. Lukas mengatakan 3 juta suara Rakyat Papua dibungkus untuk Jokowi. Dukungan yang diberikan Lukas bertentangan dengan keputusan Rapat Plano Majelis Tinggi Patai Demokrat yang menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Sebelum Lukas, rekan separtainya Gubernur NTB Tuang Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi telah lebih dahulu menyatakan mendukung Jokowi. Kebijakan dua kepala daerah juga sejumlah kader PD, membuat sikap partai melunak dan memberikan dispensasi kepada mereka yang hendak mendukung Jokowi.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, diusung PD dan PAN dalam pertarungan merebut kursi Jatim 1. Wakil Khofifah Emil Dardak bahkan dipecat dari PDIP, partai asal serta pengusungJokowi. Namun, itu tak membuat Emil berbeda pandangan dengan Khofifah dalam hal mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2019. Selain Gubernur Jatim, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Kang Emil) yang diusung sejumlah partai koalisi pengusung Jokowi, juga memastikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Demikian juga dengan mantan pesaing Kang Emil dalam Pilgub Jabar 2018, Dedi (Demiz) Mizwar. Kalah dari kang Emil tidak membuat Demiz lantas mengambil sikap berseberangan dengan sang Gubernur Jabar. 

Sejumlah Gubernur, seperti Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Racmayadi dan Gubernur Banten Wahidin Halim, menunjukkan sikap yang masih abu-abu. Padahal, keduanya diusung oleh partai kontra Jokowi dalam Pilpres 2019. Edy diusung PKS, sementara Wahidin diusung sekaligus kader PD. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan Wahidin secara informal akan memberikan dukungan kepada Jokowi, serta Edy menyebutkan kriteria yang mengarah ke Jokowi dalam menggambarkan presiden pilihan warga Sumut. Apakah keduanya akan menegaskan sikap untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf jika waktu kampanye sudah dimulai?

Banyak juga kepala daerah lain yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi Pilpres 2019. Bahkan ada penilaian, Jokowi berhasil "menguasai" Pulau Jawa. Otomatis, lumbung suara (Jabar dan Jatim). Apakah dukungan dari sejumlah kepala daerah lantas membuat Jokowi dengan mudah akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019?

Demokrat memberikan dispensasi kepada kader dan kepala daerah yang diusung jika hendak memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Bagaimana dengan sikap partai yang juga kontra Jokowi, jika kader atau kepala daerah yang diusung memberikan dukungan kepada sang capres petahana? Apakah dukungan itu murni kepentingan politik atau untuk melindungi dirinya karena terlibatan kasus serta tersandera karena kelemahannya dipegang oknum tertentu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) para kepala daerah harus sesuai koridor. Secara pribadi Undang-undang tak melarang, tapi jika melibatkan institusi atau lembaga pemerintahan maka akan berdampak buruk. Saya melihat ini adalah bagian dari euforia politik para kepala daerah. Dimana secara gamblang mereka mendeklarasikan diri sebagai pendukung calon tertentu.

Jika ini terjadi, maka di luar zona kewajaran. Bisa jadi ini menyalahi aturan UU ASN No 5 Tahun 2014. Memang di UU Pemilu No 7 Tahun 2017 bagi ASN bisa asal ambil cuti. Bahkan tertera pada PKPU No 4 Tahun 2017. Bahkan ASN ambil cuti saat kampanye kurang afdol. Persoalannya sisi netralitas dari pegawai bagaimana? Jangan membawa ranah politik ke birokrasi.

Memang sejauh saya pantau aturan yang kita buat lemah. Barangkali Indonesia masuk di negara paling lemah undang-undangnya. Sebetulnya ada pasal yang mencantumkan ASN dilarang berkampanye apalagi masuk tim pemenangan. Kan ribet juga jika PNS ikut terlibat dalam politik praktis.

Aturan dan larangan juga di KPI terkait ditayangkannya kepala daerah mendukung salah satu capres. Beberala hari Gubernur Papua, Lukas Enembe secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Tidak masalah, tapi secara pribadi saja. 

Etika politik kita masih di bawah standar. Penerapan UU masih jauh di bawah harapan apalagi sanksinya. Lebih aneh menteri nyaleg dan jadi tim pemenangan capres. Mana mungkin menteri masuk timses dan nyaleg pemerintahan tak terganggu. Sudah sepatutnya mereka mengundurkan diri dari jabatannya, biar tak ada kesan berpihak. 

Perlu dikaji lagi UU No 7 Tahun 2017 terkait pelibatan ASN dalam pilpres. Ketika mereka masih dilibatkan maka ini bisa dikatakan "cacat demokrasi". Saya bisa yakin akan ada menggerakan ASN untuk memilih calon tertentu. Terkadang demokrasi hanya lips service. Kita belum pantas menyandang gelar tersebut. Kebebasan demokrasi kita masih dipasung oleh kaum elitis.

Sudah seharusnya Indonesia keluar dari gaya lama dan membuat new policy dimana, siapapun itu kalau berbicara ASN maka mereka tidak bisa dilibatkan dalam kegiatan politik praktis manapun. Biarkanlah mereka menentukan pilihannya masing-masing. Lebih terhormat kemenangan dengan cara-cara fair, clear and justice (bersih dan adil). 

Jangan mencoreng sistem demokrasi. Pada intinya jika kekuasaan itu dipertahankan maka bisa hilang, kekuasaan hanyalah temporer jadi mengalir saja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya melihat dukungan yang diberikan oleh sejumlah kepala daerah kepada Jokowi, dikarenakan beliau sukses dalam memulai serta menjalankan program-program pembangunan di sejumlah daerah selama dirinya menjabat sebagai presiden empat tahun belakangan.

Selain itu, bisa jadi para kepala daerah memberikan dukungan, karena mereka melihat peluang Jokowi untuk menang jauh lebih besar, ketimbang capres yang diusung oleh partai kepala daerah tersebut. Saya melihat bahwa ini memang sebuah fenomena yang unik, tapi di sana ada kejujuran politik.

Hal ini juga berarti pilihan politik partai berlawanan dengan hati nurani kadernya, dan ini sebuah perkembangan politik yang bagus. Sebuah situasi di mana kader tidak melulu mengikuti keputusan politik yang telah diputuskan oleh elite atau petinggi partainya.  

Selanjutnya, untuk para kepala daerah yang masih bersikap abu-abu,bisa jadi jelang masa kampanye atau saat kampanye berlangsung nanti, mereka akan mendukung Jokowi. Tapi, kita perlu melihat juga kepentingan politik yang mereka bawa. Jika kepentingan mereka sama dengan capres yang diusung partainya (Prabowo), bisa jadi mereka mengikuti keputusan partai. Dalam politik bisa mulus bisa juga brutal.

Jika kepala daerah tadi mendukung Jokowi, secara teori saya melihat bisa jadi itu sangat membantu Jokowi dalam memenangkan pertarungan Pilpres 2019. Hal ini dikarenakan para kepala daerah itu memiliki basis dan masa pendukung, artinya mereka bisa mengrakan potensi basis masa itu untuk mendukung Jokowi.

Selanjutnya, jika dikatakan kepala daerah memberikan dukungan karena mereka terjerat kasus tertentu, mungkin saja. Namun harus diingat, Jokowi tidak bisa membela dan melakukan intervensi hukum. Kembali lagi saya mengatakan, dukungan lebih banyak karena potensi menangnya besar. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi