Kader Berjuang, Kader Terbuang
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid/Watyutink.com

31 October 2017 16:00
Saat ini, jadi kader moncer di satu parpol bukan jaminan karier politik bakal menjulang. Jadi masyarakat Indonesia jangan mimpi punya presiden muda macam di sejumlah negara seperti Kanada, Perancis, dan Austria.

Jika kader memiliki popularitas bagus dan berpotensi meraih banyak suara, akan disayang oleh parpolnya. Salah satu contoh Presiden Joko Widodo. Sejak awal memilih PDI-P untuk maju sebagai kepala daerah. Pada 2012 Jokowi berhasil menjabat DKI 1, dan lanjut menjadi RI 1 pada 2014 dengan status sebagai kader PDI-P (meskipun bukan ketua umum).

Nggak, tuh. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, PDI-P mengusung  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur (cagub) menyingkirkan kader militan seperti Boy Sadikin. Terbuang dari PDI-P, Boy gabung jadi tim pemenangan Anies-Sandi dan menjadi salah satu tokoh kunci Kini Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Kejadian serupa mungkin akan terjadi di Jawa Barat (Jabar). Kali ini terjadi di Partai Golkar. Atas nama survei popularitas dan elektabilitas, kader yang berjuang dari bawah dan 'berdarah-darah' bagi Golkar, Deddy Mulyadi (DM), harus tersingkir. Golkar lebih memilih Ridwan Kamil yang lebih populer. Kenapa Golkar tidak percaya diri mengusung kadernya?

Dari sejumlah nama yang beredar jelang Pilkada Jabar, tidak ada satupun nama kader PDI-P. Tiga nama yang digadang-gadang maju di pilkada Jabar, Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi, dan Kang Emil, bukan kader PDI-P. Deddy Mulyadi belakangan sering datang ke kegiatan PDI-P. Kalau PDI-P nantinya memilih Deddy Mulyadi yang mnejadi cagub, maka anomali akan terjadi. PDI-P tidak punya kader mumpuni sebagai vote getter dan memilih Deddy Mulyadi, padahal nama itu dianggap oleh Golkar bukan vote getter yang mumpuni. Ukuran vote getter di sini pun jadi berbeda. Padahal suara PDI-P di Jabar lebih banyak ketimbang Golkar. Jadi menarik pertanyaannya, semata mencari suara pemilih atau memang tidak mau kadernya berprestasi kinclong?

Pilkada serentak 2018 menjadi ajang pemanasan pra Pilpres 2019. Dua provinsi menjadi sorotan, Jatim dan Jabar. Jika ditotal jumlah DPT di kedua wilayah sepertiga (DPT Jatim 30 juta dan Jabar 32 juta/2017)  dari total jumlah DPT Nasional (190 juta/ 2014). Menang telak di dua wilayah itu bisa diprediksi selangkah lebih dekat dengan kemenangan di Pilpres 2019.

Dari titik ini, kaderisasi parpol boleh dibilang tidak berjalan. Meniti karier politik dari bawah dan berprestasi bukan jaminan bakal dilirik oleh petinggi partainya untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal salah satu fungsi partai adalah kaderisasi.

Kalau tren masih seperti ini, apakah fungsi parpol hanya sebatas menang kontestasi politik?

Jangan heran kalau ke depan nanti bakal muncul pemimpin yang mbalelo terhadap kebijakan partai pengusungnya karena merasa tidak pernah dikader dari bawah dan memiliki ideologi dan spirit juang yang sama. Ambil contoh Ahok yang maju di Pilkada DKI meskipun tidak dicalonkan oleh Golkar. Dia bahkan keluar dari Golkar dan pindah ke Partai Gerinda yang mengusungnya. Ketika sudah menjadi wagub, Ahok pun 'melawan'  kebijakan Gerindra dan keluar dari partai itu.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Ini risiko partai politik (parpol) yang menganut sistem tertutup. Artinya setiap parpol mendaftar anggotanya sebagai card carrying member. Akibatnya simpatisan dan pendukung yang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dianggap outsider. Namanya orang merdeka, dia mau berideologi sesuai dengan keinginan batinnya, dan tidak mau menggadaikan kemerdekaan.

Mereka yang menjadi anggota dan ber-KTA memang adalah orang-orang yang sudah kontrak berjuang untuk partai dengan segala akibatnya. Bagi yang sudah mapan karena kontrak itu, ia berusaha mempertahankan posisinya at any cost. Karena hidup matinya sudah dikontrak, dia cenderung menyusun kekuatan bertahan bagi dirinya, kalau perlu biayai partai dengan pamrih pribadi dan keluarga. Akibatnya kader muda yang penuh idealisme dan mengandalkan kemampuan berpolitik semata dan pengaruh massanya besar, belum tentu cocok bagi partai yang "eksklusif".

Walaupun pada awalnya diterima atau difungsikan sebagai vote getter, ketika berhasil dan dimintai bantuan finansial mereka segan. Karena hal tersebut berlawanan dengan idealisme menggalang massa. Sebaliknya anggota yang tekadnya memanfaatkan organisasi atau partai, dia tidak segan-segan mengeluarkan dana demi terpenuhinya ambisi politik pribadi. Makin besar sumbangan dan kedekatan dengan "pemilik" partai, makin besar juga keleluasaan untuk bersaing dalam pilkada walaupun kemampuan pemikirannya rendah. Jadi terkesan parpol memperhatikan kader berdasarkan kedekatan relasi dan kemampuan finansial.

Perlu diingat, banyak kader card carrying member yang berlatar belakang pengangguran dan mencari penghasilan dari berpartai. Buktinya belakangan marak korupsi dengan perlambangan partai. Seolah-olah parpol menjadi tempat penampungan pengangguran dan "pengusaha" yang cari proyek atau bikin proposal. Kalau bernasib baik, diangkat sebagai pejabat atau minimal jadi "asisten". Kalau sudah berhasil mendapat jabatan, selanjutnya menjadi "sasaran" proposal. Kalau jiwanya idealis, pejabat tersebut akan lari.

Jadi kader yang baik akan lari dari parpol, dan parpol terpaksa mencari kader dari luar. Ini memberi kesan bahwa kaderisasi parpol gagal dilakukan. Padahal banyak kader potensial yang tidak terjaring karena berbagai persyaratan yang diterapkan untuk kepentingan parpol. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dosen FEBI UIN Raden Patah

Usia merupakan suatu hal yang sensitif di Indonesia. Budaya dan adat istiadat Indonesia yang sangat menghargai orang tua juga menjadi suatu batasan dari pola berpikir masyarakat secara umum di Indonesia. Dimana kepemimpinan ditandai oleh kebijaksanaan sejalan dengan bertambahnya umur seseorang.

Inilah salah satu kondisi yang membuat regenerasi pemimpin muda di Indonesia terkesan berjalan lambat. Tidak bisa berjalan mulus di semua tempat.

Selain itu, demokrasi yang belum matang, membuat pola pikir masyarakat terutama dari kalangan ekonomi lemah lebih mengedepankan pragmatisme. Sehingga mempersulit generasi muda untuk mendapatkan akses pada jabatan-jabatan publik yang diraih melalui pemilihan langsung.

Di saat para kaum muda berjuang untuk menaiki tangga kepemimpinan yang memiliki batasan keras. Para anak muda juga mendapat tantangan dari kondisi dimana para pemimpin muda yang sudah berhasil menaiki tangga terkena kasus hukum seperti korupsi. Ini bisa dipahami karena mereka tahu akan limitasi di dalam masyarakat Indonesia. Budaya menghargai orang tua dan pragmatisme.

Jalan singkat untuk menghadapi budaya adalah dengan memenuhi pragmatisme masyarakat. Sehingga rumusan memperkaya diri dengan cepat untuk membiayai pemenangan pemilu adalah dengan cara korupsi. Memang motif korupsi bukan hanya mencari uang pembiayaan politik akan tetapi juga karena godaan kekuasaan. Dimana anak muda belum siap menggunakan kekuasaan sehingga tergoda untuk memanfaatkannya di jalan yang salah.

Para anak muda yang berhasil menggapai anak tangga kekuasaan dan berhasil membuktikan prestasinya merupakan asset bangsa ke depan. Semoga mereka bisa menjaga diri dan menginspirasi para calon pemimpim muda serta merubah persepsi masyarakat akan pemimpin muda. Dan secara bertahap, akan muncul kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin bukan hanya dasar pragmatisme. (ast)

Semoga dengan momentum 28 Oktober sebagai salah satu tonggak sejarah pemuda bisa terus memacu semangat para anak muda untuk berkreasi dan menjadi pemimpin Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Pimpinan Pusat BM Hipmikindo.

Regenerasi adalah suatu keniscayaan, suka atau tidak pasti terjadi. Hal ini merupakan konsekuensi logis daripada dinamika perjalanan waktu dan majunya peradaban. Regenrasi juga diperlukan untuk mejawab tantangan zaman dengan segala kebutuhan yang diukur berdasarkan persoalan zaman.

Regenerasi tidaklah semata hanya pergantian orang dari yang sebelumnya dengan orang baru tapi lebih dari itu yakni pertarungan idea dan gagasan yang baru guna menjawab tantangan zaman tadi. Oleh karena itu ukuran keberhasilan dari suatu regenerasi adalah kemampuan untuk menentukan langkah-langkah terobosan sesuai dengan tuntutan jaman serta mewujudkan langkah-langkah itu menjadi nyata.           

Arus informasi saat ini tidak dapat dibatasi lagi, membuat semua menjadi sangat mudah untuk diakses. Inilah yang memudahkan setiap orang pada gilirannya untuk dapat memperoleh apapun informasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya ini yang membuat soal experience (pengalaman) tidak harus melulu diukur melalui jam terbang, akan tetapi hal yang bersifat kualitatif bisa juga didapat degan cara yang lebih simple dan mudah.         

Tentunya dengan tidak mengesampingkan soal kemampuan, integritas dan tanggung jawab. Di republik ini reformasi 1998 adalah contoh konkret bagaimana kemudian mahasiswa kala itu yang relatif minim pengetahuan soal kenegaraan dan pemerintahan, justru ada di garda terdepan pendobrak benteng otoritarian rezim Soeharto yang anti demokrasi hanya berdasarkan pijakan idealisme,moral, keyakinan dan kebutuhan atas perubahan. Mahasiswa lebih berani dibanding para jenderal ABRI dan politisi yang jelas bersujud pada Soeharto slama 32 tahun, walaupun mungkin tidak semuanya.                       

Dunia mencatat hanya orang mudalah yang mampu mengubah dunia dan kebanyakan orang tua menjadi beban negara dengan egonya yang memuncak. Kemudian pola pikir harus dirubah apalagi orang muda relatif tidak mempunyai dosa masalalu, jika tidak dimulai atau dicoba bagaimana bisa mengetahuinya. Jangan sampai pada suatu hari orang muda akan turun kembali kejalan karena, keegoisan generasi tua dalam mengelola negara. Presiden sekalipun, harusnya dijabat pada usia produktif sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, dan jangan lagi kemudian generasi tua menambah lagi dosa sejarah dengan tidak memberikan kesempatan pada orang muda. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh yang dilakukan pemimpin kepada pengikutnya, dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah untuk mempelajari kepemimpinan adalah “melakukan dalam kerja” dengan praktik seperti seorang yang magang pada seorang seniman ahli, perajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan menularkan ilmunya melalui pengajaran/instruksi kepada orang yang magang. Pemimpin adalah seorang individual yang memiliki kelebihan pengelolaan SDM yang ada di dalam kelompoknya, mengarahkan anggota dalam kelompok dan visioner.

Saya menganggap model kepemimpinan yang ada di Indonesia saat ini adalah monarki. Dalam model kepemimpinan ini sanak famili dianggap jalan terbaik untuk mempertahankan madu lezat yang namanya kekuasaan itu. Ini dilakukan dengan melimpahkan kekayaan dan jabatan hanya kepada sanak keluarganya saja. Jikalau model seperti ini masih digunakan di Indonesia, maka impian kita di pimpin oleh pemimpin seperti Trudeau, Marcon dan, Kurz hanya menjadi seperti bahan bacaan mainstream di bangku perkuliahan.

Mendapatkan pemimpin muda yang menjadi impian juga menjadi sulit, karena kaderisasi di kendaraan-kendaraan politik (parpol) tertutup rapat untuk umum. Hanya mereka yang memiliki "kesepakatan" saja yang bisa mendapatkan akses. Inilah yang menyebabkan munculnya high cost politik. Ada kecenderungan, hanya yang itulah yang sudah siap dalam segala aspek (infrastruktur dan finansial) untuk bertarung merebut kekuasaan. Sementara yang muda, mayoritas masih minim dalam segala aspek.

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, jika kita mau memiliki pemimpin muda impian yang bisa membawa perubahan. Antara lain; pembatasan usia peserta kontestan politik (di bawah 50 tahun), partai politik dilarang mencalonkan orang di luar kadernya, pelarangan famili menjadi pengurus partai yang sama, tidak ada mahar politik, pembatasan masa jabatan ketua parpol, pengurus parpol aktif dilarang rangkap jabatan, dan menteri baiknya dijabat oleh teknokrat. Ini akan membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin muda, untuk orang-orang tua bisa dikaryakan sebagai penasihat atau dibentuk lembaga untuk memberikan masukan dan digaji pemerintah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wartawan Senior dan Pendiri Tan Malaka Institute

Saya berpendapat akibat demokrasi liberal sistem politik kita sudah rusak berat. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah. Semua diukur dengan popularitas dan "isi tas".

Menurut saya, tidak ada pengkaderan saat ini di partai politik. Yang ada pengkederan. Maksud saya kaderisasi saat ini tidak berjalan di partai politik. Sedangkan pilihan dalam Pilkada tergantung bos partai. Udah kayak lagu Bento Iwan Fals aja, "Yang penting aku menang, aku senang,".

Partai politik sebagai sebuah organisasi seharusnya mengambil sebuah keputusan secara organisasi, bukan berdasarkan maunya Ketua Umum dan orang-orang dekatnya. Yang terjadi saat ini kan seperti sebuah PT. Yang berkuasa Presdir. Bukan lagi suara kader partai.

Tentang kaderisasi dalam partai politik, harusnya partai mengambil kadernya sendiri dalam kontestasi poltik. Bukan mencomot orang lain yang tidak paham ideologi partai dan tidak pernah berjuang dari bawah. Seorang kader itu adalah orang orang berjuang dari bawah. Jatuh bangun membangun partai.

Seorang kader partai siap mati demi membela partai dan pilihan politik partainya. Kalau sekarang kan enggak. Partai hanya alat orang-orang tertentu untuk mengejar ambisi politiknya. Apalagi kalau kita bicara calon legislatif. Kader bisa kalah dan tersingkir dari nomor urut "jadi" oleh pelawak atau artis yang tidak pernah berjasa, apalagi membesarkan partai. Akibatnya terjadilah pindah partai dan sebagainya.

Akibat dari kader comotan atau numpang lewat itu, kualitas parlemen menurun. Apalagi kualitas kepala daerah. Setelah terpilih mereka tak peduli dengan partai politik yang mengusungnya. Kalau pun ingat paling cuma sama Ketua Umum saja. Kadang-kadang pun enggak. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Forum Jurnalis Jakarta

Jawa Barat (Jabar) memang anomali politik. Tapi Jawa Barat merupakan kunci pemenangan pemilu 2019 bagi partai politik pro Jokowi. Bagi lawan politik Jokowi, Jabar juga merupakan fondasi besar mereka. Mereka akan habis-habisan mempertahankan Jabar.

Bagi PDI-P dan Golkar, pemenangan di Jabar harus membuat mereka berpikir pragmatis. Ini bukan lagit trial, membangun mesin politik tapi sudah pada tahapan memastikan partai yang menjadi rival mereka tidak boleh memenangi daerah tersebut. Memastikan kemenangan Jabar akan membuat partai pro penguasa memastikan kemenangan di Pilpres 2019. Karena saya meyakini Jawa Timur (Jatim), Gus Ipul dan Anas pasti menang. Begitu pula Jawa Tengah (Jateng) pasti dikuasai banteng. Ada sejarahnya, jadi semua jurus pasti dimainkan.

PDI-P juga sadar betul bahwa mereka pasti akan jadi sasaran tembak yang dilakukan oleh partai anti Jokowi. Isu anti islam, komunis, pasti akan dimainkan kembali. Karena itu kehatian-hatian sangatlah penting. Ada formulasi yang saya sudah baca. Ini akan membuat PDI-P boleh saja dipastikan kalah, akan tetapi Jabar harus bisa direbut kelompok nasionalis. Entah formula seperti apa yang akan digunakan.

Anomali politik di jabar juga terpengaruh Pilkada DKI Jakarta yang telah lewat. Jadi PDI-P dan Golkar berhati-hati betul dalam menentukan pilihan. Kecerdasan langkah politik PDI-P dalam menentukan tahap tahapan menuju 2019 lebih penting daripada harus memenangkan Pilkada Jabar degan modal kader sendiri.

Kita lihat tangal 11 November nanti, siapa kader yangg diumumkan PDI-P. Semua masih terbuka, bisa saja PDI-P gandengan dengan PKS. Ini akan jadi sesuatu yang baru dan baik buat dinamika politik Indonesia ke depan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Ini memang menjadi fenomena yang terjadi saat ini di Republik Indonesia. Fenomena partai politik (parpol) tidak lagi mengusung kadernya sendiri dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal ini juga menjadi polemik yang terjadi di beberapa partai besar. Parpol bukannya mengusung kadernya sendiri yang sudah bersusah payah menaikkan rating dan membesarkan parpol, namun justru mengusung mereka yang bukan kader partai. Ini merugikan kader itu sendiri.

Kader tersebut juga bisa berpotensi diusung parpol lain menjadi kandidat calon gubernur atau kepala daerah. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai capaian politik individu dari kader tersebut.

Hal yang terjadi ini sebenarnya membuat stigma politik tentang ke pemimpinan mengalami perubahan. Akhirnya kepemimpinan lebih bersifat individu. Individu pemimpin tersebut sudah tidak memperdulikan lagi siapa yang mengusungnya, dan hanya sebatas pragmatisme yang penting sudah terpenuhi keinginan yang menjadi pengusung. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indopolling Network & Dosen Komunikasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Hingar bingar Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Momentum ini bisa menjadi pemanasan atau warming up menuju Pilpres 2019. Dalam situasi seperti itu, satu pertanyaan klasik muncul: Butuh tokoh atau partai politik (parpol)? Sebelumnya mari kita tengok sejenak fungsi parpol. Secara normatif ideal, fungsi Parpol menurut Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2002 adalah sebagai pendidikan politik anggotanya dan masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik.

Tentunya kerangka ideal harus juga menilik kondisi sosiologis. Ketokohan lebih sering menonjol daripada partai. Pesona tokoh seringkali lebih dominan. Meski terkadang  ketokohan dan parpol saling tumpang tindih. Secara historis, ketika Syarikat Islam (SI) berjaya, Pesona HOS Tjokroaminoto melebihi SI. Lazimnya dalam masyarakat yang mesianis, masyarakat  sangat berharap akan hadirnya sosok pembebas atau penyelamat manusia di dalam penderitaannya. Sosok pembebas ini biasa disebut imam Mahdi atau Heru Cokro dalam khazanah Jawa. Tjokroaminoto, Sang “Raja Jawa tanpa mahkota” ini pun dianggap sebagai pembebas. Apalagi namanya ada unsur “Cokro” yang dekat dengan “Heru Cokro.” Begitu juga pesona Bung Karno yang melampaui Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ia dirikan.

Secara sosiologis,  masyarakat  bertipe patron klien atau dekat dengan kawula-gusti, peran ketokohan menjadi sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial. Peran gusti menjadi figur sentral  bagi kawula dalam menjalankan fungsi perubahan sosial. Sebagai rujukan, dalam konteks politik bernegara Soemarsaid Moertono pernah memaparkan dalam State and statecraft in old Java: a study of the later Mataram period, 16th to 19th century.

Nah bagaimana dengan konteks saat ini? Nampaknya belum banyak bergeser. Tokoh masih menjadi unsur utama. Bahkan bisa menggeser parpol. Jadi fenomena kemunculan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar atau Ahok, bukan fenomena baru. Ini hanyalah sebuat titik dari garis yang belum berujung. Namun Ini hanyalah sepotong dari sisi makro. Tentu, harus juga dikaji lebih jauh sisi mikro, seperti proses rekrutmen yang belum maksimal, proses kontestasi pilkada, ataupun karena friksi dan faksional di tubuh parpol. Semuanya memberi warna pada wajah tokoh atau parpol. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Menteri ESDM, Ketua Tim Skinkronisasi Anies-Sandi

Partai politik (parpol) pertama berdiri pada 25 Desember 1919 di Bandung, bernama Indische Partij (IP). Setelah IP dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, muncul National Indische Partij dan sejumlah parpol lain seperti Indische Social Democratiche Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia, Partai Indonesia Raya, Serikat Islam, dan Partai Katolik.

Pada era pasca kemerdekaan serta era Orde Lama (Orla) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, partai-partai tumbuh subur. Jumlahnya semakin banyak dengan beragam ideologi. Ciri parpol di era perjuangan ada dua hal yang menonjol, antara lain; partai sebagai alat perjuangan berbasis ideologi, dan parpol sebagai organisasi untuk merekrut dan membina kader-kadernya.

Kuatnya ideologi dan keseriusan melakukan kaderisasi pada masa lalu membuat parpol melahirkan banyak negarawan tangguh, pemimpin politik visioner, dan penggerak perjuangan dengan pengaruh besar. Hampir seluruh tokoh pendiri bangsa, dasarnya adalah politisi. Bung Karno, Bung Hatta, Mr Kasman Singodimedjo, bahkan generasi pendahulunya HOS Tjokroaminoto, dan H Samanhudi.

Pada masa itu zaman serba sulit, sedikit orang yang melek huruf. Rakyat kebanyakan miskin dan hidup dalam kekurangan. Namun mereka punya pemimpin politik dan penggerak dengan visi besar dan idealisme kuat. Kini zaman sudah lebih baik dari masa lalu. Hampir 97 persen rakyat melek huruf, sebagian berpendidikan tinggi, ekonomi mengalami kemajuan (meski belum adil dan merata sepenuhnya), hidup sudah lebih mudah.

Namun perpolitikan kita justru mengalami kemerosotan kualitas dan moral. Politik bukan lagi menjadi jalan perjuangan ideologi, mengabdi dan melayani. Akan tetapi lebih sebagai ajang perebutan kekuasaan, tak ada lagi ideologi dan semangat berjuang. Ini berdampak pada tidak seriusnya kaderisasi. Hanya satu dua parpol saja yang serius melakukan proses kaderisasi dan pembinaan secara konsisten, sistematis dan terencana.

Ini berakibat pada sering terjadi mismatch antara kebutuhan dan pasokan kader. Pada berbagai kontestasi politik, kader ditinggal atau disingkirkan. Parpol lebih memilih figur yang lebih popular, punya logistik lebih atau kedua-duanya. Dalam kasus-kasus tertentu memang ada pengecualian, figur dipilih karena kompetensi dan kemampuan kepemimpinannya.

“Mahalnya” demokrasi dan politik membuka peluang bagi oligarki dan ketertutupan. Ditambah suasana sebagian parpol yang masih dikelola dengan kultur keluarga. Semakin lengkaplah alasan untuk meninggalkan asas meritokrasi: orang dipilih dan diangkat karena kapasitas, bukan asal usul. Mahalnya biaya politik berbasis popularitas dan belum matangnya meritokrasi menjadi penyebab gap antara ketersediaan kader dengan kebutuhan akan figur-figur kompeten dan berintegritas.

Beberapa hal perlu dilakukan untuk mengurangi persoalan kaderisasi parpol. Pertama, regenerasi kepemimpinan harus dilakukan. Ini akan membuka ruang baru, pikiran baru dan ide-ide baru, termasuk mengembalikan pentingya kaderisasi.

Kedua, mendorong pembiayaan parpol agar dikembalikan pada pemiliknya yaitu rakyat. Jika parpol dibiayai uang rakyat, parpol dapat “dipaksa” untuk mempertanggung jawabkan secara transparan. Ini dapat menetralisir para pemodal dan “adu logistik”.  Kewajiban menggunakan dana negara untuk melakukan kaderisasi dapat diatur dalam pemanfaatan dana tersebut.

Ketiga, medorong sebanyak mungkin orang-orang baik berkompeten dan potensial menjadi kader parpol dan pemimpin parpol. Masuknya “darah segar” secara terencana dan sistematis akan memberi warna baru dalam kehidupan parpol.

Pada akhirnya kita perlu berjuang bersama menegakkan esensi demokrasi yakni budaya meritokrasi. Memberikan kesempatan pada talenta muda untuk tampil memimpin.  Menominasikan putra-putri terbaik, berintegritas dan berkompetens untuk masuk dalam kontestasi. Jika ini dilakukan, maka menjadi tidak penting lagi apakah dia berasal dari dalam atau luar parpol. Sebab sejatinya parpol harus menjadi instrumen negara dalam melakukan talent scouting, mencari bakat terbaik untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Sejalan dengan yang dimaksudkan pendiri parpol pada awal masa perjuangan dahulu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh