Kampanye Pemilu 2019 Abai Pendidikan Politik
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 October 2018 13:00
Penulis
Sudah dua minggu masa kampanye Pemilu 2019 dimulai. Tahapan ini merupakan momentum untuk berebut simpati pemilih bagi peserta pemilu: capres-cawapres, partai politik, calon legislatif, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Karenanya, kampanye dinilai yang paling rawan terjadi pelanggaran dari kesemua rangkain Pemilu 2019.

Jika berkaca pada pemilu sebelumnya, masa kampanye selalu dihiasai pelanggaran pemilu di setiap perhelatan politik: kampanye hitam, money politic, hingga manipulasi surat suara. Alih-alih ajang adu gagasan, masa kampanye justru dijadikan medan untuk saling serang berbau ujaran kebencian. Anehnya, tindakan yang merusak karakter bangsa ini seolah dianggap wajar.

Mengapa masih terjadi perilaku demikian? Padahal, ajang ini bukan semata-mata untuk mendapat simpati rakyat belaka, melainkan para peserta pemilu harus bertanggung jawab mencerdaskan pemilih dalam kehidupan berdemokrasi. Pendeknya, kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik.

Sejumlah kalangan memprediksi situasi kampanye Pemilu 2019 tak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana peserta pemilu sekadar bertujuan menjadi pemenang yang mengabaikan tujuan kampanye.  Bahkan, khusus Pilpres 2019, ujaran kebencian sudah meramaikan dunia maya sejak masa kampanye belum dimulai. Mengingat masa kampanye pemilu masih cukup lama, boleh jadi kampanye yang tidak mendidik semakin marak terjadi jelang hari H pencoblosan Pemilu 2019. Jika demikian, apakah kualitas elite dan demokrasi kita memang tak bisa ditingkatkan?

Dari segi peraturan perundang-undangan, sejumlah pihak menilai sudah merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya kampanye dilakukan. UU Pemilu juga mengatur  larangan kampanye yang bersifat, diantaranya: menghasut, kekerasan, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Termasuk larangan penggunaan fasilitas negara.

Bahkan alat peraga kampanye (APK) juga tak luput diatur dengan cukup detail: jenisnya, ukurannya--pamflet dan sejenisnya, bahkan tiap bahan kampanye tak boleh lebih dari Rp60 ribu jika dikonversi dalam bentuk uang. Pengaturan tersebut dinilai untuk menjamin fairness di antara para peserta pemilu. Lalu, bagaimana mungkin kampanye yang fairness bisa terwujud jika peserta pemilu saling sikut?

Sebenaranya, kita sudah memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak peserta pemilu yang tidak melaksanakan kampanye yang bersih dan berintegritas. Sayangnya, lembaga pengawas ini dinilai bagai macan ompong. Dugaan pelanggaran pemilu yang selama ini terjadi kerap tidak jelas penangannnya. Salah satu penyebabnya, karena pemberian kewenangan kepada Bawaslu dinilai setengah hati. Bawaslu tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Lantas, perlukah kita menjadikan Bawaslu sebagai lembaga superbody?

Jika pelanggaran kampanye masih marak terjadi pada Pemilu 2019, perlukan kita mengevaluasi sistem politik yang dinilai sejumlah pihak telah menyeret bangsa Indonesia ke lembah hitam? Tentu rakyat tak ingin mengalami ‘sudah jatuh tertimpa tangga’: duit rakyat habis terkuras untuk memfasilitasi kampanye, tapi rakyat tak mendapatkan pendidikan politik, dan hasil pemilu pun juga tidak berpengaruh signifikat terhadap nasib rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fisip Universitas Diponegoro, Anggota DKPP RI Periode 2012-2017, Ketua BAWASLU RI Periode 2008-2011,

Tahapan Kampanye merupakan tahapan penting pemilu, dan satu dari tahapan paling vital pemilu (one of the most vital stages in the election). Dalam tiap pemilu, tahapan ini wajib ada (the campaign must be held in each election).

Di dalam kampanye, peserta pemilu menawarkan gagasan, program, gagasan alternatif atau jalan ke luar untuk penyelesaian masalah yang tengah dihadapi rakyat-pemilih, atau posisi sikap peserta pemilu yang tengah jadi sorotan/perhatian publik.

Rakyat pemilih menanggapi/mengritisi gagasan/program peserta pemilu, dan dialog/interaksi antara peserta pemilu dan rakyat pemilih, dan dialog antarpeserta pemilu, sedangkan rakyat-pemilih menilai gagasan/program siapa yang paling oke di mata rakyat pemilih.

Pemilu seringkali disebut “kongres gagasan,” sedangkan kampanye adalah sarana perwujudan kongres gagasan itu (Elections are often called "congress ideas" and the campaign is an event to realize the idea congress). Meminjam istilah Mill (1859), dalam kampanye terdapat “pasar gagasan” (the marketplace of ideas). Ekspresi kebebasan dan untuk menemukan kebenaran.

Untuk pemilu yang damai dan mampu menjangkau fairness, maka kampanye dalam pemilu kompetitif harus memenuhi prasyarat: Pertama, memberi kesempatan yang adil bagi para kontestan untuk menyampaikan posisi mereka kepada warga dan bersaing untuk mendapatkan suara (Elections that are genuinely competitive offer equitable opportunities for contestants to convey their positions to citizens and compete for votes); Kedua, kampanye pemilu memberi calon dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan pesan mereka kepada warga (Election campaigns provide candidates and political parties with opportunities to present their message to citizens); dan Ketiga, membantu pemilih menentukan keputusan yang terdidik dan terinformasi pada Hari Pemilu (helping voters make educated and informed decisions on election day). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Mengenai apakah peserta pemilu akan mengabaikan peran pendidikan politik atau justru melaksanakannya selama masa kampanye Pemilu 2019, saya belum punya penilaian secara detail. Tetapi melihat kampanye yang sudah berjalan, kampanye itu belum didesain sedemikian rupa untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat.

Kalau memang peserta pemilu menjadikan kampanye bagian dari edukasi, maka mereka pasti melakukan cara-cara kampanye yang edukatif dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Tapi sejauh ini, penyebaran hoax dan ujaran kebencian misalnya, masih marak terjadi. Dengan begitu, saya punya penilaian bahwa peserta pemilu belum secara total menjadikan kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik.

Saya pikir hal tersebut bukan disebabkan oleh kualitas demokrasi Indonesia. Kita semua tidak meragukan kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia juga dipuji oleh beberapa kalangan dari luar negeri.

Soal aturan main kampanye dari pemilu ke pemilu terus mengalami perbaikan. Misalnya, kampanye sudah tidak mengedepankan mobilisasi massa dan pemasangan alat peraga kampanye sudah tidak semasif dulu lagi. Singkatnya, pengaturan pelaksanaan kampanye sudah relatif bagus. Sehingga pelanggaran kampanye bukan karena kualitas demorasinya, tetapi minimnya kreatifitas elite politik dalam berkampanye. Dengan demikian, problem kampanye yang tidak mendidik itu ada pada perilaku elite politik.

Salah satu cara mendidik masyarakat itu dengan memberikan teladan yang baik. Kalau peserta pemilu sudah sudah saling menjatuhkan yang jauh dari nilai keadaban, maka itu bagian dari pembelarajaran buruk yang diberikan kepada masyarakat. Jika cara tersebut yang terus dilakukan, saya khawatir kita hanya berhasil menyelenggarakan pemilu secara prosedural, tapi secara substansial tidak berhasil.

Betul, pelanggaran pemilu bisa diawasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu (Bawaslu). Tapi Bawaslu mengalami kelemahan sistemik yang memang “dibikin lemah”. Tidak hanya soal kewenangan, tapi perangkat sumber daya manusianya juga terbatas. Bawaslu di tingkat nasional komisionernya hanya tujuh orang, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya lima orang bahkan ada yang tiga orang (tergantung wilayah). Personil Bawaslu sangat sedikit, sementara peserta pemilu yang harus mereka awasi berjibun. Kondisi ini secara tidak langsung menyulitkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Dulu, Bawaslu sempat menggagas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Itu sudah dilakukan. Tetapi kelemahannya ada pada pendanaan, karena bagaimanapun juga menggerakan relawan butuh logistik yang tidak sedikit.

Mengenai ide apakah Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan penindakan, misalnya, menurut saya itu perlu ditimbang ulang. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu dan pidana umum itu kan berbeda. Selama ini, cara pandang penyidik di kepolisian dan Bawaslu dalam melihat tindak pidana pemilu dalam beberapa kasus tertentu kerap bersebrangan. Seharusnya penanganan tindak pidana pemilu diberikan sepenuhnya kepada Bawaslu, sehingga penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa lebih efektif.

Namun harus pertimbangkan juga sisi negatifnya jika Bawaslu diberikan kewenangan tersebut. Misalnya, bagaimana pola check and balances-nya terhadap Bawaslu? Kalau KPK itu dibentuk dan diberi kewenangan sedemikian rupa,  check and balances-nya ada di pengadilan tipikor. Sehingga pengadilan tipikor bisa menguji apakah penyidikan, penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK sudah betul atau tidak.

Sementara, saat ini penyelesaian tindak pidana pemilu masih di peradilan umum. Kita belum punya lembaga peradilan khusus untuk menangani pemilu. Artinya, kalau kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan diberikan kepada Bawaslu, tapi kemudian tidak didukung oleh perangkat lembaga peradilan yang memang konsen mengenai pemilu, ya sama saja dengan sia-sia. Karena mindset hakim-hakimnya, masih mindset pidana umum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Maraknya kampanye yang abai pendidikan politik, sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Hal itu disebabkan, sedari awal kebanyakan partai politik (parpol) dibentuk tanpa ideologi yang kuat. Pembentukan parpol seringkali hanya atas dasar mengejar kekuasaan, bahkan jika ditelisik adanya parpol-parpol baru tokohnya juga kader dari parpol lama. Hal ini patut diduga karena dalam tubuh parpol lama sang tokoh tidak mendapatkan tempat kekuasaan sehingga mencari peraduan baru yang sekiranya prestige.

Karena bukan atas ideologi yang kuat, maka segala cara ditempuh untuk mendulang suara demi menggapai kursi kekuasaan. Model yang demikian, tentu bukan gejala baik dalam alam demokrasi sehingga perlu ditindak secara tegas.

Hanya saja, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu, sayangnya seringkali tumpul pada level penegakkan. Lebih parahnya lagi, justru yang membuat hukum--legislatif/politisi--pula yang ikut melanggarnya sehingga melemahkan hukum itu sendiri.

Adanya Bawaslu seharusnya dapat menjadi ujung tombak dalam penegakkan, hanya saja dengan core business utama Bawaslu pada lingkup pengawasan sejauh ini masih belum jelas antara input dan output pengawasan itu. Dengan demikian, sulit juga dengan hanya mengandalkan Bawaslu. Ke depan, input dan output pengawasan Bawaslu perlu diperjelas sehingga dapat lebih efektif dalam menindak pelanggaran dalam kampanye. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF