Kedubes AS Dibuka di Yerusalem, Puluhan Orang Palestina Tewas, Kita Diam Saja?
berita
Politika

Sumber Foto : dailymotion.com (gie/watyutink.com)

16 May 2018 16:00

Di layar televisi tampak dua gambar yang saling bertentangan. Layar terbelah memerlihatkan dua kejadian yang berbeda 180 derajat. Di satu layar, situasi chaos, penuh darah dan asap. Layar yang lain orang-orang berpakaian resmi, berjas dan berdasi. Yang satu gambar protes di Gaza, satu lagi acara peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel di Yerusalem Senin (14/5/2018). Warga Palestina di Jalur Gaza memprotes pembukaan Kedubes AS. Protes damai itu ditanggapi tentara Israel dengan keji. Mereka ditembaki. Lima puluh delapan demonstran tewas. 

Pembukaan kedubes hanya berarti satu hal: pengakuan sebuah negara pada negara lain. Maka, pembukaan Kedubes AS di Yerusalem juga berarti satu hal, negeri Abang Sam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden AS Donald Trump mengabaikan status quo Yerusalem. Yerusalem terbagi atas wilayah Barat yang dihuni warga Yahudi dan Yerusalem Timur didiami Arab Palestina. Kota suci tiga agama tersebut sejak lama menjadi rebutan pihak-pihak yang terlibat konflik di sana. Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya. 

Komunitas internasional sepakat status Yerusalem ditentukan dialog perdamaian Israel-Palestina. Tak ayal langkah Trump menuai kecaman dan protes, tak terkecuali di Indonesia. Pekan lalu ribuan orang menggelar protes di Jakarta. Sayang, solidaritas pada Palestina ini tenggelam oleh isu terorisme pekan ini. Tidak ada yang demo ke Kedubes AS di Jakarta Senin kemarin. Rupanya, rangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan di Mako Brimob, Depok hingga rentetan aksi teror di Surabaya lebih membetot perhatian kita. Yang kita bincangkan hari-hari ini adalah revisi UU Anti Terorisme alih-alih memprotes langkah diplomatik Abang Sam. Apa kita mulai tak terlalu peduli pada masalah Palestina? Atau, ini semata di dalam negeri ada kegentingan lain?     

Peresmian Kedubes AS di Yerusalem dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Putri Trump, Ivanka Trump dan suaminya, Jared Kushner, serta Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin. PM Netanyahu mengajak negara-negara lain mengikuti jejak AS. Ini langkah provokatif. Belum lama berselang, Presiden Trump menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran yang diprakarsai Obama. Maka, yang dilakukan AS dipercaya bakal menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun, yang menarik dicermati pula, kenapa hanya orang Palestina yang protes pembukaan kedubes AS di Yerusalem? Ke mana pemerintahan Arab yang lain? Kenapa tak terdengar ada protes massal pada Israel dan AS? Apa kini mereka berpikir persoalan Palestina dan Israel semata urusan rakyat Palestina?  

Pembukaan UUD 1945 kita mengamanatkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan. Hal tersebut jadi pegangan kita mendukung perjuangan rakyat Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Namun, patut disayangkan ketika terjadi kegentingan lain di negeri kita, persoalan di Palestina kita kesampingkan. Apa kita tega membiarkan rakyat Palestina berjuang sendirian?  Bukankah dulu perjuangan kemerdekaan kita didukung negeri-negeri sahabat seperti Mesir dan India? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Kita sadari bahwa konflik Timur Tengah, Israel-Palestina, menjadi sumber sentimen berbagai konflik di dunia, khususnya antara dunia Islam dan Barat. Kebencian dan permusuhan, bahkan kekerasan timbul di mana-mana, semuanya minimal terinspirasi oleh sentimen konflik Palestina-Israel. Dan, salah satu isu terpenting dan menjadi dasar sentimen agama di kedua belah pihak adalah isu Yerusalem, atau Al-Quds dalam bahasa Arabnya. Al-Quds, tempat Masjidil Al-Aqsa berdiri, juga menjadi bagian integral dari keimanan Islam. Tempat ini bagi orang Islam bukan sekedar terbangun di atas sejarah 3000 tahun silam. Tapi diyakini sebagai kota akidah, sejak Ibrahim hingga ke anak-anak keturunannya. Bedanya adalah bagi kita memang relevansinya adalah akidah atau keimanan. Sementara umat Yahudi relevansinya adalah sejarah kejayaan etnis dan ras.

Di sinilah kemudian dilema besar dari keputusan Donald Trump, karena  sebuah keyakinan iman tidak akan pernah terselesaikan dengan solusi politik. Dan karenanya pengakuan Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak mengurangi keyakinan umat bahwa Yerusalem juga adalah kota suci, sekaligus diakui sebagai ibu kota masa depan Palestina. 

Selanjutnya akan lebih parah lagi bahwa keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagia Ibu Kota Israel semakin memperdalam permusuhan, dan boleh jadi membawa kepada konflik masif di Timur Tengah yang sulit terselesaikan. Lebih parah lagi kemarahan itu bukan saja di Timur Tengah melainkan di seluruh dunia islam termasuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Donald Trump telah menyulutkan api ke dalam bara kebencian kepada Amerika di mana-mana. Implikasinya tidak saja kepada Israel tapi juga kepada Amerika dan negara-negara pendukung lainnya, termasuk sebagian dunia Islam sendiri.

Apa yang dilakukan oleh Donald Trump justru berdampak sangat buruk kepada Amerika sendiri. Sejak lama Amerika dicurigai sebagai tuan Israel. Artinya kebijakan-kebijakan buruk pemerintahan Israel dinilai sebagai bagian dari kebijakan Amerika. Bahkan ada kecurigaan jika ekspansi Amerika ke Timur Tengah tujuannya adalah melapangkan jalan bagi Israel untuk semakin melakukan apa saja terhadap negara-negara muslim tetangganya.

Dengan keputusan Donald Trump tersebut, kecurigaan itu seolah menjadi bukti nyata. Bukan lagi kecurigaan, tapi telah terjadi di depan mata bahwa Amerika memang selalu menjadi "bumper" bagi kepentingan Israel. Konsekuensinya, Amerika akan menjadi bulan-bulanan kebencian dan kemarahan dunia Islam. Dan, pada akhirnya masyarakat Amerika secara luas akan menjadi korban, demi ambisi Donald Trump untuk memuaskan segelintir pendukungnya.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini merasa wajib mendukung kepentingan Palestina karena utang dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Palestina adalah salah satu entitas internasional yang mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga kita punya utang seumur hidup untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Peran yang aktif pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam mendorong proses diplomasi kemerdekaan Palestina terhadap negara-negara muslim bersatu, mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar. Hal ini sekaligus dapat meredam gejolak politik nasional Indonesia dalam menyikapi secara jernih efek dari kebijakan Amerika terhadap pemindahan ibukota israel.

Indonesia perlu menunjukkan dirinya pada dunia, bahwa Indonesia dengan posisinya yang strategis itu memiliki kepedulian terhadap bangsa-bangsa dunia yang tertindas dari segala bentuk penjajahan di muka bumi. Indonesia harus menunjukkan pada dunia bahwa konstitusi Indonesia "Undang-Undang Dasar 1945" sudah mengamanatkan agar Indonesia ikut mewujudkan perdamaian dunia, bukan sebagai slogan semata melainkan dalam bentuk nyata dengan melakukan peran aktif keberbagai negara-negara Muslim. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pemerintah Indonesia sejak awal sudah mengecam rencana AS untuk memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kritik keras serupa sudah ditegaskan Presiden Jokowi.

Jadi secara diplomatik sebetulnya tindakan Pemerintah RI sudah cukup, jelas, tegas dan konsisten. Dukungan kita pada perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel tidak pernah berubah.

Kalau soal demonstrasi dan unjuk rasa pro Palestina, itu bukan dari Pemerintah RI tetapi dari unsur-unsur masyarakat Indonesia. Terutama dari unsur masyarakat madani dan ormas Islam.

Persoalannya energi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, banyak terserap untuk masalah lain.

Seperti aksi terorisme yg baru terjadi. Negara-negara Arab sekarang dalam posisi terpecah belah. Sehingga tidak ada front bersatu untuk membela Palestina dan melawan Israel. Arab Saudi terlibat konflik militer di Yaman dan Suriah. Arab Saudi juga sedang tidak akur dengan Qatar.

Negara-negara Arab lain sibuk dengan urusan dalam negeri. Mereka juga terimbas oleh perang di Suriah. Ratusan ribu pengungsi Suriah harus ditampung di negara-negara Arab tetangga. Seperti Irak.

[Pertanyaan: Apa negara-negara Arab lain baru akan peduli pada persoalan Palestina bila Israel berlaku melewati batas, seperti menghancurkan Masjid Al-Aqsa, misalnya? Tapi, masak rakyat Palestina baru akan dibela bila Masjid Al-Aqsa diapa-apakan dahulu?]

Negara-negara Arab ini banyak yang tidak populer di mata rakyatnya. Jika ada apa-apa dengan masjid Al-Aqsa dan pemerintah negara Arab diam saja, mereka akan digugat dan digusur oleh rakyatnya sendiri!

Jadi hebohnya itu juga antara lain karena politik dalam negeri. Melawan Israel karena ditekan oleh rakyatnya untuk melawan Israel. Penguasa Arab umumnya oportunistik. Penguasa Saudi misalnya siap berdamai dengan Israel jika dengan itu bisa menyelamatkan tahtanya. Saudi lebih benci pada Iran ketimbang pada Israel. Padahal Iran itu sama-sama Muslim. Bedanya cuma Syiah saja.

Ketika Trump keluar dari Perjanjian Nuklir Iran, tindakan Trump sebetulnya mendapat kritik keras di dalam negeri AS sendiri. Seperti dari kubu Demokrat (Obama) yang sudah merintis perundingan nuklir dengan Iran.

Trump tampaknya kurang punya strategi jangka panjang menyangkut kepentingan AS di luar negeri. Tindakan AS yang ceroboh merusak hubungan dengan sekutu Eropa.

Ketegangan pasti juga akan meningkat di Timur Tengah. Yang akan meningkatkan ancaman terhadap kepentingan  AS di kawasan bergolak yang penuh konflik itu. Ketidakstabilan dan suasana ketidakpastian akan mewarnai politik di Timur Tengah, karena langkah-langkah ceroboh Trump. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Tindakan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Selain bahwa pada dasarnya tindakan kelompok Zionis mendirikan sebuah negara di atas tanah air bangsa Palestina adalah aksi ilegal dan sebuah bentuk penjajahan, namun secara de jure, PBB telah memberikan sekitar  50 persen wilayah Palestina kepada Israel melalui Resolusi 181 tahun 1947. Dalam resolusi itu Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah internasional. Namun sejak 1967, Israel melakukan pelanggaran dengan menduduki Yerusalem timur.

Baik Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa status hukum Yerusalem kini adalah wilayah pendudukan. Sesuai Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, semua semua tindakan di Yerusalem yang diambil Israel sebagai kekuatan penjajah adalah batal demi hukum. Artinya, langkah sepihak AS dan Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak memiliki konsekuensi hukum.

Langkah AS ini sama artinya dengan meneguhkan sebuah penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung 70 tahun. Terbukti, tanpa peduli pada reaksi internasional, pada hari yang sama ketika Kedubes AS di Yerusalem diresmikan, Israel secara brutal menembaki para demonstran Palestina. Minimalnya 52 orang tewas dan 1.700 lainnya terluka.

Komunitas internasional, termasuk Indonesia sudah seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Indonesia sejauh ini telah melakukan berbagai langkah diplomatik untuk mengecam dan menghalangi langkah AS ini. Para pemimpin dunia yang lain juga telah menyatakan kecamannya. Namun langkah diplomatik itu jauh dari cukup untuk bisa mempengaruhi perilaku anarki AS dan Israel. Apalagi opini dunia terus disibukkan oleh aksi-aksi teror ISIS di berbagai penjuru dunia, sehingga abai pada kejahatan Israel. Selama dunia masih abai, konflik ini tidak akan menemukan jalan keluarnya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Bangun Infrastruktur, Juga Manufaktur Orientasi Ekspor             Capaian yang Bagus, Upayakan Terealisasi             Perang Kepentingan Melawan Korupsi             Nilai-Nilai Pancasila Sudah Lama Tewas             Setop Adu Nyinyiran             Pembenahan ke Dalam di Era Disrupsi              Mencegah 'Barjibarbeh'             Perlu Tindak Lanjut Komitmen Investasi             Tantangan Fiskal Di Tengah Gejolak Global             Akhlak Turun Ke Titik Nadir, Seks Bebas Tumbuh Subur