Kenaikan Harga Minyak Dunia, Buah Simalakama di Tahun politik
berita
Politika

Sumber Foto: pinterest.com

09 January 2018 14:00
Penulis
Harga minyak dunia memasuki lagi era gonjang-ganjing. Setelah akhir 2017 lalu merangkak ke angka 60 dolar AS per barel, pada minggu pertama Januari 2018 kemarin harga minyak dunia tembus 66 dolar AS per barel. Meski disebutkan masih fluktuatif, beberapa pengamat ekonomi menyatakan pada 2018 ini harga minyak dunia bisa jadi menyentuh angka 80 dolar AS per barel akibat beberapa krisis internasional seperti krisis Iran, dan konflik Korea Utara-Amerika Serikat, begitu pula pemangkasan produksi minyak oleh OPEC.

Bagi Indonesia, naiknya harga minyak dunia menimbulkan persoalan pada APBN 2018, terutama pada asumsi subsidi energi yang telah ditetapkan sebesar 48 dolar AS per barel. Tentu saja dibutuhkan penyesuaian pada APBN-P (Perubahan) 2018 minimal 60 dolar AS per barel. Beban subsidi energi pada realisasi anggaran APBN 2017 sebenarnya sudah lebih dulu “nombok” akibat naiknya harga minyak dunia di semester ke II/2017. APBN 2017 untuk subsidi energi Indonesia hanya dipatok Rp 89,9 triliun, kenyataannya beban yang harus ditanggung selama 2017 adalah Rp 97,6 triliun, atau Rp7,7 triliun lebih besar dari anggaran. Subsidi energi APBN 2018 sendiri terlanjur menetapkan angka hanya Rp 94,5 triliun.

Pertanyaannya, apakah dengan semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk mensubsidi energi (BBM & listrik) pada 2018, pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan mencabut subsidi BBM dan listrik? Beranikah pemerintah mengambil tindakan tidak populer seperti menyesuaikan harga BBM dan tarif listrik seperti yang terjadi pada 2017? Apakah PLN dan Pertamina masih cukup punya cadangan pendapatan untuk menutupi sementara kebutuhan biaya bahan bakar? Apakah tidak ada opsi lain selain pencabutan subsidi yang diiringi penyesuaian harga BBM dan tarif listrik?      

Kebijakan ekonomi politik memang dua sisi yang berhubungan dan saling mempengaruhi. Keberanian mengambil keputusan pasti punya resiko politik tersendiri, terlebih pada tahun politik di 2018 ini. Jika yang diambil adalah kebijakan populis, maka akan memperoleh “kredit” tersendiri dari masyarakat. Tapi jika tidak, tentu incumbent harus bekerja lebih keras meyakinkan massa pemilih pada Pemilu/Pilkada bahwa keputusan tidak populer misalnya menaikkan harga BBM/tarif listrik perlu dilakukan untuk menyelamatkan anggaran negara.

Kenaikan harga minyak dunia di tahun politik ini sungguh membuat dilema. Opsi-opsi mengatasi keadaan sulit akibat kebutuhan biaya bahan bakar yang lebih besar memang bisa saja ditempuh, antara lain menjadwal ulang pos biaya infrastruktur, atau pos lain yang dirasa berlebihan. Kapan opsi-opsi untuk mengatasi dampak dari lonjakan harga minyak dunia itu dilaksanakan? mengingat keuangan PLN dan Pertamina sendiri saat ini megap-megap. PLN masih punya "PR" cross default ihwal utang PLN yang dijamin pemerintah (surat Menkeu Sri Muyani kepada PLN) tahun lalu. Sedangkan Pertamina tidak pernah ada penyesuaian harga BBM sejak dikeluarkannya Permen ESDM No. 39/2015 tentang harga jual eceran BBM Penugasan. Jadi, apakah opsi kenaikan harga dan tarif yang akan dipilih? Beranikah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala program studi Magister Sains Manajeman Sekolah Pascasarjana Unas

Fenomena kenaikan harga minyak dunia tentu akan berdampak terhadap kondisi politik domestik, terutama menjelang Pilpres 2019. Kenaikan harga minyak dunia terjadi karena permintaan yang meningkat (demand push inflation), akibat menghangatnya konflik Amerika Serikat dengan Korea Utara, di mana masing-masing negara mencadangkan cukup besar minyak untuk mesin-mesin perang mereka, juga dibarengi dengan kuota produksi oleh OPEC.

Kaitannya dengan harga minyak dunia bagi Indonesia dapat dilihat dari segi mikro dan makro. Dari segi mikro akan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi (cost push inflation) akan mendorong kenaikan harga barang. Dari segi makro tentu akan berpengaruh terhadap APBN, maka opsi yang terjadi adalah mencabut atau tetap memberi subsidi terhadap BBM.

Mencabut subsidi berarti incumbent mengambil kebijakan yang tidak populer, dan akan berdampak pada suara pemilih, bagi mesin politik incumbent bekerja tanpa adanya isu kenaikan harga minyak dunia saja sudah berat untuk mencapai kemenangan, apalagi ditambah dengan isu kenaikan BBM di dalam negeri, maka bisa menimbulkan pesimisme untuk menang. Sementara pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur, terutama bidang transportasi. Bagi pemerintah tentu menjadi buah simalakama, diteruskan salah karena sudah terjadi teken kontrak dengan kontraktor, tidak diteruskan juga salah, yang akan berakibat proyek mangkrak dan citra pemerintah jadi negatif.

Kebijakan yang harus dipilih antara tetap memberikan subsidi atau mencabut subsidi haruslah mengukur mana yang lebih banyak positifnya, itulah yang menjadi pilihan. Tetap memberikan subsidi berarti menunda pembangunan proyek infrastruktur dan berbuah positif terhadap pilpres. Mencabut subsidi energi agar proyek pembangunan tetap berjalan, maka kebijakan yang tidak populis ini berdampak negatif terhadap pilpres 2019.

Saya sebagai pengamat yang harus berdiri di tengah-tengah, ada beberapa opsi yang bisa saya ajukan, tidak mencabut subsidi artinya  tetap memberikan subsidi energi, solusinya adalah, pertama mencari sumber pendanaan internal dengan lebih maksimal lagi meningkatkan pendapatan pajak di segala bidang sebagai sumber pajak, tentu dengan mengistruksikan secara agresif dengan taget peningkatan pajak yang proporsional kepada Menteri Keuangan cq Dirjen pajaknya, atau yang kedua tetap membangun proyek infrastruktur tetapi diprioritaskan, sehingga sebagian dana bisa digunakan untuk subsidi dengan asumsi alternatif pertama yaitu peningkatan pajak tetap berjalan ( simultan antara alternatif pertama dan kedua).

Seandainya pemerintah tetap melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur dan mencabut subsidi, ya itu resiko politik, pertanyaannya adalah apakah pemerintah pro poors atau pro pencitraan, yang jelas kondisi rakyat sekarang terutama golongan bawah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan golongan menengah ke atas, dayabelinya sudah semakin menurun, kalau boleh dibilang pesimis hidup di Indonesia. Inilah beberapa opini yang bisa saya berikan semoga bermanfaat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Harga minyak dunia memang menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan APBN. Harga minyak ini yang menjadi patokan besaran subsidi di APBN, yang berdampak pada penerimaan negara yang harus dikumpulkan oleh pemerintah. Perkiraan harga minyak harus dalam range harga minyak dunia yang sesungguhnya. Jika tidak, yang terjadi adalah adanya pembengkakan anggaran subsidi energi yang berimbas pada defisit anggaran maupun pos belanja lainnya.

Pembengkakan tersebut terjadi pada APBN tahun lalu di mana harga ICP di APBN-P disepakati 50  dolar AS per barel namun pada akhir tahun harga minyak dunia mencapai 66 dolar AS per barel. Akibatnya adalah anggaran subsidi energi jebol 8,6 persen melebihi target APBN-P 2017. Subsidi untuk BBM dan LNG sendiri mencapai Rp 47 triliun, lebih tinggi dari alokasi APBN-P 2017 yang sebesar Rp 44,5 triliun. Subsidi listrik juga jebol dari Rp 45,4 triliun dari anggaran APBN-P 2017 menjadi sebesar Rp 50,6 triliun.

Untuk menghindari pembengkakan anggaran subsidi BBM, diperlukan strategi jitu pemerintah yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyusunan APBN-P 2018 mendatang. Penyesuaian harga yang berada di range 59 dolar AS–64 dolar AS per barel menjadi titik harga yang masuk akal dalam penyusunan APBN-P 2018. Dampaknya adalah penyesuaian anggaran subsidi yang naik di APBN-P 2018 yang dapat diambilkan dari penambahan penerimaan maupun alokasi belanja. Jika mengambil penambahan penerimaan tentu paling mudah menaikkan penerimaan perpajakan dan cukai, namun hal ini mampu menggangu iklim usaha yang tengah meningkat. Maka dari itu, paling rasional adalah mengubah pos anggaran.

Penyisiran anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif seperti yang dilakukan Sri Mulyani pada masa awal kepemimpinannya di Kemenkeu, perlu dilakukan. Hal ini lebih baik dilakukan terlebih dahulu jika dibandingkan harus mengurangi belanja infrastruktur yang strategis. Terlebih janji pembangunan infrastruktur merupakan janji utama dalam janji politik pemilu presiden 2019 yang lalu, maka masyarakat pasti akan menagih janji tersebut.

Sampai saat ini pun penulis menyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi strategi utama dalam pemerataan pembangunan. Jika ada penundaan bahkan pembatalan akan juga berdampak pada hilangnya kesempatan pemerataan pembangunan. Maka penyisiran anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif dianggap strategi paling aman baik bagi perekonomian nasional maupun politik.

Sebenarnya dapat dilakukan kenaikan harga BBM maupun TDL, namun secara pertimbangan ekonomi makro akan menekan daya beli masyarakat yang saat ini tengah kembali menguat, terutama konsumsi untuk mendukung konsumsi hiburan maupun piknik (rekreasi). Kenaikan BBM dan TDL akan berdampak pada harga atau biaya untuk travelling masyarakat. Dampaknya pertumbuhan konsumsi masyarakat akan ikut tertekan.

Secara politik pun strategi menaikkan harga akan berdampak pada tingkat kepemilihan kembali pemerintahan saat ini, maka strategi ini sudah pasti menjadi strategi terakhir yang disiapkan. Akan tetapi, dapat lebih smooth jika kebijakan yang diambil adalah penambahan BBM non subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax dibandingkan menambah premium. Kondisi ini didukung oleh pembuatan kendaraan yang disesuaikan dengan BBM yang dikonsumsi haruslah BBM non subsidi. Kebijakan dengan terus menggelontorkan BBM non subsidi ini dapat menggerus pasar premium ataupun BBM subsidi. Dengan konsumsi BBM subsidi yang berkurang subsidi yang ditanggung pemerintah juga akan berkurang.

Jika dinaikkan harga BBM dan TDL untuk mengurangi anggaran subsidi akan berdampak juga pada tingkat inflasi yang akan berimbas pada kemampuan konsumsi masyarakat miskin. Meskipun ada penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta penerima, kenaikan laju inflasi akan membuat kebijakan tersebut menjadi sia-sia. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Sekali lagi, terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak mentah berjangka Brent sempat menyentuh 69,25 dolar AS per barel dan minyak West Texas Intermediate (WTI) 63,63 dolar AS per barel. Nilai ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2015 silam.

Kenaikan harga minyak ini terutama dipacu oleh pemangkasan produksi negara pengekspor minyak dunia (OPEC) sebesar 1,8 juta barel per hari yang mulai diterapkan 1 Januari 2018 sampai setahun ke depan. Selain itu,  adanya peningkatan eskalasi politik terutama di Iran sebagai salah satu produsen minyak terbesar juga menambah sentimen negatif tersebut. Termasuk juga ketegangan yang disebabkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, menyulut kenaikan harga minyak seiring dengan bayang-bayang terjadinya perang dunia ketiga yang berpusat di kawasan Timur Tengah tersebut.

Adanya kenaikan harga minyak ini dikhawatirkan berdampak negatif bagi Indonesia, terutama pada kenaikan subsidi energi, yang dipatok senilai total Rp94,55 triliun dalam APBN 2018. Rinciannya adalah subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp46,86 triliun dan subsidi listrik Rp52,66 triliun. Nilai ini didasarkan pada sumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price, ICP) sebesar 48 dolar AS per barel.

Secara logika, adanya selisih harga minyak yang cukup besar tentu akan menambah beban subsidi energi tersebut. Sebagai gambaran, di tahun 2017 saja, adanya selisih harga minyak sebesar 5 dolar antara APBN (45 dolar AS per barel) dengan realisasi (50 dolar AS per barel), membuat subsidi energi membengkak Rp7,7 triliun. Jika kondisi seperti saat ini terus terjadi sampai akhir 2018, maka APBN kita bisa jebol di atas 2 digit hanya untuk subsidi energi.

Akan tetapi, yang harus diingat adalah kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan pendapatan negara dari produksi minyak dan gas dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, nilainya mencapai Rp1,1 triliun setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.  Adanya peningkatan pendapatan ini seharusnya menjadi penyeimbang terhadap neraca keuangan negara yang dikhawatirkan jebol terutama untuk subsidi energi. Melihat kondisi ini, tidak selayaknya jika kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama BBM subsidi, dengan alasan jebolnya APBN.

Justru yang harus dilakukan adalah menggenjot produksi migas agar pendapatan negara bisa terus meningkat untuk menambal subsidi energi tersebut. Momen kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi stimulus bagi para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk lebih semangat melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Apalagi jika pemerintah bertindak bijak memberikan insentif-insentif yang menjanjikan, bukan tidak mungkin produksi migas kita bisa bangkit lagi setelah terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.

Tentunya, pendapatan migas tersebut tidak sepenuhnya bisa diharapkan akan mengimbangi peningkatan subsidi energi. Upaya-upaya lain bisa dilakukan untuk menambal subsidi tersebut. Misalnya dengan melakukan pengetatan anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor, yang sempat menjadi pencitraan pemerintah di awal-awal masa kerjanya. Selain itu, program-program yang tidak realistis sebaiknya dihapus karena akan sangat mubadzir dan hanya menghabiskan uang negara. Jangan malah berpikir untuk mengurangi anggaran program infrastruktur yang bisa menghambat pembangunan di negeri ini.

Tentunya ini semua adalah pilihan bagi pemerintah. Kalau mau tetap dekat dengan rakyat, ya sebisa mungkin jangan sampai menaikkan harga BBM karena bisa menambah beban masyarakat kecil. Tapi kalau tetap mengambil jalan yang tidak populis, silakan saja menaikkan BBM. Toh, secara politis hal itu tidak terlalu sulit karena mayoritas Fraksi di DPR, kecuali Gerindra dan PKS, kemungkinan akan mendukung mereka. Tapi, Presiden Jokowi harus siap-siap menanggung risiko ditinggalkan pemilihnya di 2019 nanti. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Kepala Pusat Studi Energi UGM

Banyak pihak menilai bahwa tren minyak dunia diperkirakan naik pada 2018 ini. Sempat dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani bahwa naiknya 1 dolar AS harga minyak dunia kurang lebih memberi kenaikan penerimaan APBN Rp1,1 triliun netto. Ada dampak positif bagi Pertamina berupa kemampuan dukungan current spending. Akan tetapi, tren kenaikan harga minyak dunia perlu disikapi dengan tepat mengingat fenomena tersebut terkait langsung dengan asumsi dalam APBN 2018 khususnya subsidi energi.

Terkait fenomena tersebut, pemerintah harus siapkan skenario dan perhitungan kembali atau sedia payung sebelum hujan ketika minyak dunia kembali naik. Akan tetapi perlu dilihat dalam periode awal 2018 ini apakah harga minyak dunia masih fluktuatif (karena dipengaruhi supply demand dan status/isu geopolitik) atau sudah mature untuk dapat dijadikan baseline. Setelah tren tersebut cukup steady, maka dengan naiknya harga minyak dunia tentu akan merubah asumsi kalkulasi APBN, sehingga perlu merubah dalam usulan APBN-P 2018. Kemudian, analisis makro ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat perlu dipakai dalam next analysis mengenai subsidi energi. Jika sampai perlu merubah (menaikkan) harga BBM, perlu dipertimbangkan agar  tidak dalam waktu dekat mengingat akan menimbulkan gejolak dan efek politis yang kurang menguntungkan, yang dapat berdampak pada sektor perekonomian lain dan terhadap iklim investasi. Tentunya, Kementerian Keuangan dan seluruh stakeholder terkait perlu bersama-sama mengejar defisit tersebut dengan beberapa langkah prioritas.

Ihwal daya beli dan program stimulus konsumsi masyarakat, program ekonomi yang disusun berdasar paket-paket kebijakan memang cukup membantu meningkatkan kondisi perekonomian. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mulai pulih dan meningkat. Setiap kenaikan BBM ataupun tarif listrik memang akan berdampak pada masyarakat, yang terkadang disikapi dengan gejolak. Di tengah meningkatnya ekonomi masyarakat ini, sebaiknya perlu dijaga kondusifitasnya lebih dahulu hingga mencapai suasana yang lumayan sustain. Pemerintah perlu terus memantau dan mempertimbangkan agar fenomena ini jangan langsung direspon dengan menaikkan harga BBM. Perlu diingat bahwa kita masih struggling untuk menciptakan affordabilitas harga energi (BBM) dan ada kebijakan BBM satu harga, walau memang disadari itu cukup berat. Oleh karena itu, kebijakan perlu bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan anggaran.

Kemungkinan pos infrastruktur di-reschedule, perlu disadari kita memang masih benar-benar membutuhkan tambahan infrastruktur di berbagai sektor dan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur masuk ke dalam program prioritas pemerintah saat ini. Di sektor energi, jika kita membandingkan indeks panjang gas pipeline per square area (luasan), posisi kita jauh tertinggal dari negara di Eropa, Asia maupun ASEAN. Infrastruktur tetap penting dilanjutkan karena akan memberi multiplier effect yang baik.

Jika memang nantinya ada shock berupa kondisi ekonomi yang harus berubah serta serius, maka dengan implementasi prinsip manajemen proyek tentu bisa dievaluasi bagaimana kesesuaian capaian (milestone) dan target yang dicanangkan. Akan bisa dibuat klasifikasi ketercapaian dan kelayakan untuk lanjut atau ditunda sementara nantinya bagi proyek-proyek yang out of schedule atau out of performance. Opsi lain, juga dapat diusulkan skema multiyears agar dapat ditata ulang sesuai beban anggaran. Di era yang mengutamakan performa/prestasi dan dituntut serba cepat, semua harus terbuka untuk dievaluasi, termasuk kontraktor. Namun demikian, sebaiknya program ataupun proyek infrastruktur yang sudah dicanangkan dan berjalan agar tetap bisa sesuai rencana.

Tentunya perencanaan APBN sudah dibuat dengan asumsi dan pendekatan yang matang, dengan melibatkan indikator penting yang sesuai. Pertimbangan tersebut tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Satu hal yang ingin kita capai bersama adalah bagaimana menuju kepada kemakmuran serta memperkuat kondisi ekonomi bangsa dan negara. Dari sisi energi, kita ingin mencapai juga ketahanan energi nasional. Dengan naiknya minyak dunia ini, perlu disikapi secara komprehensif dan pertimbangan impact terhadap semua sektor. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akuntan dan Ekonom

Naiknya harga minyak dunia sudah pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) konsumsi minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari sedangkan produksi minyak nasional hanya 800 ribu barel per hari. Selisih tersebut harus ditutup dengan impor. Selama Indonesia belum bisa meningkatkan produksi minyak dan/atau meminimalisasi konsumsi minyak, maka sudah pasti Indonesia akan selalu terpengaruh oleh gonjang-ganjing harga minyak dunia yang saat ini relatif naik karena kesepakatan OPEC dan konflik geopolitik dunia, terutama Timur Tengah.

Kembalinya Blok Mahakam ke pangkuan ibu pertiwi dengan Pertamina sebagai pengelola pastinya akan menjadi angin segar karena berpotensi menambah pendapatan negara. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak nasional karena hal itu merupakan takeover pengelola, bukan peningkatan hasil produksi, begitu pula kelak dengan Blok Sanga-Sanga yang habis kontrak pada 2018 dan Blok Rokan yang habis kontrak pada 2021. Oleh karena itu, sesuai akar masalahnya ada dua kemungkinan solusi jangka panjang kelangkaan minyak pertama, peningkatan produksi dengan meningkatkan kualitas pengeboran dan/atau mengeksplorasi kilang-kilang minyak baru. Kedua, minimalisasi konsumsi minyak melalui Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan listrik sebagai output dan outcome-nya.

Seperti kita ketahui, 2018 adalah tahun politik yang memerlukan solusi jangka pendek khusus. Pemerintah tidak bisa sembarangan mengurangi subsidi energi karena akan mengakibatkan kenaikan harga yang dapat memicu gejolak sosial akibat inflasi dan penurunan daya beli. Gejolak sosial yang berhimpun satu dengan yang lain akan menimbulkan peningkatan risiko politik.

Kendati demikian, pemerintah tetap harus mengurangi subsidi energi dalam hal ini BBM dan listrik dengan catatan tetap memperhatikan pola perilaku masyarakat. Minimalisasi pengadaan premium adalah langkah tepat. Masyarakat sudah mulai beralih ke pertalite yang mempunyai kualitas RON lebih baik dengan selisih harga hanya sekitar Rp1.000. Selain itu, sebaiknya kebijakan pemerintah untuk tidak mengubah harga BBM subsidi solar dan premium dalam jangka waktu triwulanan direvisi dengan penyesuaian harga BBM setiap bulan.

Mengapa begitu? Dengan lebih sering dilakukan penyesuaian harga BBM terhadap harga minyak dunia, maka jika terjadi peningkatan harga pengurangan sebsidi bisa dilakukan lebih pelan supaya tidak terlalu terasa dampaknya pada masyarakat. Demikian juga apabila terjadi penurunan harga, pemerintah juga harus mengikuti turunnya harga minyak dunia.

Kita ambil contoh seorang pelari. Secara fisik dan psikologis, yang bersangkutan akan terasa berat pada tiga bulan pertama ketika berlari selama 30 menit, kemudian bulan kedua 35 menit, bulan ketiga 42 menit, bulan keempat 50 menit. Hal tersebut tentunya harus didukung mekanisme kuota distribusi yang baik untuk menjaga keseragaman harga pada konsumen tingkat akhir. Begitu pula dengan subsidi listrik, pengurangan subsidi sedikit demi sedikit tidak akan terlalu terasa bagi masyarakat. Harus ditemukan titik tengah antara nominal pengurangan subsidi dengan jumlah penerima subsidi.

Sekali lagi, kita berbicara pengurangan subsidi untuk meredam jebolnya anggaran subsidi energi APBN 2018 karena selisih antara asumsi dan realitas harga minyak dunia, bukan pencabutan subsidi.

Selain itu, dengan lebih sering dilakukan penyesuaian subsidi, maka beban piutang yang ditanggung BUMN energi seperti Pertamina dan PLN pada negara untuk stabilisasi harga BBM dan tarif listrik semakin berkurang. Pasalnya, selain pusat pendapatan dan pusat laba, kedua perusahaan tersebut merupakan pusat investasi. Dengan terkikisnya keuangan mereka, maka proses investasi inovasi energi jangka panjang menjadi terbengkalai  sehingga kemandirian energi Indonesia makin sulit tercapai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional