"Kampanye" Politik lewat Masjid
berita
Politika
Sumber Foto: Jiromedia.com (gie/watyutink.com) 24 April 2018 16:00
Spanduk berukuran raksasa bertuliskan "#2019GantiPresiden" membentang di halaman masjid Al-Amin Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Spanduk itu dibentangkan di pagar depan Masjid menyambut kedatangan para jamaah.

Menanggapi foto tersebut, Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu mengatakan pihaknya tengah mencari pemasang spanduk. Wilson juga mengatakan, spanduk telah dipasang itu kini telah dicopot oleh polisi dan pengurus masjid.

Ketua Pelaksana BKM Masjid Al-Amin, Chaerulsyah, menegaskan pemasangan spanduk itu bukan kegiatan resmi pengurus masjid. Namun, ia mengaku posisinya serba salah kalau melarang aktivitas itu. Apakah ini bentuk "pemaksaan" jamaah yang punya afiliasi politik tertentu kepada pihak pengurus masjid? Atau jangan-jangan ini hanya alasan yang dibuat-buat sebab rasanya tidak mungkin setiap kegiatan tidak diketahui pengurus masjid.

Bukan kali ini saja masjid dijadikan ajang "kampanye". Beberapa waktu lalu, dalam tausiahnya Amien Rais membuat dikotomi "Partai Allah" dan "partai setan" di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Apa yang disampaikan Amien ini dianggap banyak pihak seperti "membawa" agama ke ranah kompetisi politik seraya memicu provokasi sentimen SARA. Di titik ini perbedaan pendapat terjadi. Ada yang menganggap agama tidak dapat terpisah dari politik, tapi sebagian yang lebih besar berpandangan bahwa akidah, keyakinan, dan keimanan lebih bermakna transendental dan terpisah dari konteks politik.

Ketua DPP PKS Mardani menganggap tak ada yang salah dengan membawa isu-isu politik ke dalam masjid. Ia berdalil sepanjang isu politik yang dibicarakan dalam masjid mengarah pada kebaikan hidup berbangsa dan bernegara, maka hal itu sah-sah saja dilakukan. Bahkan Menurut Mardani, menjauhkan masjid dari politik justru membuat umat Islam — yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia — bodoh dan mudah dibikin gaduh. Sehingga, umat Islam harus mengerti politik, ekonomi, dan hal-hal selain agama.

Oke, penjelasan itu tidak salah. Apalagi, masjid memang tempat paling strategis dan efisien untuk mengumpulkan massa dan memberi pencerahan. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana bila isu-isu yang disampaikan menyuarakan kebencian kepada satu pihak? Lalu, bagaimana bila sosialisasi itu berwujud "kampanye" dengan adanya pemasangan spanduk? Dari sisi aturan kampanye, apakah itu bisa disebut sebagai pelanggaran karena dilakukan di luar masa kampanye?

Di sisi lain, ada juga pendapat yang menyatakan masjid adalah tempat suci. Tempat semua orang berinteraksi kepada Allah SWT dan meninggalkan sejenak urusan duniawi. Selain itu, masjid tempat i’tiqaf yang syahdu, dimana manusia bisa bermesra-mesra dengan Tuhannya secara intim. Kondisi sekarang seolah memperlihatkan jika urusan duniawi dimasukkan dalam sebuah tempat ibadah.

Nah, bagaimana menjelaskan dua perbedaan pandang ini? Mana yang lebih sahih? 

Terlepas dari persoalan itu, persoalan berikutnya adalah, siapa yang miskin kesadaran--umat atau para pemimpin umat? Sebab apapun argumentasinya, masjid-masjid kita berisiko kehilangan kehangatan dan kedamaian jika benar politik praktis masuk ke sana. Ditambah lagi, politisasi yang terjadi di masjid berakibat pada tersisihkan fungsi utama masjid sebagai syi'ar dan diganti dengan afiliasi politik ke pihak tertentu. Wajar kalau ada kekhawatiran masjid nantinya menjadi semacam "cabang" dan posko kampanye dari parpol.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Pertama-tama harus dibedakan terlebih dahulu tentang makna politik yang diperbincangkan dalam konteks ini. Apakah itu merujuk pada politik dalam pengertian merehabilitasi keadaban publik, membela kepentingan mereka yang lemah dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial, atau politik dalam pengertian kepentingan dari kekuatan-kekuatan sosial yang tengah bertikai di kalangan aliansi oligarki dalam memperebutkan kekuasaan. 

Apabila yang pertama, maka masjid memang semestinya menjadi salah satu ruang publik untuk mengkonsolidasikan urusan-urusan politik kewargaan.  Hal itulah yang selama ini hilang dari fungsi sosial masjid dan sudah seharusnya menjadi bagian dari Tauhid Sosial dari pemeluknya. 

Namun apabila yang terakhir yang terjadi, maka masjid hanya akan menjadi tempat untuk menyebarkan kebencian dan manipulasi politik untuk kepetingan segelintir elite. Kekuatan-kekuatan aliansi oligarki yang memanipulasi masjid sebagai ajang kepentingan politik golongan mereka sendiri inilah yang sejatinya tengah merampas agama sebagai satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat bawah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat-Konsultan Hkm Pasar Modal, Mediator Ekonomi Syariah, Auditor Hkm, Kurator& Pengurus, Liquidator, Akademisi UIN Yogya

Judul di atas meminjam istilah Dr Cak Nun (Emha Ainun Najib) melihat fenomena politik saat ini.

Jagat RI ini aman damai sampai ada peristiwa Ahok. Sontak terjadi blok barat dan timur atau utara dan selatan. Lahirlah 411 and the Series sampai naiknya Anies-Sandi pun masih berlangsung dikotomi tersebut.

Ketika umat melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat komunitasnya dalam pemilu, selalu timbul reaksi berlebihan bahkan sampai mengarah ke kriminalisasi. Tapi hal itu tidak terjadi ketika bukan umat Islam yang melakukan. Apakah pernah ada himbauan kapada pastor, biksu, atau tokoh agama lain untuk tidak berkhotbah politik kepada jamaahnya? Apakah ada penyematan nama intoleran kepada non-muslim?  Belum pernah ada beritanya. Laporan terhadap Ade Armando, sebagai contoh, lambat penuntasannya.

Saya kira umat Islam sudah cerdas dalam pilihan konstitusionalnya. Mereka berhak 2019 menghendaki ganti presiden. Demikian pula yang non-Islam menghendaki tetap Jokowi dengan memasang spanduk di gereja, pura, atau tempat sembayang lainnya. Kita hargai. Kita lihat nanti apakah #GantiPresiden2019 yang menang atau #TetapJokowi yang menang.

Masjid, Pura, dan Gereja tidak masalah dipakai kampanye. Apakah semua umat Islam pasti minta ganti Presiden 2019? Belum tentu. Demikian pula jemaah gereja dan pura, belum tentu ingin tetap ingin Jokowi jadi presiden. Yang membawa isu politisasi agama justru perlu dikasihani karena di benak mereka tidak menginginkan kekalahan Ahok dengan isu agama terulang. Andai kemarin Ahok menang maka #2019 Ganti Presiden tidak akan memiliki dampak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Di masyarakat sedang terjadi pro dan kontra tentang "kampanye" lewat masjid pasca dipasang dan dicabutnya kembali spanduk raksasa "#2019 GANTI PRESIDEN" di sebuah masjid di Sumatera Utara dan tausiyah Amien Rais yang mendikotomikan "Partai Setan" dan "Partai Allah" yang juga dilaksanakan di sebuah masjid.

Persoalannya, apa yang harus dipersoalkan? Apakah hanya dua hal itu yang dianggap kampanye yang harus dianggap tidak baik? Ataukah ekstrimnya semua jenis kampanye lewat masjid hendaknya dilarang? Lebih jauh lagi, apakah kampanye lewat institusi dan personal seperti santri dan kyai yang tidak terpisahkan dari masjid juga harus dilarang?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah jawabannya. Dua hal yang pertama dipersoalkan bukan semata-mata karena memasang spanduk dan tausiyahnya yang berisi kampanye politik, tetapi karena bertentangan dengan calon dan partai petahana. Seandainya spanduk dan tausiyah berisi dukungan terhadap petahana, apakah berani polisi menurunkan spanduk dan repot-repot mencari siapa pemasangnya?

Kalau semua jenis kampanye melalui masjid yang dipersoalkan atau harus dilarang, maka hampir semua tokoh dan pengurus partai politik (parpol) melakukannya. Yang paling banyak kampanye politik lewat masjid dan lewat pesantren, para santri, para kyai, serta para ustad yang sangat terkait dengan mesjid adalah petahana. Haruskah dilarang? Beranikah polisi menurunkan baliho yang mengelu-elukan kehadiran petahana? Ketua Parpol yang non-muslim sekalipun blusukan ke pesantren-pesantren termasuk ke masjid-masjid yang sudah pasti kampanye politik.

Oleh karena itu perlu peraturan kampanye untuk mengatur hal tersebut. Kalau diijinkan, semua bentuk kampanye lewat masjid harus diijinkan, bukan hanya yang pro petahana saja. Kalau mau dilarang, semua bentuk kampanye melalui masjid dilarang.

Di balik semua itu, masjid harus tetap terjaga keluhurannya. Masjid harus bisa menginternalisasi aura positif bagi para politisi, agar menjadi politisi-politisi berintegritas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sejarah Islam mencatat pernah terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Lihat saja peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Kedua peristiwa pembunuhan terhadap dua khalifah tersebut adalah ujung dari perselisihan pendapat terhadap pemahaman keagamaan yang tekstual. Khalifah Utsman dibunuh oleh seorang oposan yang selalu memprovokasi umat Islam, yaitu Abdullah bin Saba'. Pembunuhan tersebut terjadi gegara khalifah Utsman mengeluarkan kebijakan membuat ladang khusus untuk unta-unta sedekah yang terlarang untuk umum. Abdullah bin Saba' tidak sependapat dengan kebijakan tersebut dengan melakukan provokasi terhadap umat Islam. Parahnya lagi provokasi dilakukan dengan bertameng ayat-ayat Qur'an yakni QS. Yunus 59.

Dalam pandangan dia, kebijakan Khalifah Utsman mengada-ada dan tidak diperintahkan oleh Allah. Padahal kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab dan Khalifah Utsman hanya menambah peruntukan "sedekah" di samping zakat. Pertanyaanya apakah Abdullah bin Saba' tidak tahu konteks ayat tersebut berbeda dan tidak terkait kebijakan Khalifah Utsman? Tentu tahu, tapi karena Abdullah bin Saba' sudah terbelenggu oleh nafsu dan kepentingan politik, maka penjelasan apapun yang disampaikan Khalifah Utsman tidak diterima.

Demikian pula yang dialami Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam. Dia bukan non-muslim dan bukan juga seorang penjahat yang sadis. Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang muslim yang sepanjang hidupnya rajin berpuasa, rajin tahajjud, dan hafal Qur'an. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi, ini disebabkan pemahaman agama Abdurrahman ibn Muljam yang tekstual sehingga menimbulkan sikap keras pada dirinya dan menganggap khalifah Ali sebagai orang kafir yang layak dibunuh karena tidak menjalankan hukum Islam. Dalam perspektif ibn Muljam, membunuh Khalifah Ali adalah "jihad". Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah Islam ,saat membunuh khalifah Ali bin Abu Thalib, dia berkata "tidak ada hukum kecuali hukum Allah, hukum bukan milikmu dan orang-orangmu wahai Ali".   Kemudian dia mengutip QS Al-Baqarah 207: "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah, dan Allah maha penyantun pada hambaNya".

Dia bersandar dengan keyakinan sedang menjalankan perintah ayat tersebut. Peristiwa tetsebut menjadi cikal bakal tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum radikal intoleran.

Dua peristiwa yang menyedihkan mestinya cukup menjadi pelajaran kita semua bagaimana seharusnya mengamalkan faham kebangsaan di Indonesia. Indonesia bukan negara agama, tapi negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku dan beberapa agama. Negara menjamin setiap warganya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bagi umat Islam tidak ada larangan atau hambatan apapun dalam nenjalankan aktifitas keagamaanya, demikian juga bagi penganut agama lain. Semua dijamin oleh UUD 1945 sebagai derivasi dari Pancasila.

Karena itu sikap keberatan terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah seperti: masjid, gereja, vihara, dan yang lain untuk aksi-aksi politik praktis sangat bisa dipahami, semata-mata untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa yang bisa memancing kegaduhan dalam masyarakat yang tenang dan damai, serta dapat mengancam retaknya persatuan bangsa Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, meminta pada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk terus-menerus mengajak partai-partai politik dan masyarakat secara luas untuk melakukan kampanye damai dan tidak menggunakan sarana ibadah. Kedua pemerintah melalui Kementerian Agama membuat himbauan agar pengurus/pengelola sarana ibadah tidak menginzinkan penggunaan tempat untuk kegiatan-kegiatan politik praktis, termasuk menerbitkan panduan khotbah baik di masjid/ gereja atau tempat ibadah yang lain. Ketiga, membangun komunikasi efektif melalui program bersama antar ormas keagamaan.

Mari kita rawat bersama warisan the founding fathers ini dengan penuh tanggung-jawab. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Tindakan pemasangan spanduk tagar #2019GantiPresiden di pagar depan sebuah masjid di Medan Sumatera Utara menuai pro dan kontra. Lebih dari itu tindakan Kapolres kota Medan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk mencabut dan mencari pelaku pemasangan spanduk itu adalah tindakan yang berlebihan dan ancaman bagi kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Bukankah kebebasan tersebut juga berlaku sekalipun di tempat-tempat ibadah?

Di satu sisi, pemisahan politik (negara) dan agama membuat proses proses demokratisasi seakan-akan berlawanan dengan nilai-nilai agama. Bukankah HAM itu ditempatkan pada posisi yang tepat dalam setiap ajaran agama. Seperti dalam agama Islam misalnya, diajarkan mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya dan hubungan tiap manusia dengan Tuhan nya. ketiga hubungan itu tidak berdiri sendiri melainkan dalam satu kesatuan tindakan. Maka setiap muslim diajarkan untuk menselaraskan ketiga hubungan tersebut dalam kesehariannya. Bukankah di tempat-tempat ibadah itu sebagaimana di tempat-tempat yang lain boleh membicarakan apapun termasuk politik. Bukankah ini pun bisa dianggap sebagai pendidikan politik. Bayangkan jika setiap umat agama juga memiliki pengetahuan politik, pengetahuan sosial, pengetahuan berbangsa dan bernegara, tidakkah negara tersebut akan mendapatkan manfaatnya? Jika spanduk tersebut bertuliskan #2019TetapJokowi apakah juga akan mendapatkan perlakuan yang sama?

Tempat ibadah memang bukan tempat untuk berkampanye, tetapi kejadian pemasangan spanduk di Medan tadi adalah juga kehendak publik yang harus arif dan rasional disikapi. Bukan dengan cara mengancam dan menangkap sebab pesan yang disampaikan adalah terkait tahun politik di 2019 mendatang. Terkait dengan aspirasi politik jelang Pilpres 2019. Apakah pesan mengganti seorang presiden melalui suatu proses politik yang konstitusional adalah sebuah tindak kejahatan? Sikap yang berlebihan akan justru memperkeruh dan memperuncing persoalan.

Jika spanduk 2019GantiPresiden dipersoalkan, maka bagaimana dengan aksi relawan di CFD Jakarta yang pada hari minggu kemarin membentangkan spanduk 2019TetapJokowi?

Bagaimana dengan BLL (Bantuan Langsung Lempar) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melibatkan para pembantunya dan paspampres, yang mana hal ini telah dilarang oleh Bawaslu karean diduga sebagai kampanye?

Sebaiknya pemerintah, dimulai dari presiden hingga seluruh jajarannya tetap mengedepankan akal sehat dan tidak mudah merasa terserang. Ajaklah seluruh warga negara berperan secara aktif dalam bingkai demokrasi, yakni membangun kesadaran bahwa perbedaan pendapat maupun perbedaan pilihan politik adalah suatu hal yang biasa saja dalam negara demokrasi.

Tidak perlu panik dan membabi buta terhadap beragam cara masyarakat berekspresi sepanjang itu bukanlah tindakan melawan hukum. Jika para penggagas dan pendukung #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi saja bisa berkumpul dan berdebat dalam satu forum beberapa waktu yang lalu, lantas kenapa pemerintah dan kepolisian seperti anti terhadap perbedaan ?

Kemanakah slogan "Aku Rapopo" khas Jokowi itu kini? Sudahkah berubah oleh sebab keinginan untuk terpilih kembali di periode kedua 2019-2024 nanti.

Semoga akal sehat seluruh elemen bangsa tetap dikedepankan dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 nanti. Ganti presiden adalah amanat konstitusi setiap 5 tahun sekali. Hentikan upaya-upaya intimidasi terhadap mereka yang menyuarakannya, sebanding dengan sikap terhadap mereka yang menyuarakan Tetap Jokowi di 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dinamika politik yang berkembang sekarang ini cukup memprihatinkan. Di tengah  persaingan dan kontestasi baik di pilkada maupun menjelang Pilpres 2019  sudah keluar dari nilai-nilai kepatutan dan kelaziman sebagai negara demokrasi. Kebebasan yang diberikan negara kepada individu, kelompok dan golongan sudah digunakan dengan semena-mena untuk menghujat, menghina dan mencaci maki pihak lain tanpa dilandasi oleh nilai-nilai yang selama ini kita pegang yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Kuatnya penggunaan politik indentitas yang berdasar pada isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) akan membawa bangsa ini kelembah kehancuran. Gejala seperti ini kalau tidak cepat diantisipasi oleh pemerintah akan sangat membahayakan eksistensi Indonesia sebagai negara.

Begitu gencarnya kampanye politik agitasi berbau hasutan, caci maki, dan penghinaan sudah menjadi konsumsi diberbagai media sosial.Lebih memprihatinkan lagi sekarang ini adalah digunakannya masjid untuk kampanye politik. Dijadikannya masjid sebagai tempat kampanye politik akan membawa agama masuk dalam kompetisi politik yang seraya memicu provakasi sentiman SARA. Padahal seharusnya masjid harus seteril dari politik praktis kerena rawan terjadinya perpecahan umat.

Memang betul bahwa umat harus tahu politik, tapi politik yang membawa kemajuan bagi bangsa dan negara dan bukan politik adu domba yang akan membawa perpecahan dan kehancuran. Politik bukan semata-mata kekuasaan, ia mengandung tatanan nilai. Ada  nilai kebajikan yang terkandung dalam politik seperti kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, dan peradaban.

Nilai politik seperti inilah yang harus disebar dan dibicarakan dalam mesjid agar umat sadar sehingga memiliki tanggun jawab sebagai warga negara. Menjadikan masjid untuk tempat kampanye politik menyebabkan masjid telah terjadi polarisasi. Bayangkan kalau satu daerah terdapat puluhan mesjid pasti terjadi benturan antara masjid yang satu dengan  mesjid lain. Sehingga persatuan umat yang menjadi cita-cita tidak akan  terwujud dan malah akan membawa umat ke arah perpecahan. Dan akhirnya akan terjadi fragmentasi negara.

Mudah-mudahan kejadian spanduk berukuran raksasa yg bertuliskan "#2019GantiPresiden" di halaman Masjid Al-Amin Medan tidak akan terulang. Jika ingin memasang spanduk letakkan di tempat yang sepatutnya dan harus bertanggung jawab dan tidak sembunyi-bunyi. Jangan lempar batu sembunyi tangan dan tunjukan secara kesatria alasan pemasangan spanduk tersebut.

Dalam negara demokrasi setiap orang bebas menilai dan mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah. Namun jangan mengajak orang atau melakukan mobilisasi orang untuk sepaham. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap sesuatu. Inilah yang menyebabkan demokrasi itu indah karena masing-masing memiliki sikap dan pendapat yang berbeda. Sekali lagi mudah-mudahan di tahun politik ini mesjid seteril dari tempat kampanye politik dan umat serta ulama bersatu padu membangun persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI. Bravo Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Masjid sebagai tempat ibadah belakangan kerap dijadikan lokasi berkampanye para peserta pemilu. Tak jarang penggunaan masjid sebagai tempat kampanye malah menimbulkan masalah. Memasuki tahun politik  dimana kandidat kepala daerah, kandidat anggota legislatif dan tim pemenangan partai politik bersiap-siap berlaga di pilkada serentak bulan Juni 2018 dan juga perhelatan Pilpres 2019. Alhasil, wajib bagi mereka untuk kampanye. Namun alat kampanye, sebaiknya tidak dipasang di masjid, kalau itu terjadi masjid nanti dipenuhi umbul-umbul baleho, spanduk berbagai kepentingan.

Sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, posisi masjid di Indonesia memiliki peran yang amat strategis. Jika diberdayakan secara optimal, masjid di Indonesia bisa menjadi sumber solusi pelbagai problem masyarakat dari masalah akidah, pendidikan, sosial hingga ekonomi. Namun harus diakui, masjid di Indonesia lebih banyak dimanfaatkan sekadar sebagai tempat peribadatan. Sementara fungsi lainnya masih belum teroptimalkan, kalau tidak boleh dikatakan terabaikan.

Sekali lagi kita memang patut bersyukur, negeri dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia ini juga memiliki jumlah masjid yang terbesar pula, yang sebagian besar sumber dana pembangunan dan pengelolaannya berasal dari swadaya umat. Inilah fakta bahwa umat memiliki potensi dan sumberdaya yang layak untuk dikembangkan, di sana kaum muslimin beribadah, belajar ilmu, bersilaturahmi dan berinteraksi sosial, saling memberi kepedulian, kedamaian dan kebaikan serta memperbincangkan dan mencarikan solusi terhadap beragam sendi-sendi kehidupan.

Kepentingan umat ini yang tidak boleh diabaikan. Ulama, yang pada dasarnya memang lekat dengan masjid, mesti memaksimalkan masjid sebagai tempat untuk mendiskusikan, membicarakan dan menyerukan kepentingan umat. Pro dan kontra pada penguasa itu hal biasa, tapi kepentingan umat mesti dipertimbangkan sebagai hal yang tidak kalah penting. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Masjid itu tempat ibadah, rumah Tuhan. Jamaah datang dari berbagai kelompok, mazhab dan afiliasi politik yang tidak sama dan tak sebangun. Secara pribadi saya datang ke masjid biasanya sebagai ikhtiar mencari sunyi, kekhusuan dan bebas dari gempita politik dan kepentingan duniawi. Masjid menjadi tempat yang paling nyaman mengheningkan sukma, mengolah pikir dan menyelami secara ontologis orientasi otentik kehidupan kita yang seringkali buram akibat terciprat limbo sejarah perilaku harian.

Di masjid kita bermunajat, merendahkan diri serendah rendahnya di hadapan Tuhan. Sekaligus secara sosial  membangun silaturahmi bersama jamaah lain dalam semangat yang lapang. Atribut partai dan perkauman dilucuti. Politiknya adalah kejamaahan.

Kalau hari ini dan ke depan masjid (dan rumah ibadah lainnya) dijadikan ruang berpolitik praktis, maka sungguh sebuah tindakan tak terpuji. Akibat susulannya Tuhan dipaksa partisan, khutbah keagamaan berisi pekik kebencian, dan alam pikiran jamaah yang seharusnya terang dengan serta merta  terkontaminasi para demagog yang  bermetamorfosis menjadi khatib, pendeta, ustadz, padahal tak lebih hanya provokator yang membelah jamaah, menyemai sengketa satu dan lainnya.

Politisasi masjid tidak hanya telah mengotori makna terdalam politik, tapi juga telah menghina rumah Tuhan. Dalam diksi "rumah Tuhan" tergambarkan sebuah tempat berteduh ruhaniah, namu  gara gara politisasi masjid tiba-tiba di dalam rumah Tuhan itu  yang didapatkan tak lebih seputar hasutan, penggiringan opini, dan mobilisasi ayat ayat Tuhan untuk kepentingan pragmatisme politik semata-mata.

Tidak ada yang lebih berbahaya kecuali ketika politik dan agama kawin dalam mahligai politik praktis. Populisme kanan seringkali bermula dari sikap puritanistik dan cara pandang bipolar.  Aku kelompok Tuhan, kalian pengabdi setan. Kompleksitas sosial politik diringkus dalam pola reduksi dengan beban teologis dalam frame penafsiran serampangan dan tidak karuan.

Sejarah gelap tragedi kemanusiaan di mana negara (politik)  dibungkus jubah keagamaan seperti terjadi abad pertengahan tidak boleh terulang. Masjid harus kembali pada khitahnya, dan politik menjadi pertarungan sehat untuk membangun kebaikan publik, keutamaan sosial dan kehidupan yang berkeadaban. Demokrasi semestinya dilakukan secara sehat dan berdaulat kepada akal budi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Baik juga membandingkan gejala kampanye di masjid ini dengan politisasi gereja di Eropa, dan "non-politis"-nya gereja di Amerika. Kesatuan politik gereja-negara yang disebut "christendom" itu, yang terbangun kala "ancien regime" di Eropa telah hancur. Dan itu akibat entah kekuasaan politis yang mengkooptasi agama, atau agama yang menuntut legitimasi religius bagi suatu negara. Dengan tali-temali organik ini, maka saat negara berkonflik, agama pun dilibatkan (kasus Irlandia Utara). Atau kalau agama menginginkan perluasan dirinya, maka serdadu rajalah yang diminta berlaga. 

Suatu saat di Eropa, para pemikir di universitas menggerakkan Pencerahan, sembari menolak feodalisme, yang melahirkan kaum borjuis. Agama yang dipolitisir oleh kerajaan feodalistis tadi pun ikut tergerus. Kini lemah berkeping keping nasibnya.   

Di Amerika lain skenarionya, belajar dari Eropa, kaum kristen puritan yang tiba di benua baru, menempuh cara lain. Bagi mereka, kekuasaan itu ruang terbuka, sehingga tak ada satu agama pun yang boleh dikooptasi atau mendominasi. Dari sini ide "down town" sebagai ruang terbuka muncuk, ia tak boleh ditempati oleh satu gereja, tapi menjadi ajang pertemuan publik yang bersifat "civic" adanya. 

Oleh karenanya, agama pun menjadi majemuk, dan mereka dipersilakan membangun pengaruh peradabannya, tapi dalam ruang bebas "down town" tersebut. Saya yakin, Indonesia mirip Amerika, yang memilih Pancasila sebagai jembatan dimana agama-agama bertemu, sehingga politik menemukan pengungkapan non-religiusnya, dengan bahasa substantif yang lebih terkait untuk kemaslahatan hidup bersama. Kampanye kiranya berlangsung di ruang publik, dan agama menjaga agar semua omongan para politisi berkarakter etis! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas