Kasasi Meiliana Ditolak, Tepatkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 April 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Meiliana masih harus mendekam di penjara. Terdakwa kasus penodaan agama lantaran mengeluhkan volume azan itu sudah dua kali melakukan upaya hukum. Tapi keduanya tidak sesuai harapannya. Setelah upaya banding ditolak Pengadilan Tinggi Medan pada Oktober 2018, kini Mahkamah Agung (MA) juga menolak permohonan kasasi Meiliana.

Putusan MA tersebut semakin memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2018, yang menjerat Meiliana dengan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Meiliana dianggap telah melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Setelah adanya putusan MA tersebut, apa itu artinya protes Meiliana memang merupakan penodaan agama?

Kasus Meiliana bermula ketika ia memprotes volume suara azan di Masjid dekat rumahnya di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Juli 2016 lalu. Bagi telinga Meiliana, suara azan itu terlalu bising. Singkat cerita, ucapan itu menyulut amarah kelompok hingga membakar tiga vihara dan delapan klenteng di Tanjungbalai.

Sepintas lalu, protes Meiliana telah menyebabkan kerusuhan SARA di Tanjungbalai. Tapi kerusuhan itu dinilai bukan sepenuhnya dipengaruhi protes Meiliana. Tapi juga lantaran sebagian kelompok massa mendapat informasi yang keliru, salah satunya kabar soal Meiliana melarang azan dikumandangkan.

Lantas, apakah putusan MA sarat dengan kekeliruan? Pasca PN Medan menyatakan Meiliana bersalah, sejumlah kalangan ramai-ramai membela perempuan berusia 44 tahun itu. Sejumlah pakar hukum menilai, tak sepantasnya ucapan Meiliana diganjar hukuman 18 bulan penjara. Vonis itu juga dinilai sangat kental dipengaruhi desakan mayoritas yang menghendaki Meiliana dijebloskan ke bui.

Kritik tersebut bukan semata ingin membela Meiliana, tapi juga bagian dari semangat merawat keberagaman. Kasus ini dianggap bentuk intoleransi kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Juga, bukti lemahnya institusi peradilan dalam memberi perlindungan terhadap kaum minoritas. Sesungguhnya, seperti apa cara berpikir aparat penegak hukum dalam memaknai toleransi?

Lalu, sejauh mana putusan MA itu bisa menimbulkan preseden buruk di kemudian hari? Yang paling dikhawatirkan banyak orang, hukuman terhadap Meiliana hanya menyuburkan sikap intoleran sehingga merusak identitas Indonesia sebagai bangsa yang beragam.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Dari sudut pandang kewenangan dalam memutus perkara, tentu saya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Meiliana, dan itu diartikan dakwaan jaksa dianggap benar. Bahwa tindakan Meiliana, yang memprotes suara azan, itu dinilai oleh jaksa dan dibenarkan oleh pengadilan sebagai perbuatan penodaan agama.

Tapi di luar itu, dalam upaya membangun bangsa yang lebih bermartabat dan toleran, hendaknya perkara-perkara semacam itu dinilai juga dari konteks sosiologis bangsa Indonesia. Putusan MA tersebut sama sekali tidak cukup baik untuk memberi makna Bhineka Tunggal Ika.

Harusnya kebhinekaan, ketunggal-ikaan, dan kemajemukan diterjemahkan oleh semua aspek, entah sosial-ekonomi, sosial-politik, kebudayaan, dan lain-lain. Sehingga semua kekuatan-kekuatan sosial dan semua elemen-elemen kehidupan berbangsa ini memberi makna yang sama, bahwa kemajemukan itu harus diterjemahkan.

Harapan saya, ke depan  aparat penegak hukum bisa memberi makna yang baik. Ini sangat penting bagi generasi yang akan datang. Jadi, pengadilan mesti memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang penuh kemajemukan ini.

Putusan MA itu, menurut saya, menjadi kurang bermakna bagi kepentingan Indonesia dalam membangun bangsa sebagai bangsa yang besar, moderat, majemuk, dan heterogen. Saya kira, saat ini aparat penegak hukum memiliki krisis paradigmatik di dalam memahami dan keberanian untuk mewujudkan kebhinekaan. Ada semacam phobia, yang menurut saya tidak harus terjadi.

Sebagian orang mungkin akan menilai, ‘apa sih arti putusan hukum bagi kepentingan bangsa’. Tapi jangan salah, putusan pengadilan bisa menjadi preseden di kemudian hari, lalu orang bisa merujuk pada putusan-putusan sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita harapkan dari putusan terhadap Meiliana bagi kepentingan membangun Indonesia yang lebih beradab di masa depan?

Saat ini dampaknya, paling tidak putusan MA tersebut akan dinilai oleh dunia internasional. Kita akan ditertawakan oleh dunia internasional, bagaimana mungkin kasus macam itu kok diproses secara hukum.

Jadi, putusan MA yang menolak kasasi meiliana bisa mereduksi keberagaman yang harus terus dibangun. Satu sisi, pemerintah selalu bicara tentang NKRI, kemajemukan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, sensitif sekali terhadap sesuatu yang menurut saya tidak terlalu urgen. Saya sebagai seorang muslim menilai, proses hukum terhadap Meiliana merupakan sensitivitas yang tidak proporsional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR)

ICJR sangat menyesalkan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Meiliana,  majelis hakim seharusnya mampu menggali kesalahan penerapan hukum dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat banding. Penolakan kasasi ini jelas merupakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama

Dalam perkara banding, ICJR telah menyampaikan pendapat hukum lewat dokumen amicus curiae, yang menggambarkan beberapa fakta persidangan yang seharusnya tidak memenuhi standar hukum acara pidana. Selain itu, ICJR juga mencermati kesalahan penerapan hukum dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri. Dengan adanya kesalahan penerapan hukum ini, maka MA seharusnya memeriksakan kesalahan tersebut, antara lain:

Pertama, terjadi kesalahan penerapan hukum mengenai pembuktian unsur "dengan sengaja". Pasal 156a huruf a KUHP mensyaratkan terbuktinya unsur dengan sengaja di depan umum mengeluarkan ucapan/perkataan mengekspresikan suatu “perasaan” yang “pada pokoknya bersifat menyatakan “permusuhan”, bahwa dengan sengaja yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu “niat yang khusus” atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah.

Sedari awal pemeriksaan, diketahui bahwa keluhan Meiliana terkait dengan pengeras suara masjid ditujukan untuk mengecilkan suara pengeras masjid, yang dilakukan bukan di muka publik, melainkan ke salah satu saksi. Harusnya MA melihat bahwa baik majelis hakim PN maupun majelis hakim PT sama sekali tidak membuktikan unsur dengan sengaja tersebut berdasarkan penerapan hukum yang tepat.

Kedua, terjadi kesalahan penerapan hukum terkait dengan alat bukti salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan unsur “penodaan agama” adalah Fatwa MUI. KUHAP sendiri mengenal adanya 5 (lima) alat bukti dalam sistem hukum pidana, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

Kedudukan Fatwa MUI dalam pembuktian kasus pidana tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori dari alat bukti tersebut. Fatwa MUI hanya bersifat mengikat bagi kelompok orang tertentu, dan bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagaimana yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya MA mampu melihat bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan penerapan hukum terkait dengan alat bukti.

Ketiga, terjadi kesalahan penerapan hukum terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pembuktian dalam hukum acara pidana. Hakim PN mempertimbangkan bahwa unsur “penodaan agama” terpenuhi dengan fakta  berdasarkan percakapan yang disampaikan para saksi di persidangan, maka memberikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dan kemudian dianggap menimbulkan kemarahan umat Islam. Dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa  yang berisi penistaan agama Islam oleh Meiliana pada 24 Januari 2017.

Dalam fakta tersebut, semua saksi yang memberikan keterangan tidak dapat memenuhi standar hukum acara pidana, karena keterangan yang diberikan bukan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sehingga, saksi-saksi yang dihadirkan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim sebagai petunjuk untuk membuktikan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan.

Dengan ditolaknya kasasi Meiliana ini, maka MA juga tidak melihat kesalahan penerapan hukum yang nyata terkait dengan aspek penting dalam hukum acara pidana. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan