Kenapa Yudi Latif Sampai Mengundurkan Diri dari BPIP?
berita
Politika
Yudi Latif (dok. Republika) 08 June 2018 19:00
Penulis
Yudi Latif melengserkan diri dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jumat (8/6/2018). Sikap itu ia sampaikan lewat pernyataan di laman Facebook pribadinya. Dalam unggahannya, Yudi mengatakan bahwa saat ini momen tepat untuk penyegaran di BPIP, karena transformasi kelembagaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) ke BPIP nyaris usai. Benarkah hanya karena alasan tersebut?

Pasalnya, sebagian pihak ada yang menilai pengunduran diri Yudi Latif tak lepas dari polemik gaji pimpinan BPIP. Pada 23 Mei lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas BPIP. Sontak perpres ini mendapat reaksi negatif dari berbagai kalangan, karena gaji pimpinan BPIP dinilai fantastis. Contohnya, Megawati akan mengantongi duit senilai Rp112 juta perbulan karena jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah. Sementara Yudi Latif sebagai Ketua BPIP mendapat hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp76 juta perbulan.

Bisa jadi polemik hak keuangan pejabat BPIP membuat Yudi Latief merasa tidak nyaman. Selama polemik berlangsung, ia tak pernah turut serta menanggapi isu yang banyak dinyinyiri publik ini.

Pengamat Hukum Tata Negara Refli Harun, melalui akun twitternya, mengaku salut dengan sikap Yudi Latif itu. Bagi Refli, seorang moralis seperti Yudi tak akan betah berlama-lama di suatu lembaga semacam BPIP yang memang tak dibutuhkan. Namun, benarkah BPIP tak dibutuhkan?

BPIP yang sebelumnya bernama UKP-PIP mengemban tugas maha berat: membumikan Pancasila di bumi Indonesia. Badan ini lahir karena pemerintah merasa nilai-nilai Pancasila tak lagi dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana bisa, misalnya, di bumi pertiwi tumbuh subur paham yang ingin negara berdasar khilafah. Itu cuma satu contoh. Masalahnya, bisakah paham yang bertentangan dengan Pancasila itu dikikis lewat satu lembaga saja? Setelah setahun bekerja dan berganti nama jadi BPIP, apa kontribusi konkret lembaga ini? Apa hidup kita makin Pancasilais dari sebelumnya?

Di tengah susahnya mengukur kinerja BPIP secara konkret, polemik soal gaji selangit kian mengaburkan nilai-nilai Pancasila yang ingin disemai lembaga itu. Di postingan Facebook-nya, Yudi juga mengeluh soal keruwetan birokrasi yang ia alami. Di sini kelihatan lingkungan kerja ideal tak ia dapatkan selama setahun ini. Polemik gaji menambah lingkungan kerjanya jadi kian toxic, alih-alih diskursus Pancasila yang mengemuka.

Pertanyaan utamanya, bukan lagi “apa yang membuat Yudi Latif mundur?” namun “Kenapa Yudi Latif—seorang cendekiawan yang memiliki integritas—sampai mengambil keputusan undur diri?” Jangan sampai perjalanan lembaga ini semakin membenarkan kritikan publik selama ini. Kalau itu terjadi, bisa jadi BPIP memang tidak dibutuhkan!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Reform Institute

Salam Pancasila!

Saudara-saudaraku yang budiman,

Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar. Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp7 milyar.

Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli.

Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir.

Praktis, kami punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran tahun 2018, sampai saat ini belum turun. Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden.

Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur.

Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerja sama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.

Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.

Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.

Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.

Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.

Saya mohon pamit. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali" (Alexander Pope, An Essay on Man). (mry)

 

Catatan: Pernyataan ini diunggah melalui laman Facebook Yudi Latief.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Yudi Latif itu sosok yang cerdas, renyah dalam menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan, dan dia orang yang telah teruji integritasnya. Sangat tepat ketika Presiden Jokowi menunjuk dia menjadi Ketua Pelaksana UKP-PIP yang kemudian menjelma menjadi BPIP. Kepercayaan yang pantas dia raih untuk dikerjakan dalam situasi dan era yang memang butuh institusi seperti itu.

Berita mundurnya beliau dari jabatan tersebut sangat disayangkan. Mestinya Yudi Latif tetap bertahan disitu, gak harus menghiraukan umpatan dan nyinyiran orang lain terkait dengan hak keuangan yang akan dia terima, toh masih lebih banyak orang yang bisa menghargai akan kinerja dan harapan kepada BPIP. Andaipun dia tidak nyaman dengan rencana hak keuangan tersebut, bisa saja dia mengusulkan revisi penyesuaian peraturanya, atau cara lain untuk menunjukan bahwa beliau disitu bukan karena uangnya.

Namun saya tetap menghargai pilihan beliau mundur dan saya percaya alasan-alasan yang disampaikan adalah benar dan tulus. Kita harus belajar untuk melihat kejadian/peristiwa terkait sikap dan tindakan seseorang dengan kacamata yang normal, bukan kacamata "politik". Semoga BPIP tetap dipegang orang-orang seperti Yudi Latif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran

Untuk memenuhi gaji, tunjangan, dana operasional yang mahal dan tinggi buat BPIP, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta tambahan anggaran  untuk tahun 2019 sebesar Rp576,2 miliar. Jadi pada tahun 2019, anggaran untuk BPIP akan berjumlah total sebesar Rp966,4 miliar. Sedap dan nikmat sekali, BPIP mengerus keringat rakyat yang berasal dari pajak tersebut.

Di saat BPIP meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal. Tiba-tiba muncul kabar tak sedap, di mana kepala BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri.

Kami sangat mengapresiasi atas pengunduran diri Yudi Latif ini. Kemungkinan, Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIP tersebut ingin lembaga sehebat BPIP muncul ke publik bukan sebab Gaji dan tunjangan yang mahal dan tinggi yang tak jelas kinerjanya. Apalagi saat ini, BPIP bukan lembaga yang dihormati publik, malahan  telah menjadi cemoohan atau perdebatan publik. Yang dibuktikan dengan munculnya meme "Saya Pancasila, Saya dapat Rp100 juta".

Mundurnya Yudi Latif dari jabatan Ketua Pelaksana BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut seperti praktik Satyagraha, di mana Satyagraha merupakan perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan terhadap penguasa tirani.

Langkah Yudi Latif untuk mengundurkan diri di tengah polemik anggaran tersebut harus diikuti oleh pejabat BPIP yang lainnya, setidaknya menolak kenaikan total anggaran tersebut. Karena kenaikan anggaran muncul ditengah sulitnya hidup masyarakat, sehingga kenaikan itu merupakan tindakan yang tidak pancasilais karena tidak memikirkan nasib rakyat.

Tambahan anggaran sebesar Rp576,2 miliar atau menjadi Rp966,4 miliar. ALASKA menilai, penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan harga sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi.

Penambahan anggaran BPIP ini seperti penambahan alokasi subsidi buat lembaga BPIP, agar pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP.

Ironis, pemerintah yang menyatakan tidak sanggup membebani anggaran untuk subsidi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu diamputasi. Tapi, besarnya anggaran negara malah selalu ada untuk para pejabat di pemerintahan yang hidupnya justru jauh dari kesulitan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Transpormasi dari UKP-PIP menjadi BPIP sedikit memberikan goncangan politik pada pemerintahan. Apalagi dengan terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas BPIP.

Seharusnya polemik tentang besarnya gaji dan fasilitas tidak membuat tokoh-tokoh bangsa ini seperti Pak Yudi Latif dan Ibu Mega yang berbeda salary menjadikan salah satu kecewa, karena beliau-beliau ini adalah tokoh bangsa  yang menjadikan gaji dan fasilitas adalah hak kedua. Mereka harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadinya.

Di manakah rasa memiliki terhadap bangsa dan negara hanya karena perbedaan seperti ini menyebabkan meninggalkan tugas negara yang sangat penting untuk mencerahkn bangsa ini tentang Pancasila dan NKRI yang akhir-akhir ini sering diusik oleh pihak-pihak tertentu yang ingin negara ini gaduh.

Apakah beliau-beliau ini tidak melihat bagaimana masyarakat kecil dipelosok-pelosok negeri yang hanya mempunyai penghasilan makimal Rp2 juta dan cukup bagi mereka untuk hidup serta ikut membangun bangsa dan negara.

Dedikasi dan integritas dari tokoh-tokoh bangsa sangat dibutuhkan saat ini untuk mengabdi dan ikut membangun bangsa. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan pencerahan tentang Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, di mana nilai-nilai kebangsaan kita selama ini sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup memprihatikan. Terbukti dengan banyaknya kejadian-kejadian radikalisme, persekusi, dan lain-lain.

Statemen dari tokoh-tokoh politik dan pimpinan lembaga yang masuk ke ranah eksekutif pastinya akan membuat suasana menjadi semakin tidak menentu, karena akan dipolitisasi untuk menjatuhkan lawan politik masing-masing. Sikap seperti ini kurang elegant , dain sebaiknya dihentikan untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi membuat perbedaan-perbedaan yang tajam di antara sesama anak bangsa. Bersainglah dengan jiwa besar dan jangan hanya karena gaji tidak mau mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Ungkapan lama kelihatannya menjadi cocok dengan peristiwa di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), apalagi dengan mundurnya Kepala BPIP dan anggota-anggota yang nantinya akan keluar dan masuk. Kita menjadi ironis kembali bahwa badan yang mestinya mengurus ideologi justru harus dibahas secara ideologis atas manusia-manusianya yang berbicara ideologi, apalagi kalau manusianya mengidap infantil (kekanak-kanakan)--yang biasanya bosan dengan mainan satu minta mainan yang  baru. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah ideologi dijadikan permainan politik atau kekuasaan personal.

Apapun yang terjadi di dalam sebuah lembaga ideologi seharusnya dihadapi secara rasional, karena semua permasalahan ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan buntu, yang ada pikiran buntu. Pertarungan ideologi di manapun adalah pertarungan yang jujur, ikhlas, ulet, dan keras karena ia adalah sebuah bakti tak bergaji semata yang harus dihadapi tanpa meninggalkan medan perang sekalipun itu harus mempertaruhkan keluarga.

Kita contohkan dengan nasehat-nasehat Kresna kepada Arjuna dalam Bhagavadgita. Pertarungan seorang satria seperti Arjuna melawan Kurawa tidak boleh keluar dari medan perang. Sehingga pepatah Inggris yang menyerukan "the song not the singer" menjadi pas konteksnya. Bisa dibayangkan kalau nanti sebuah lembaga  yang akan selalu berganti wajah, tapi apabila lagunya dalam hal ini Pancasila sudah pas kita tidak perlu takut karena masih banyak penyanyi-penyanyi lain yang akan menyanyikan lagu yang sama sejauh lagu itu tidak dimprovisasi karena sudah ditetapkan sebagai lagu wajib.

Sebuah badan yang besar sebagaimana BPIP tentu mempunyai tugas-tugas yang besar, dan membutuhkan keberanian yang besar serta jiwa yang besar. Menurut saya badan tersebut sudah dirancang dari semenjak ide UKP-PIP hingga BPIP sudah dipikirkan dan didengungkan oleh kepala-nya dan seluruh staff dengan seksama untuk membentuk lembaga tersebut.

Rasanya amat tidak logis dan etis kalau membentuk lembaga dalam setahun harus semua terselesaikan dan terpenuhi dengan sempurna. Disini terlihat bahwa ideologi tidak bisa dikerjakan sendirian seperti memakai angle metode top-down yang tercermin dengan kata pembinaan.

Semestinya sudah menjadi maklum adanya segala risiko apa yang akan dihadapi. Oleh karena itu, amatlah tidak ideologis untuk meninggalkan tanggungjawab yang besar yang telah disepakati bersama, karena seharusnya sudah disadari dari awal bahwa kerja ideologis adalah kerja ikhlas, ulet, dan bakti yang tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang keras dan penuh pengorbanan. Oleh sebab itu harus dicari penyanyi yang cocok membawakan lagunya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Pertama, kita perlu berikan apresiasi kepada YL. Terlapas benar dan salah, kelihatannya beliau tidak mau berada dalam pusaran kontroversi "gaji" para pengawal Pancasila. Kita tidak tahu alasan di balik mundurnya YL dari Ketua BPIP, hanya Tuhan dan YL yang paling tahu.

Beragam pendapat tentang keberadaan BPIP, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Inilah negeri demokrasi, semua orang bisa bicara, karena dilindungi undang-undang. Harusnya pemerintah tidak boleh mundur dengan beragam kritik, sepanjang pendirian BPIP sudah melalui kajian yang matang, dengan beragam pertimbangan.

Saya sendiri tidak berada di posisi/pihak yang mendukung dan yang menolak. Tapi sejak awal yang saya persoalkan bukan Pancasilan-nya, melainkan praktik kehidupan bangsa ini sudah tidak relevan lagi dengan Pancasila, karena yang menjadi landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali, sudah tidak lagi diwarnai, diilhami  dan dilandasi oleh Pancasila. Semua peraturan perundang-undangan tidak diuji dengan Pancasila tapi diuji dengan UUD 1945.

Tidak bisa dibatalkan suatu produk undang-undang yang sudah sesuai dengan konstitusi walaupun jelas bertentangan dengan Pancasila. Jadi manfaat apa yang diberikan oleh BPIP manakala konstitusinya tidak lagi relevan dengan Pancasila? Apakah justru akan menimbulkan benturan pada implementasinya?

Saran saya, presiden justru segera membentuk tim kajian terhadap konstitusi, dengan melibatkan semua stakeholder, khususnya parpol yang berada di MPR dan DPD, untuk segera melakukan amandemen kelima, agar konstitusi tidak menjadi polemik lagi bagi banyak pihak. Dalam hal ini beliau bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kami sudah membuat surat resmi ke presiden tentang usulan ini, semoga mendapat tanggapan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

BPIP adalah lembaga yang seharusnya memberikan solusi permasalahan bangsa, terutama  masalah ideologi dan landasan bernegara yang sedang menghadapi gelombang besar dari sistem global dan ideologi transnasional .         

Bila tidak segera menghasilkan  product/solusi  yang bisa mengubah mindset/watak bangsa  terutama elite penyelenggara Negara , aparat dan birokrasi untuk memberi ketauladan bagi masyarakat dan masyarakat bangsa juga tidak sadar akan pentingnya Pancasila sebagai landasan Negara dan sebagai jalan hidup menuju kesejahteraan, maka kehancuran sudah di depan mata.

BPIP perlu pimpinan yang tahan akan serangan-serangan/kritik/pem-bully-an dan tetap tegas dalam prinsip, tapi supel dalam sikap langkah politik siap berkorban demi tegaknya Republik Indonesia berlandaskan Pancasila.

BPIP yang baru lahir sudah mendapat kritikan yang tidak enak karena persoalan gaji  (bukan hal yang ideologis)  dan akan berlanjut merembet ke hal-hal lain yang lebih ideologis yang dilakukan oleh kelompok  dengan tujuan mengubah dasar Negara.

Bagi kalangan Intelektual bebas yang punya idealisme tentu ingin mengembangkan idea-idea merdekanya tanpa ada intervensi/kendali atau terinduksi oleh tokoh-tokoh senior , karena pertanggungjawaban akhir ada pada ketua BPIP di mana sesungguhnya serangan  politik ditujukan kepada Dewan pengarah. Tetapi  sebagai Ketua BPIP tentu akan mendapat juga getahnya.

Kesimpulan mundurnya Bung Yudi dimungkinkan karena dua hal mendasar tadi, yaitu sebagai intelektual bebas Bung Yudi Latif merasa risih untuk bergerak merdeka mengembangkan idea-ideanya karena terkendali oleh Dewan Pengarah. Namun di pihak lain, bila ada getahnya maka tanggung jawab akhir ada pada Ketua BPIP. Kedua, sebagai kaum intelektual bebas biasanya bukanlah type yang siap  bertarung  menghadapi gelombang besar  yang siap menerjang, karena menyangkut dasar-dasar bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Jadi bisa kita pahami situasinya. Semoga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Menurut Kwik Kian Gie dalam acara ILC, ideologi Pancasila ternyata "universal" dan semua nilai-nilai hakiki seperti religius, humanis, nasionalis, patriotik, ekonomis, produktif, sosialis, dan solidaritas, semua itu dipraktikkan oleh orang dan negara Eropa tanpa berpidato tentang Pancasila.

Nah, rumusan Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno dan dkk yang secara tetek bengek njlimet dipertentangkan, diklaim sebagai egoisme individual memang hanya menjadi verbal abstrak utopia yang secara munafik justru tidak dilaksanakan oleh elite dan masyarakat yang mengikuti teladan elite yang serba munafik--tidak satunya kata dan perbuatan.

Dalam kaitan ini langkah lengser diri Mas Yudi Latif merupakan teladan yang sportif dan ksatria mundur, daripada ngotot dalam sistem dan posisi yang tidak nyaman bagi dirinya sendiri dan otomatis akan berdampak bagi kinerjanya.

Rumusan Pancasila yang penting kan dipraktikkan, seperti dulu Gubenur Ali Sadikin pernah hampir dua bulan dirawat dirumah sakit di AS. Menurut Bang Ali, selama di AS dia merasakan perlakuan dan sikap serta perangai dan tingkah laku masyarakat yang "Pancaslais" humanis terhadap sesama dengan mempraktikkan golden rule, melayani seseorang seperti melayani diri sendiri. Jangan memperlakukian orang seenaknya kalau tidak ingin mengalami perliaku serupa. 

Sedang di Indonesia banyak pidato Pancasila tapi praktiknya menyedihkan, karena berbeda dari hakikat nilai-nilai luhur yang dihafalkan dan dipidatokan.  Walk what you talk. Do what you speak. Nyatanya orang cuma pidato Pancasila, tapi dalam praktik hidupnya justru “elu elu, gue gue”- mbahnya federal, mbahnya liberal. Mau contoh? Otonomi ke daerah tingkat dua itu mbahnya federal yang di AS saja cuma berhenti di Negara Bagian (Provinsi).

Sistem presidensial mestinya cukup dua partai efisien. Tapi kita sistem presidensial dengan mutli-partai gurem, sambil ngotot bilang kita lebih baik dari AS. Padahal, ya lebih liberal dari liberal alias mbahnya liberal.

Banyak contoh lagi yang membuat orang malah cuek dan apatis terhadap slogan dan pidato Pancasila. Yang diperkukan sekarang ini praktik perlakukan manusiawi, beradab, saling menghormati dan saling menghargai secara sportif-ksatria, adil dan jujur. Menghargai golden rule meritokrasi, berikan hormat dan pengakuan kepada mereka yang berkinarja optimal. Jangan disabotase dan dieliminasi dengan alasan SARA, kabilisme, dan sentimen kebencian. Ini masalah-masalah hakiki yang dirasakan di tengah gelombang pidato dan kemunafikan.

Semoga lengsernya Mas Yudi Latif bisa merupakan alarm bahwa kita memerlukan keteladanan tuntas panutan negarawan ketimbang birokrat pidato muluk, tapi kosong nilai dan vacum keteladanan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Berita melalui media sosial perihal mundurnya Yudi Latif dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menuai banyak pendapat dari kalangan pengamat politik. Ada mengatakan karena persoalan susunan perolehan gaji, ada juga yang beranggapan akibat ketidakhormanisan di Istana Negara.

Kesungguhan kerja Yudi Latif terlihat ketika terlibat dalam lembaga Unit Kerja Keprisidenan Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP). Pada saat UKP-PIP sepakat bahwa  krisis ideologi Pancasila memang sangat nyata terjadi pasca Orde Baru, mamasuki zaman Reformasi ini euporia kemerdekaan atau zaman keterbukaan ini justru banyak terlena. Padahal ideologi Pancasila sangat pital dipahami dan dihayati semua komponen bangsa untuk menjaga harmonisasi NKRI.

Presiden Soekarno penggagas Pancasila tahu betul dengan memahami dan memaknai butiran sila Pancasila NKRI ini pasti kuat tidak tergoyahkan. Malah Presiden Soeharto pun memiliki pandangan kuat bahwa ideologi Pancasila memiliki kekuatan yang tersurat dalam setiap untaian kalimat pada sila-sila Pancasila, memiliki makna yang mendalam dalam konteks kebhinekaan suku, adat, dan agama . Beberapa kali ada usaha menggantikan dengan ideologi lain selain Pancasila selalu gagal.

Ketika memasuki era Reformasi serta otonomi daerah, kosentrasi terhadap ideologi Pancasila mulai melemah. Karena ada jargon Pancasila justru dikonotasikan dengan Pemerintah Orde Baru- yang sangat getol dengan P4—yang jadi antipati. Padahal jika kita runut Pancasila lahir dari pemikiran cerdas Soekarno, sangat kurang elok ngomong Pancasila identik dengan bangkitnya Orde Baru.

Bapak Presiden RI Jokowi sangat peka bahwa ideologi Pancasila sebagai perekat kuat NKRI, sehingga dalam kepemimpinannya beliau membentuk UKP-PIP sebagai komitmen ideologi Pancasila harga mati, tidak bisa ditawar tawar lagi.

Namun kemudian ada perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP, secara organisatoris terjadi perubahan struktur dalam konteks kinerja. Organisasi akan berjalan apabila se-visi, ini salah satu indikasi isu mundurnya Yudi Latif dan menepis tudingan timpangnya besaran gaji.

Yudi Latif menginginkan sinergitas kerja semua jajaran struktur. Lembaga ini punya tugas berat dalam era ancaman ideologi dan krisis ideologi sekarang ini perlu tindakan enerjik bukan sekedar simbol! Hal ini tersurat dalam untaian kalimat " perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai kebutuhan ... harus ada daun-daun yang gugur dan memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru…" 

Saya kira banyak yang sependapat jika menyimak kalimat itu. Mungkin juga tidak sevisi dalam semangat fungsionaris organisasi itu bagi Yudi latif akan menghabat kinerja. Jika itu benar, berarti kelembagaan BPIP perlu dicermati ulang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Polemik terkait Unit Kerja Presiden - Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang pada Februari 2018 berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) nampaknya masih akan terus bergulir. Jumat (8/6/2018), Yudi Latif mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Pelaksana UKP-PIP/BPIP melalui laman Facebook miliknya, dan juga melalui release yang saya terima melalui grup WhatsApp. Yudi Latif mengemukakan alasan mundurnya atas kesadaran diri yang menganggap perlunya penyegaran dan kepemimpinan baru pada lembaga yang memiliki gugus tugas yang luas tersebut, meskipun ada yang menduga bahwa alasan pengunduran dirinya terkait dengan polemik besaran gaji Megawati sebagai Dewan Pengarah, yang konon melebihi gaji Presiden. 

Terlepas dari hal itu, ada dua hal yang saya catat pada release-nya di grup WhatsApp, yakni terkait gaji dan hak keuangan lembaga yang hingga saat ini belum pernah dicairkan. Hal kedua, perubahan lembaga tersebut dari Unit Kerja Presiden menjadi lembaga tersendiri di bawah Presiden yang ditetapkan melalui perpres. Yudi Latif nampaknya tidak ingin berlarut dalam polemik yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta, (terkait gaji dan hak keuangan). Ia juga tidak ingin menjadi bagian dalam polemik yang dianggapnya tidak konstruktif. Yudi pun nampaknya tidak setuju dengan perubahan UKP-PIP menjadi BPIP.

Lebih lanjut,  saya menduga bahwa Yudi melihat seharusnya publik disuguhkan dengan perdebatan yang mengedepankan gagasan. Misalnya, mengenai apa sesungguhnya yang digagas oleh lembaga ini untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden, apakah lembaga ini akan memberikan penafsiran yang baru terhadap ideologi Pancasila, dan seterusnya. Saya menangkap kerisauan Yudi Latif dalam perspektif ini.

Terlepas dari itu semua, keputusan yang diambil Yudi Latif harus lah dihargai, meski mungkin lebih elegan bila hal itu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menghindari bias dan dugaan yang jauh dari konteks. 

Selanjutnya, bagaimanakah UKP-PIP/BPIP ke depan selepas pengunduran Yudi Latief? Menurut saya, sebaiknya Presiden mempertimbangkan kembali keberadaan lembaga ini. Kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak untuk melihat perlu tidaknya keberadaan lembaga ini haruslah dilakukan. Jika memang diperlukan, apa tujuannya dan apa bentuk kegiatannya. Begitu pun Presiden harus mampu menjelaskan hal tersebut agar jangan lagi kita terjebak pada 'penafsiran tunggal' yang pernah terjadi di masa Soekarno dan Soeharto. Pendek kata, segala kekhawatiran publik mengenai lembaga ini harus mampu dijawab oleh Presiden. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Cukup mengejutkan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif (YL), mengundurkan diri tatkala pro-kontra tentang gaji pengurus BPIP sedang memuncak. Sontak, banyak masyarakat mengaitkan alasan pengunduran dirinya dengan pro-kontra tersebut. Meskipun demikian, alasan-alasan lain berkembang juga di berbagai media, baik yang dikemukakan sendiri oleh YL, versi Istana dan versi pengamat serta versi-versi lain. 

Dalam akun Facebook (FB) miliknya, YL mundur untuk regenerasi, memberi kesempatan kepada yang muda untuk memimpin. Pihak Istana menyatakan YL mundur dengan alasan keluarga. Versi salah satu pengamat, YL mundur karena alasan moralitas bahwa lembaga tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan. Alasan-alasan versi lain yang berkembang di media misalnya YL tidak mau diindoktrinasi dari atas, masalah anggaran dan lain-lain. Hanya Tuhan dan YL sendiri yang tahu alasan sebenarnya. 

Apakah kita harus mengapresiasi ataukah menyesalkan tindakan YL tersebut. Apakah tindakan YL kesatria? Bagaimana nasib BPIP ke depan? 

Banyak kalangan mengapresiasi tindakan YL tersebut dan menganggap sebagai tindakan kesatria. Sangat langka seorang pejabat setingkat menteri dengan gaji sangat tinggi mengundurkan diri, kecuali untuk mengejar jabatan lain. Di sini kita perlu angkat topi. 

Di sisi lain tindakan YL tersebut patut disesalkan, tindakan sepihak, bukan penyelesaian yang elegan, dan menunjukkan contoh buruk. Mana cara Pancasila dalam menyelesaikan masalah? 

Alasan pribadi atau keluarga sama sekali bukan yang diajarkan Pancasila. Alasan regenerasi ada masanya, berhenti sebelum masanya menunjukkan tindakan tidak bertanggung jawab, jauh dari nilai-nilai Pancasila. Alasan moral, moralitas Pancasila yang mana yang mengajarkan nilai-nilai lari dari tanggung jawab? Kalau menganggap BPIP tidak dibutuhkan masyarakat, sepertinya pikiran yang terlalu terlambat. Orang sepintar YL pasti sudah tahu sejak awal arah dan tujuan lembaga tersebut didirikan.

Alasan-alasan lain yang menunjukkan ketidaksepahaman YL dengan pihak-pihak internal maupun eksternal bukan alasan untuk mengambil tindakan sepihak. Justru masyarakat mestinya ditunjukkan bagaimana merekonsiliasi berbagai kepentingan dengan menerapkan sila keempat Pancasila. Kalau tokohnya saja tidak menggunakan nilai Pancasila, bagaimana pula yang menjadi sasaran pembinaan. Pada gilirannya benar-benar masyarakat akan menganggap bahwa lembaga tersebut memang tidak dibutuhkan. Kalau tentang siapa pengganti YL tidak perlu dikhawatirkan. Masih banyak yang sekaliber bahkan lebih baik dari YL.

Mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek memang tidak mudah, menerapkan dalam kehidupan bernegara lebih tidak mudah, apalagi memberi contoh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas