Kenapa Kader PBB Beda Sikap Politik?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 January 2019 17:00
Penulis
Setelah berbulan-bulan Partai Bulan Bintang (PBB) bersikap “netral” di Pilpres 2019, akhirnya partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini secara resmi mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Minggu (27/1/2019). Sikap politik itu diputuskan melalui rapat koordinasi nasional (rakornas) PBB. Namun keputusan tersebut mendapat penolakan dari sebagian kadernya, termasuk yang mencalonkan diri jadi calon anggota legislatif. Mereka bersikukuh tetap mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Bahkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab turut mengeluarkan maklumat pada Senin (28/1/2019). Maklumat tersebut ditujukan kepada pengurus FPI beserta simpatisannya yang menjadi pengurus maupun caleg PBB agar mengundurkan diri secara massal.

Menurut Anda, apakah dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf atas pemaksaan kehendak Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra? Seperti diketahui sebelumnya, Yusril sudah lebih dulu merapat sebagai penasehat hukum kubu Jokowi.

Terlebih lagi, dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf dikabarkan tak sejalan dengan rekomendasi Majelis Syuro PBB, yang menghendaki agar partai berlambang bulan sabit dan bintang itu mendukung Prabowo-Sandi. Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban mengklaim, rekomendasi itu atas dasar kehendak mayoritas kader.

Meski begitu, Yusril berdalih bahwa dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf bukanlah keputusan dirinya sebagai ketua umum. Tapi sikap politik dalam rakornas tersebut merupakan keputusan mayoritas dalam rapat pleno DPP PBB pada 19 Januari 2019.

Dari segi elektoral, perbedaan sikap politik di internal PBB tersebut boleh jadi tak menguntungkan PBB di Pemilu 2019. Apalagi, saat ini elektabilitas PBB kabarnya masih di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Lantas, sejauh mana “konflik” internal itu akan semakin mengancam PBB tak lolos ke parlemen?

Elite PBB masih menghargai para fungsionaris dan anggota partai yang berbeda sikap dengan keputusan rakornas. Bahkan DPP PBB kabarnya tak akan menjatuhkan sanksi kepada kader yang enggan mendukung Jokowi-Ma’ruf. Hal ini lantaran perbedaan sikap politik dianggap merupakan hal biasa yang harus dihargai di era demokrasi.

Perbedaan dukungan di Pilpres 2019 antar kader internal partai tak hanya melanda PBB. Situasi ini sempat terjadi di beberapa partai lainnya. Partai Demokrat, misalnya. Saat DPP Demokrat menyatakan dukungan secara resmi kepada Prabowo-Sandi, sebagian kadernya tetap keukeuh berada di barisan pendukung Jokowi-Ma’ruf. Lalu pertanyaannya, mengapa kader partai kerap tidak mematuhi keputusan partai? Apakah ini bukti bahwa parpol telah kehilangan marwahnya?

Idealnya, keputusan partai mesti dihargai dan dijalankan bersama oleh seluruh kadernya, termasuk kader yang tidak setuju sekalipun.  Apalagi, jika keputusan partai dilakukan secara musyawarah. Artinya, perbedaan pendapat hanya terjadi saat musyawarah berlangsung, lalu keputusannya menjadi keputusan bersama.

Terkait dengan keputusan rakornas PBB, Yusril Ihza Mahendra berdalih bahwa proses pengambilan keputusan dilakukkan secara demokratis. Pun sudah sesuai dengan mekanisme partai yang diatur dalam AD/ART PBB. Jika demikian, sejauh mana penolakan sebagian kader PBB terhadap keputusan rakornas akibat tak mengerti esensi musyawarah-mufakat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik, Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah

Sejak awal, Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki irisan politik sebagai oposan. Bahkan banyak kader PBB di lapisan bawah yang ingin #2019GantiPresiden. Tapi tiba-tiba Yusril Ihza Mahendra di tengah jalan melakukan bypass dengan memutuskan Jokowi-Ma’ruf. Tentu sikap ini juga menimbulkan gejolak di bawah.

Ditambah lagi dengan adanya keputusan rapat koordinasi nasional (Rakornas) PBB yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, gejolaknya gak main-main. Andaikan pemberkasan caleg bisa dicabut, tentu bakal banyak yang mengundurkan diri dari pencalegan.

Karena kalau mundur dari pencalegan tanpa alasan yang jelas, kan kena denda bahkan bisa dipidana. Maka, cara memprotes sikap DPP PBB mendukung Jokowi-Ma’ruf, ya, seperti apa yang dilakukan Novel Bamukmin (Caleg DPRD DKI Jakarta).

Tentu Yusril melakukan “perjudian” yang luar biasa. Satu sisi, dia ingin mensolidkan DPP PBB biar bisa lolos ke Senayan (parliamentary threshold 4 persen). Tapi pilihan dirinya mendukung paslon no urut 01 justru menimbulkan gejolak.

Dengan adanya perbedaan sikap politik di internal PBB, jalan yang dihadapi oleh PBB untuk lolos ke parlemen semakin terjal. Semakin buram juga nasib PBB bisa lolos ke Senayan. Tanpa pecah sekalipun, elektabilitas mereka masih berada dikisaran 1 persen. Bukan mendahului kehendak tuhan, jelas berat PBB untuk lolos ke Senayan.

Itulah yang saya bilang, sikap Yusril ini perjudian yang luar biasa. Mempertaruhkan soliditas internal hanya karena ingin mendukung capres nomor urut 01, yang sebenarnya tidak diinginkan kader-kader PBB. Bagi kader PBB, sikap Yusril ini tentu kabar buruk. Tapi bagi paslon nomor urut 01, tentu berkah elektoral.

Alasan sebagian kader partai kerap tidak mematuhi keputusan partai, karena seringkali kebijakan elite partai itu tidak linier dengan keinginan kader di bawah. Di partai itu berlaku dengan apa yang disebut hukum besi oligarki. Artinya, yang menentukan kebijakan partai hanya segelintir orang, sementara kader yang di bawah dipaksa hanya untuk mengikuti. Akibatnya, gejolak-gejolak seperti di internal PBB lazim terjadi di semua partai politik. Tak hanya terjadi di Demokrat dan PBB.

Tapi kalau kondisi di PBB ini bisa dikatakan pengecualian. Hal ini karena ada ancaman bedol desa--ramai-ramai keluar dari PBB dan tidak memilih PBB di Pemilu 2019--dari sejumlah kader yang menolak sikap Yusril. Beda denga yang terjadi di Partai Demokrat. Kalau di Demokrat, sekalipun antar kader beda pilihan capres, mereka tetap di Demokrat. Artinya, tetap memenangkan Demokrat di Pileg 2019, tapi mereka bebas menentukan sikap di Pilpres 2019.

Jangankan Demokrat, di partai-partai lain sebenarnya tidak linier dengan semua kadernya. Di Gerindra, misalnya, berdasarkan hasil survey ada sekitar 10-12 persen itu dukung Jokowi. Begitupun kader PDIP, di mana sekitar 13-14 persen mendukung Prabowo.

Dalam politik elektoral kita yang multi-partai ekstrem, kondisi itu merupakan hal lumrah. Kalau begitu, sekali lagi memang ini yang disebut dengan hukum besi oligarki: kebijakan partai hanya ditentukan segelintir elite, dan kader di bawah dipaksa. Akibatnya, banyak perlawanan dari kader. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tidak ada yang memaksakan kehendak dalam keputusan rapat koordinasi nasional (Rakornas) PBB yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Termasuk Yusril Ihza Mahendra (YIM) juga tidak memaksakan kehendak.

Pada dasarnya sikap YIM yang menjadi lawyer Jokowi-Ma'ruf merupakan sikap pribadi. Namun jika PBB menyusul mendukung Jokowi-Ma'ruf itu karena hasil musyawarah seluruh kader PBB. Siapapun, termasuk YIM tidak akan bisa memaksakan kehendak di alam demokrasi saat ini. Yang jelas, kehendak kader PBB yang sudah diputuskan dalam Rakornas untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf harus dihargai. Terlepas keputusan tersebut tidak menyenangkan semua kader PBB.

Perbedaan pendapat di internal PBB sah-sah saja. Dan itu merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Namun sejatinya perbedaan tersebut harus cepat diakhiri. Agar perjuangan untuk lolos parliamentary threshold 4 persen bisa terlampaui. Salah satu fungsi partai politik adalah menyelesaikan konflik. Jika ada perbedaan pandangan dan konflik harus segera diselesaikan. Tak baik berkonflik terus dikembangkan di masa-masa Pemilu 2019 sudah di depan mata. Akhiri perbedaan. Dan mulai langkah baru untuk meloloskan PBB menembus parliamentary threshold 4 persen.

Jika ditelisik, penolakan kader terhadap kebijakan partai politik karena partai politik belum bisa menjadi tempat perjuangan bersama-sama dalam meraih kekuasaan, meski banyak partai memang sudah kehilangan marwah. Namun masih banyak waktu untuk memperbaiki. Karena bagaimanapun bangsa yang maju membutuhkan partai politik yang bagus.

Sekali lagi, penolakan kader PBB terhadap keputusan rakornas merupakan hal yang wajar. Dan mungkin butuh waktu untuk berfikir dan bergabung dengan yang mendukung keputusan rakornas. PBB partai lama, pasti bisa menyelesaikan masalahnya dengan elegan. Perbedaan pendapat bukan untuk dipertentangkan dan diperdalam. Namun perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika internal yang harus dilalui agar menjadi partai yang unggul. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF