Kartelisasi Parpol di Pilpres 2019
berita
Politika
Sumber Foto : www.goriau.com (gie/watyutink.com) 11 April 2018 16:00
Kabar akan bergabungnya dua partai politik ke poros koalisi pendukung Joko Widodo kian ramai dibicarakan. Walaupun belum jelas partai apa saja yang akan segera bergabung, namun tanda-tanda dari berbagai petunjuk yang disampaikan para petinggi partai koalisi, kemungkinan besar dua partai itu adalah PKB dan Demokrat.

Sinyal ini semakin menguat  ketika dalam Rapimnas Demokrat awal Maret 2018 Jokowi diundang untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Ketua Umum Demokrat SBY menyatakan terbuka kemungkinan Demokrat menjadi partai pengusung Jokowi. Putra mahkota SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya juga sudah bertandang ke istana. Selain bertemu Jokowi, AHY juga berbincang akrab dengan Gibran Rakabuming, anak tertua Jokowi.

Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak membantah kabar akan bergabungnya dua partai politik ke poros koalisi pendukung Jokowi. Ia juga menjelaskan, para pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi memang sudah membagi tugas untuk berkonsolidasi dengan parpol lain. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PPP Romahurmuzy dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

Bila benar Demokrat dan PKB bergabung dengan Poros Jokowi, maka Demokrat dan PKB akan melengkapi PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura yang telah lebih dulu bergabung. Dari 7 partai, total perolehan suara pada Pileg 2014 Jokowi didukung 71.44 persen atau sebanyak 398 kursi (76.53 persen) dari total 520 kursi di parlemen.

Nah muncul pertanyaan menggelitik, apakah pendukung Jokowi telah menjelma menjadi sebuah kartel politik? Atau jangan –jangan ini merupakan skenario untuk menciptakan sebuah pasar politik yang bersikap oligopoli sehingga mencegah masuknya produk (kandidat) alternatif ke pasar? Jika itu benar,  bagaimana dampaknya untuk Pilpres 2019?

Wajar kalau pertanyaan ini muncul, mengingat beberapa lembaga survei meliris elektabilitas Jokowi saat ini berkisar antara 35-40 persen. Maka peluangnya untuk dikalahkan oleh calon lain di luar Prabowo sangat besar. Belum lagi ditambah mood public yang sangat menginginkan pergantian presiden. Hal itu setidaknya bisa terlihat dengan laris manisnya penjualan kaus #2019GantiPresiden. Kaus-kaus tersebut dijual di lapak pinggir jalan.

Situasi saat ini bisa jadi menguntungkan sekaligus merugikan Jokowi. Di satu sisi, peluangnya untuk terpilih kembali sangat besar, kendati modal elektabilitasnya rendah. Namun di sisi lain, dia harus tunduk pada pilihan-pilihan yang disodorkan para elite partai pendukung. Bukan tidak mungkin, kuatnya posisi tawar para elite partai malah membuat mereka bisa mendikte Jokowi

Melihat manuver para petinggi partai, menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Siapakah sesungguhnya yang berkepentingan agar Jokowi terpilih kembali? Apakah Jokowi yang menjadi pemain utama, atau dia sekadar menjadi alat kepentingan kartel politik yang dikendalikan para oligarki?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Isu Politik Kartel bukan suatu yang baru. Sejak pemilu di era reformasi 1999 gejala politik kartel sudah tampak. Desain kepartaian kita memberi ruang tumbuhnya politik kartel. Multi partai hanya melahirkan banyak partai. Tapi tidak melahirkan partai tangguh. Baik secara kualitif maupun kuantitif. Karena itu, tidak ada parpol yang percaya diri dan mampu membentuk pemerintah secara mandiri. Bagi-bagi kursi sesuatu yang tak terhindarkan, siapapun presidennya dan dari parpol manapun. 

Fenomena ini sangat tampak pada kabinet SBY,  dengan kabinet pelanginya. Dan kembali menguat pada kabinet Jokowi Widodo. Pidato kampanye Jokowi tidak bagi bagi kursi dalam kenyataannya isapan jempol belaka alias tidak terbukti. Karena itu,  multi partai sukar dijelaskan sebagai bentuk repesentasi pluralitas ideologi dan sosio kultural. Karena, ideologi dan program parpol bisa dikalahkan dengan deal-deal politik atau politik transaksi. Representasi itu hanya tampak formal, ia bisa dilenyapkan oleh faktor kepentingan. 

Pada akhirnya, institusi Parpol menjadi kenderaan kepentingan ekonomi politik para oligharki parpol. Bahkan, fenomena oligharki dan kartel semakin bertambah setelah ferifikasi Bawaslu. Dengan ciri, apa yang dinamakan partai koorporasi.  Parpol didirikan oleh para pemilik modal,  untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Tidak ada hubungannya dengan akar sosial,  kultural apalagi ideologis. 

Siapa yang bisa membantah dibalik kemenangan pemilihan bupati,  gubernur,  pileg hingga pilpres dibelakangnya melibatkan pemilik modal. Dukungan modal kepada politisi tidak gratis,ada imbal balik mulai dari bagi-bagi sumber ekonomi, bagi lahan, eksplorasi SDA, proyek pemerintah, hingga membajak anggaran pembangunan melalui mekanisme Badan Anggaran (Banggar).

Hampir semua kasus korupsi yang terbongkar membuktikan bagaimana konspirasi para politisi dengan pemilik modal. Tanpa membedakan warna parpol. Mereka bersama sama bisa bersekongkol merampas kekayaan negara. Sebut beberapa kasus saja,  misalnya pengemplangan BLBI di jaman Megawati. Kasus bank Century dan proyek Hambalang dimasa SBY. Kasus Reklamasi masa Jokowi Gubernur dan dilanjutkan Ahok saat menjadi Gubernur DKI. Kasus E-KTP yang merugikan uang negara trilyunan, kasus kondensat 30 trilyun tanpa tersentuh oleh hukum. 

Jadi dukung mendukung dalam poros koalisi  Joko Widodo, tidak ada sesuatu yang baru. Semakin menguatkan praktek politik kartel. Jadi, suksesi politik pilpres, tidak menumbuhkan tradisi politik baru dalam pembangunan demokrasi. Yaitu, bagaimana mampu membangun pencerahan. Apa pertimbangan mendasar dan gagasan besar setiap parpol dalam memilih koalisi. Bukan sebatas bagi-bagi kekuasaan. Dan Apa,  bagaimana komitmen politik atau pertanggungjawaban mereka terhadap penyelesaian, kasus-kasus yang merugikan negara atau publik. Dan yang sangat mengenaskan koalisi dibangun tidak sebatas memburu kepentingan ekonomi. Tetapi persengkokolan kejahatan hukum, sebuah strategi perlindungan kasus korupsi yang menimpa para elit parpol. 

Misalnya,  apa yang bisa dimaknai dibalik kasak kusuk PKB dan Demokrat yang menjagokan cak Imin dan AYH sebagai figur cawapres. Tanpa didahului mekanisme seleksi internal partai,  karena banyak kader partai yang lebih layak. Fenomena ini juga menular PPP, malahan Rommy sang ketum PPP mempromosikan dirinya sendiri, tanpa uji kelayakkan, uji gagasan dihadapan publik, terhadap isu-isu krusial yang dihadapi negeri ini. Misalnya soal hutang, soal kesenjangan sosial meningkat 20 %, soal pemberantasan korupsi yang jauh dari harapan publik.

Pilpres dari waktu ke waktu hanya menjadi sebuah tontonan yang menjemukan dan bahkan memuakkan.  Prilaku elit parpol hanya mempertontonkan kepentingan pribadi yang lebih mengemuka. Hanya sibuk menjual diri sendiri,  tanpa menawarkan apa gagasan besarnya. 

Menurunnya elektabilitas Jokowi pada angka 30-35  % menunjukkan suatu signal,  bahwa publik kecewa terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Penurunan legitimasi itu tidak berdiri sendiri. Ekspresi ketidak puasan publik itu ditandai dengan maraknya  beredar luas kaos bertulisan Ganti Presiden 2019.

Fenomena krisis legitimasi politik dihujung masa pemerintahan Jokowi, menguatkan asumsi bahwa politik kartel telah membajak kedaulatan rakyat. Sistem presidensial, yang mengisyaratkan presiden berdaulat karena memperoleh kekuasaan dari rakyat,  tidak terkonfirmasi dalam relasi kuasa dengan parpol. Bahkan presiden bisa terjebak dalam konspirasi kepentingan pusat kekuasaan ekonomi politik yang tidak terstruktur dalam lembaga politik formal. 

Fenomena dapat dilihat,  bahwa gegap gempita koalisi parpol tidak berbanding lurus dengan signal politik arus bawah. Sangat paradoks. Sangat bertolak belakang antara kehendak rakyat dengan kepentingan elit parpol. Kasus kekalahan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta,  tidak bisa dibaca sebatas ekspresi kemarahan umat islam. Juga sebagai simbolik perlawanan rakyat atau pemilih terhadap kekuatan politik kartel dan pemilik modal.  Praktek demokrasi Pilpres semakin terbaca,  sebagai bentuk arogansi kekuasaan para elit politik dan pemodal. Mereka secara telanjang telah membajak kedaulatan rakyat hanya untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Sehingga era otoritarian orde baru dan reformasi secara subtansial tidak menampakkan perbedaan karakter penguasa.

Kemunculam poros koalisi dan oposisi yang dimotori Prabowo bersama partai Gerindra PKS,  PAN, PBB patut diapresiasi,  dengan segala kekuatan dan kelemahannya.  Dalam sistem demokrasi mekanisme cheks and balances mutlak diperlukan.  Yaitu harus ada kekuatan pengimbang, melakukan kontrol terhadap pemerintah atau kekuatan politik yang bersebrangan. 

Menyongsong Pilpres 2009 publik menunggu,  kehadiran poros oposisi atau koalisi Prabowo mengkritisi berbagai kebijakan strategis pemerintah Jokowi secara elegan. Memberi gagasan alternatif terhadap kemelut ekonomi politik yang membelengu bangsa ini. Sekaligus meyakinkan kepada rakyat,  poros koalisi oposisi layak untuk memimpin lima tahun kedepan. Peluang itu sangatbterbuka ditengah menurunnya elektabiltas Jokowi. 

Jika tidak,  apa artinya sebuah pemilu,  pilpres,  pileg jika tidak kunjung mensejahterakan rakyat. Dinamika koalisi dan opoisi hanya menambah beban masyarakat.  Momentum politik pemilu hanya mengakumulasi rasa kekecewaan rakyat. Dalam konteks ini ada benarnya sinyalemen Robert Dahl ilmuan politk terkemuka. Demokrasi adalah jalan yang mampu memberi harapan, tetapi  demokrasi juga bisa berakhir dengan kekecewaan.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Partai politik berpikir ulang mencari alternatif calon presiden karena pelungan Jokowi begitu kuat akibat partai politik akan merapat pelung presiden yang akan menang. Politik praktis selalu orientasi mencari kekuasan  dan tawar menawar maka politik pernah linear.

Politik selalu pragmatis dan tidak bisa secara ideal seperti di harapan. Peluangannya selalu mencari  peluang besar, apalagi pola sakarang partai politik tidak memiliki kemandarian dalam mempersiapkan calon alternatif. Sistem politik seperti  ini betapa sulitnya mencari pemimpin benar berakar dan memiliki kepopularan. Akar rumput, maka logika politik selalu mencari calon yang bisa diterima semua pihak dan peluang pemenangnya lebih besar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Yang saya kritik adalah UU Pilpres, yang mensyaratkan kursi DPR 20 persen, lalu yudicial review yang diajukan juga ditolak oleh MK karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD. Keputusan MK tersebut tidak bulat karena ada hakim MK yang discenting opinion, juga menuai kritik keras dari publik karena jelas melanggar Konstitusi. Pasal 6A ayat 2, pasangan capres/ cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan.

Tidak ada aturan tentang syarat perolehan kursi, karena partai apapun peserta pemilu wajib mencalonkan pasangan capres/ cawapres. Bagaimana partai yang belum ada kursi di DPR, dipastikan tidak dapat mencalonkan capres/ cawapres.

Dampak dari aturan tersebut menimbulkan ruang/ kesempatan anak-anak bangsa yang berpotensi untuk maju menjadi capres/ cawapres menjadi tertutup.

Akibatnya semua partai hanya berhitung untung rugi saja, tidak melihat lagi apakah calon tersebut sudah merupakan calon yang terbaik. Tidak banyak pilihan, dan sulit membangun koalisi. Saat ini tidak banyak pilihan, yang dicari adalah calon yang akan menang, bagi-bagi kekuasaan, sambil menunggu kesempatan 5 tahun yan akan datang. Saya yakin, Pilpres 2019 akan kembali berulang Pilpres 2014. Pertanyaan sederhana, apakah PS berani bertarung dengan segala kekurangan dibanding incumbent dengan seluruh fasilitas/ previlge yang dimilki incumbent. Artinya ada kemungkinan muncul calon lain selain PS dengan segala persiapan energi yang juga besar. Kita tunggu saja 4 bulan ke depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Manuver politik menjelang “gawe” besar pemilu dan pilpres bukan hal yang luar biasa. Apa yang terasa luar biasa dewasa ini adalah pesatnya kemajuan IT yang menopang media massa dan medsos. Setiap gerak dan langkah politisi senantiasa menjadi sorotan dan viral.

Ramainya pemberitaan kegiatan politisi dewasa ini juga didukung suasana demokrasi yang membuka peluang bagi politisi maupun masyarakat mengumbar opini dan menyebar pengaruh dengan bahasa  bebas tanpa unggah-ungguh yang seringkali bernada agitatif yang sebelumnya ditabukan.

Sebagian masyarakat suka dengan suasana yang lebih dinamik, suka dengan bahasa sarkastik dan provokatif bagaikan menikmati pertandingan olah raga atau adu jago. Mereka yang suka dengan agitasi mengharap “kejadian” luar biasa sebagai selingan kejenuhan atau to break monotonous tanpa menyadari akan dampaknya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebaliknya suasana itu dimanfaatkan oleh sementara politisi yang sedang mencari panggung dan peluang untuk menyatakan kebetadaanya dengan berbagai manuver yang didukung dengan kegiatan masmed maupun medsos lainnya. Demikian pula partai partai politik lainnya terpancing untuk ikut meramaikan pemberitaan dengan berbagai manuver untuk membuktikan keberadaannya agar tidak dilupakan. Salah satu topik yang hangat dan laku keras yang berkisar pada pilpres. Isu korupsi justru bisa membahayakan karena hampir semua parpol tidak bersih lingkungan, mengingat muaranya di DPR dan DPRD di mana wakil wakil mereka berada. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sejatinya partai politik ya memiliki idiologi yang harus diperjuangkan. Idiologi akan terurai pada visi partai politik dan selanjutnya  diperjuangkan dalam misinya. Faktanya tidak semuanya demikian, tidak sedikit partai politik menafikkan misinya untuk sebuah pragmatisme kepentingan yang sesaat. Lebih parah lagi partai politik yang tidak memiliki idiologi kuat sehingga tidak memiliki bangunan infrastruktur partai yang mengakar. Padahal politik tanpa idiologi rasanya laksana air conditioner  tanpa freon "sejuk tidak masuk angin terasa".

Lihat saja pelaksanaan Pilkada langsung putaran sekarang, tidak ada koalisi nasional dan semua cair, partai A koalisi dengan partai B di daerah C, sementara di daerah berbeda partai A berhadapan dengan partai B. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena setiap partai punya visi dan misi yang tidak sama.

Lantas predikat apa yang bisa ditempelkan pada praktek-praktek politik seperti itu selain dengan label "kartel politik". Rasanya hanya sebutan itu yang pantas untuk menyebut praktek-praktek yang dilakukan partai-partai politik. Tentu semua itu karena rangkaian sebab, Pertama sistem politik kita sampai hari ini belum  bebas korupsi dan berbiaya tinggi. Kedua partai-partai belum sungguh-sungguh melakukan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun belum sepenuhnya bisa menjadi pengguna hak politik yang kritis.

Dalam konteks PilPres kita juga harus kembali mengingatkan bahwa sistem presidensil sampai hari ini masih kita anut. Otoritas presiden tidak selayaknya diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas, sebaliknya pemerintah pun tidak boleh mengintervensi kewenangan lembaga lain. Penegasan menjalankan sistem presidensil dengan konsisten lebih penting dari soal koalisi Pilpres.

Saya berharap dalam Pilpres 2019 rakyat bisa memilih presiden dengan penuh suka cita, karena itu pak Jokowi harus mendapatkan lawan yang sepadan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Jawabannya ini bisa panjang bisa pendek alias simple. Yang pasti partai-partai di Indonesia belum menjalankan fungsinya sebagaimana fungsi partai sesungguhnya. Paling tidak dapat dilihat dari fungsi partai yang tertulis dalam UU Kepartaian, yang berjumlah lima butir itu, yakni, pendidikan politik, pencegah konflik, agrgasi/ artikulasi politik, instrumen partisipasi, dan tempat jabatan jabatan politik, hanya fungsi terâhir yang dijalankan. Jika dimatematikkan baru 20 persen. Yang lain sama sekali tidak dijalankan.

Konteks inilah yang sering menjadi bahan penelitian. Salah satunya adalah Kuskrido Ambardi yang menulis disertasi di Ohio University. Beliau melihat disfungsional partai partai di Indonesia itu sebagai terjerembabnya kedalam kartel politik. Ciri-cirinya adalah; raibnya ideologi sebagai penuntun tugas, fungsi, dan dasar kerja, serba permisif dalam berkoalisi, hilangnya opposisi, hasil pemilu tidak ada hubungannya dengan kerja kepartaian, dan kecenderungan untuk selalu menyatu.

Aneh bin ajaib, bagaimana partai tidak memperdulikan ideologinya, tanpa peryaratan dalam berkoalisi (serba bisa/ permisif), dan juga mengharamkan opposisi. Demokrasi apa itu? Inilah realita kepartaian Indonesia saat ini. Terjebak dalam kartel. Pola yang akhirnya mematikan check and balances dalam sistem politik. Dan Slater (2005) menudingya sebagai penghianatan terhadap kedaulatan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Fenomena demokrasi Indonesia kian menarik untuk diamati. Tidak sinkronnya antara kepentingan/ aspirasi rakyat dengan kepentingan parpol (pragmatisme elite politik) makin terlihat bertolak belakang.  Fenomena koalisi parpol yang "mengendalikan" Presiden Jokowi mendapatkan berbagai manfaat politik dan ekonomi --hasil dari intervensi politik-- membuat program "asli" Jokowi  menjadi kumpulan janji yang tak kunjung terealisasi. 

Fenomena nikmatnya intervensi politik akhirnya mengundang parpol non-koalisi untuk ikut menikmati kue tersebut selama bisa diajak "bermain" dan tidak membuat gaduh. Maka satu demi satu partai non-koalisi mengikatkan diri dalam "kartel" agar secara pragmatis bisa ikut mengendalikan "pasar" politik.

Memasuki tahun politik dimana produk partai politik --yakni kepemimpinan politik di sektor legislatif dan eksekutif akan dipasarkan--, partai partai intens berkomunikasi membangun kesepahaman karena untuk pertama kalinya pemilu presiden dan pemilu legislatif di jadikan satu momen pemilu. Sehingga diperlukan koordinasi antar partai agar  presiden Jokowi yg akan diusung untuk periode ke dua juga akan tetap dukungan maksimal di legislatif apabila terpilih lagi.

Selayaknya kartel dagang, kartel politik pun akan berusaha melakukan monopoli dan mendistorsi pasar (demokrasi) dengan prinsip mempersempit pilihan bahkan kalau perlu tidak ada pilihan lain. Sehingga apapun caranya, pasti akan diusahakan agar tidak ada poros/ koalisi partai lain untuk memunculkan tokoh alternatif.

Tapi secara alamiah kartel politik ini  mendapat perlawanan dari rakyat. Hastag ganti presiden muncul sebagai gerakan rakyat atau aspirasi rakyat untuk menghadang langkah langkah kartelisasi politik yang mewujud bukan hanya di tingkat dunia Maya tapi juga di ruang ruang publik dengan berbagai bentuk dan ornamennya. Bila gerakan "#ganti presiden" ini tidak diantisipasi oleh Jokowi dan pendukungnya maka elektabilitas Jokowi akan tergerus. Jokowi perlu menunjukkan ketegasan dan independensinya dalam mengelola pemerintahannya. Segala hal yang mengesankan adanya intervensi dari partai politik dalam kebijakan Presiden harus dihindari. Bahkan kalau perlu harus ditunjukkan  ke rakyat bahwa yang memimpin koalisi partai partai adalah Jokowi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas